1 / 10

Diskusi Alokasi Frekuensi MASTEL-POSTEL-IEEE- AWARI -A PJII

Diskusi Alokasi Frekuensi MASTEL-POSTEL-IEEE- AWARI -A PJII. “ PENGATURAN ALOKASI FREKUENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL” Oleh Ir. Arnold Ph. Djiwatampu, SM-IEEE Advisor, IEEE Indonesia Section & President PT. Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel)/Anggota MASTEL. ISI PAPARAN. Pendahuluan

mariel
Télécharger la présentation

Diskusi Alokasi Frekuensi MASTEL-POSTEL-IEEE- AWARI -A PJII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Diskusi Alokasi FrekuensiMASTEL-POSTEL-IEEE-AWARI-APJII “PENGATURAN ALOKASI FREKUENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL” Oleh Ir. Arnold Ph. Djiwatampu, SM-IEEE Advisor, IEEE Indonesia Section & President PT. Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel)/Anggota MASTEL

  2. ISI PAPARAN • Pendahuluan • ITU • Ketentuan Umum RR • Pita-pita Internet • Ketentuan Nasional • Kesimpulan Arnold Ph Djiwatampu PT. Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel) arnold@tt-tel.com

  3. Pendahuluan • Untuk paparan ini, kami mewakili MASTEL + IEEE • Sekilas IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) • Manfaat Keanggotaan: Kepustakaan terbesar, potongan2 harga • 36 Chapters, a.l. Communications, Computer, Consumer Electronics, Control System, Education, Engineering Management, Oceanic Engineering, Power Engineering, Robotics, Signal Processing • Mengadakan Conference dg Pakar Internasional • Life Insurance dg rate rendah • Tujuan pengaturan Nasional • Pengaturan yang adil bagi semua pengguna • Pengawasan atas ditaatinya ketentuan ITU dan Nasional dan Sanksi terhadap Pelanggaran • Ketentuan Alokasi Frekuensi dan Standar Interkoneksi

  4. ITU • Badan Khusus (Specialized Agency) PBB bidang Telekomunikasi: Didirikan 1865 (PBB didirikan 1945) • Keanggotaan • Member State: Administrasi/Pemerintah/Ditjen Postel • Sector Member: Perusahaan Swasta/Pemerintah • Hak dan Kewajiban • Member State mewakili Pemerintah dalam Konperensi ITU, mendatangani Final Acts, bertanggung jawab agar ketentuan ITU ditaati (RR, Standar dll), membayar iuran • Sector Member berhak hadiri Sidang ITU tanpa hak suara, membayar iuran, memperoleh dokumen dan informasi

  5. Struktur ITU 1992 Plenipotentiary Conference World Telec. Devel. Conf. (WTDC) + Regional Conf. World Radiocom. Conf. (WRC) + Regional Conf. World Telecom. Standard. Assembly (WTSA) RRB Radiocom Assem Council SG SG SG WP WP WP Secgen Director BDT Director BR Director TSB Arnold Ph Djiwatampu PT. Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel) arnold@tt-tel.com

  6. Ketentuan Umum RR (RADIO REGULATIONS) (1) • Treaty – Pengaturan yang mengikat • Pembagian Region ITU: Re 1 (Eropa-Afrika),Re 2 (Amerika), Re 3 (Asia-Pacific) • WRC (World Radio Conference) • Kesempatan menambahkan pelayanan baru dalam pita frekuensi • Menambahkan a.l. catatan kaki (footnote) ttg penggunaan pelayanan lain di suatu negara dari ketentuan umum • “First come first served” • Pelayanan pendatang baru harus berkoordinasi • Master International Frequency Register (MIFR)

  7. Ketentuan Umum RR(2) • Status Primer, Sekunder, Diizinkan (permitted) • Radio Location: Radiodetermination used for purposes other than those of radionavigation; • Radio Determination: The determination of the position, velocity and/or other characteristics of an object, or the obtaining of information relating to these parameters, by means of the propagation properties of radio waves; • Radionavigations: Radiodeterminationused for the purposes of navigation, including obstruction warning.

  8. PITA-PITA INTERNET • S15.13: • Peralatan Industri, Sains (Scientific), Medis (ISM) tak boleh mengganggu komunikasi radio, khususnya navigasi radio; • S5.150: • Pita-pita …2400-2500 MHz …5725-5875 MHz ….24-24.25 GHz..juga untuk ISM; • Radiocom pemakai pita ini harus mau menerima interferensi gangguan dari ISM; • ISM dalam pita ini terkena ketentuan S15.13 • Pita5.8 GHz dan 24 GHz

  9. KETENTUAN NASIONAL • Administrasi Telekomunikasi (Ditjen Postel) Wajib Menjaga Ketentuan ITU Region 3, u/ tingkat Nasional • Sanksi berupa teguran internaional, pencabutan dari MIFR • Koordinasi a.l. di daerah Perbatasan dg Negara lain • Pengawasan di Lapangan dapat disepakati u/ dilaksanakan oleh Regulator atau Asosiasi Para Operator berkoordinasi dg Regulator • Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2000, Ps 29 mencantumkan ketentuan BHP sesuai jenis frek radio; lebar pita dan atau kanal frekuensi radio; luas cakupan;lokasi; dan minat pasar.

  10. KESIMPULAN • Ketentuan RR sebagai Treaty tak boleh dilanggar, dan Administrasi bertanggung jawab secara internaional; • Ketentuan Nasional disesuaikan, dan ada yang bebas menentukan sendiri di dalam batas RR; • Pita frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 Ghz terbatas, harus dijaga agar tidak lewat-jenuh dan saling mengganggu: • Bisa ditentukan dalam Kepmen atau Petunjuk Dirjen, atau • Dikelola sendiri oleh Asosiasi masyarakat pengguna dan dipertanggung-jawabkan ke pada Regulator; • Sebaiknya melihat ke depan dan memanfaatkan pita 24 GHz khusus untuk Internet.

More Related