1 / 16

OTONOMI DAERAH

PENDIDIAN KEWARGANEGARAAN. OTONOMI DAERAH. Oleh : Frelyta A. Z. (115040201111290). OTONOMI DAERAH. Otonomi D aerah: hak , wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

umeko
Télécharger la présentation

OTONOMI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENDIDIAN KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH Oleh: Frelyta A. Z. (115040201111290)

  2. OTONOMI DAERAH OtonomiDaerah: hak, wewenang, dan kewajibandaerahotonomuntuk mengatur dan mengurussendiriurusanpemerintahan dan kepentinganmasyarakatsetempat sesuai dg peratperundand-undangan. Desentralisasi: penyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintahkepadadaerahotonomuntukmengatur dan menguruspemerintahandalamsistem NKRI.

  3. Daerah otonom (Daerah): kesatuanmasyarakathukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenangmengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsa sendiriberdasarkanaspirasidalamsistem NKRI. Dekonsentrasi: pelimpahanwewenangpemerintahanolehpemerintah kepadaGubernursebagaiwakilpemerintah dan/atau kepadainstansi vertikaldiwilayahtertentu.

  4. ARTI PENTING OTODA - DESENTRALISASI • Menciptakanefisiensi dan efektivitaspenyelenggaraanpem • Sebagai sarana pendidikan politik. • Pemdasebagaipersiapanuntukkarirpolitiklanjutan. • Stabilitaspolitik. • Kesetaraanpolitik. • Akuntabilitaspolitik.

  5. Daerah otonom (Daerah): kesatuanmasyarakathukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenangmengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsa sendiriberdasarkanaspirasidalamsistem NKRI. Dekonsentrasi: pelimpahanwewenangpemerintahanolehpemerintah kepadaGubernursebagaiwakilpemerintah dan/atau kepadainstansi vertikaldiwilayahtertentu.

  6. PRINSIP-PRINSIP OTODA (Dalam UU NO. 32 Tahun2004) • Demokrasi, Keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan,serta potensi dan keanekaragaman daerah. • Otonomiluas, nyata dan bertanggungjawab • Otonomidaerah yang luas dan utuhdiletakkanpadadaerahkabupaten dan daerahkota • Sesuai dengan konstitusinegara • Kemandiriandaerahotonom • Meningkatkanperanan dan fungsi badanlegislatifdaerah • Azasdekonsentrasidiletakkanpadadaerahpropinsisebagaiwilayahadministrasi • Azastugasperbantuan.

  7. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT dan PROVINSI PEMERINTAH PUSAT : 1. Hubunganluarnegeri 2. Hankam 3. Peradilan 4. Moneter 5. Agama 6. Berbagaijenisurusan yang lebihefisienditanganisecarasentral, seperti : kebijakanmakroEkonomi, standarisasinasional, administrasipemerintahan, BUMN dan pengembangansumberdayamanusia

  8. PEMERINTAH PROVINSI : • Kewenangan bersifat lintas KAbupaten dan Kota • Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti : perencanaan • dan penengendalianpembangunan regional secara makro • Kewenangankelautan • KewenanganygbelumdapatditanganidaerahKab/Kota

  9. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN dan KOTA 1. Pertanahan 2. Pertanian 3. Pendidikan dan kebudayaan 4. Tenaga kerja 5. Kesehatan Lingkunganhidup 7. Pekerjaanumum 8. Perhubungan 9. Perdagangan dan industri 10. Penanaman modal 11. Koperasi

More Related