1 / 29

KETERSEDIAAN DAN KESIAPAN OBAT DALAM PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2009 – 2014 Disampaikan pada

KETERSEDIAAN DAN KESIAPAN OBAT DALAM PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2009 – 2014 Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Bina Gizi dan KIA tahun 2012 Surabaya, Juli 2012. SISTEMATIKA 1. PENGANTAR 2. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

maree
Télécharger la présentation

KETERSEDIAAN DAN KESIAPAN OBAT DALAM PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2009 – 2014 Disampaikan pada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KETERSEDIAAN DAN KESIAPAN OBAT DALAM PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2009 – 2014 Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Bina Gizi dan KIA tahun 2012 Surabaya, Juli 2012

  2. SISTEMATIKA 1. PENGANTAR 2. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 3.KEBIJAKAN OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN OBAT 4. ROAD MAP MENUJU UNIVERSAL COVERAGE 5. PENUTUP

  3. r • Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan • Obat dan Program Kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan

  4. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN (Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, Ph.D) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL (Drs. H. Purwadi, Apt, MM, ME) DIREKTORAT BINA PRODIS ALAT KESEHATAN (Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, M.Kes) DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN (Dra. Engko Sosialine,. M Apt) DIREKTORAT BINA PRODIS KEFARMASIAN (Drs. T. Bahdar J.H, Apt, M.Pharm) DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN (Dr. Setiawan Soeparan, MPH)

  5. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

  6. MDG 2015 RENSTRA 2010 – 2014 RPJMN 2010 – 2014 PEPRES No: 5/2010 8 Tujuan • PeningkatanUmurHarapanHidupmenjadi 72,0 tahun • Penurunan AKI menjadi 118 per 100.000 KH • Penurunan AKB menjadi 24 per 1.000 KH • CakupanImunisasiDasarmencapai 90% • JaminanKesehatanmencapaiuniversal coverage • Penurunanprevalensi TB dankasus malaria • Pengendalianprevalensi HIV Poverty & Hunger Maternal Health EDUCATION Comm. Diseases GENDER ENVIRONMENT CHLD HEALTH PARTNERSHIP AKSES THD OBAT ESENSIAL

  7. ISU STRATEGIS BID. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN *roadmap reformasi kesehatan masyarakat • Perlunya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial untuk program KIA, Malaria, TB, HIV/AIDS serta efisiensi pembiayaan obat melalui penerapan “health/medicine account” dan prinsip farmakoekonomi. • Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien, termasuk penggunaan obat yang rasional sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan untuk mencapai target MDG’s. • Peningkatan keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat. • upaya kemandirian di bidang obat, bahan baku obat dan obat tradisional Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati.

  8. SKN (SISTEM KESEHATAN NASIONAL) SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN / SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKMIN Tersedianyaobatdanperbekalankesehatan yang aman, berkhasiatdanbermutu, sertaterjangkauolehmasyarakatuntukmenjaminterselenggaranyapembangunankesehatan derajatkesehatan yang setinggi-tingginya 3 UNSUR JAMINAN KETERSEDIAAN JAMINAN PEMERATAAN JAMINAN MUTU

  9. KEBIJAKAN OBAT NASIONAL SK Menkes No.189/Menkes/SK/III/2006 KEBIJAKAN SASARAN TUJUAN PEMBIAYAAN OBAT Masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat memperoleh obat esensial setiap saat diperlukan Menjamin : 1). Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; 2). Keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; 3). Penggunaan obat yang rasional KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia KETERJANGKAUAN OBAT Harga obat terutama obat esensial terjangkau oleh masyarakat SELEKSI OBAT ESENSIAL Tersedianya DOEN sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yg dpt digunakan dlm pelayanan kesehatan secara luas PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat, disertai informasi yg benar, lengkap & tdk menyesatkan PENGAWASAN OBAT 1). Obat yang beredar harus memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu; 2). Masyarakat terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat

  10. PEMBANGUNAN KESEHATAN 2010 - 2014 PEMBERLAKUAN DOEN SEBAGAI DASAR PENGADAAN PENETAPAN HARGA O.G REPOSISI / REVITALISASI OBAT GENERIK

  11. KEBIJAKAN OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN OBAT

  12. r POLA PIKIR DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ( sesuai RPIMN 2010 – 2012 ) • Sasaran : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat • kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat • Indikator : KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

  13. POLA PIKIR PENATAANSIKLUS PENGELOLAAN OBAT Perencanaan Penggunaan Pengadaan Dukungan Manajemen Distribusi Penyimpanan Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

  14. Program Pusat Ditjen Binfar dan Alkes Dinkes Provinsi Program IF Provinsi Dinkes Provinsi Farmasi IF Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Farmasi DinkesKab/Kota Program Puskesmas / UPT lain POLA PIKIR PENATAANTATA KELOLA OBAT Per Prov Per Prov Per Kab/Kota Per Kab/Kota Per UPT Keterangan : Distribusi Permintaan Pelaporan

  15. MASALAH

  16. KEBIJAKAN

  17. RANCANGAN KEBIJAKAN OBAT PROGRAM • Obat Program yang bersifat spesifik dan khas menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ( a.l HIV/AIDS, Tb, Malaria ) • Obat program yang tidak spesifik menjadi bagian dari pengadaan obat PKD ( a.l IsPA ) • Adanya buffer Obat program di Pusat dan Propinsi

  18. ROAD MAP MENUJU UNIVERSAL COVERAGE

  19. Kontribusi Sektor Kefarmasian : Universal Coverage on Medicine

  20. PenggunaanObatdalam SJSN

  21. Roadmap BerdasarkanProses

  22. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAIUNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014 I. Aksesibilitas Obat ( Ketersediaan dan Pemerataan )

  23. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAIUNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014 II. Keterjangkauan Obat

  24. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAIUNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 – 2014 III. Penggunaan Obat Rasional

  25. r PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB DIMANA POSISI OBAT PROGRAM DALAM UNIVERSAL COVERAGE SJSN ? HAL-HAL YANG PERLU DIPIKIRKAN • BAGIAN DARI SJSN ? • POLA TOTALITAS SPM ?

  26. PENUTUP

  27. Aspek ketersediaan dan keterjangkauan obat termasuk obat program selalu menjadi perhatian kebijakan Kementerian Kesehatan, sejak Kebijakan Obat Nasional (2006) sampai Reformasi Kesehatan Masyarakat (2009) Strategi dan rancangan kebijakan untuk mendukung ketersediaan obat program adalah pemilahan tanggung jawab, one gate policy dan perencanaan terpadu, on line logistic system , penataan tata kelola dan pengembangan sistem pelaporan

  28. Peningkatan peran Provinsi dan Kab/ Kota melalui one gate policy, perencanaan obat terpadu, pemanfaatan dan pengembangan on line logistic system. • Upaya perbaikan tsb memerlukan partisipasi dan peran aktif semua stakeholder terkait • Belum ada kejelasan posisi suatu program dalam pelaksanaan SJSN

  29. TERIMA KASIH

More Related