MATA KULIAH : TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA, HARTA KEKAYAAN DAN KESUSILAAN 22 Agustus 2014

1. DWI ENDAH NURHAYATI MATA KULIAH :TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA, HARTA KEKAYAAN DAN KESUSILAAN22 Agustus 2014

2. PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP GENERAL RULES (ATURAN UMUM) PASAL 1 – 103 BUKU I KUHP WvS) BUKU II KEJAHATAN (MISDRIJVEN) 104-488 SPECIAL RULES (ATURAN KHUSUS) PASAL 104- 569 BUKU II & III BUKU III PELANGGARAN (OVERTREDINGEN) 489-569

3. DASAR PENGGOLONGAN / PEMBEDAAN TINDAK PIDANA BERUPA ‘KEJAHATAN’ (MISDRIJVEN) DAN “PELANGGARAN” (OVERTREDINGEN) : Romly Atmasasmita : penggolongan/pembedaan tindak pidana berupa ‘kejahatan’ (Misdrijven) dan pelanggaran (Overtredingen) berasal dari perbedaan antara mala in sedan mala prohibitayang dikenal dalam hukum Yunani.Mala in se adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan karena menurut sifatnya adalah jahat. Sedang Mala prohibita, suatu perbuatan disebut kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai perbuatan yang dilarang. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut semula didasarkan atas pertimbangan tentang adanya pengertian istilah rechtsdelictdan wetsdelict.Rechtdelict (delik hukum) berarti tanpa undang-undang, tanpa putusan hakim telah dirasakan oleh masyarakat sebagai delik (kejahatan); sedangkan wetsdelict (delik undang-undang) berarti undang-undanglah yang menetapkan suatu delik termasuk pelanggaran

4. ISTILAH HUKUM PIDANA UMUM DAN BAGIAN KHUSUS, HUKUM PIDANA KHUSUS DAN UU PIDANA KHUSUS • HUKUM PIDANA BAGIAN UMUM: ADALAH KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM BUKU I KUHP, YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN ATAU AJARAN-AJARAN UMUM (ALGEMENE LEERSTUKKEN) • HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS : ADALAH KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM BUKU II dan III KUHP, YANG MEMUAT PERUMUSAN-PERUMUSAN TINDAK PIDANA

5. LANJUTAN • HUKUM PIDANA KHUSUS (BIJZONDERE STRAFRECHT) : HUKUM PIDANA KHUSUS ADALAH HUKUM PIDANA YANG DITETAPKAN UNTUK GOLONGAN ORANG KHUSUS ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN-PERBUATAN KHUSUS. TERMASUK DI DALAMNYA HUKUM PIDANA MILITER(GOLONGAN ORANG KHUSUS), HUKUM PIDANA FISKAL DAN HUKUM PIDANA EKONOMI (PERBUATAN-PERBUATAN KHUSUS). ADAPUN KEKHUSUSAN DARI HUKUM PIDANA KHUSUS ADALAH TERLETAK PADA KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENYIMPANG DARI HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP KELOMPOK ORANG DAN PERBUATAN-PERBUATAN TERTENTU.

6. LANJUTAN • UU PIDANA KHUSUS (BIJZONDERE WETTEN) : ADALAH UU PIDANA SELAIN KUHP, YANG MERUPAKAN INDUK PERATURAN HUKUM PIDANA. KEDUDUKAN SENTRAL DARI KUHP INI TERUTAMA KARENA DI DALAMNYA DIMUAT KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DARI HUKUM PIDANA DALAM BUKU I, YANG BERLAKU JUGA TERHADAP TINDAK-TINDAK PIDANA YANG TERDAPAT DI LUAR KUHP, KECUALI APABILA UU MENENTUKAN LAIN (PASAL 103 KUHP) • YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI UU PIDANA KHUSUS : • UU YANG TIDAK DIKODIFIKASIKAN (UU LALU LINTAS, UU NARKOTIKA, UU KORUPSI DSB) • PERATURAN-PERATURAN HUKUM ADMINISTRASI YANG MEMUAT SANKSI PIDANA (UU POKOK AGRARIA, UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN) • UU YANG MEMUAT HUKUM PIDANA KHUSUS

7. BEBERAPA AKIBAT PENTING DARI PEMBAGIAN DELIK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM KUHP • Dalamhalkejahatanunsursengajaataukealpaanharusdibuktikan, sedangkandalampelanggaranbiasanyaunsursengajaataukealpaanitutidakperludibuktikan; • Dalamhalpelanggaran, yang mencoba (poger)dan yang membantu (medeplichtige)tidakdapatdihukum, dalamhalkejahatanpembuatkeduadelikinidihukum; • Pasal 59 KUHP, mengandungancamanterhadappengurusdankomisarissuatubadanhukumkarenadisangkatelahmelakukandelik, hanyaberlakudalamhalpelanggaransaja; • Pengaduansebagaisyaratpenuntutansesuatudelikhanyaditentukanuntukperkarakejahatansaja; • Dalamhalconcursus, makaadapembedaanpemidanaanuntukkejahatandanpelanggaran.

8. LANJUTAN • Dalamhalverjaring(daluwarsa) untukmelakukanpenuntutandanmelaksanakanpidana, makaditetapkanverjaringkejahatanlebih lama daripadapelanggaran Pasal 78 dan 84; • Afkoop(penebusanpenuntutanpidana) hanyadapatdilakukanterhadapdelikpelanggaran yang diancampidanadendasaja Pasal 82; • Dalamhaldelikpelanggarandankejahatan yang terjadikarenaalpa, makapenyitaanbarangsebagaihukumantambahanhanyadapatdilakukanapabiladengantegasdiaturdalamundang-undang; sedangkandalamhaldelikkejahatansenantiasadapatdirampasasalkepunyaansiterpidana; • Hak (darijaksa) untukmenuntutsecarapidanaterhadapseorang WNI yang melakukandelikkejahatandiluarnegeri (prinsipnasionalaktif);

9. LANJUTAN • MENURUT PASAL 7 KUHP, ATURAN PIDANA DALAM UU RI BERLAKU BAGI PEGAWAI NEGERI INDONESIA YANG MELAKUKAN SALAH SATU DELIK KEJAHATAN YANG TERSEBUT DALAM BAB XXVIII BUKU II DI LUAR NEGERI; • PENADAHAN (HELING) BARANG-BARANG YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN SAJA YANG DAPAT DIHUKUM; • ATURAN–ATURAN ISTIMEWA MENGENAI “TURUT SERTA” (BIJZONDERE DEELNEMINGSVOOSCHRIFTEN) YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 61 DAN 62 KUHP HANYA BERLAKU BAGI KEJAHATAN SAJA.; • PEMBAGIAN DELIK SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN BERPENGARUH PULA TERHADAP KETENTUAN DALAM HUKUM ACARA.

10. KEPENTINGAN HUKUM (RECHTSBELANGEN/RECHTSGOED)YANG DILINDUNGI DALAM BUKU II & III KUHP KEPENTINGAN MASYARAKAT NYAWA, TUBUH KEKAYAAN JENIS KEPENTINGAN HUKUM KEPENTINGAN INDIVIDU KEHORMATAN KESOPANAN KEPENTINGAN NEGARA

11. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB); UNSUR SUBJEKTIF KESALAHAN/SCULD UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN UNSUR OBJEKTIF AKIBAT KEADAAN ATAU MASALAH-MASALAH TERTENTU YANG DILARANG

12. REFERENSI : • KUHP • SUDARTO, 1986, KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA, ALUMNI, BANDUNG. • _______ , 1990, HUKUM PIDANA I, YAYASAN SUDARTO FAK.HUKUM UNDIP, SEMARANG. • WIRJONO PRODJODIKORO, 2003, TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA, REFIKA ADITAMA, BANDUNG • ROMLY ATMASASMITA, PERBANDINGAN HUKUM PIDANA, MANDAR MAJU, BANDUNG, 1996, HAL,49