ISU STRATEGIS LINTAS AREA

1. ISU STRATEGIS LINTAS AREA • Tenurial • Tata Hubungan Kerja • Instrumen Tata Kepengurusan • Gender • Manajemen Proyek

2. Tenurial • Isu --> ada di tingkat tapak n nasional ?? • Historis: • pada rancang bangun KPH, proses pengukuhan terjadi konflik penguasaan, penggunaan dan alih fungsi lahan • Klaim dari masyarakat adat • orientasi keberpihakan, dan sekarang ada MK 35 n 45 • Adanya kedigdayaan kemenhut dalam proses penunjukan kawasan • Bukan hanya karena MK35 tapi konflik lama karena klaim sepihak oleh negara • Masyarakat punya sistem tata ruang sendiri tapi dibatasi aksesnya karena klaim sepihak negara • Isu tenurial naik kembali setelah reformasi (masy. Memperoleh akses info), sehingga lebih maju dalam menggugat kembali hak2nya

3. Isu terkait batas kawasan: • mandat KPH untuk mempercepat penetapan status kawasan • Partisipasi masyarakat dalam penentuan tata batas • Isu Informasi • Kurangnya informasi ttg KPH dan stakeholdernya di masy. Lokal • Konsep nilai2 yang harus dibangun di masyarakat

4. tenurial Solusi dari KPH • Isu2 tenurial diselesaikan di tingkat tapak (KPH) • Dari KPH muncul pembelajaran untuk mereformasi kebijakan nasional • KPH dimandatkan untuk partisipatif • FIP untuk membantu penguatan KPH • Prinsip PADIATAPA

5. Isu tenurial lain • E.g. Papua, peran masyarakat sangat minim dalam penetapan tata batas • Identifikasi mekanisme penyelesaian masalah tenurial • Perlu ada jaminan info yg mudah diakses n dimengerti. • Keputusan MK langkah maju, apakah aturan2 lain dapat menyesuaikan, tidak resisten • Putusan MK harus jd perhatian d tk. Tapak • RP KPH adalah Public Document • Ada 3 hal: • Prinsip pembagian tapak • Peningkatan Kapasitas di tapak (SDM KPH) • Perbaikan Kebijakan daerah  Nasional

6. Isu... • Banyak kerjasama antara militer dalam kegiatan kehutanan di tk tapak dalam penyelesaian konflik • Pembentukan mindset nasional: hutan loguang • Ubah mindset bahwa hasil hutan tidak hanya logekonomi, tapi dr HHBK, Jasa Lingkungan, Biodiversity + KKPH mampu menyelesaikan isu tenurial terutama dalam wilayah tertentu yang belum dibebani izin bahkan tanpa adanya MK.

7. Tata Hubungan Kerja • KPH harus mandiri dan dikelola oleh profesional • KKPH perlu memaintain hubungan dengan stakeholder2 terkait • Kebanyakan KPH masih sebagai UPTD • KPH harus menjamin pelayanan kepentingan publik, mmpertahankan areal NKT • KPH harus memaksimumkan juga keuntungan • Masih belum ada pemahaman di KPH ttg isu gender

8. Tahubja... • Ada keterpisahan antara PNS(pemerintah) dan bukan pemerintah • Daerah memiliki wewenang kelola HL n HP, sedangkan HK dikelola pusat • Embel2 model agar pembangunan KPH dapat bantuan awal dari pusat berupa sarpras • Perlu rancangan ulang peran2 KPH untuk peran regulasi n fasilitasi saja. • KKPH harus memfasilitasi pendataan areal kelola yg partisipatif dengan masyarakat • Jabatan KKPH harus orang2 terpilih • KPH bukan hanya mendapatkan untung tapi yg penting dengan adanya KPH hutan dapat lestari

9. Harus optimistis terhadap pembangunan KPH • KPH harus dipimpin oleh orang profesional yg bersertifikat dan diklat (tapi kurang adanya leadership KKPH) • Ruang rakyat di KPH dimana (buat daftarnya nanti akan di akomodasi) • Masyarakat perlu dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan KPH • Gender bukan hanya ttg perbedaan laki2 n perempuan yang menjabat KKPH • Ada reformasi kurikulum yang akan dibantu oleh RAKI (salah satunya ada tools mengenai pemahaman gender) • Jangan sampai KPH disibukan dalam masalah administrasi (e.g. Pengajuan ijin, laporan dll)

10. Gender • Perlu langkah2 khusus (regulasi) mengenai kestaraan substantif gender. Gender harus dimulai dr perempuan karena saat ini kurang adanya kesetaraan gender terutama di sektor kehutanan. • Perlu adanya kebijakan anggaran dengan perspektif kestaraan gender. • Safeguard bukan hanya Env n soc tapi juga gender safeguard • Ada anggapan jika perempuan mangambil keputusan dalam pemanfaatan hutan akan lbh bijak karena akan memanfaatkan sesuai kebutuhan sehari2 • Materi peningkatan kapasitas bagi kaum marjinal • Mekanisme yg menjamin adanya kestaraan gender • Entry poin: pelibatan KPPA (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)

11. Kesetraan : siapa yg lebih terkena dampak • (e.g) di papua diklat u/laki2 tapi kenyataannya yg bekerja perempuan • Prinsip gender, kesetaraan akses dan kontrol

12. Pemetaan partisipatif diperlukan • KPH harus dibekali panduan resolusi konflik tenurial • Ekspektasi apa yang diinginkan dalam perspektif gender di KPH • Masyarakat sejahtera, hutan lestari

13. Tantangan FIP: SFM dalam rangka REDD. • Masih banyak hasil yg dapat dimanfaatkan dari hutan selain Kayu • Integrasi perspektif gender dalam KPH dapat dibantu dengan KPPA, gender safeguard bisa didapat dari Solidaritas permpuan • Mindset pemanfaatan hutan yg sedikit bermasalah pada KPHK yg terlalu berfokus pada jasling n ekowisata. • Capacity building dalam KPH

14. Ubah mindset nasional dari melayani HPH  KPH • Yg masih jadi masalah dlm tahubja adalah pemda, masalah merasa memiliki kewenangan. Sedangkan KPH sendiri punya mandat kelola di tk tapak. • KPH: pelayanan publik n memperoleh profit • FIP mengakomodasikan apa isu lintas areal di KPH.

15. Kesimpulan fasilitator • Prinsip2 pemahaman yg harus disepakati oleh multipihak • Kapasitas KPH masih menjadi PR.