1 / 22

Paparan di Hotel Le Meridien , Jakarta, 15 Agustus 2013

KONSEP TAMBANG RAKYAT DI Indonesia berdasarkan undang-undang nO. 4 tahun 2009 dan permasalahannya. Paparan di Hotel Le Meridien , Jakarta, 15 Agustus 2013. Outline Paparan. Jenis dan Metode Penambangan Karakteristik Pertambangan Rakyat Konsep Good Mining Praktice GMP)

oleg
Télécharger la présentation

Paparan di Hotel Le Meridien , Jakarta, 15 Agustus 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP TAMBANG RAKYAT DI Indonesia berdasarkanundang-undangnO. 4 tahun 2009 danpermasalahannya Paparan di Hotel Le Meridien, Jakarta, 15 Agustus 2013

  2. Outline Paparan JenisdanMetodePenambangan KarakteristikPertambanganRakyat Konsep Good Mining Praktice GMP) Penerapan GMP padaPertambangan Rakyat Penutup/Diskusi.

  3. JenisdanMetodePenambangan Tambang Terbuka, adalahseluruh proses kegiatanpertambangan yang dilakukandipermukaanbumidenganmenggunakanrekayasateknologi; diantaranya; Open pit, Open cut, Back filing, termasuktambanglepaspantaidenganmetodekapalkeruk. Tambang Underground adalahseluruh proses kegiatanpertambangandilakukandenganrekayasateknologidandilakukan d dalampermukaanbumi, seperti: longwallmetode, room and pilar. Tambang rakyatadalah proses penambangan yang dilakukanolehmasyarakatsetempatdenganmenggunakanalat yang adadisekitarlokasipenambangan.

  4. KarakteristikPertambangan Rakyat KeberadaanPertambangan Rakyat, merupakanupayanyatapemerintahuntukmemfasilitasimasyarakatpenambangtradisionaldan/ataumenggunakanperalatansederhana, (UU No. 4 Tahun 2009). Penetapan WPR dilakukanolehBupati/Walikotasetelahberkoordinasidengan DPRD Tempatkegiatantambangrakyat yang sudahdikerjakandiprioritaskanuntukditetapkansebagai WPR Sebagaiwadahkegiatantambangrakyat Tidak Ada RuangBagiPenambangTanpaIzin (PETI) WPR PP.23/2010

  5. KeriteriaMenetapkan WPR (PP.23/2010)

  6. PotretPertambangan Rakyat Indonesia Sebagaialternatifkegiatanataupilihanusaha informal. Merupakanlapangankerja yang dalamwaktusingkatmampumenghasilkancash money. Status usahabanyak yang ilegal, berkaitandengan PETI Kelompok/komunitastersendiri, mobilitastinggi, berdampakterhadaplingkungansekitar. In-efisiendalamhalsumberdaya, teknologi, SDM, modal danhasilrendah, kesejahteraantidakmeningkat, ancamanlimbahdankerusakanlingkungan. Potensikomflikdenganstakeholder lain.

  7. HakdanKewajibanPemegang IPR HakPemegang IPR: Mendapatkanpembinaandanpengawasan di bidangkeselamatandankesehatankerja, lingkungan, teknispertambangan, danmanajemendariinstansiterkaitkdan/atauPemda. Jikadiperlukandapatmendapatbantuan modal. KewajibanPemegang IPR: Melakukankegiatanpenambangan paling lambattiga 3 bulansetelah IPR diterbitkan. MematuhiperaturanPerundang-Undangandibidang K3 pertambangan, pengolahanlingkungan, danmemenuhistandar yang berlaku MengelolalingkunganhidupbersmaPemda. Membayariurantetapdaniuranproduksi Menyampaikanlaporanpelaksanaankegiatanusahapertambanganrakyatsecaraberkalakepadapemberi IPR.

  8. PembinaandanPengawasanOlehPemda Yang Termuat dalam UU no. 4 Tahun 2009 Bidangpengusahaan, teknologipertambangan, sertapemodalandanpemasarandalamusahameningkatkankemampuanusahapertambanganrakyat. Pengamananteknismeliputi: a. keselamatandankesehatankerja b. pengelolaanlingkunganhidup c. pascatambang PembinaandanpengawasanolehInspektur Tambang selakupenanggungjawabpelaksanaanpengamananteknis. Bantuan modal sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. MencatathasilproduksidariseluruhkegiatanusahapertambanganrakyatdanmelaporkannyasecaraberkalakepadaMenteridangubernursetempat.

  9. PerbedaanPertambangan Rakyat Versus Usaha Pertambangan • Pertambangan Rakyat: • Memilikiperaturanteknistersendiri, tanpamemperhitung-kankepentinganfinansial • Upayapemerintahmemfasilitasimasyarakatdalammelakukanpenambangan yang menggunakanperalatantradisionaldansederhana • Dilakukanpadawilayahpertambanganrakyat (WPR) yang telahditetapkan. • Memperhitungkan untung rugi (komersil) sehingga pengaturannya mengikuti kebijakan umum yang berlaku dalam usaha pertambangan • Dilakukan sesuai dengan metode yang baku dan dituntut mengikuti perkembangan teknologi agar efisien. • Dilakukan pada wilayah usaha pertambangan (WUP) yang telah ditetapkan. Vs

  10. Konsep Good Mining Practice Pengertian Good Mining Practice danPendekatan Pembangunan Berkelanjutan Good Mining Practice, adalahseluruh proses yang dilaluidariawalsampaiakhirharusdilakukandenganbaikdenganmengikutistandar yang telahditetapkan, mengikutinormadanperaturan yang berlakusehinggadapatmencapaitujuanpertambangandenganefisien. Salah satubagianpentingdaritujuanpertambanganadalahpembangunanberkelanjutan(Sustainable development). Artinyadalamsetiappengembangandanpemanfaatansumberdaya mineral danbatubaraharusberkesinambungandan/atautergantikandengankegiatanekonomilainnyasetelahpascatambang.

  11. PengelolaanTeknisPertambangan • Antara lain: • Penggunaan metode eksplorasi yang sesuai untuk setiap endapan • Menggunakan desain lokal yang semi mekanikal • Peralatan pengangkutan yang memadai • Pengolahan secara fisik: konsentrasi, pengkayaan kadar • Amalgamasi

  12. PengamananTeknis • Meliputi: • keselamatan dan kesehatan kerja • pengelolaan lingkungan hidup • pasca tambang

  13. PrinsipPengelolaan K3 Pertambangan a. KeselamatandanKesehatanKerja • Setiappekerjaharusterlindungdarikecelakaandanpenyakitakibatkerja • Setiapkecelakaandanpenyakitakibatkerjaadapenyebabnya • Penyebabkecelakaandanpenyakitakibatkerjadapatdanharusdihilangkan/dicegah • Setiappekerjaanpastidapatdilakukandenganamandanselamat

  14. ElemenPengawasan K3 • Antara lain: • KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG ( KAPIT ) • PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG/INSPEKTUR TAMBANG ( I T ) • KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT) • PENGAWAS TEKNIS DAN PENGAWAS OPERATIONAL • ORGANISASI K3 • LAPORAN K3

  15. b. Pengelolaanlingkunganhidup • PROGRAM LINGKUNGAN • Antara lain: • Pengolahan air/tailingdikolampengendap • Penggunaan retort pada proses amalgamasi • Menjagakestabilandindingtambang. • Membatasi laju pembukaan lahan; • Membatasikedalamanpenggaliandantinggitimbunan; • Mengisikembali (backfilling) kolongpenambangan yang telahditinggalkan.

  16. RPP: ReklamasidanPascatambang c. ReklamasidanPascatambangbagipemegang IPR • Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. • Rencana reklamasi disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui. • Bupati/walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR • Pemegang IPR bersama dengan bupati/walikota wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang

  17. Permasalahan

  18. DILEMA PERTAMBANGAN RAKYAT

  19. KONDISI PERTAMBANGAN RAKYAT • Pengurusan ijin dilakukan hasil penertiban dan lokasi tambang dalam kondisi rusak. • Penambang tidak berangkat dari pelaku bisnis yang tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan. • Desakan kuat berlangsungnya pertambangan dengan alasan ekonomi rakyat kecil. • Pertambangan Rakyat yang ada saat ini menggunakan alat – alat mekanis.

  20. DAMPAK • Kecelakan yang berakibat Mati • Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan besar dikarenakan menggunakan alat mekanis (bekas tambang tidakdireklamasi) • Dikarenakan pendapatan untuk negara tidak ada sehingga alokasi biaya untuk lingkungan menjadi terbatas

  21. KESIMPULAN • SemuapertambanganharusmelaksanakankaidahGood Mining Practice. Pengelolaanpertambangan yang baikmampumeminimalkanberbagaikendalaoperasional (pencemaranlingkungan, kecelakaan, ketidakefisiendanketidakefektifandantidakoptimalnyapengelolaankomoditastambang. • Teknispertambangandipandang optimal antara lain : tatacarapenambangan, kesesuaianperalatan, perencanaantambang yang sesuaidengankaidahkeselamatandankepedulianlingkungan. • PembinaandanpengawasanolehPemerintah Daerah selakupenerbitIzinPertambangan Rakyat memerlukanaparat yang kompeten. Inspektur Tambang bertugassebagaipenangungjawabpengamananteknis. • KeberadaanPertambangan Rakyat merupakanupayanyataPemerintahuntukmemfasilitasimasyarakatpenambangtradisionaldan/ataumenggunakanperalatansederhana • Perlukebijakankhusus yang mengaturtentangtatacarapengelolaanteknispertambanganrakyat yang baik.

  22. TERIMA KASIH energiuntukkesejahteraan

More Related