1 / 24

BOJONEGORO , 20 AGUSTUS 2013

BOJONEGORO , 20 AGUSTUS 2013. KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL S EKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013. SEKSI PENDMA KAN TOR KEMENAG KAB . BOJONEGORO. TUJUAN PROGRAM BOS. Secara Umum :

maja
Télécharger la présentation

BOJONEGORO , 20 AGUSTUS 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BOJONEGORO, 20 AGUSTUS 2013 KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHTAHUN ANGGARAN 2013 SEKSIPENDMA KANTOR KEMENAG KAB. BOJONEGORO

  2. TUJUAN PROGRAM BOS • SecaraUmum: • Meringankanbebanmasyarakatterhadappembiayaanpendidikandalamrangkawajibbelajar 9 tahun yang bermutu • Secarakhusus: • Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. • Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta • Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

  3. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BOS • Tepat Waktu • Tepat Jumlah • Tepat sasaran • Tepat Penggunaan

  4. TEPAT WAKTU • Pencairandana BOS dilakukansecarabertahap PER TRIWULAN • Setiaptahapdapatdicairkan: • Triwulan 1 paling lambat akhir Januari • Triwulan 2 paling lambat 14 hari kerja bulan April • Triwulan 3 paling lambat 14 hari kerja bulan Juli • Triwulan 4 paling lambat 14 hari kerja bulan Oktober • Cepatlambatnyapenyalurandana BOS tergantungpadakinerja Tim Manajemen BOS provinsi---tergantung tim Manajemen BOS Kab/Kota---tergantung madrasah dalam mengirimkan data siswa

  5. TEPAT JUMLAH • MI/PPs ULA : • Rp. 580.000,-/tahun/siswa • Rp. 145.000,-/triwulan/siswa • MTS/PPs WUSTHA: • Rp. 710.000,-/tahun/siswa • Rp. 177.500,-/triwulan/siswa • Dana BOS yang disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki madrasah • Kekurangan dana BOS pada satu triwulan dapat dipenuhi pada triwulan berikutnya • Kelebihan dana BOS pada satu triwulan dapat dikurang kan pada triwulan berikutnya---tidak usah dikembalikan langsung ke Kas Negara, kecuali jika kelebihannya pada triwulan ke-4 harus dikembalikan ke Kas Negara

  6. TEPAT SASARAN • SASARAN PENERIMA BOS: • MI/MTs negeri dan swasta • Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas---santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah/madrasah • MI penerima BOS menyelenggarakan KBM pagi hari • Lembaga2 tersebut harus sudah memiliki izin operasional yg ditandai dg nomor statistik (NSM) atau Piagam (untuk PPS)

  7. TEPAT GUNA KETENTUAN: • Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Kepala Madrasah/DewanGuru danKomite Madrasahyang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBmadrasahdisamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (block grant, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb).

  8. PENGGUNAAN DANA BOS

  9. PERBANDINGAN PENGGUNAAN BOS 2011---2013

  10. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah/PPS dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 5. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 7. Membangungedung/ruanganbaru 8. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran .

  11. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS (Lanjt.) 9. Menanamkan saham 10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu 11. Membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan 12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

  12. CATATAN DALAM PENGGUNAAN DANA BOS: • Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama • Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah • Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; • Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana direkening madrasah menjadi milik madrasah ---kecuali pada madrasah negeri

  13. PELAPORAN BOS • Mengirimkan data siswa dengan nama, jenis kelamin, NISN, tgl lahir, kelas, nama ibu kandung • Mencatat semua pengeluaran dana BOS lengkap dengan bukti dan pembukuannya • Mencatat semua penggunaan dana BOS dengan mengkategorikan ke dalam 8 standar nasional pendidikan: • Pengkategorian Kompetensi Lulusan • Peng. Kurikulum/KTSP • Peng.Proses pembelajaran • Peng. Pendidik & tenaga kependidikan • Peng. Sarana & prasarana madrasah • Peng. Manajemen madrasah • Peng. Sumber dana madrasah • Peng. Sistem penilaian

  14. BOS PENGGERAK 8 (DELAPAN) STANDAR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MUTU Standar Kompetensi Kelulusan MUTU Pengelolaan Pendidikan SPP MUTU Pengelolaan Pendidikan MUTU Sarana dan Prasarana Sekolah MUTU Pembiayaan Pendidikan MUTU Pembiayaan BOS MUTU Pendidik dan Tenaga Kependidikan MUTU Penilaian Pendidikan MUTU Isi Pembelajaran MUTU Proses Pembelajaran

  15. KLASIFIKASI KEGIATAN BOS--SNP

  16. KLASIFIKASI KEGIATAN--SNP

  17. PERPAJAKAN • Pembelian segala jenis barang dari dana BOS dibebaskan dari PPh pasal 22 • Honor GTT/PTT dipotong 5% jika lebih dari 2.025.000/bulan • Tidak ada PPN untuk pembelian buku/kitab suci • Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21: • PNS gol. III sebesar 5% dari bruto • Non PNS sebesar 5% dari bruto • PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21

More Related