PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

1. PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANGPERCEPATAN PELAKSANAAN PUG DisampaikandalamrangkaaudiensidenganGubernurbersama Tim Driver PPRG Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, 2 April 2014

2. PENGARUSUTAMAAN GENDER Strategiyang dilakukansecararasionaldansistematisuntukmencapaikesetaraandankeadilan gender dalamaspekkehidupanmanusiamelaluiperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasiseluruhkebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda / difable, sertaorang-orang yang tidakmampusecaraekonomi), diberbagaibidangkehidupanpembangunannasionaldandaerah

3. PENGARUSUTAMAAN GENDER PUG KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR YG RESPONSIF GENDER KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

4. PUG DILAKUKAN MELALUI 3 (TIGA) ISU PEMBANGUNAN : • Peningkatankualitashidupdanperanperempuandalampembangunanterutamadibidang: • kesehatan, • pendidikan, • ekonomitermasukaksesterhadapsumberdayadan • politikmelaluiharmonisasiperaturan per-UU-an danperaturanpelaksanaannya di semuatingkatpemerintahandenganmelibatkanseluruhpemangkukepentingan. • Peningkatanperlindunganperempuanterhadapberbagaitindakkekerasanmelaluiupayapencegahan, pelayanan, danpemberdayaan. • Peningkatankapasitaskelembagaan PUG danpemberdayaanperempuan

5. HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN PUG • Kebijakan/program/kegiatanpembangunan (nasionaldandaerah) darinetraldan bias gender menjadiresponsif gender. • Indikatorkinerja (output/outcome) menunjukkanadanyapenurunankesenjangan gender. • Kesenjangan gender (gender gap) yang terjadi di bidangekonomi, politik, sosial, hukummengecil/hilang.

6. DASAR PELAKSANAAN • Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentangPengesahanKonvensimengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiTerhadapWanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW). • Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. • Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.

7. Lanjutan … • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

8. AKSELERASI PELAKSANAAN PUGNASIONAL DAN DAERAH Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas,Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA, Nomor : • 270/M.PPN/11/2012; • SE-33/MK.02/2012; • 050/4379A/SJ; • SE 46/MPP-PA/11/2012) tentang STRANAS PPRGmelalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

9. TUJUAN • Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melaluiPPRG di daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis ditingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota); • Menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan oleh Bappenas, Kemendagri dan KPPdanPA.

10. MENGAPA PPRG ? • Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil (lebih tepat sasaran); • Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); • Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; • Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.

11. PUG dalam RPJMD ProvinsiNTT Visi : Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya : Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan, peluang kepada masyarakat laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, baik sebagai pelaku dan penikmat pembangunan

12. Misi : • Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing • Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat • Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan potensi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal • Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah • Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup • Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di semua bidang pembangunan • Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan • Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan

13. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak disemua bidang pembangunan Agenda Pembangunan Daerah NTT : • Peningkatan kualitas pendidikan,kepemudaan dan keolahragaan. • Pembangunan kesehatan. • Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata. • Pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah. • Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Pembangunan perikanan dan kelautan. • khusus: (a). Percepatan penanggulangan kemiskinan, (b) Penanggulangan bencana, (c) Pembangunan daerah perbatasan

14. SITUASI KONDISI PEREMPUAN Bidang Kesehatan : • Angka Kematian Ibu tingkat provinsi sebesar 171 orang dari 100.000 Persalinan Hidup • Angka Perempuan terinveksi HIV provinsi 1.453 orang • Kasus Hidup dengan AIDS provinsi 400 orang • Pada tahun 2012 kasus kematian bayi sebanyak 1.450 kematian atau 15,1 per 1000 Kelahiran Hidup Bidang Pendidikan : Tidak ada data terpilah

15. Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Perkebunan masih merupakan sektor utama yang menyerap banyak tenaga kerja yakni 61,62%, kemudian berturut-turut disusul oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan 12,61%, Sektor Industri Pengolahan 7,56%, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan jasa akomodasi 7,35%

16. Pekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2012

17. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Indikator pembangunan kesehatan: ketersediaan prasarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu. Sampai Tahun 2012 terdapat 43 RS di Provinsi NTT, terdiri dari 20 RS Pemerintah, 13 RS Swasta,5 RS TNI/Polri dan 4 RS Khusus. RS Pemerintah bertambah 1 di Kab. Manggarai Barat, RS TNI mengalami peningkatan sebanyak 2 RS. • Pada 2012 jumlah dokter yang melayani kesehatan 976 orang, perawat dan bidan 9.385 orang, apoteker 750 orang, paramedis non perawat 2.340 orang. Setiap tahunnya Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan tenaga pelayan kesehatan, terutama untuk tenaga dokter, perawat dan bidan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan terisolir.

18. Lanjutan … • Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTT (2012)172 kasus; kematian bayi 1.350 kasus; persentase kualitas lingkungan (rumah sehat) sebesar 50,00%; persentase balita kurang gizi 6,60%; persentase balita gizi buruk 1,00%, peserta KB aktif 48,30%. Untuk itu, upayaPemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat dengan melibatkan LSM dan masyarakat serta pihak terkait dalam bidang kesehatan. • Capaian pada 2012 sesuai daya dukung pembangunan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan promotif dan preventif, maka pencapaian indikator penurunan masalah kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan dicapai berkisar rata-rata 5 – 10 %.

19. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Terdapat 2.534 unit koperasi (2012), terdiri dari Koperasi Aktif 2.222 unit dan Koperasi Tidak Aktif 312 unit. Bila dibandingkan dengan tahun2011, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 212 unit, Koperasi Aktif mengalami peningkatan 208 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktifmengalami penurunan dari 318 menjadi 312 unit. Jumlah tenaga kerja koperasi 6.338 orang yang terdiri dari Manager1.033 orang dan karyawan 5.335 orang, telah memberikan pelayanan kepada 581.975 orang (meningkat 54.186 orang anggota pada tahun 2012) anggota koperasi yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota. • Secara keseluruhan dari segi keuangan, koperasi telah memiliki modal sendiri sebesar Rp. 660.025.225.000,- atau meningkat sebesar Rp.30.059.752.388,- (4,83%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan modal luar sebesar Rp. 261.455.202.000,- (27,97%). Sisa HasilUsaha (SHU) - tahun 2012 sebesar Rp. 145.554.721.800,- atau mengalami peningkatansebesar Rp. 22.505.559.796,- (18,29%).

20. Lanjutan … • Usaha kecil menengah (UKM) berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyalurankredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Program DesaMandiri Anggur Merah periode 2011-2013 telah terbentuk 9.423 kelompok, usahaekonomi produktif dengan anggota 91.713 orang. Jenis usaha yang dikembangkan: peternakan 6.267 kelompok, perdagangan dan jasa 1.158 kelompok, industri 692 kelompok, tanaman pangan 534 kelompok, perikanan 450 kelompok, simpan pinjam 199 kelompok, perkebunan 45 kelompok dan pembentukan koperasi 169 unit. Unit usaha kecil menengah juga tumbuh dari pembinaan melalui PNPM Mandiri dan program

21. PROFIL KESETARAAN GENDER PROVINSI NTT • JumlahPenduduk (2012) : 4 ,899, 260 jiwa • 2,465,797 (50,33%) perempuan • 2,433,462 (49,67%) laki-laki AngkaHarapanHidup: L = 65,83% ; P = 69,80% Angkamelekhuruf : L = 91,03% ; P = 87,00% Rata-rata lama sekolah: L = 7,34% ; P = 6,86% Sumbanganpendapatan: L = 59,71% ; P = 40,28% Keterlibatanperempuan di parlemen: 7,27% Perempuansebagaitenaga professional : 47,22%

22. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Prov. NTT

23. Lanjutan... Hubungan IPM dan IPG NTT tergolong sebagai provinsi yang dalam pembangunan manusia memiliki kesetaraan gender yang baik karena selisih IPM dan IPG relatif rendah. Namun walaupun kesetaraan gender sebagai termasuk yang terbaik tetapi capaian pembangunan manusia justru termasuk yang rendah Hubungan IPM dan IDG NTT perlu bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial. Hubungan IPG dan IDG NTT masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dan pengambilan keputusan politik perempuan, dan dalam kegiatan ekonomi sosial.

24. PUG harus masuk ke 8 prioritas bidang; • Penguatan Kelembagaan PUG : • Adanya kebijakan • Penguatan SDM • Metode Analisis • Anggaran untuk PUG • Data terpilah • Peranserta Masyarakat • Pengawasan/Monev

25. 7 PRASYARAT PELAKSANAAN PUG Adanya kerangka kebijakan sbg. wujud Komitmen yg ditujukan bagi perwujudan KKG di berbagai Bid. pembangunan Komitmen politik dan kepemimpinan Dari lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif Struktur dan mekanisme Pemerintah yg mendukung Pelaksanaan PUG Komitmen Kebijakan Kelembagaan Peransertamasyarakat PrasyaratPelaksanaan PUG Sumberdaya (dana & SDM) Dorongan masyarakat madani kepada pemerintah Sumber-sumber daya yang memadai Data dan InformasiTerpilah AlatAnalisis Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, Monev

26. Kegiatan : • Pembuatan kebijakan • Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan • Penyusunan Data terpilah • Monitoring dan evaluasi • Untuk SKPD adanya PPRG disemua sektor pembangunan

27. Metode Kegiatan • Koordinasi • Advokasi dan Sosialisasi • Pelatihan teknis • Pendampingan • Affirmasi

28. Strategi Percepatan • Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah; • Penguatan komitmen tentang pelaksanaan PPRG; • Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG; • Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap SKPD • Re-orientasi fungsi pokja PUG sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender; dan • Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di Pemda.

29. LANGKAH IMPLEMENTASI PUG • MemperkuatPokja PUG • Memperkuat Focal Point PUG • Memperkuat Tim Teknis PUG • Penetapan Tim Penggerak PPRG • MembentukSekretariatBersama PPRG

30. Pokja PUG • Dalamupayapercepatanpelembagaanpengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsidibentukPokja PUG provinsi. • GubernurmenetapkanketuaBappedasebagaiKetuaPokja PUG provinsidanKepalaSKPD yang membidangitugaspemberdayaanperempuansebagaiKepalaSekretariatPokja PUG provinsi. • AnggotaPokja PUG adalahseluruhkepala/ pimpinan SKPD. • PembentukanPokja PUG provinsiditetapkandengankeputusanGubernur.

31. TugasPokja PUG • Mempromosikandanmemfasilitasi PUG kepadamasing-masing SKPD; • Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota; • Menyusun program kerja setiap tahun; • Mendorong terwujudnya perencanaandanpenganggaran yang responsif gender; • MenyusunrencanakerjaPokja PUG setiaptahun;

32. Lanjutan … • Bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur; • Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota; • Menyusun Profil Gender Provinsi; • Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; • Menetapkantimteknisuntukmelakukananalisis terhadap anggarandaerah; • Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan • Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

33. Tugas Focal Point • Focal Point PUG padasetiap SKPD terdiridaripejabatdan/ataustafyangmembidangitugasperencanaandan/atauprogram. • Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; • Memfasilitasi penyusunan rencana kerja danpenganggaranSKPD yang responsif gender; • Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;

34. Lanjutan … • Melaporkan pelaksanaan PUG kepadapimpinan SKPD; • Mendorongpelaksanaananalisisgenderterhadapkebijakan, program, dankegiatanpadaunitkerja; dan • Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD • FocalPoint PUG sebagaimanadimaksudpadaayat (1), dipilihdanditetapkanolehkepala/pimpinan SKPD.

35. Tim Teknis PUG • Anggota Tim Teknis adalah aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender. • Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat: • PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; • PUG dalam siklus pembangunan di daerah; • penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan • penguatan peran serta masyarakat di daerah.

36. Penetapan Tim Penggerak PPRG • Bappeda • Badan PP dan PA • BadanKeuanganDaerah • Inspektorat + • BadanAdministrasi Pembangunan • Ortala

37. KESIMPULAN • BAPPEDA: BertanggungjawabuntukPerencanaandanPenganggaran yang reponsif gender di daerahnyaberupa RPJMD danRKPD • Badan PP-PA: Melakukanpendampingankepada SKPD dalampelaksanaan PPRG. • SKPD: Analisis gender padabidangmasing-masinguntukPerencanaandanpenganggaran yang responsif gender • Dalampercepatan PPRG di Prov. NTT agar dapatmemasukkanBadan PP-PA sebagaisalahsatu Tim TAPD

38. Lanjutan … • Perlupeningkatankapasitas SDM Pokja PUG, focal point dantimteknisdalampprg • PerluPenetapan Pilot SKPD untukpenerapan ARG melalui GBS • PerluadanyadukunganoperasionalPokja PUG melaluidukungandanamanajemen • RevitalisasiPokja PUG, denganmenyusunRencanakerjadanmekanismekerjaPokja PUG • Melaksanakanpengawasanpelaksanaan PPRG olehInspektorat

39. TERIMA KASIH Website : menegpp.go.id