PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

1. PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi PNS Kementerian Agama pada tanggal : 20 September 2012

2. LATAR BELAKANG PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS KEMENTERIAN AGAMA MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN SESUAI KEBUTUHAN DASAR PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR SE/18/M.PAN/5/2004 TANGGAL 24 MEI 2004 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR BAGI PNS SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 175 TAHUN 2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

3. TUJUAN PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR MENINGKATKAN PENGETAHUAN AKADEMIK DAN ATAU PROFESI KETERAMPILAN DAN SIKAP PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA AGAR LEBIH MAMPU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KEDINASAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

4. PEJABAT BERWENANG YG MENETAPKAN SK TUGAS DAN IJIN BELAJAR

5. PENGERTIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI TUGAS BELAJAR : PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA YANG MENDAPAT TUGAS BELAJAR TUGAS BELAJAR : TUGAS YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT BERWENANG KPD PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN DAN ATAU PENDIDIKAN KETERAMPILAN BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG PEMBIAYAAN STUDINYA DIBERIKAN OLEH PIHAK SPONSOR DALAM HAL INI LEMBAGA/NEGARA YANG MENDANAI PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN BERSIFAT TIDAK MENGIKAT

6. TUGAS BELAJAR

7. PROSES DAN PROSEDUR PENETAPAN SK TUGAS BELAJAR PNS KEMENTERIAN AGAMA PROGRAM S.1/D.IV PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN UNIT ESELON I PROGRAM S.1/D.IV SEKJEN cq KAROPEG PENETAPAN SK OLEH KAROPEG SEKRETARIS UNIT ESELON I Diusulkan Kepada KEPALA KANWIL KEMENAG PROV. SEKALIGUS BERWENANG MENETAPKAN SK PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROVINSI PROGRAM S.1/D.IV ATASAN LANGSUNG SECARA HIERARKI Kepada Diusulkan REKTOR PTAN/ KETUA STAN SEKALIGUS BERWENANG MENETAPKAN SK PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PTAN/STAN PROGRAM S.1/D.IV ATASAN LANGSUNG SECARA HIERARKI Kepada Diusulkan

8. PROSES DAN PROSEDUR PENETAPAN SK TUGAS BELAJAR PNS KEMENTERIAN AGAMA PROGRAM S.2 / S.3 PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN UNIT ESELON I PROGRAM S.2/S.3 SEKJEN MELALUI KAROPEG PENETAPAN SK OLEH SEKJEN SEKRETARIS UNIT ESELON I Diusulkan Kepada PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROVINSI PROGRAM S.2/S.3 SEKJEN MELALUI KAROPEG PENETAPAN SK OLEH SEKJEN KEPALA KANWIL KEMENAG PROVINSI Kepada Diusulkan SEKJEN MELALUI KAROPEG PENETAPAN SK OLEH SEKJEN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PTAN/STAN PROGRAM S.2/S.3 REKTOR PTAN / KETUA STAN Kepada Diusulkan

9. PEGAWAI TUGAS BELAJAR BERHAK MENERIMA BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA HIDUP, BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR DAN BIAYA LAIN SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU PEGAWAI TUGAS BELAJAR YG DIBIAYAI SPONSOR, PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS TUGAS BELAJAR DIBERLAKUKAN KETENTUAN OLEH PIHAK SPONSOR PEGAWAI TUGAS BELAJAR BERHAK MENERIMA HAK-HAK KEPEGAWAIAN KECUALI TUNJANGAN JABATAN SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PER-UU YG BERLAKU PEGAWAI TUGAS BELAJAR YG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA PADA BULAN KE 7 SEJAK BERLAKUNYA KETETAPAN/KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PEJABAT STRUKTURAL YG DIBERIKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA

10. KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR • Menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung sebelum pelaksanaan tugas belajar dimulai; • Mentaati Per-UU yg berlaku di Indonesia dan Negara yang bersangkutan mengikuti tugas belajar; • Menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik persemester kepada Biro Kepegawaian dan Pimpinan Satuan Organisasi yg bersangkutan; • Bekerja kembali ke instansi semula dan menyampaikan laporan ke SEKJEN Kementerian Agama dan Pimpinan Satuan Organisasi yg bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tugas belajarnya selesai.

11. SANKSI BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR • Teguran Tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester; • Dihentikan sementara pembayaran beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar 3 semester; • 3. Mengembalikan biaya pendidikan tugas belajar apabila : • a. Mengundurkan diri sbg mahasiswa tanpa alasan sah; • b. Tidak mengikuti proses pendidikan; • c. Dgn sengaja tdk menyelesaikan tugas belajarnya dgn baik; • d. Melakukan pelanggaran thd ketentuan yg berlaku pd lembaga • pendidikan yg mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sbg • mahasiswa

12. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR • JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 2 SEMESTRER, PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ADALAH ATAS PERMOHONAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR YBS DENGAN MELAMPIRKAN REKOMENDASI DARI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI YANG MENYATAKAN BAHWA PEGAWAI TUGAS BELAJAR DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA SELAMA MASA PERPANJANGAN; • PEGAWAI TUGAS BELAJAR YG DIBIAYAI OLEH SPONSOR, PERPANJANGAN DAPAT DIBERIKAN SEPANJANG MENDAPAT PERSETUAN DARI PIHAK SPONSOR; • PROSEDUR PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR SAMA DENGAN PROSEDUR AWAL PERMOHOAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR.

13. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DAPAT DIAKTIFKAN KEMBALI DALAM JABATANNYA SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL DAPAT DIANGKAT KEMBALI KEDALAM JABATAN STRUKTURAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR YANG MELANGGAR KETENTUAN SANKSI TUGAS BELAJAR DIKENAKAN SANKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

14. PENGERTIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI IZIN BELAJAR : PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA YANG DIBERIKAN IZIN BELAJAR IZIN BELAJAR : IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT BERWENANG KEPADA PNS UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR JAM KERJA DAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS SEHARI HARI

15. IZIN BELAJAR

16. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN BELAJAR PALING LAMBAT 5 HARI TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN TSB OLEH PEJABAT YG BERWENANG PERMOHONAN IZIN BELAJAR YG DISETUJUI, PEJABAT BERWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN SK. IZIN BELAJAR UTK DISAMPAIKAN KPD PNS YBS MELALUI PIMPINAN UNIT ORGANISASI PERMOHONAN IZIN BELAJAR YG TDK DISETUJUI, PEJABAT BERWENANG WAJIB MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KPD PNS YBS MELALUI SALURAN HIERARKIS PNS YANG MENDAPAT IZIN BELAJAR DAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH SESUAI KETENTUAN PER-UU YANG BERLAKU

17. KEWAJIBAN PEGAWAI IZIN BELAJAR • Mentaati segala Peraturan Per-UU dan Peraturan Kedinasan yg berlaku; • Melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS; • Mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya; • Menjaga nama baik Kementerian Agama

18. JANGKA WAKTU IZIN BELAJAR JANGKA WAKTU IZIN BELAJAR DAPAT DIPERPANJANG MASING MASING PALING LAMA 4 SEMESTRER

19. Pegawai Izin Belajar Yang Tidak Memenuhi Dan Atau Mematuhi Persyaratan Izin Belajar Dikenakan Pembatalan Atau Pencabutan Izin Belajar Dengan berlakunya KMA No.175 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 maka KMA No.129 Tahun 1992 dan Ketentuan lain tentang tugas belajar dan izin belajar di lingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

20. SEKIAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT