1 / 11

GOOD GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE. GOOD GOVERNANCE. Tuntutan Pasar. Hyper-regulation society. Tuntutan Masyarakat Sipil. Parkinson Law. STATE. CIVIL SOCIETY. MARKET. GOOD GOVERNANCE. Good and Clean Government  Governance ( tidak hanya institusi pemerintahan )

lenci
Télécharger la présentation

GOOD GOVERNANCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GOOD GOVERNANCE

  2. GOOD GOVERNANCE TuntutanPasar Hyper-regulation society TuntutanMasyarakatSipil Parkinson Law

  3. STATE CIVIL SOCIETY MARKET

  4. GOOD GOVERNANCE • Good and Clean Government  Governance (tidakhanyainstitusipemerintahan) • Governance  Tata kelolapemerintahan, proses, tidakhanyapegawaiatauinstitusi. • Good Governance  tidakhanyabersih, memenuhistandartertentu (AAUPB).

  5. PERUBAHAN • bureaucratic-monopolistic government  entrepreneurial-competitive government, (pekadanbekerjakerasmemanfaatkankesempatan demi kemakmurandanpeningkatankualitashidupmasyarakat) • Closed government  customer-driven danaccountable government customer-driven (put the customer in the driver’s seat). • local orientation global-cosmopolit orientation

  6. RE-INVENTING GOVERNMENT • mendudukanperanpemerintahlebihsebagaikatalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, danpengawaspenyelenggaraanurusanpemerintahan; • perlindunganHAM danpelaksanaandemokrasi • pemerataanpendapatandanpenanggulangankemiskinan • penyelenggaraanpemerintahan yang menjaminkepastianhukum, keterbukaan, profesionalitasdanakuntabilitas

  7. 4 SYARAT GG MENURUT WB • efisiensimanajemensektorpublikdenganMODEL pengelolaanperusahaan di lingkunganadministrasipemerintahan, melakukankontrak-kontrakdenganpihakswastaatau NGOs untukmenggantikanfungsi yang ditanganipemerintahansebelumnya, danmelakukandesentralisasiadministrasipemerintahan; • akuntabilitaspublik, yang dilakukanolehpemerintahharusdapatdipertanggung-jawabkankepadapublik; • Infrastrukturhukum yang memadaidansejalandenganaspirasimasyarakatdalamrangkamenjaminkepastiansistempengelolaanpemerintahan; • sisteminformasi yang menjaminaksesmasyarakatterhadapinstrumenhukumdanberbagaikebijakanpemerintah; • transparansidariberbagaikebijakanmulaidari proses perencanaanhinggaevaluasisebagaipelaksanaanhakdarimasyarakat (rights to information).

  8. KEMENPAN DAN RB • Partisipasi, • PenegakanHukum, • Transparansi, • Dayatanggap, • Kesetaraan, • Visistrategis, • Efisiensi, • Profesionalisme, • Akuntabilitas, • Pengawasan,

  9. JIMLY • strong and effective, • limited and accountable, • democratic and participatory, • clean and transparant, • the rule of law and the living ethics.

  10. INSTRUMEN HUKUM • Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; • UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik. • UU No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik • Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025. • Perpres No. 84 Tahun 2012 tentangPengadaanBarangJasaPemerintah.

  11. Levels of Culture

More Related