KUP

1. KUP

2. UU NO. 6 TH. 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TH. 2007 MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI PPN/ PPn BM PBB PPSP PPh BPHTB Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN

3. DASAR HUKUM UU UU NO.6/1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DG UU NO 28/2007 • No. 49/PMK.03/2007 • No. 534/KMK.04/2000 • No. 535/KMK.04/2000 • No. 536/KMK.04/2000 jo No.82/KMK.04/2003 • No. 537/KMK.04/2000 • No. 538/KMK.04/2000 • No. 539/KMK.04/2000 • No. 40/PMK.03/2005 • No. 541/KMK.04/2000 jo No.326/KMK.03/2001 • No. 542/KMK.04/2000 • No. 543/KMK.04/2000 • No. 544/KMK.04/2000 jo No.325/KMK.03/2001 • No. 545/KMK.04/2000 jo No.123/PMK.03/2006 • No. 576/KMK.04/2000 jo No.97/PMK.03/2006 KEP MENKEU • KEP-67/PJ./2004 jo PER-91/PJ./2005 • KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007 • KEP-517/PJ./2000 • KEP-518/PJ./2000 • KEP-519/PJ./2000 jo KEP-160/PJ./2001 jo PER-122/PJ./2006 • KEP-520/PJ./2000 • KEP-543/PJ./2000 • KEP-550/PJ./2000 KEP DIRJEN SE-DIRJEN • SE-02/PJ.33/2001 • SE-13/PJ.331/2003 • SE-03/PJ.33/2001

4. WAJIB PAJAK PASAL 1 ANGKA 1 UU KUP ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN

5. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

6. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP PASAL 2 AYAT (5) UU KUP JO. KEP- 161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 PPKP NPWP • Sebelum penyerahan BKP/JKP • Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan WP BADAN / OP Usahawan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP ORANG PRIBADI Non Usahawan

7. FUNGSINPWP PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP SEBAGAI SARANA • TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN; • DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN; (JUGA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN DARI INSTANSI TERTENTU)

8. TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK PASAL 2 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMUNGUT/ PEMOTONG BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PENGUSAHA TERTENTU TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

9. TEMPAT PELAPORAN USAHA PASAL 2 AYAT (2) UU KUP WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN ORANG PRIBADI B A D A N KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

10. TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50% KPP BUMN Wajib Pajak PMA yang tidak masuk bursa, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PMA Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap & Orang Asing berkedudukan/bertempat tinggal di DKI Jakarta dan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan III, kecuali Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan. KPP BADORA Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, Perusahaan Efek Non Bank, Reksa Dana, serta KIK-EBA, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP Setempat dan Wajib Pajak emiten BUMN. KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA Wajib Pajak perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KPP WAJIB PAJAK BESAR Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Asing yang berkedudukan di luar DKI Jakarta KPP SETEMPAT Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan. KPP TEMPAT PUSAT, CABANG/PERWAKILAN ATAU KEGIATAN USAHA Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang Mempunyai Beberapa Tempat Usaha KPP TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEGIATAN USAHA

11. PENERBITANNPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN PASAL 2 AYAT (4) UU KUP JO KEP-144/PJ./2005 JO KEP-47/PJ./2006 DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA

12. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 WP ORANG PRIBADI USAHAWAN NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN • DILAMPIRI FOTO KOPI : • KTP / PASPOR ditambah Surat • Keterangan tempat tinggal • dari instansi yang berwenang • sekurang - kurangnya Lurah / • Kepala Desa; • Surat Ijin Usaha / Keterangan Tempat • Usaha. • DILAMPIRI FOTO KOPI : • KTP / PASPOR ditambah Surat • Keterangan tempat tinggal • dari instansi yang berwenang • sekurang - kurangnya Lurah / • Kepala Desa bagi Orang Asing. • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

13. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG OP MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN • Dilampiri Fotocopy : • Akte pendirian; • penunjukan dari Kantor • Pusat (Untuk BUT). • KTP/Paspor salah seorang • pengurus; dan • Surat Ijin Usaha/ • Keterangan Tempat • Usaha. • Dilampiri Fotocopy : • Perjanjian Kerja sama • sebagai OP • NPWP masing-masing • anggota OP • Dilampiri Fotocopy : • Surat penunjukan • sebagai bendaharawan ; • Tanda bukti diri • bendaharawan • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

14. WAJIB PAJAKPINDAH ALAMAT KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama KPP Baru Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pindah, dikirimkan ke KPP Lama KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru)

15. PENGHAPUSAN NPWP KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 Dilakukan dalam hal : WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

16. PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

17. SURAT PEMBERITAHUAN(SPT) PASAL 1 ANGKA 10, 11, 12 UU KUP SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK SPT MASA SPT TAHUNAN

18. FUNGSI SPT PPh PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

19. FUNGSI SPT PPN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan b. Melaporkan tentang: - Pengkreditan PM terhadap PK; - Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

20. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT PASAL 3 AYAT (1), (2), (3), DAN (7) UU KUP WAJIB PAJAK • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN SPT KPP/KP4 • BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK • SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK • SPT TAHUNAN PPH BADAN : PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM 1 (SATU) SURAT PEMBERITAHUAN MASA.

21. SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA: PASAL 3 AYAT (7) DAN (7A) JO 536/KMK.04/2000 JO 82/KMK.04/2003 APABILA • SPT TIDAK DITANDATANGANI WP (ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS); • SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN; ATAU • SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN SETELAH 3 TAHUN SESUDAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN WP TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS. • SURAT PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN SETELAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU MENERBITKAN SKP. APABILA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK.

22. PENGISIAN SPT PASAL 3 AYAT (1), (1A) UU KUP JO 49/PMK.03/2007 SPT harus diisi dengan : a. DALAM BAHASA INDONESIA B. HURUF LATIN C. MENGGUNAKAN ANGKA ARAB D. SATUAN MATA UANG RUPIAH (KECUALI WP YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENKEU UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, YAITU DALAM MATA UANG US $ )

23. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PASAL 3 AYAT (4), (5) DAN (5A) UU KUP APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DENGAN SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN

24. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT PASAL 3 AYAT (6) UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN BENTUK ISI

25. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT PASAL 3 AYAT (8) UU KUP JO. KMK NO.535/KMK.04/2000 WAJIB PAJAK TERTENTU • DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN • SPT ADALAH : • WP OP BERPENGHASILAN NETTO DI BAWAH • PTKP (UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 DAN SPT • TAHUNAN PPH). • WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA • ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS . • (UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 ).

26. PENGISIAN SPT PASAL 4 DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP PENGISIAN SPT • BENAR • LENGKAP • JELAS • DITANDATANGANI : • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS • benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; • lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan • jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

27. PENELITIAN PASAL 1 ANGKA 30 UU KUP SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL

28. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT PASAL 5 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT

29. PENYAMPAIAN SPT PASAL 6 UU KUP JO. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP4 WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan • Atau cara lain melalui : • jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak

30. SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT PASAL 7 AYAT (1) UU KUP WP TERLAMBAT / TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Masa PPN Rp500.000 SPT WP Badan Rp 1.000.000,00 SPT Masa Lain Rp. 100.000,00 SPT WP OP Rp100.000,00

31. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA PASAL 7 AYAT (2) UU KUP JO. KMK NO. 537/KMK.04/2000 WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA • WP OP YANG TELAH MENINGGAL DUNIA; • WP OP YANG SUDAH TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS; • WP OP YANG BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK TINGGAL LAGI DI INDONESIA; • BENTUK USAHA TETAP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAGI DI INDONESIA; • WP BADAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA LAGI TETAPI BELUM DIBUBARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU; • BENDAHARA YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN LAGI; • WAJIB PAJAK YANG TERKENA BENCANA, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN; ATAU • WAJIB PAJAK LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP

32. PEMBETULAN SPT PASAL 8 AYAT (1), (1A) DAN (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT • PERNYATAAN TERTULIS (DENGAN SPT PEMBETULAN YBS ATAU BESERTA LAMPIRAN SENDIRI). • DALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKAN RUGI ATAU LEBIH BAYAR, PEMBETULAN SPT HARUS DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN SEBELUM DALUWARSA PENETAPAN. • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN. • APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR.

33. PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI PASAL 8 AYAT ( 3 ) UU KUP SPT TELAH DISAMPAIKAN TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAK PIDANA PASAL 38 TIDAK DISIDIK • APABILA WP : • MENGUNGKAPKAN KETIDAK BENARAN ATAS KEMAUAN SENDIRI • MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR DAN DENDA 150% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR

34. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI PASAL 8 AYAT (4) DAN (5) UU KUP SEKALIPUN TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • PAJAK YANG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL; • RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU ATAU LEBIH BESAR; • JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL; • JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL. MELUNASI PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DAN KENAIKAN 50 % PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN

35. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING PASAL 8 AYAT 6 UU KUP WP Menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaliyang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakanpemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

36. TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK PASAL 9 AYAT (1) UU KUP JIS. NO. 541 /KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003 Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

37. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 PASAL 9 AYAT (2) UU KUP KEKURANGAN BAYARPPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

38. SANKSI ADMINISTRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PASAL 9 AYAT (2A) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

39. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK PASAL 9 AYAT (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS : • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • STP • SKPKB • SKPKBT YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN

40. PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PASAL 9 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • Yang mengakibatkan • pajak yang harus dibayar ditambah • STP • SKPKB • SKPKBT • PPh Pasal 29 DIKENAKAN SANKSI BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN

41. SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 541/KMK.04/2000 jo 326/KMK.03/2003 PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SYARAT • Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; • Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; • Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebuT dianggap diterima

42. TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK PASAL 10 AYAT (1) UU KUP JO. 541/KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS

43. SARANAPEMBAYARAN PAJAK PASAL 10 AYAT (2) UU KUP JO. NO 541/KMK.04/2000 Jo 326/KMK.03/2003 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK

44. TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK PASAL 9 AYAT (1) UU KUP JO. NO. 541/KMK.04/2000 JO NO.326/KMK.03/2003 JATUH TEMPO PELAPORAN NO. JENIS PAJAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22, Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan yang sama dengan bulan penyetoran SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya

45. SURAT KETETAPAN PAJAK PASAL 1 ANGKA 14 UU KUP SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PASAL 13 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PASAL 15 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PASAL 17 DAN PASAL 17 B

46. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PASAL 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK

47. JUMLAH PAJAK TERUTANG PASAL 12 AYAT (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Atau Apabila DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

48. SKPKB PASAL 13 AYAT (1) DAN (2) UU KUP DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL : APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN PAJAK YANG TERUTANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR; APABILA KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP SECARA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (4A). JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPKB DITAMBAH : SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

49. SKPKB PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL : APABILA SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (3) DAN SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT TEGURAN; APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN MENGENAI PAJAK PPN DAN PPN BMTERNYATA  TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PAJAK ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKENAI TARIF 0% APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 ATAU PASAL 29 TIDAK DIPENUHI SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB DITAMBAH : SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 50% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM SATU TAHUN PAJAK; ATAU SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 100% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIPOTONG, TIDAK ATAU KURANG DIPUNGUT, TIDAK ATAU KURANG DISETOR, DAN DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TETAPI TIDAK ATAU KURANG DISETOR, ATAU SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 100% DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.

50. KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT PASAL 13 AYAT (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI