RKA-KL

1. MenujuPenganggaran yang Kredibel, TransparandanAkuntabel Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011 Dalam Rangka Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah RPJMN PBK RKA-KL RENSTRA KPJM Direktorat Jenderal Anggaran – DepartemenKeuangan - Tahun 2010

2. Outline: PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK); PenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM); PersiapanPenyusunan RKA-KL Tahun 2011; Action Plan Menuju 2011.

3. PBK : TujuandanLandasan Konseptual Menunjukanketerkaitanantarapendanaandanprestasikinerja yang akandicapai(directly linkages between performance and budget); a. Tujuan b. Meningkatkanefisiensidantransparansidalampenganggaran(operational efficiency); Meningkatkanfleksibilitasdanakuntabilitas unit dalammelaksanakantugasdanpengelolaananggaran(more flexibility and accountability). c. Alokasianggaranberorientasipadakinerja(output and outcome oriented); a. Landasan Konseptual Fleksibilitaspengelolaananggarandengantetapmenjagaprinsipakuntabilitas(let the manager manages); b. Alokasianggaran program/kegiatandidasarkanpadatugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkanpadastukturorganisasi(Money follow function). c.

4. PBK : Keterkaitan Kinerja dan Anggaran LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome ESELON I Total Rp PRIORITAS Indikator Kinerja IndikatorKinerjaNasional Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp • Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas. IndikatorKinerjaNasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp

5. PrioritasNasional 2010-2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14

6. FokusPrioritasNasional 2010-2014 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA • Konsolidasistrukturaldanpeningkatankapasitas K/L danrestrukturisasilembagapemerintahlainnya • Penataanotonomidaerah • Penyempurnaanpengelolaan PNS • Percepatanharmonisasidansinkronisasiperaturanperundanganditingkatpusatmaupundaerah • Sinergiantarapusatdandaerah • Peningkatanintegrasidanintegritaspenerapandanpenegakanhukum • Data kependudukan: Penetapan NIK danSIAK 2. PENDIDIKAN • Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi • Penerapan metodologi pendidikan yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah, revitalisasi peran Pengawas Sekolah, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah • Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah

7. FokusPrioritasNasional 2010-2014 3. KESEHATAN • Pelaksanaan Program KesehatanPreventifTerpadu, Penyediaanaksessumber air bersih, Penurunantingkatkematianibusaatmelahirkan • Peningkatankualitasdanjangkauanlayanan KB • Ketersediaandanpeningkatankualitaslayananrumahsakitberakreditasiinternasionaldi minimal 5 kotabesar • PemberlakuanDaftarObatEsensialNasionalsebagaidasarpengadaanobatdiseluruh Indonesia danpembatasanhargaobatgenerikbermerekpada 2010 • PenerapanAsuransiKesehatanNasionaluntukseluruhkeluargamiskin 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN • BantuanSosialTerpadu: Integrasi program perlindungansosialberbasiskeluarga • PNPM Mandiri: Penambahananggaran PNPM MandirI, , pemenuhanBantuanLangsungMasyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatanuntuk minimal 30% kecamatantermiskindiperdesaan, danintegrasisecaraselektif PNPM Pendukung • Pelaksanaanpenyempurnaanmekanismepenyaluran KUR mulai 2010 danperluasancakupan KUR mulai 2011 • RevitalisasiKomiteNasionalPenanggulanganKemiskinan

8. FokusPrioritasNasional 2010-2014 5. KETAHANAN PANGAN • Lahan, PengembanganKawasandan Tata RuangPertanian • Pembangunan danpemeliharaansaranatransportasidanangkutan, pengairan, jaringanlistrik, sertateknologikomunikasidansisteminformasinasional • Peningkatanupayapenelitiandanpengembanganbidangpertanian • Doronganuntukinvestasipangan, pertanian, danindustriperdesaanberbasisproduklokal, penyediaanpembiayaan yang terjangkau, sertasistemsubsidi yang menjaminketersediaanbenihvarietasunggul yang teruji, pupuk, teknologidansaranapascapanen yang sesuaisecaratepatwaktu, tepatjumlah, danterjangkau • Peningkatankualitasgizidankeanekaragamanpanganmelaluipolapanganharapan • Pengambilanlangkah-langkahkongkritterkaitadaptasidanantisipasisistempangandanpertanianterhadapperubahaniklim 6. INFRASTRUKTUR • Konsolidasikebijakanpenanganandanpemanfaatantanah • PenyelesaianpembangunanLintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014 • Pembangunan jaringanprasaranadanpenyediaansaranatransportasiantar-modadanantar-pulau yang terintegrasi • Pembangunan 685.000 RumahSederhanaSehatBersubsidi, 180 Rusunamidan 650 twin block berikutfasilitaspendukung • Penyelesaianpembangunanprasaranapengendalianbanjir • Penuntasanpembangunanjaringanseratoptikdi Indonesia bagiantimur • Perbaikansistemdanjaringantransportasidi 4 kotabesar

9. FokusPrioritasNasional 2010-2014 7. IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA • Kepastianhukum • Penyederhanaanprosedur • PengembangandanpenetapanSistemLogistikNasional • Sisteminformasi • Pengembangan KEK di 5 lokasimelaluiskemaPublic-Private Partnership sebelum 2012 • Sinkronisasikebijakanketenagakerjaandaniklimusahadalamrangkapenciptaanlapangankerja 8. ENERGI • Penetapankebijakanenergi yang memastikanpenangananenerginasional yang terintegrasi • Restrukturisasi BUMN • Peningkatankapasitaspembangkitlistrik • Peningkatanpemanfaatanenergiterbarukantermasukenergialternatifgeothermal • Revitalisasiindustripengolahhasilikutan/turunanminyakbumidan gas • Perluasan program konversiminyaktanahke gas 9. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA • Perubahaniklim • PengendalianKerusakanLingkungan • PenjaminanberjalannyafungsiSistemPeringatanDini Tsunami (TEWS) danSistemPeringatanDiniCuaca (MEWS), sertaSistemPeringatanDiniIklim (CEWS) pada 2013.

10. FokusPrioritasNasional 2010-2014 10. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR,DAN PASCA-KONFLIK • Pelaksanaankebijakankhususdalambidanginfrastrukturdanpendukungkesejahteraanlainnya yang dapatmendorongpertumbuhandidaerahtertinggal, terdepan, terluar, danpasca-konflik • Pembentukankerjasamadengannegara-negaratetanggadalamrangkapengamananwilayahdansumberdayakelautan • Penyelesaianpemetaanwilayahperbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 • Pengentasandaerahtertinggaldisedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014 11. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI • PenetapandanpembentukanpengelolaanterpaduuntukpengelolaanCagarBudaya, revitalisasi museum danperpustakaandiseluruh Indonesia • Penyediaansarana yang memadaibagipengembangan, pendalamandanpagelaransenibudayadikotabesardanibukotakabupaten • PengembangankapasitasnasionaluntukpelaksanaanPenelitian, PenciptaandanInovasidanmemudahkanaksesdanpenggunaannyaolehmasyarakatluas • PeningkatanperhatiandankesertaanPemerintahdalam program-program senibudaya • InovasiTeknologi

11. PBK : Peningkatan Akuntabilitas merumuskan VISI dan MISI K/L DEPARTEMEN/ LEMBAGA Sasaran Strategis K/L Indikator Kinerja K/L merestrukturisasi Program mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi ESELON I Outcome Program Indikator Kinerja Program merestrukturisasi Kegiatan mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi ESELON II/SATKER Output Kegiatan Menyusun SBK Indikator Kinerja Keg

12. TahapanKegiatandalam PBK

13. PBK : Fleksibilitas Pengelolaan Anggaran • Pergeseran anggaran antar Program unt kbthn Operasional  kewenangan DJA; • Pergeseran anggaran antar Program diluar kbthn Operasional tp tdk merubah target Outcome  kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran diluar kbthn Operasional tp merubah target Outcome  kewenangan DPR. • Pergeseran anggaran antar Kegiatan unt kbthn Operasional  kewenangan DJPBN; • Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan tdk merubah vol output  kewenangan DJPBN. • Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan merubah vol output  kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume output dan jenis belanja  kewenangan Satker; • Apabila merubah jenis belanja tp volume tetap  kewenangan DJPBN. • Apabila merubah volume output  kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume Output  kewenangan Satker.

14. KPJM :TujuandanLandasan Konseptual Meningkatkankualitasperencanaanpenganggaran(to improve quality of planning) 2. Pengalokasiansumberdayaanggaran yang lebihefisien(allocative efficiency) 1. Lebihfokusterhadappilihankebijakanprioritas(best policy option) Tujuan 3. Menjaminadanyakesinambunganfiskal(fiscal sustainability) Meningkatkandisiplinfiskal(fiscal dicipline) 5. 4. Adanyamekanismeusulantambahananggaranbagikebijakanbaru(additional budgetfor new initiatives) 5. Penetapan Parameter 4. Landasan Konseptual Adanyamekanismepenyesuaianangkadasar 3. Penerapansistemrolling budget MempunyaiBaseline(angkadasar) 1. 2.

15. KPJM :Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasianggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline (R)APBN PrakiraanMaju PrakiraanMaju KPJM APBN 2011 RAPBN 2012 Prakiraan Maju 2013 Prakiraan Maju 2014 TA 2011 danKPJM 2012-2014 T+1 T0 T+2 T+3 REALISASI 2011 APBN 2012 RAPBN 2013 Prakiraan Maju 2014 Prakiraan Maju 2015 TA 2012 dan KPJM2013-2015 T0 T-1 T+1 T+2 T+3

16. KPJM :AsumsiDasarEkonomiMakro 2010-2014 Parameter 16

17. KPJM :AsumsiDasarEkonomiMakro 2010-2014 Parameter 17

18. KERANGKA APBN JANGKA MENENGAH, 2010 – 2014(triliun rupiah) Baseline 18

19. 2010 2011 2012 2013 2014 NO. URAIAN Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi APBN RAPBN RAPBN RAPBN RAPBN I. PAGU K/L 340,1 409,1 470,6 560,1 652,6 1. Mengikat 140,0 149,4 165,9 184,6 205,4 a. Belanja Pegawai 87,8 96,2 108,6 123,0 140,0 b. Belanja Barang 31,6 35,8 38,7 41,8 45,0 c. PNBP dan BLU 20,5 17,4 18,6 19,8 20,4 2. Tidak Mengikat 200,2 259,7 304,7 375,6 447,2 a. Belanja Barang 50,4 52,1 56,4 61,4 66,9 b. Belanja Modal 83,2 113,9 138,3 180,5 219,3 c. Bantuan Sosial 66,6 93,7 110,0 133,6 161,0 II. BERDASARKAN SUMBER DANA 340,1 409,1 470,6 560,1 652,6 1. Rupiah Murni 294,3 363,4 422,5 508,5 598,8 2. PNBP dan BLU 20,5 17,4 18,6 19,8 20,4 4. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5. Hibah Luar Negeri 1,4 2,0 2,0 1,8 1,7 6. Pinjaman Luar Negeri 22,9 25,3 26,5 29,0 30,7 Baseline PROYEKSI RESOURCES ENVELOPE BELANJA K/L, 2010 – 2014 (triliun rupiah) 19

20. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (2010-2014) Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor : Best Policy Option • Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden SBY & Wapres Boediono lima (5) tahun mendatang • Proyeksi Indikator Ekonomi Makro (seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Harga minyak) yang sangat terkait dengan proyeksi besaran APBN • Arah Kebijakan Defisit APBN Jangka Menengah,yang dipengaruhi oleh: • Kemampuan peningkatan pendapatan negara • Kebutuhan belanja negara untuk mencapai sasaran pembangunan • Kemampuan Pembiayaan Anggaran (Dalam Negeri & Luar Negeri) • Tantangan ke Depan : • Eksternal : pemulihan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditi primer • Internal : Tingkat pengangguran & Kemiskinan, bencana alam, serta stabilitas ekonomi, politik& sosial 20

21. Arah Kebijakan Fiskal 2010 – 2014 Best Policy Option • Mendukung Pengelolaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Triple Track Strategy: • Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi (Pro-Growth) • Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja (Pro-Job) , antara lain melalui: • Insentif Pajak (subsidi pajak) pada kegiatan usaha, daerah tertentu, dan komoditas strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, serta mempert ahankan dan meningkatkan daya saing usaha dalam negeri; • Peningkatan Belanja: Infrastruktur, • Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat, melalui Program – Program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang Berpihak pada Rakyat Miskin (Pro-Poor): • Menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH) • Pemberian subsidi tepat sasaran • Mendukung Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat; • Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, maka APBN Jangka Menengah harus tetap sehat: • Defisit terkendali  seperti kondisi saat ini yang berada pada alur yang benar • Rasio Utang terhadap PDB turun secara bertahap (sekalipun secara nominal jumlah utang akan meningkat) 21

22. MekanismePengalokasian Anggaran 3. • Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan pesetujuan DPR; • Target kinerja harus jelas dan terukur. 2. • Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan fiscal space; • Target kinerja sesuai dengan RKP. 1. • Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan tahun sebelumnya; • Target kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan; • Tidak perlu dibahas kembali.

23. PersiapanPenyusunan RKA-KL TA 2011 PerumusanJenisdanSatuan Output Kegiatan; BeberapaPerubahanMenujuTahun 2011.

24. PerumusanJenisdanSatuan Output Kegiatan Output (keluaran)adalahbarangataujasa yang dihasilkanataspelaksanaandarisatuataubeberapapaketpekerjaan yang tergabungdalambagianatautahapanKegiatan yang merupakan komponen input. Jenis Outputmerupakanidentifikasidarisetiapkeluaran yang dihasilkandanmencerminkantugasfungsi unit eselon II/Satkersecaraspesifik. Untuk output-ouputygsejenisdihitungsbg 1 output, sedangkanapabilasecaraspesifikjenisnyaberbedamakadihitungsbg output tambahan. Contoh : Jalan, Jembatan, Gedung, Mobil, Laporan, Rekomendasi, SistemAplikasi, dll. Satuan Outputmerupakanidentitasdarijenis output yang dihasilkansesuaikarakteristiknya. Contoh : unit, km, m2, lap, buah, dll. Baikjenisdansatuanouputharusdistandarkandimasing-masing level Eselon I bahkansampai level K/L sehinggaakandapatdiakumulasikansetiaptahun. Hasildariperumusanjenisdansatuan output tsbakandituangkandalamtabelreferensi RKA-KL TA 2011.

25. Keterkaitan Output dalamPenerapan PBK dan KPJM • Strukturpengalokasiananggaranterdiriatas 3 level : • Program; • Kegiatan; • Output. StrukturPengalokasianAnggaran 1. Output Hasilpenghitungankebu-tuhananggaranuntukmenghasilkansebuah Output dptditetapknmnjd SBK pd thnberikutnya PenghitunganPrakiraanMajuuntsebuahKegiatandilakukanpada level Output 3. 2. PenyusunandanPenetapanStandarBiayaKeluaran (SBK) PenghitunganPrakiraanMaju

26. BeberapaPerubahanMenuju TA 2011....1) Alokasianggaran K/L ditetapkanberdasarkan Program sesuaihasilrestrukturisasi.Besaranalokasi yang ditetapkanmeliputikebutuhanuntuk : (i) gajidantunjangan, operasionalperkantorandanpemeliharaan; (ii) pelayanandasarsatkersesuaitugasdanfungsi; dan (iii) kegiatan yang bersifatpenugasan (prioritasnasional). Kegiatan 0001 (GajidanTunjangan) danKegiatan 0002 (OperasionalPerkantoran) yang selamainiberdirisebagaisebuahKegiatan, mulai TA 2011 statusnyaberubahmenjadiKomponen Input darisebuahKegiatan.PenempatanKomponen Input (ex 0001 dan 0002) tidakhanyapadasatuKegiatansecarakhusustetapidapatdialokasikanpadasetiapkegiatan.

27. BeberapaPerubahanMenuju TA 2011....2) Strukturpengalokasiananggarandibagi ke dalam 3 (tiga) level dan dirincimenurut Program, Kegiatandan Output.Setiap Output harusdapatdiidentifikasijenisdansatuannyadenganjelas, seluruhkomponen input yang digunakanditetapkanolehpenanggungjawabkegiatandankebutuhananggarannyadihitungsecaratepat. Dalamrangkapenerapan KPJM, penghitunganPrakiraanMajuuntuksebuahKegiatandilakukanpada level Output.PenghitunganPrakiraanMajudilakukandenganmengevaluasi : (i) apakah Output yang dihasilkanmasihterusdilanjutkan(on-going); (ii) apakahsetiapKomponen Input yang digunakanuntukmenghasilkan Output tersebutmasihdibutuhkan. Hasilpenghitungantersebutselanjutnyadiakumulasikandalam level Kegiatandan Program.

28. BeberapaPerubahanMenuju TA 2011....3) Penyusunan RKA-KL dan DIPA 2011 dilakukanmelaluisistemaplikasi yang terintegrasi.Setiapsatkermenyusun RKA-KL denganmenuangkanseluruhinformasi yang berkaitandenganinformasikinerja, informasibelanjadaninformasipendapatandalam format KertasKerja RKA-KL. Setelahproses entry selesaidilaksanakan, dokumen RKA-KL dan DIPA dapatdicetaksecaraotomatis. Hasilperhitungananggaran yang dibutuhkanuntukmenghasilkansebuah Output akanditetapkanmenjadiStandarBiayaKeluaran (SBK) padatahunberikutnya. Seluruh Output yang dihasilkandaripelaksanaanKegiatan yang merupakantugasdanfungsisetiap unit danbersifaton-going, dapatditetapkansebagai SBK padatahunberikutnya. Penyesuaianterhadapbesaran SBK dilakukanberdasarkanhasilevaluasiterhadapKomponen Input danadanyaperubahan parameter.

29. Action Plan Menuju APBN 2011 Workshop dalamrangkamerumuskanjenisdansatuan Output untuksetiapKegiatanbagiseluruh K/L (76)  Februaris.d. Maret 2010 (4 groups). 1. Pengembangansistemaplikasi RKA-KL yang terintegrasidengansistemaplikasi DIPA  selesaipadaakhirbulanMaret 2010. 2. Workshop dalamrangkaujicobapenerapan format baru RKA-KL dansistemaplikasi RKA-KL yang terintegrasibagiseluruh K/L (76)  April s.d. Mei 2010 (2 x 4 groups). 3. FinalisasipenyusunanRevisi PP No. 21 Tahun 2004 tentangPenuysunan RKA-KL  diharapkanselesaipadaakhirbulanMaret 2010. 4. Menyusun PMK tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-KL Tahun 2011  selesaipadaakhirMaret 2010. 5. Menyusun PMK tentangPedomanPenyusunanStandarBiayaKeluaranTahun 2011  selesaipadaakhirMaret2010. 6.

30. TERIMA KASIH