TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – TAHUN 2014

2. TUGAS BELAJAR TUGAS BELAJAR: PENUGASAN YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU YG SETARA DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI MENINGGALKAN TUGAS SEHARI-HARI SBG PNS Pejabat yang berwenangmemberikanpenugasanmenetapkanpenugasantersebutdalamsuatuSuratKeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan Pejabat yang berwenang: SekretarisJenderalKemdikbuduntukgolruang IV/e kebawah Kepala Biro Kepegawaian, untukgolruang IV/a kebawah KepalaBagianpadaRopeguntukgolruang III/d kebawah

3. PERSYARATAN PENERBITAN SK TUGAS BELAJAR • Menandatanganiperjanjiantugasbelajar • Adanyajaminanpembiayaantugasbelajar • MendapatpersetujuanSekretariat Negara bagi yang akantubel di luarnegeri • Mendapatrekomendasidariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhsesuaidengantugaspekerjaannPNSdan PNS dpk di lingkunganKemdikbud • Sehatjasmanidanrohani • Pestasikerja PNS dalam 2 tahunterakhir minimal bernilaibaik • Mendapatrekomendasidaripimpinan unit kerja • Lulus seleksi/tes yang diwajibkan

4. PNS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERIKAN TUBEL : • Menjalanicutidiluartanggungannegara • Melaksanakantugassecarapenuh di luarKemdikbud • Menjalanihukumankarenamelakukantindakpidanakejahatan • Mengajukan banding ke BAPEK atauupayahukum (gugatan) kepengadilanterkaitdenganpenjatuhanhukumandisiplin • Sedangdalam proses penjatuhanhukumandisiplintingkatsedangatautingkatberat • Menjalanihukumandisiplintingkatsedangatautingkatberat • Dalam proses perkarapidana, • Melaksanakankewajibanikatandinassetelahselesaitubel • Melaksanakanpendidikandanpelatihanpenjenjangan • Pernahgagaldalamtugasbelajar yang disebabkanolehkelalaian • Pernahdibatalkanmengikutitugasbelajarkarenakesalahannya

5. PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR • Diusulkanolehpimpinan unit kerjakepadaMendikbudsebelumdilakukanpelaksanaantugasbelajar. • Usuldilampiridengankelengkapan: • 1. Suratketerangansehatjasmanidanrohanidaridokter • 2. Kartu PNS/KartuElektronik PNS • 3. SK CPNS dan SK PNS • 4. SK PangkatTerakhir • 5. SK Jabatanterakhir (bagi PNS yang mendudukijabatan) • 6. DP3 dalam 2 tahunterakhir • 7. KP 4 • 8. AktaNikah (bagi yang telahkawin) • 9. Suratrekomendasidariatasanlangsung • 10. Suratperjanjiantugasbelajar • 11. Suratjaminanpembiayaan • 13. SuratpersetujuanpenugasankeluarnegeridariSetkab/Setneg (bagi yang tugasbelajar di luarnegeri) • 14. Suratrekomendasikelulusandari PT tempatpelaksanaantugasbelajar

6. Dilampirisuratperyataan: • 1. tidaksedangmenjalanicutidiluartanggungannegarr • 2. tidaksedangmengajukanupayahukum banding ke BAPEK • 3. tidaksedang/dalam proses penjatuhanhukumandisiplinsedangatauberat • 4. tidaksedangmenjalanihukumandisiplintingkatsedangatauberat • 5. tidaksedangdalam proses perkarapidana • 6. tidaksedangmelaksanakankewajibanikatandinas • 7. tidaksedangmelaksanakandiklatpim • 8. tidakpernahgagaldalamtugasbelajar yang disebabkankelalaian • 9. tidakpernahdibatalkanmengikutitugasbelajarkarenakesalahan

7. PERENCANAAN KOMPETENSI SDM YANG DIBUTUHKAN ORGANISASI PEREN-CANAAN PENGEM-BANGAN SDM GAP KOMPETENSI SDM YANG ADA

8. Perencanaan kebutuhan PNS yang akan Tugas Belajar • PNS yang ditugaskan wajib : • Menyelesaikan studi tepat waktu • Mendapatkan ijazah • Melaksanakan ikatan dinas pada unit kerjanya selesai tugas belajar PENUGASAN KEPADA PNS Disusun dalam Renstra Uker Dijabarkan dalam rencana program tahunan • Keterlambatan mengakibatkan : • Terganggunya pencapaian renstra • Tertundanya kesempatan PNS lain , atau • Terjadinya kekosongan tenaga SDM • Kegagalan mengakibatkan : • Tidak tercapainya sasaran renprogbang SDM dan organisasi • Kerugian negara

9. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Terdapatbuktibahwa PNS pelajartidakmemenuhisyaratdiberitubel PNS Pelajardijatuhihukumandisiplintingkatsedangatauberat Tidakberangkatketempatpelaksanaantugasbelajarmeskipunsudahdiberiperingatan PNS pelajarmengajukanpermohonanpengundurandiri PNS Pelajarbekerja di luarkegiatantugasbelajarnya DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA: WAJIB MENGEMBALIKAN (KONTAN) BIAYA KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DITAMBAH 100% PENANGGUHAN ATAS PEMBAYARAN YANG TELAH DITENTUKAN DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 6% PERTAHUN

10. Setelahdievaluasitidakmampumenyelesaikan program tubel yang diikuti Tidakdapatmelaksanakantugasbelajarkarenahal-haldiluarkemampuannya Tidaksehatjasmanidanrohani yang dinyatakanoleh Tim pengujikesehatan Diangkatdalamjabatanstruktural AdanyaKepentingandinas WAJIB MELAKSANAKAN IKATAN DINAS KEPADA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN

11. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM SUATU SURAT KEPUTUSAN MENDIKBUD BERDASARKAN USUL YANG DIAJUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA PNS YANG BERSANGKUTAN.

12. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR 1. Program Diploma I 2 semester 2. Program Diploma II 4 semester 3. Program Diploma III 6 semester 4. Program Diploma IV atau Sarjana 8 semester 5. Program magister atau setara 4 semester 6. Program Doktor 6 semester JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAPAT DIPERPANJANG APABILA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN STUDI BUKAN KARENA ATAS KELALAIAN PNS YANG BERSANGKUTAN

13. 1. Verifikasi alasan keterlambatan 1. Pemberian perpanjangan tidak mutlak, krn tergantung dari kebenaran hasil verifikasi dan klarifikasi alasan keterlambatan 2. Klarifikasi alasan keterlambatan ke PT penyelenggara PEMBERIAN PERPANJANG-AN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR 2. Jangka waktu perpanjangan dapat diberikan kurang dari 1 tahun dan maksimal 1 tahun 3. Rekomendasi perpanjangan dari pimpinan uker 3. PNS yang telah diberikan perpanjangan masa tubel dan tetap tidak berhasil menyelesaikan tubel, harus dipanggil pulang untuk proses pemberian sanksi administratif dan disiplin PNS 4. Rekomendasi perpanjangan dari PT penyelenggara 5. Diusulkan kepada mendik- bud 6 bulan sebelum berakhirnya masa tubel

14. PEMANGGILAN KEPADA PNS PELAJAR YANG SUDAH DIBERIKAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR TETAPI TETAP TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN STUDI YANG DITUGASKAN KEPADA PNS YANG BERSANGKUTAN, DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 1 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PNS PELAJAR YANG TELAH BERAKHIR MASA STUDINYA APABILA TIDAK KEMBALI MELAPOR KEPADA PIMPINAN UNIT KERJANYA, DIKENAKAN SANKSI DISIPLIN PNS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU TERHADAP PNS PELAJAR YANG TIDAK BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNGNYA UNTUK MENGETAHUI LATAR BELAKANG, MOTIF, DAN ALASAN KETIDAK BERHASILAN MENYELESAIKAN STUDI TERSEBUT. PENGAKTIFAN KEMBALI KE DALAM TUGAS JABATAN PNS, SANGAT TERGANTUNG KEPADA HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG TERSEBUT APABILA TERDAPAT INDIKASI BAHWA KETIDAKBERHASILAN MENYELESAIKAN STUDI TERSEBUT ADALAH KARENA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN, MAKA TERHADAP PNS PELAJAR YANG BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN PNS.

15. SUMBER BIAYA TUGAS BELAJAR • APBN • APBD • Bantuan Badan/yayasan/lembaga/ perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum • Bantuan negara sahabat • Bantuan badan-badan internasional • Bantuan swasta asing • Sumber lain yang sah • Khusus bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri : • Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan sampai dengan tanggal keberangkatan ke tempat tugas belajar • Bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan dibayarkan mulai tanggal keberangktan • Besarnya uang bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan adalah : • a. 100% dari gaji bersih PNS ybs • b. 50% dari gaji bersih bagi PNS pelajar bujangan (belum menikah) atau PNS pelajar yang sudah menikah tetapi tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya • 4. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan lagi setelah selesai melaksanakan tugas belajar Bantuan negara sahabat/badan-badan internasional/swasta asing, dalam hal PNS dikenakan sanksi administratif berupa mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya, akan dihitung sebagai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

16. PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI PERGURUAN TINGGI DI LUAR NEGERI 1. PT yang diselenggarakan oleh pemerintah • PT negara asing/sahabat yang : • diakui oleh negara dimana PT tersebut berada, dan; • diakui oleh Pemerintah Indonesia (tercatat dalam database Ditjen Dikti) 2. PT Kedinasan 3. PT yang diselenggarakan oleh masyarakat minimal terakreditasi B (institusinya) dan program studinya minimal terakreditasi B APABILA TERDAPAT PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS (PASAL 9 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009), MAKA KEMENTERIAN TIDAK AKAN MEMPROSES PENERBITKAN SK TUGAS BELAJARNYA.

17. KEWAJIBAN PNS PELAJAR • Sebelumberangkatmelaksanakantugasbelajarmenyerahkantugasdantanggungjawabnyasehari-harikepadaatasanlangsungnya • MelaporkankeberadaannyakepadaPerwakilanRepublik Indonesia di negaratempattugasbelajarbagi PNS yang melaksanakantugasbelajar di luarnegeri • Melaporkanalamatlembagapendidikandanalamattempattinggalnyakepadapimpinan unit kerja • Melaporkanperubahanalamattempattinggalnyakepadapimpinan unit kerja • Melaporkanperkembangankemajuanstudinyasetiap semester kepadapimpinan unit kerjanya. • Melaporkanperkembangankemajuanstudinyasetiap semester kepadaPerwakilanRepublik Indonesia di negaratempattugasbelajarbagi PNS pelajar yang melaksanakantugasbelajar di luarnegeri

18. Mengajukanpermohonanperpanjangantugasbelajarselambat-lambatnya 6 bulansebelumberakhirnyamasastudi yang ditentukankepadapimpinan unit kerjanya, apabilaterdapatalasan yang sahuntukdiajukanperpanjangantugasbelajar. • Menaatiseluruhketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakubagi PNS dan PNS Pelajar • Melaksanakanikatandinas di unit kerjaasalmenurutlamanyawaktubelajar yang digunakanoleh PNS pelajaruntukmenyelesaikanstudisesuaiketentuan yang berlaku, yaitu: • Bagi PNS Pelajar yang tugasbelajar di luarnegeridilaksanakanselama 2n + 1 • Bagi PNS Pelajar yang tugasbelajar di dalamnegeridilaksanakanselama 1n + 1

19. Membayarsejumlahgantirugikepadanegaraatasbiayapendidikan yang telahditerimaapabila PNS Pelajar: • 1. membatalkansecarasepihaktugasbelajar yang harusdilaksanakannya • membatalkanperjalanannyaketempatbelajar • tidakmendapathasil yang sewajarnyadalamwaktu yang telahditentukankarenakelalaiannya • 4. tidakmelaksanakanikatandinasbaikuntukseluruhnyamaupununtuksebagianmasaikatandinas yang telahdilaksanakansesuaidenganperaturanperundang-undangan

20. PEMBINAAN PNS PELAJAR • PenilaianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil • PNS Pelajarwajibmendapatkanpenilaianprestasikerja PNS setiapakhirtahun (60% SKP + 40% PKP) • Penilaiandilakukanolehatasanlangsung PNS pelajar yang bersangkutanpada unit kerjanya • Penilaiansasarankerjapegawai (SKP) PNS Pelajardiambildari total nilaiakademik yang diperolehdalamtahun yang berjalandikalikandengan 60% (enampuluhpersen). • PNS Pelajarwajibmenyampaikan KRS dan KHS • Transkripnilaiakademik • .

21. PenilaianPerilakuKerja (PKP) denganbobotnilaisebesar 40% dilakukanolehatasanlangsungberdasarkanlaporanhasilpenilaian yang diperolehdari: • Pimpinanperguruantinggipenyelenggaratugasbelajarbagi PNS Pelajar yang melaksanakantugasbelajar di dalamnegeri • PerwakilanRepublik Indonesia di negaratempattugasbelajar di luarnegeridilaksanakanbagi PNS yang melaksanakantugasbelajar di luarnegeri • .

22. 2. Penetapan Status Jabatan Selama Mengikuti Tugas Belajar TUGAS BELAJAR HARUS DILAKSANAKAN DENGAN MEMANFAATKAN WAKTU BELAJAR SEMAKSIMAL MUNGKIN TANPA TERGANGGU DENGAN KESIBUKAN TUGAS SEHARI-HARI SEBAGAI PNS • PNS yang menduduki jabatan struktural kalau melaksanakan tugas belajar: • Diberhentikan dari jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar • Tunjangan jabatan struktural dihentikan pembayarannya mulai bulan berikutnya dari bulan diberhentikan sebagai pejabat struktural • PNS yang menduduki jabatan tugas tambahan sebagai pemimpin PT kalau melaksanakan tugas belajar : • Diberhentikan dari jabatan tugas tambahan sebagai pemimpin PT • Tunjangan jabatan tugas tambahan dihentikan pembayarannya mulai bulan berikutnya dari bulan diberhentikan dari jabatan pemimpin PT

23. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu : • Diberhentikan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional tertentu yang didudukinya • Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan fungsional tertentu yang diterimanya terhitung mulai bulan ke-tujuh dari bulan pelaksanaan tugas belajar • Khusus bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar: • Di samping penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional dosen dan tunjangan tugas tambahan bagi yang menduduki jabatan pimpinan PT, juga dihentikan pembayaran tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan sebagai profesor • Tunjangan profesi dan/atau kehormatan dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya dari bulan mulai dilaksanakannya tugas belajar. Tunjangan jabatan fungsional : Bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dibayarkan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar berdasarkan SK Pengaktifan Kembali Tunjangan Profesi dan/atau Kehormatan bagi Profesor: Dibayarkan kembali berdasarkan SK Pengaktifan Kembali ke dalam tugas-tugas jabatan akademik

24. Implikasi Pembebasan Sementara Dari Tugas-Tugas Jabatan Fungsional/Akademik □ Status jabatan fungsional menjadi non aktif □ Unsur-unsur kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional/akademik yang tetap dilakukan tidak dapat dihitung sebagai prestasi kerja dalam bentuk angka kredit, kecuali angka kredit untuk ijazah yang diperoleh setelah selesai tugas belajar. □ Selama dalam melaksanakan tugas belajar tidak dapat dilakukan kenaikan jabatan ke jenjang jabatan fungsional berikutnya atau menambah angka kredit dalam jabatan yang sama untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, kecuali pejabat fungsional yang bersangkutan sebelum melaksanakan tugas belajar telah mengajukan usul penilaian angka kredit atas prestasi kerja yang diperoleh sebelum tugas belajar kepada pejabat yang berwenang tetapi penilaian atas usul tersebut (karena sesuatu hal) baru dapat dilakukan setelah dimulainya pelaksanaan tugas belajar. □ Bagi pejabat fungsional sebelum tugas belajar telah ditetapkan angka kreditnya dan walaupun akibat penetapan tersebut PNS yang bersangkutan dapat dinaikan pangkat sesuai dengan angka kredit yang telah dimiliki, tetapi kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali kenaikan pangkat dalam masa tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR PNS DOSEN YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN , DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (Keppres Nomor 57 Tahun 1986) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar (TTB) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menpan dan Tim Teknis Kepegawaian (BKN) Besarnya TTB yang diberikan sama dengan tunjangan jabatan dosen yang diterima sebelum melaksanakan tugas belajar Pembayaran TTB dilakukan mulai bulan ketujuh sejak dinyatakan melaksanakan tugas belajar berdasarkan Surat Keputusan Pemberian TTB dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dari Rektor Universitas/Institut Penyelenggara Tugas Belajar Mendikbud mengajukan usul permintaan persetujuan TTB kepada Menpan, dengan ketentuan bahwa usul tersebut sudah harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tugas belajar itu dimulai (SE BAKN Nomor 08/SE/1987)

26. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR • Jangka waktu tugas belajar telah selesai • Tidak lagi melaksanakan tugas belajar • Tidak mampu mengikuti pendidikan untuk mencapai S2/S3 • Dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966 • Dijatuhi Hukuman disiplin tingkat sedang atau berat • Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. CATATAN : □ TTB bukanlah tunjangan jabatan fungsional dosen walaupun nominal yang diberikan sama jumlahnya dengan tunjangan jabatan terakhir yang dimiliki dosen sebelum tugas belajar □ Pemberian TTB tidak otomatis diberikan kepada PNS dosen yang tugas belajar tetapi harus berdasarkan Keputusan Mendikbud setelah mendapat persetujuan dari Menpan. □ Menpan berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN dapat tidak menyetujui pemberian TTB yang diusulkan Mendikbud. Penolakan tersebut dapat disebabkan karena PT penyelenggara tidak memenuhi syarat atau pengajuan usul tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. □ Pimpinan unit kerja PNS dosen yang tugas belajar apabila setelah bulan ke tujuh dari pelaksanaan tugas belajar tetap membayarkan tunjangan jabatan fungsional dosen, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

27. 3. Pemberian Kenaikan Pangkat PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR MERUPAKAN TENAGA TERPILIH, OLEH SEBAB ITU SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS DIBINA KENAIKAN PANGKATNYA ( Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, PP Nomor 12 Tahun 2002) KENAIKAN PANGKAT PILIHAN KENAIKAN PANGKAT REGULER • Diberikan kepada PNS melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu (Ps 9 huruf g PP 12 Thn 2002). KP tersebut diberikan dlm batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu yang terakhir didudukinya (Ps 19 ayat 3 PP 99 thn 2000), apabila : • > 4 tahun dalam pangkat terakhir • DP 3 > baik dlm 2 tahun terakhir • Diberikan kepada PNS yang melaksanakan tubel dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu ( Ps 6 ayat 1 huruf a PP 12 Thn 2002), apabila (Ps 7 PP 12 Tahun 2002): • > telah 4 tahun dlm pangkat terakhir, dan • DP3 > baik dlm 2 tahun terakhir

28. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN • PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh (Ps 20 ayat (1) PP 12 Thn 2002) : • a. s.d. huruf c; • Ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golru III/a ke bawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golru III/b • Ijazah doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golru III/b ke bawah, dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golru III/c • KP tersebut diberikan apabila (Pasal 20 ayat (2)) : • > telah 1 tahun dlm pangkat terakhir • DP > baik untuk setiap unsur dlm 1 tahun terakhir.

29. PENGAKTIFAN KEMBALI • Selambat-lambatnya 1 (satu) bulansetelahberakhirnyatugasbelajar, PNS pelajarharussegeramelaporkandirikepadapimpinan unit kerjanyauntukdiproseskembalipengaktifannyakedalamjabatan PNS • PengaktifankembaliditetapkandenganKeputusanMendikbudolehpejabat yang berwenangatasusulpimpinan unit kerjasesuaiketentuanperaturanperundang-undangan • Dengandiaktifkannyakembalikedalamjabatan PNS, PNS yang bersangkutanmenerimakembalihak-hak yang melekatpadajabatannya

30. IZIN BELAJAR IZIN BELAJAR: IZINYG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU YG SETARA DI DALAM MAUPUN ATAS BIAYA SENDIRI DENGAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS SEHARI-HARI SBG PNS Pejabat yang berwenangmemberikan IZIN menetapkan IZIN tersebutdalamsuatuSuratKeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan Pejabat yang berwenang: SekretarisJenderalKemdikbuduntukgolruang IV/e kebawah Kepala Biro Umum, Sekretaris Unit OrganisasiUtama, PR/PK/PD BidangAdministrasiUmum, untukgolru IV/c kebawah DirekturPoltek, SespelKopertisbagi PNS golru IV/b kebawah di ling. masing-masing

31. PERSYARATAN PENERBITAN SK IZIN BELAJAR • Biayapendidikandanfasilitaspenunjanglainnyaditanggungoleh PNS yang bersangkutan • Tidakmeninggalkantugaskedinasandan/atautugaspekerjaansehari-hari • Tidakmenuntutkenaikanpangkatpenyesuaianijazah • Penilaianprestasikerja PNS dalam 2 tahunterakhirsekurang-kurangnyabernilaibaik • Mendapatrekomendasidariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhsesuaidengantugaspekerjaannya

32. TIDAK MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN DAN/ATAU PEKERJAAN SEHARI-HARI SEBAGAI PNS, DITENTUKAN BERDASARKAN KEWAJIBAN PNS UNTUK MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA DAN MASUK KERJA KANTOR YAITU MINIMAL 7,5 JAM PERHARI DAN/ATAU MINIMAL 37,5 JAM PERMINGGU.

33. TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH ARTINYA TIDAK ADA KEWAJIBAN UNIT KERJA ATAU KEMDIKBUD UNTUK MENYESUAIKAN IJAZAH (CIVIL EFFECT) YANG DIPEROLEH PNS MELALUI KEGIATAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI.

34. IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI TIDAK DIBERIKAN APABILA BIDANG STUDI YANG AKAN DITEMPUH TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS PEKERJAAN PNS YANG BERSANGKUTAN ATAU RENCANA PENGEMBANGAN SDM SESUAI KEBUTUHAN UNIT KERJA

35. PROSEDUR PENERBITAN SK IZIN BELAJAR PNS yang bersangkutanmengajukanpermohonanuntukdiizinkanbelajaratasbiayasendirikepadapejabat yang berwenang ★dalamsuratpermohonanantara lain menyatakanbahwakegiatanbelajaratasbiayasendiritersebuttidakakanmengganggutugassehari-harisebagai PNS ataudilaksanakan di luar jam kerjakantor. ★apabiladalampelaksanaanbelajaratasbiayasendiritersebutternyatadalampelaksanaannyamenganggutugassehari-harisebagai PNS, makaizinbelajar yang diberikanakandicabutkembaliolehpejabat yang berwenang.

36.  SuratPermohonantersebutdilampiri: •  suratketeranganjasmanidanrohanidaridokter • SK CPNS dan PNS • SK KP Terakhir • SK Jabatanterakhirbagi yang mendudukijabatan • PenilaianPrestasiKerja PNS dalam 2 tahunterakhir minimal bernilaibaik • SuratPernyataantidakakanmenuntutkenaikanpangkatpenyesuaianijazah • Suratketerangandariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhmempunyaihubunganatausesuaidengantugaspekerjaanPNS yang bersangkutan

37. PERGURUAN TINGGI TEMPAT BELAJAR PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI 1. PT yang diselenggarakan oleh pemerintah 2. PT Kedinasan 3. PT yang diselenggarakan oleh masyarakat minimal terakreditasi B (institusinya) dan program studinya minimal terakreditasi B APABILA TERDAPAT PNS YANG MELAKSANAKAN IZIN BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS (PASAL 9 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009), MAKA TIDAK AKAN DIPROSES PENERBITKAN SK IZIN BELAJARNYA.

38. PEMBATALAN IZIN BELAJAR • IzinBelajar yang diberikandapatdibatalkanolehpejabat yang berwenangapabila: • mengganggupelaksanaantugassehari-hari PNS • melebihijangkawaktubelajar yang ditentukan • Sedangdalam proses penjatuhanhukumandisiplin • Mengajukanpermohonanmundurdarikegiatanbelajaratasbiayasendirioleh PNS yang bersangkutan

39. PERMENDIKBUD NOMOR 49 TAHUN 2014 TANGGAL 9 JUNI 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Pasal 17 ayat I1) Beban normal mahasiswaadalah 8 (delapan) jam perhariatau 48 (empatpuluhdelapan jam perminggusetaradengan 18 (delapanbelas) skspersemester, sampaidengan 9 jam perhariatau 54 (lima puluhempat) jam perminggusetaradengan 20 (duapuluh) skspersemester Pasal 17 ayat (2) Untukmemenuhicapaianpembelajaranlulusan program sebagaimanadimaksuddalamPasal 5, mahasiswawajibmenempuhbebanbelajar paling sedikit: 36 sksuntuk program diploma satu

40. 72 sksuntuk program diploma dua 108 sksuntuk program diploma tiga 144 sksuntuk program diploma empatatau program sarjana 36 sksuntuk program profesi 72 sksuntuk program magister, magister terapan, danspesialissatu 72 sksuntuk program doktor, doktorterapan, danspesialissatu. Pasal 17 ayat (3) Masastuditerpakaibagimahasiswadenganbebanbelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (2) sebagaiberikut: 1 (satu) sampai 2 (dua) tahununtuk program diploma satu 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahununtuk program diploma dua 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahununtuk program diploma tiga

41. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahununtuk program diploma empatdan program sarjana 1,5 (satukoma lima) sampai 4 (empat) tahununtuk program magister, magister terapan, dan program spesialissatusetelahmenyelesaikan program sarjanaatau diploma empat; dan paling sedikit 3 (tiga) tahununtuk program doktor, program doktorterapan, dan program spesialisdua