CELAH PELANGGARAN HUKUM BAGI PNS DAN SOLUSINYA (PERSPEKTIF KEPOLISIAN)

1. ORIENTASI PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2012 CELAH PELANGGARAN HUKUM BAGI PNS DAN SOLUSINYA (PERSPEKTIF KEPOLISIAN) * “Di sampaikan oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Rangka Orientasi Penyuluhan Hukum Tahun 2012 Departemen Kementerian Agama di Asrama Haji Pada tanggal 14 Mei 2012”

2. Celah adalah kesempatan yang dapat diperoleh • Pelanggaran Hukum adalah ketidak taatan thd himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat . • Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999). • Perspektik Kepolisian adalah sudut pandang dari lembaga Kepolisian mengenai suatu hal atau masalah tertentu, Celah pelanggaran Hukum bagi PNS dan Solusinya (Perspektif Kepolisian) Pengertian-pengertian

3. Pertanggung jawaban Perbuatan PNS TUN Tindakan Lembaga / Pejabat DISIPLIN Tindakan Perseorangan PIDANA PERDATA

4. Peraturan Disiplin PNS guna menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan tentang disiplin PNS ketentuan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan kemudian dirubah dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980 tahun 1980 dan PERKA No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil

5. Peraturan Pidana Di Indonesia ada ribuan jumlah Undang-Undang (UU) dan bisa terkelompok dalam beberapa bidang Hukum atau kajian disiplin Ilmu Hukum. Disisi selain dapat pula dikelompokan secara sektoral.  Berikut ada beberapa UU yang termasuk dalam bidang hukum pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (S.1915-732) Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Senjata Api (UU No 12/Drt/1951) Tindak Pidana Suap (UU No 11 Tahun 1980) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 dirubah dg UU No. 21 Tahun 2001) Tindak Pidana Pencucian Uang ( UU No 15 Tahun 2002) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( Perpu No 1 Tahun 2002) Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004)

6. Peraturan Hukum Perdata Hukum Perdata di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok: 1. Hukum Perdata Adat: Berlaku untuk sekelompok adat 2. Hukum Perdata Barat: Berlaku untuk sekelompok orang Eropa dan Timur Asing 3. Hukum Perdata Nasional: Berlaku untuk setiap orang,masyarakat yang ada di Indonesia Berdasarkan realita yang ada,masih secara formal ketentuan Hukum Perdata Adat  masih berlaku (misalnya Hukum Waris) disamping Hukum Perdata Barat. Unifikasi Hukum Perdata : Penseragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di seluruh wilayah negara Indonesia.

7. Tata Usaha Negara Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu: 1. Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah. 2. Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

8. faktor-faktor yang mempengaruhikinerja PNS meliputi : • 1. SubstansiUU yang menimbulkanketidakpastianhukum; • 2. Kurangresponnyaaparatpenegakhukum; • 3. Kurangnyasarana-prasarana; • 4. Budayamasyarakat(Tedi Sudrajat, S.H., M.H.).

9. Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja a. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah; b. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat; c. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan; d. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan; e. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang; f. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur; g. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai lain, dunia usaha dan masyarakat; h. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya; Dst....

10. i. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah; j. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya; k. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan; l. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah; m. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi; n. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja; o. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan; p. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain; q. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan; r. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan; s. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat; t. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai; u. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan; v. Sistem seleksi (rekruitmen) yang masih kurang transparan; x. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif; y. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.

11. Solusi Dari Perspektif Kepolisian Pre’emtif Melalui Sosialisasi / penyuluhan hukum, seminar dan pengkajian-pengkajian hukum. Preventif Tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara melekat dan berkala oleh pihak Atasan secara langsung dan dari rekan kerja, juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti BPKP, Polri dan lain-lain Represif Tindakan hukum melalui penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera dan ketakutan bagi PNS lain untuk melakukan pelanggaran

12. TERIMA KASIH