1 / 14

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. Rini Widyantini , S.H., M.P.M. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata LaksaNA Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. DAFTAR ISI. Sasaran Reformasi Birokrasi Peran Arsip dalam Reformasi Birokrasi

lucasj
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK RiniWidyantini, S.H., M.P.M. DeputiBidangKelembagaandan Tata LaksaNA Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

  2. DAFTAR ISI • SasaranReformasiBirokrasi • PeranArsipdalamReformasiBirokrasi • TujuanPenyelenggaraanKearsipan • Permasalahan SPBE • PeraturanPresiden 95/2018 tentang SPBE • RuangLingkupPeraturanPresiden 95/2018 tentangSPBE • Percepatan SPBE • Percepatan SPBE BidangKearsipan • Outcome Percepatan SPBE BidangKearsipan

  3. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

  4. PERAN ARSIP DALAM REFORMASI BIROKRASI Tata kelolapemerintahan yang bersih, efisien, transparandanakuntabel Penataan Tata Laksana PenguatanAkuntabilitasKerja PeningkatanKualitas PelayananPublik Penataan SDM PenguatanPengawasan ManajemenPerubahan PenataanPeraturan Perundang-undangan Penataan & PenguatanOrganisasi PENGELOLAAN ARSIP YANG BERKUALITAS Pengelolaanarsip yang berkualitasmerupakandasarpendukung program reformasibirokrasidalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang bersih, efisien, transparan, danakuntabel

  5. TUJUAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN TERCIPTANYA ARSIP DARI KEGIATAN PEMERINTAHAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KETERSEDIAAN ARSIP YANG AUTENTIK PENGELOLAAN ARSIP YANG HANDAL KESELAMATAN ASET NASIONAL PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NEGARA KESELAMATAN DAN KEAMANAN ARSIP KEARSIPAN YANG DINAMIS

  6. PERMASALAHAN SPBE

  7. PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE Platform kebijakan SPBE untukketerpaduanpembangunan SPBE di InstansiPusatdanPemerintah Daerah Tujuan SPBE • adalahpenyelenggaraanpemerintahan yang memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasiuntukmemberikanlayanankepadapenggunaSPBE

  8. RUANG LINGKUP PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE • TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK • MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK • AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI • PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK • PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK • PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

  9. PERCEPATAN SPBE DISELESAIKAN DALAM WAKTU 3 TAHUN DISELESAIKAN DALAM WAKTU 2 TAHUN Perencanaan & Penganggaran Kepegawaian Kearsipan Pengaduan Masyarakat Infrastruktur TIK • Integrasiperencanaan, penganggaran, pengadaanbarang dan jasa, kinerja, monev • Integrasipengaduanpelayananpublik • Pusat Data Nasional • Jaringan Intra-Pemerintah • Integrasi e-dokumenpersuratan (arsipdinamis) • Integrasilayanankepegawaianantara BKN danInstansiPemerintah • Koordinator: Kementerian PANRB • Koordinator: Kementerian PANRB • Koordinator: Kementerian PANRB • Koordinator: Kementerian KOMINFO • Koordinator: Kementerian PPN/ Bappenas

  10. PERMASALAHAN SAAT INI • SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN • Masing-masing Instansi Pemerintah menghasilkan data dan dokumen elektronik belum mengikuti kaidah-kaidah kearsipan • Masing-masing Instansi Pemerintah membangun Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik memiliki standar masing-masing (tanpa mengacu standar arsip elektronik dari ANRI) • Masing-masing Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik tersebut hanya digunakan di internal lingkungan Instansi Pemerintah tersebut PERCEPATAN SPBE BIDANG KEARSIPAN SMART MENPAN • SIKD • ANRI TIDAK TERHUBUNG/TERINTEGRASI SATU SAMA LAIN SPDE SETNEG SIMAYA KOMINFO

  11. PERCEPATAN SPBE BIDANG KEARSIPAN • REKOMENDASI STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN ELEKTRONIK • Kementerian PANRB daneGCCmerekomendasikan kepada ANRI agar segera membangun platform manajemen kearsipan elektronik (RMS). • Penerapan RMS tidakhanyapadae-Office, tetapisemua data digital harusmematuhipencatatansesuaistandar RMS misalnyaaplikasiKrisna, Sakti, SPSE, dll.

  12. PERCEPATAN SPBE BIDANG KEARSIPAN Perlunyastandardisasikearsipan yang meliputi: • Penetapanstandar proses bisniskearsipan • Standar proses bisnisuntukmengaturalurkerjapengelolaankearsipan yang diterapkan di semuaInstansiPemerintah • Penetapanstandardata danmetadata kearsipan • Standar data dan metadata untukmemudahkaninteroperabilitas data danarsip. • Penetapanstandarteknologidankeamanankearsipan • Standar TIK dankeamananuntukmengaturintegrasisistemaplikasidankeamanan.

  13. OUTCOME PERCEPATAN SPBE BIDANG KEARSIPAN IntegrasiSistemManajemenKearsipanantar K/L/D • SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN • (Record Management System – RMS) Efisiensidanefektifitaspenyelenggaraanbirokrasipemerintahan • Perlu membangun satu standar sistem manajemen kearsipan (RMS) • Terwujudnya standardisasi pengelolaan kearsipan di Instansi Pemerintah • Dapat mengirimkan arsip dinamis antar Instansi Pemerintah • Informasi kearsipan dapat diintegrasikan antar Instansi Pemerintah SMART MENPAN • SIKD • ANRI RMS RMS HUB SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN (RMS) SPDE SETNEG SIMAYA KOMINFO RMS RMS

  14. TerimaKasih

More Related