UMKM Indonesia

1. TarifKhusus PajakPenghasilan bagi UMKM UMKM Indonesia PP Nomor 23 Tahun 2018 ttgPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu PMK-99/PMK.03/2018 ttgPelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentangPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2. PokokPengaturan PP 23/2018 Pemberitahuanke DJP Subjek Pajak Objek Pajak • WP OP • WP Badantertentu (Koperasi, CV, Firma) • PT • dgn peredaran bruto s/d Rp4,8Milyar / Tahun Pajak. Penghasilan dari usahatidakmelebihi Rp4,8M dalam 1 (satu) TahunPajak. Bila WP memilihuntukdikenaiPPhsesuaiketentuanumum. • Kecuali: • JasasehubunganPekerjaanBebas • Penghasilan di LN • PenghasilanygdikenaiPPh Final tersendiri • Penghasilan yang bukanObjekPajak Pelunasan Pajak Disetor sendiri oleh WP; atau • Kecuali: • Yang memilih untuk dikenai PPhberdasarkanketentuanumum; • WP Badan yang memperolehfasilitasTax Holiday danTax Allowance; • BUT; atau • CV, Firmayang dibentuk: • beberapa WPOPdengan keahlian khususdan • menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Dipotong atau dipungut oleh pihak lain. PPh Terutang SuratKeterangan PPh Final =0,5% X PeredaranBruto Bila WPmenerimapenghasilan dari pemotong atau pemungut PPh JangkaWaktu PT 3 TahunPajak CV, Firma, Koperasi 4 TahunPajak Amanatpengaturandalam PMK WP OP 7 TahunPajak

3. PokokPengaturan PMK 99/PMK.03/2018 Pemberitahuan Surat Keterangan 1 3 • Disampaikanke: KPP tempat WP Pusatterdaftar, KP2KP atau KPP Mikro yang beradadibawahwilayahkerja KPP Pusatterdaftar, Salurantertentu yang ditetapkanDJP PPhUmumberlakuTahunPajakberikutnya • WP ygawalThPajak 2018 sd 30 Juni 2018 dikenaiPPhUmum, dapatdikenaiPPhumumsdakhirTahunPajak2018 pemberitahuanp.ltgl 31 Des 2018 • WP terdaftartgl1 Juli 2018 - 31 Des 2018, dapatdikenaiPPhumummulaiTahunPajakterdaftarpemberitahuanp.ltgl31 Des 2018 ataup.lakhirTahunPajakterdaftar. • WP terdaftar 1 Jan 2019 dst, dapatdikenaiPPhumummulaiTahunPajakterdaftarpemberitahuansaatpendaftaran • Permohonan Surat Keterangandiajukanke: • KPP tempat WP Pusatterdaftar • KP2KP atau KPP Mikro yang beradadibawahwilayahkerja KPP Pusatterdaftar; • Salurantertentu yang ditetapkan DJP • Persyaratan: • permohonanditandatanganioleh WP • telahmenyampaikan SPT Tahunanterakhir, kecuali WP baruatau WP yang tidakwajib SPT Tahunan. • memenuhikriteriasubjek PP 23 • Surat Keteranganataupenolakanpermohonanditerbitkandalamjangkawaktu3 harikerjasejakpermohonanditerima. • Surat keteranganberlakusampaidenganjangkawaktusesuaidiaturdalam PP 23, kecuali: • WP memilihdikenaiketentuanumumPPh; • tidakmemenuhikriteriasubjek PP 23. Pemotongan/Pemungutan 2 • Pelunasandilakukanmelalui: • disetorsendiriuntuksetiaptempatkegiatanusaha • pemotongan/pemungutanjikabertransaksidenganPemotong/PemungutPajak • Pemotongansesuai PP 23 dilakukanterhadap WP yang menyerahkanfotokopi Surat Keterangan • DikecualikandaripemungutanPPhPasal 22 atastransaksiimporataupembelianbarangdenganmenyerahkanfotokopi Surat Keterangan. • PPh Final disetormenggunakan SSP atasnama WP danditandatanganiPemotong/Pemungutdandiserahkankepada WP sebagaibuktipotong. AngsuranPPhPasal 25 4 PenghitunganangsuranPPhPasal 25 bagi WP yang memilihdikenaiketentuanumumPPhatautidaklagimemenuhikriteriasebagaisubjek PP 23 -- sesuai PMK 255/PMK.03/2008 danperubahannya

4. IlustrasiSaatPemberitahuan Tahun Pajak Y Akhir Th Pjk Y Tahun Pajak Y+1 Surat Pemberitahuan WP (umum) Mulai dikenai Ketentuan Umum PPh DikenaiPP 23/2013 Tahun Pajak 2018)* 31 Des 2018)* Tahun Pajak 2019 dst)* Surat Pemberitahuan Awalnya dikenai PP 23/2013 WP Terdaftar 1 Juli-31 Des 2018 Dikenai Ketentuan Umum PPh )* bagi WP yang menggunakantahunbukuberbeda dg tahuntakwim, makadapatdikenaiKetentuanUmumPPhmulaiTahunPajakterdaftardenganmenyampaikanpaling lambatakhirTahunPajakterdaftar. )* WP memberitahukanapakahdiamaumemilihdikenaiketentuanumumPPh u/ thpajakterdaftar (skema no 2) atauthpajakselanjutnya (skema no 1)

5. Ilustrasi Saat Pemberitahuan 1 Jan 2020 3 Juli 2019 daftar WP • 1 Juli 2018 Dikenai Ketentuan Umum PPh Terdaftar sejak 1 Jan 2019 dst WP dapat memilih dikenaiketentuanumumPPhsejak TahunPajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan saat terdaftar, Catt: jika lewat maka ketentuan umum PPh berlaku untuk tahun pajak berikutnya 31 Des 2018 Surat Pemberitahuan Dikenai Ketentuan Umum PPh WP Lama Sblm 30 Juni-umum Sejak Juli 2018-PP 23 dikenai Ketentuan Umum PPh

6. Pemotongandan Pemungutan PP 23/2018 Disetorsendirioleh WP CARA PELUNASAN PP 23/2018 Dipotong 0.5% oleh Pemotong/ PemungutPPh

7. TransaksidenganPemotong/Pemungut WP PEMOTONG Yg menjadi objek Potput PPh Pasal 22 nonfinal Penjualanbarang SSP Pembayaran dipotong PPh Final 4(2) sesuai PP 23/2018 Yg menjadi objek Potput PPhPasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 15 nonfinal a.n. WP ttd Pemotong Surat Keterangan Penyerahanjasa Invoice dari WP Contoh: PT A (menyerahkan fotokopi Surat Keterangan) memberikaninvoice atasjasa service AC kepada PT B sebesar Rp1.500.000,- terdiridari: DipotongPPh Final 0,5% oleh PT B. ObjekPPh Pasal 23 Jasa service Rp1.000.000 Invoice Tidak dipotong; PPh Final 0.5% disetor sendiri oleh PT A. Bukanobjek potput Sparepart Rp500.000

8. Tata Cara PengajuandanPenerbitan Surat Keterangan WP Surat Keterangan WP PP 23/2018 KPP Masa berlakus.d.jangkawaktu PP 23/2018, kecuali: WP memilihdikenaiKetentuanUmum; Tdkmemenuhisubjek yang dikenai PP 23/2018 KPP NPWP Pusat Terdaftar -atau KP2KP/KPP Mikro di wilayahnya Permohonan Tindak lanjut Disampaikan ke Dapat dibatalkan/dicabut jika ditemukan data tidak memenuhi kriteria WP PP 23 • Surat Keterangan dapat diberikan dlm hal: • Permohonanditandatangani WP ataukuasa/wakil WP • WP telahmenyampaikan SPT TahunanThPajaksebelumnya, • kecualiuntuk: • WP baru, dan • WP yg ThPjksebelumnyatidakwajibSPT Tahunan. • Memenuhi kriteria Subjek PP 23 • Jangka waktu proses maksimal 3 hari. • Jikatidak, permohonandianggapditerimadanditerbitkandalamjangkawaktu 1 harisetelahjangkawaktutsb terlewati. Surat penolakanpermohonan WP Alasanpenolakan: Bukan WP PP 23/2018; OmzetThPjksebelumnya >4,8M Telahmemilihketentuanumum Belummenyampaikan SPT Tahunan *) Dapatmengajukankembalisepanjangmemenuhipersyaratan

9. AngsuranPPh Pasal 25 Tahun Pajak Pertama Setelah PP 23/2018 selesai Dikenai PPh sesuai Ketentuan Umum Dikenai PP 23/2018 Angsuran PPh Pasal 25 PPh Final MemilihdikenaiketentuanumumPPh WajibmembayarangsuranPPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama dikenai Ketentuan Umum PPh Bagi WP PP 23/2018 yang: Peredaranbrutotelahmelebihi Rp4,8M Telahmelewatijangka waktu PP 23/2018 ANGSURAN PPh 25 Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lain yang harusmembuatlapkeuberkala; dan WP OPPT Penghitungan sesuai PMK 255/PMK.03/2008 dan perubahan/ penggantinya Besaran PPh Pasal 25 Selain diatas, dianggap sebagai WP baru

10. KetentuanPeralihan-SKB PP 46 SKB danlegalisasi yang telahterbitberdasarkan PP 46/2013: • diberlakukan sebagai Surat Keterangan s.d.akhir ThPajak 2018; • dalam hal WP telah menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018; dan • dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018 .