PERTEMUAN #11 SURAT KETETAPAN BEA

1. PERTEMUAN #11SURAT KETETAPAN BEA Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Mendemonstrasikan penghitungan STB, SKBKB, SKBKBT, SKBN, dan SKBLB. • Mendemonstrasikan penghitungan sanksi dan imbalan bunga.

3. OUTLINE MATERI • STB. • SKBKB, SKBKBT, SKBN, dan SKBLB. • Sanksi dan imbalan bunga.

4. SURAT TAGIHAN BEA (STB) • STB atau Surat Tagihan Bea diterbitkan jika: • Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. • Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. • Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga. • Dalam STB, akan ada sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan selama maksimal 24 bulan. • Sanksi administrasi berupa bunga atas STB diterbitkan jika: • Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. • Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. • STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan bea, sehigga penagihannya dapat dilanjutkan dengan surat paksa bahkan sampai tindakan penyitaan.

5. SURAT KETETAPAN BEA (SKB) • Surat Ketetapan Bea terdiri dari: • Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar (SKBKB). • Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT). • Surat Ketetapan Bea Lebih Bayar (SKBLB). • Surat Ketetapan Bea Nihil (SKBN). • Alasan SKBKB terbit atas kondisi yang sama dengan STB. SKBKB untuk memperlihatkan adanya kurang bayar, se-dangkan STB sebagai sarana penagihan. • SKBKBT terbit apabila: • terdapat data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap menyebabkan bertambahnya pajak yang terutang pada surat ketetapan sebelumnya. • Ditemukan lagi data yg sebelumnya belum terungkap dlm SKPKBT. • Sanksi SKBKBT berupa kenaikan 100% dari pajak kurang dibayar.

6. SURAT KETETAPAN BEA (SKB) • SKPLB diterbitkan apabila: • Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terhutang. • Dilakukan pembayaran pajak yg tdk seharusnya terhutang, misanya karena transaksi jual beli batal. • Diberikan imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan. • SKPN diterbitkan apabila: • Jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang.

7. SANKSI DAN IMBALAN BUNGA • Sanksi STB dan SKBKB: • Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang kurang dibayar. • Sanksi SKBKBT: • Sanksi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar. • Imbalan bunga SKBLB: • Imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang lebih dibayar. • SKBLB harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan kelebihan bayar dari wajib pajak diterima. • Jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan bayar wajib pajak harus dikabulkan seluruhnya. • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak haruds dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB.

8. SANKSI BAGI PEJABAT • Yang dimaksud pejabat dalam hal BPHTB adalah: • Pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/Notaris PPAT. • Pejabat lelang negara. • Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. • Pejabat pertanahan kabupaten/kota. • Sanksi bagi pejabat: • Jika PPAT/Notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 7.500.000,- untuk setiap pelanggaran. • Jika PPAT/Notaris dan pejabat lelang tidak melaporkan bukti pem-buatan akta/risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi Rp 250.000 untuk setiap laporan. • Bagi pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil yang melanggar aturan dalam menerbitkan surat pemberian hak, dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980.

9. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH