PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM

1. Mata Kuliah HUKUM DAN MASYARAKAT Fakultas Hukum PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM

2. A. LAW ENFORCEMENT • Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat. Telah menjadi suatu cita hukum agar hukum yang tertulis dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kenyataan, yakni agar hukum tertulis tersebut sedapat mungkin disesuaikan dengan kenyataan. Dengan perkataan lain, antara hukum dalam buku (law in books) dan hukum dalam kenyataan (law in actions) mestinya tidak jauh berbeda meskipun keinginan agar hukum dalam buku dengan hukum dalam kenyataan yang sama persis hanya merupakan suatu angan-angan, bahkan hanya sebuah mitos. • Asumsihukumdalambukumerupakanhukum yang palingideal, besarnyajurangperbedaanantarahukumdalambukudanhukumdalamkenyataanmerupakanindikasiadanya problem dalammasalahpenegakanhukumnya. Problem tersebut harus dipecahkan dengan menggunakan alat bantu berupa sosiologi hukum (Law in Society)

3. Law enforcement, yang sering diterjemahkan sebagai "penegakan hukum“ yang dimaksudkan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang didelegasikannya. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu juga dilakukan oleh pihak swasta, profesional, atau masyarakat untuk mewujudkan ide, konsep, dan kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis, yang bersifat normatif, dan umumnya abstrak untuk diwujudkan ke dalam fakta-fakta, kasus, dan kenyataan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan klasifikasi, kualifikasi, dan interpretasi terhadap fakta dan kaidah hukum tersebut sehingga dapat tercapaidalam kenyataan unsur-unsur keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan apa pun lainnya yang menjadi tujuan hukum tersebut.

4. Ada yang mengatakanbahwapenegakanhukumadalahsuatu "mitos". Artinya, bahwatidakpernahdantidakakanpernahsuatuaturantertulisdalamhukumpositiftersebutdapatditerapkan 100% persisseperti yang diinginkan. Diviasi-diviasitetapterjadiketikahukumakanditegakkan. Bahkan, terkadangtingkatdiviasitersebutterlalubesar, terutamadinegara-negara yang hukumnyabelummaju. • Dengandemikian, terjadi gap yang besarantarahukumtertulis(the law in the book)danhukumdalamkenyataannya(the law in action).Terlebihlagijikamengikutipendapatkontemporertentanghukummelaluiajaranthe critical legal studies yang dipengaruhiolehaliranpostmodern. Menurutkaumpostmodernis, penegakanhukumtidakpernahobjektifdantidakpernahnetral. Akantetapi, selalusajadipengaruhiolehberbagailatarbelakangpolitik, kepentingan, perasaan, danpikirandariparapenegakhukumitusendiri. Denganbegitu, keadilan yang akandicapaiolehhukumsebenarnyasemu. Jadi, keadilan pun dianggapsebagai "mitos" juga.

5. Jikakitaberbicaratentangpenegakanhukumdalammasyarakat, berartikitaberbicarabagaimanaparapenegakhukumberinteraksidalammenegakkanhukumtersebutdanbagaimanahasilnya yang didapatiolehmasyarakatitusendiri. Jadi, kitasebenarnyajugaberbicaratentangsistemperbuatanmanusia, yang menurutTalcott Parsons, sistemperbuatanmanusiatersebutdibagikedalambeberapaelemensebagaiberikut: 1. Para pelakuperbuatan. 2. Interaksinyadenganorang lain. 3. Polabudaya. (SatjiptoRahardjo).

6. Kemudian, penegakanhukumharus pula memberikanotonomibagiparapenegakhukum. Otonomiinidiperlukan agar sumberdaya yang tersediadalamrangkapenegakanhukumdapatdidayaupayakandenganbaik, sehinggatujuan-tujuandarisuatuorganisasipenegakanhukumdapatdicapai. Adapun yang merupakansumberdaya yang diperlukandalamrangkapenegakanhukumadalahsebagaiberikut: • Sumberdayamanusia, sepertiadvokat, jaksa, hakim, panitera, dan lain-lain. • Sumber daya fisik, seperti gedung-gedung, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, dan lain-lain. • Sumber daya keuangan, seperti belanja negara, swakelola, dan dana dari sumber keuangan lainnya. • Sumber daya lainnya yang diperlukan dalam rangka menggerakkan roda organisasi penegakan hukum.

7. Agar suatuundang-undangmenjadiefektifsecarasosiologisdiperlukanbeberapaprasyarat, yaitu: • Undang-undangtidakbolehdiganggugugat. • Undang-undangtidakbolehberlakusurut. • Semakintinggikedudukan yang membuatperaturan, semakintinggi pula tingkatperaturantersebut. • Undang-undangkhususmengesampingkanundang-undang yang umum. • Undang-undang yanglebihbarumengesampingkanundang-undang yang lama. • Undang-undangmerupakansuatualatuntukmencapaikesejahteraan.

8. Menurutajaransosiologihukum, adabeberapafase yang harusdilalui agar suatupenegakanhukumdapatmenemukansasarannya. Menurut Philip Seiznick,fase-faseperkembanganpenegakanhukumtersebutadalahsebagaiberikut: 1. Tahapprimitif/penyebaran. 2. Tahapketerampilansosiologis. 3. Tahapotonomidankematanganintelektual. {SatjiptoRahardjo).

9. Dalamtahappertama yaitu primitifataupenyebaran(missionary)hukumsudahmulaiditembusdandiusikdariisolasinyaolehperspektifsosiologis, yaknidenganmengetengahkanpembenaran-pembenaransosiologis yang bersifatdasardanumumkedalamstuditentanghukum. Padatahapinisudahmulaidilakukanpenelaahan-penelaahan yang bersifatteoretisdananalisisterhadappengalaman yang berkenaandenganhukum. Penelitian-penelitianhukum yang bersifatempirissudahmulaidilakukanmeskipunhanyauntukkepentingandemonstratifatauuntukkepentinganakademis.

10. 2) Dalamtahapkedua, yaitutahapketerampilansosiologis, tindakan yang bersifatsosiologistidakhanyasekadarupayademonstratifdanteoretis, tetapisudahmulaimasukkedalampenjajakandanpenelitian-penelitiansecaramendalamdenganberdasarkanmetode, teknik, danide yang benar-benarbersifatsosiologis.

11. 3)Dalamtahapketiga, yaitutahapkematanganotonomidankematanganintelektual. Para ahlikembaliberbicaratentangteori-teorisosiologis, tetapipadatingkat yang sangatmendalam, jauhlebihmendalamdaritahappertamatersebut. Mereka menganalisis lebih jauh lagi tentang metode, teknik, dan ide-ide yang bersifat sosiologis.

12. Agar suatu hukum itu efektif dan dapat mencapai sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik. Elemen-elemendasardarihukumtersebutadalah: • Aturanhukumtertulisharuslengkapdanup to date. • Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan fair. • Penegak hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif dan tidak memihak. • Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum. • Reward/hukumanharuslahefektif, preventif, danrepresif. Kelimaelemenhukumtersebutharuslahberjalanseiring. Manakalasalahsatudarielementersebuttidakberfungsidenganbaik, suatuhukum yang efektiftidakterjadidantujuanhukumtidaktercapai. Dengandemikian, masalahpenegakanhukum(law enforcement)merupakansalahsatuelemen yang perludiperhatikanbagisuatuhukum yang efektif.

13. Sementaraitu, denganmengadaptasipendapatdari Chambliss/Seidman, SatjiptoRahardjomengemukakanunsur-unsurdalampenegakanhukum, yaitu: 1. Unsurpembuatanundang-undang. 2. Unsurpenegakanhukum. 3. Unsurlingkungan. (SatjiptoRahardjo).

14. Kemudian, menurut Roscoe Pound,dalammenerapkanhukumoleh hakim dalamperkara-perkara yang ditanganinyaterdapattigalangkah yang harusdilalui, yaitu: 1.MenemukanHukum Dalamhalini, diputuskanmanakahdiantarasekianbanyakkaidah , yang harusditerapkanpadakasus yang bersangkutan. 2. MenafsirkanHukum Dalam hal ini, terhadap kaidah yang akan diterapkan tersebut perlu diberikan penafsiran-penafsiran yang benar dan kontekstual. 3. MenerapkanHukum Dalam hal ini, diterapkan kaidah hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut pada kasus yang bersangkutan.

15. B. PENERAPAN HUKUM OLEH PENGADILAN • Perubahanbudayadalamhalinidapatdimulaidenganperubahanikilmpenegakanhukum. Olehkarenaitu, hakim sebagaisalahsatukomponendalampenegakanhukumharusmemainkanperan yang kreatifdalammemberikanputusan-putusannyasehinggaoutput yang dihasilkanolehbadan-badanperadilanakanbenar-benarsesuaidenganprinsip-prinsipkeadilan, kepastianhukum, keprofesionalan, dansesuai pula dengan rasa keadilan yang terdapatdalammasyarakat.

16. Putusan Hakim SesuaiHukum yang Berlaku • Sebagaiseorang hakim yang menjalankantugasnyadinegara yang menganutsistemhukumEropaKontinental, makapara hakim di Indonesia tidakdapatdilepaskanketerikatannyadengankaidahdanketentuanhukumpositif yang berlaku. Hal iniberbedadengansistem yang berlakudinegara-negara yang menganutsistemhukumAnglo Saxon,sepertiInggrisatauAmerikaSerikatdimanadalammemberikanputusannya, hakim harusmenggunakansistemstare decisis (system precedent), yang berarti hakim padaprinsipnyatidakbolehkeluardariyurisprudensi yang ada, kecualiadaalasanuntukitu yang dapatditerimaolehhukum.

17. Meskipunbegitu, seorang hakim di Indonesia sebaiknyajugamengikutiyurisprudensi yang adakarenamenurutsistemhukum Indonesia, yurisprudensimerupakansalahsatusumberhukumdisampingsumberhukum yang lainnya. Di sampingitu, dalamperadilanpidana, keyakinan hakim merupakanfaktor yang menentukanjuga. Karenaitu, dapatlahdikatakanbahwaramuandasardarisuatuputusan hakim adalah: • Perundang-undangan yang berlakuselakuramuandasar; • Yurisprudensi; dan • Keyakinan hakim selakuramuantambahan. Seorang hakim yang kreatifharuslahpandaidalammembuatputusannyadenganmeraciksecara pas ketigaunsurtersebut.

18. Dalamhubungandenganpenerapanhukum yang berlaku, tentusajaketentuan, kaidah, dandalil-dalilhukum yang paling utamaharusdipertimbangkanolehseorang hakim. Misalnya, karenakorupsiituadalahkasuspidana, sangatwajarjikapertimbanganhukumpidanamendapatporsi yang lebihbesardalammengadilisuatutindakpidanakorupsi. Setelahitu, barudipertimbangkanaspekhukum lain selainhukumpidana. Kemudian, diikutiolehaspek lain yang nonhukum. • Karenaitu, adalahtidaktepat, misalnya, jikasuatuputusan hakim dalamperkarakorupsi yang terkaiteratdenganmasalahpenyalahgunaankekuasaannegara, justrukaidahdandalil-dalilhukumtatausahanegara yang lebihdominandalamputusannyaitumelebihidominasihukumpidana, misalnya, karena hakim yang bersangkutanlebihahlidalamhukumtatausahanegaradaripadahukumpidana. Dalamhalini, katakuncinyaadalah "profesional" dan "proporsional".

19. Memang, khususdalambidangtindakpidanakorupsi, selainaspekhukumpidanajugaterlibataspekhukum lain, terutamaaspekhukumtatausahanegara, aspekhukumbisnis, danaspekhukumperdata. Karenaitu, se­orang hakim yang memeriksakasuskorupsi, disampingharusmengetahuihukumpidana, minimal jugaharusmenguasaikonsep-konsepdasardariketigabidanghukumtersebut. Tidakakanmungkindidapatiputus­an yang baiktentangkorupsi yang terjadididuniaperbankantanpasebelumnyamenguasaikaidah-kaidahhukumperbankan. Demikian pula tidakakanmungkinmenjatuhkanputusan yang benarterhadaptindakankorupsi yang dilakukanolehseorangdirektursuatuperseroanterbatas. tanpasebelumnyamendalamikaidah-kaidahhukumperseroan.

20. Hakim Menggali Hukum yang Hidup dalam Masyarakat • Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ke pundak hakim adalah kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran yang dimainkan oleh disiplin sosiologi hukum sangat besar. Tentunya hakim tidak sekadar "menggali", tetapi juga ikutannya adalah "menerapkan" dalam putusannya terhadap kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.“

21. Dengan demikian, memang jelas ada kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami kesadaran hukum dari masyarakat sehingga dapat pula mengetahui hukum yang hidup di dalamnya. Khususnya dalam bidang hukum pidana, unsur keyakinan hakim yang juga dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dijadikan wadah yang saling menyambung dengan unsur kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diimplementasikan ke dalam suatu putusan hakim. • Dengan begitu, adalah tidak pantas jika kita masih mendudukkan hakim di menara gading (ivory tower) yang mempunyai sekat yang tebal dengan masyarakatnya. Di sampingitu, ungkapan hakim hanyasebagai "corongundang-undang" jugatidaksepantasnyadiberlakukansecaramutlak.

22. Akantetapi, undang-undangjugamenentukanbahwakedudukan hakim adalahindependen, dalamartibebasdaripengaruhsiapa pun. Dalamhalini, Pasal 24 Undang-UndangDasar 1945 (perubahan ketiga) menentukanbahwa: "Kekuasaankehakimanmerupakankekuasaan yang merdekauntukmenyelenggarakanperadilan." • Dari ketentuantersebut, terlihatdenganjelasbahwamemangbenarprofesi hakim merupakanprofesi yang independen. Jadi, yang dimaksudkandenganprofesi hakim yang independendisiniadalahindependenataubebasdaripengaruhsiapa pun, terutamabebasdaripengaruhpemerintahselakubadaneksekutifataupunbebasdaripengaruhDewanPerwakilan Rakyat selakubadanlegislatif. Bukankahtugas-tugas hakim itubukanmerupakantugaseksekutifataulegislatif, melainkanmerupakantugasbadanyudikatif.

23. Di sampingitu, masyarakatmelaluilembaga-lembagamasyarakatataupers, seperti media cetak, televisi, atau internet tidakbolehmempengaruhisuatuputusan hakim meskipunseorang hakim jugaharusmengetahuikesadaranhukummerekadalamrangkamengetahuibagaimanahukum yang hidupdalammasyarakat. • Selanjutnya, pahamliberalisme yang dipeloporiolehfilosof Immanuel Kant, yang merupakanpaham yang munculdiduniainisebagaiakibatdariberkembangnyailmupengetahuandanteknologi, khususnyasejakzamanpencerahan, sekarangtelahmerasukisetiapbidangkehidupanmanusia. Dalambidanghukum, pahamliberalismeinimunculdalambentukberkembangnyahukuminternasionaldankonsep-konsephukum yang universal sejak era Grotius.Salahsatuciriutamadaripahamliberalismeiniadalahprinsipetnocentris,yaknimenempatkanmanusiasebagaipusatdarisegala-galanya yang dalambidanghukummuncul, misalnya, dalambentukperlindunganterhadaphakasasimanusiadandalambidanghukumpidana, misalnya, memperlihatkanpenampakannyadalambentukperlindungantersangka.

24. Dalamsistemhukum Indonesia, baikdalamhukum formal maupundalambidanghukumsubstantifataupundalamundang-undangdasar (terutamadalamperubahannya), pahamliberalismeinijugacukupmencengkeram. Karenaitu, seorang hakim dalammemutusperkaraharusekstrahati-hatijikabersinggungandenganprinsipliberalismeini. Keyakinan hakim yang dimilikinya, kesadaranhukum, danpenalaranhukumdarimasyarakat yang harusdigalioleh hakim tersebutjanganterlaludidominasiolehpahamliberalismeini. • Dalamhalini, yang diperlukanadalahsemacamkeseimbanganantaramelindungitersangkapelakukejahatandanmelindungiparakorbanataupunsaksidanmasyarakatsecarakeseluruhan. Sekali lagi, hakim memang dituntut untuk bertindak arif dan bijaksana.