Jakarta 201 1

1. ISU-ISU STRATEGIS REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 (Pemerintahan Daerah) TIM REVISI Jakarta 2011

2. KEBIJAKAN DESENTRALISASI REV UU No. 32 / 2004 bersifat amandemen UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Destr UU 5 / 1974 Dominan Sentrl UU 18 / 1965 Dominan Desentr Presidential Edict 6 / 1959 Dominan sentrl UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 DominanSentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 DominanSentralisasi

3. 22 ISU-ISU STRATEGIS REVISI MASALAH PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM MASALAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN MASALAH DAERAH BERCIRI KEPULAUAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH MASALAH PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT MASALAH MUSPIDA MASALAH PERANGKAT DAERAH MASALAH KECAMATAN MASALAH APARATUR DAERAH MASALAH PERATURAN DAERAH (PERDA) MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH

4. 22 ISU-ISU STRATEGIS REVISI MASALAH KEUANGAN DAERAH MASALAH PELAYANAN PUBLIK MASALAH PARTISIPASI MASYARAKAT MASALAH KAWASAN PERKOTAAN MASALAH KAWASAN KHUSUS MASALAH KERJASAMA ANTAR DAERAH MASALAH DESA MASALAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TINDAKAN HUKUM THD APARATUR PEMDA MASALAH INOVASI DAERAH MASALAH DPOD

5. SISTEMATIKA USULAN REVISI BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH BAB V URUSAN PEMERINTAHAN BAB VI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII APARATUR DAERAH BAB VIII PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH BAB X KEUANGAN DAERAH

6. SISTEMATIKA USULAN REVISI BAB XI PELAYANAN PUBLIK BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII KAWASAN PERKOTAAN BAB XIV KAWASAN KHUSUS BAB XV KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN BAB XVI DESA BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XVIII TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH BAB XIX INOVASI DAERAH BAB XX DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

7. PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR DALAM REVISI UU 32 TAHUN 2004 Designed by Anshori ‘10

8. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA LAINNYA M P R D P R D P D B P K M A M K PRESIDEN MENTERI2 DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM

9. KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT PRESIDEN Pemegangkekuasaanpemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Psl 17 UUD 1945 Kementerian/LPNK Koordinasi Koordinasi Sebagian Urusan Koordinatordlmpenyeleng. urusanpem. didaerah KEMENDAGRI Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Pemerintahan Daerah DAERAH Pasal 3

10. PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota Pembentukan Penghapusan Penggabungan Merupakan daerah otonom dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah Penyesuaian daerah otonom. Desain Besar Penataan Daerah Merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur, Bupati/Walikota danCamatdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Pedoman penataan daerah Perpres

11. PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH Penataan Daerah Pembentukan Penyesuaian daerah Penghapusan perubahan nama, batas, cakupan wilayah; pemindahanIbukota; dan penambahan atau penugasan fungsi khusus. Hasil evaluasi Persyaratan Teknis dan Adm. Penggabungan Kecuali untuk kepentingan strategis nasional Sukarela/insentif Parameter Geografis, Demografis dan Kesisteman Daerah Persiapan 3 tahun APBD daerah persiapan Kecuali penghapusan, penggabungandanpembentukandaerahalaanstrategis Daerah Otonom

12. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT WAJIB PILIHAN PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll. Pertambangan, Perdagangan, dll. Provinsi Kab/Kota Urusan berbasis ekologis Dapat bagi hasil Kehutanan, kelautan dan perikananlaut.

13. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi ABSOLUT WAJIB PILIHAN NON PELAYANAN DASAR 12 Urusan PELAYANAN DASAR memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar S P M dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

14. URUSAN PEMERINTAHAN PEMETAAN KEMENTERIAN/LPNK Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional PILIHAN WAJIB

15. URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH) ABSOLUT KONKUREN menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; memfasilitasiterwujudnyanilai-nilaidemokrasiuntukmempercepatterbentuknyamasyarakatmadani; dll dilimpahkan kepada GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA/CAMAT

16. DAERAH KEPULAUAN Tidakdisebutsebagaidaerahkepulauan; Formulasi DAU mempertimbangkandaerahkepulauandenganmenambahbobotaspekgeografisdalamformulasi DAU. Daerah bercirikepulauanditetapkandenganKeputusanMenteri Provinsi yang memilikiwilayahlautdiberikankewenanganuntukmengelolasumberdayadiwilayahlaut. Daerah kabupaten/kota yang mempunyaiwilayahlautmendapatkanbagihasilataspengelolaansumberdayaalamdibawahdasardan/ataudidasarlaut yang dikelolaolehprovinsi. Pasal 30

17. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi, Kab/Kota Kemitraan DPRD KEPALA DAERAH Urusan Pem. Umum Gubernur, Bupati/ Walikota karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Hal-hal lain tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Syarat-syarat Konsep RUU Pilkada Penetapan & Pemilihan KDH & WKDH

18. ALTERNATIF PEMILIHAN WAKIL KEPALA DAERAH Kepala Daerah KDH menentukan Wakil KDH Pegawai Negeri Sipil • (+) Wa. KDH dari PNS: • Menjaga aspek politik dan adm. • Paham pemerintahan • (-) Wa. KDH dari PNS: • Tidak otomatis jadi KDH bila KDH berhalangan tetap Masa jabatan Wa. KDH mengikuti KDH

19. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Tindakan Penyidikan KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH Tugas dan wewenang WKDH dilaksanakan oleh KDH apabila WKDH berhalangan karena dilakukan tindakan penahanan dalam proses penyidikan terhadap yang bersangkutan. Tugas dan wewenang KDH dilaksanakan oleh WKDH apabila KDH berhalangan karena dilakukan tindakan penahanan dalam proses penyidikan terhadap yang bersangkutan. MUSPIDA Permendagri Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah

20. APARATUR DAERAH PERANGKAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepala perangkat daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk dan kondisi geografis untukGuru dan Medis/paramedis. Pembentukan danjumlahperangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah provinsi ditetapkan oleh Presiden. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Susunandanuraiantugasditetapkandengan Per KDH.

21. APARATUR DAERAH POLA ORG. PERANGKAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Pengembangan karir: kompetensi manajerial kompetensi teknis kompetensi kepamongprajaan prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional (Akuntan, Dokter Spesialis,Strategislainnya) yang dikelola secara nasional.

22. PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Mendagri Presiden Menyebarluaskan Perda dalam Lembaran Daerah dan Perkada dalam Berita Daerah Mendagri Gubernur Kab/Kota Provinsi Disampaikan 7 hari setelah ditetapkan untuk nomor register dan di undangkan Dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD Melaksanakan Perda

23. PERDA APBD, PAJAK, RETRIBUSI & TATA RUANG Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, PembentukanKecamatan harus mendapat evaluasi Gubernur selaku wakil pemerintah. Hasil evaluasi diikuti dengan pemberian nomor register

24. PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Pembatalan Perda Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Presiden Mendagri Mendagri Gubernur Provinsi Kab/Kota Keputusan Final vs MA Jo. Psl 24A (1) UUD ‘45 Pendidikan dan pelatihan teknis oleh kementerian dalam negeri dengan koordinasi pada Polri dan Kejaksaan Agung. Penegakan Perda SATPOL PP

25. PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka keselarasan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dilakukan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah Provinsi Kab/Kota Koordinasi Mendagri Koordinasi Gubernur tahapan perencanaan tahapan pengendalian tahapan evaluasi tahapan pelaksanaan Pasal 122

26. PEMBANGUNAN DAERAH tahapan perencanaan tahapan pengendalian tahapan evaluasi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nas. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas RPJPD, RPJMD, & RPTD Pengendalian dan Evaluasi Provinsi Pengendalian dan Evaluasi lingkup Prov/Kab/Kota dlm wilayah Provinsi Perkada Perda Mendagri Pedoman Renstra SKPD Gubernur diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional Pengendalian dan Evaluasi lingkup Kab/Kota Bupati/Walikota

27. KEUANGAN DAERAH Non Pelayanan Dasar Urs.Wajib 30 Urusan Pelayanan Dasar Urs. Pilihan SPM PUSAT PEMDA PAD tidak cukup Dana Perimbangan Formulasi DAU FISCAL GAP DAK DAU Equalizer Belanja Daerah dalam APBD wajibmemprioritaskanpembiayaanurusanwajibberdasarkan SPM. Pasal 144

28. PELAYANAN PUBLIK Membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PEMERINTAH Pemerintahan Daerah • Wajib menjamin terselenggara pelayanan publik • Wajib membuat mekanisme penyampaian keluhan Perda Pelayanan Publik sesuai Prinsip2 & NSPK Informasi Pelayanan Publik Piagam atau Kontrak Pelayanan Publik Masyarakat

29. PARTISIPASI MASYARAKAT Pemerintahan Daerah Penyusunandanpelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Contoh: penyusunandansosialisasiPerda; perencanaan, pelaksanaan, monitoring danevaluasipembangunandaerah; perencanaan, monitoring, danevaluasipenganggarandaerah; dll Partisipasi Masyarakat Pasal 193

30. KAWASAN PERKOTAAN Menciptakan pelayanan yang terintergrasi lintas wilayah Economic of scale Efektif & Efisien Contoh: Transportasi Lembaga Pengelola yang terintegrasi Penyelesaian kota tak berstatus contoh BSD Pasal 194

31. KAWASAN KHUSUS PEMERINTAH Menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Daerah yang bersangkutan Ikut dan dapat mengusulkan PerananPemdadiKawasanKhusus

32. KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN daerah lain; pihakketiga; dan lembaga atau daerah di luar negeri KERJA SAMA DAERAH WAJIB SUKARELA Sifateksternalitaslintasdaerahdan/atauefisiensi contoh: penataan ruang, transportasi, sampah dll Efektif dan efisien Penyelesaian perselisihan secara berjenjang PERSELISIHAN

33. D E S A Kabupaten/Kota Memperhatikan asal usulnya - Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dapat membentuk, menghapus, dan/atau menggabungkan Dapat melimpahkan sebagian urusan pem. yang menjadi kewenangannya Di atur dalam UU tersendiri Desa Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMERINTAH Pembinaan Pengawasan Evaluasi Mendagri K/L Penghargaan & Sanksi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Binwas Umum Binwas Teknis Secara Nas. koordinasi Mendagri Pemda Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis Kab/Kota

35. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pembinaan & Pengawasan Umum Pembinaan & Pengawasan Umum APIP/Kementerian Itjen Kemendagri Perangkat Kemendagri Gubernur sbg wakil Pem. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ProvinsiolehGubernur Penyelenggaraan pemerintahan daerah olehBup/Walikota

36. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI INTERNAL PEMERINTAH DAERAH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DibantuINspektoratdan BAPEDA Pengawasan/PembinaandanEvaluasi SKPD

37. TINDAKAN HUKUM THD APARATUR DAERAH Prosedur Tindakan Hukum Tindakanpenyelidikan dan penyidikanterhadapaparaturpemerintahandaerahdalampelaksanaantugas, kecualiKepala Daerah dan DPRD, hanyadapatdilakukansetelahadapemberitahuan kepada Kepala Daerah. Aparatur daerah tidak dapat dihukum karena melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pasal 227

38. INOVASI DAERAH Semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik PRINSIP-PRINSIP peningkatanefisiensi; perbaikanefektivitas; perbaikankualitaspelayanan; tidakadakonflikkepentingan; berorientasikepadakepentinganumum; dilakukansecaraterbuka; dan dapatdipertanggungjawabkanhasilnyatidak untuk kepentingan diri sendiri. Perlindungan atas Inovasi sepanjang tidak memperkaya diri dan/atau orang lain

39. D P O D Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pertimbangan kepada Presiden dalam kebijakan: pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah; penetapan prakiraan sementara pagu alokasi dana perimbangan dan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian teknis. Dipimpinoleh WAPRES MendagridanMenkeusebagaiwakilketua SekretariatdiSetwapres/Kemendagri ?

40. TERIMA KASIH Designed by Anshori ‘10