1 / 73

Jakarta, Ju l i 201 3

Sosialisasi. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. (PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013). Jakarta, Ju l i 201 3. Pokok Bahasan. Pendahuluan. 1. Beberapa Perubahan Pengaturan. 2. Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK. 3.

davis-deleon
Télécharger la présentation

Jakarta, Ju l i 201 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sosialisasi PeraturanMenteriKeuangan tentang PetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L (PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013) Jakarta, Juli 2013

  2. Pokok Bahasan Pendahuluan 1 BeberapaPerubahanPengaturan 2 Pokok-pokokPengaturandalam PMK 3 Lampiran PMK 4

  3. 1 Pendahuluan : LatarBelakang; KerangkaPikir; TujuanPengaturan.

  4. 1.a. LatarBelakang Beberapapertimbangan yang menjadidasarperubahanterkaitpetunjukpenyusunandanpenelaahan RKA-K/L antara lain : MenyempurnakanpedomanpenerapanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK) danKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Menyempurnakanketentuanterkaittatacarapenyusunandanpenelaahan RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), KementerianPerencanaansebagaiChief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO). Menyediakanpayunghukumterkait keterlibatan unit AparatPengawasan Intern Kementerian/Lembaga(API K/L)dalammeneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Meningkatkankualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja sertamenjamintersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.

  5. 1.b.KerangkaPikir…(1/2) • Sesuaiamanahdidalam UU No. 17 tahun 2003 ttgKeuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 ttgSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, pemisahanperan, tugas, dantanggungjawabantaraMenteriKeuangansebagai CFO, MenteriPerencanaansebagai CPO danMenteri/PimpinanLembagasebagai COO dalampengelolaankeuangannegaratelahdiatursecarategas. • Menteri/PimpinanLembagabertanggungjawabdidalamperencanaan, pelaksanaan, pelaporan, danpertanggungjawabanatasanggaran yang menjaditanggungjawabnya. • MenteriKeuanganbertanggungjawabdalammenjaminketersediaananggaransesuaikemampuankeuangannegarauntukmendukungpelaksanaan program dankegiatan yang menjaditanggungjawabmasing-masing K/L danmengesahkandokumenpelaksanaananggaran. • MenteriPerencanaanbertanggungjawabdalammenyusundanmenetapkanprioritasdanfokusprioritaspembangunannasionalbeserta target kinerja yang direncanakan yang dituangkandalamRencanaKerjaPemerintah.

  6. 1.b.KerangkaPikir…(2/2) Dalam rangka menjaminkebenaran, kelengkapandankepatuhandalampenerapankaidah-kaidahpenganggaran,makadipandangperluuntukmelibatkanperanunit AparatPengawasan Intern K/L (API K/L) dalam prosesperencanaanpenganggarandenganmelakukanpenelitian RKA-K/L dandokumenpendukungnyadanberperan sebagai quality assurance. Denganadanyaketerlibatanperan unit API K/L dalamprosesperencanaanpenganggaran (melaluipenelitian RKA-K/L), makaprosespenelaahan RKA-K/L yang dilaksanakanolehKementerianKeuangandanKementerianPerencanaanmenjadilebihsederhanadanbersifatlebihstrategisdenganfokuspada level Output dan Outcome. Dalamrangkameningkatkanpelayanandalampenyusunandanpenelaahan RKA-K/L kepadastakeholder, makapenyederhanaanprosesbisnisdanpersyaratandokumen penelaahan termasuk format-format yang digunakanterusdisempurnakansertadiikutidenganpemanfaatan dukungan IT yang handaldanterintegrasi. Dengandemikiandiharapkandapatmeniadakanalokasianggaran yang diblokirdalam DIPA.

  7. 1.c.TujuanPengaturan Menyediakanpayunghukumsebagailandasandalammelakukanpenyusunandanpenelaahan RKA-K/L TA 2014 meliputi : Pemantapanpenerapanpenganggaranberbasiskinerja (PBK) dankerangkapengeluaranjangkamenengah (KPJM). Penegasanpengaturanbahwapenyusunan RKA-K/L merupakantugasdantanggungjawabMenteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaAnggarandanChief Operational Officer (COO). Keterlibatanperan unit AparatPengawasan Intern K/Ldalamreviu RKA-K/L untukmeningkatkankualitasperencanaan K/L danmenjaminkepatuhanterhadapkaidah-kaidahpenganggaransebagaiquality assurance. Penyederhanaanprosespenelaahan yang dilaksanakanolehKementerianKeuanganselakuChief Financial Officer (CFO) danKementerianPerenca-naanselakuChief Planning Officer (CPO). Standardisasi format-format yang digunakandalampenyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dandokumenhasilpenelaahan RKA-K/L.

  8. BeberapaPerubahanPengaturan : Sistematika Penyajian; Dokumen yang harusdisiapkanoleh K/L; Penelitian RKA-K/L oleh API K/Ldan Biro Perencanaan K/L; Penelaahan RKA-K/L. 2

  9. 2.a. Sistematika Penyajian PMK No. 112/2012 PMKygbaru • Batang Tubuh PMK (18 Pasal); • Lampiran PMK (1 Lampiran) : • Bab I : SistemPenganggaran; • Bab II : Penerapan PBK; • Bab III :Penerapan KPJM; • Bab IV : KetentuanDalamPengalokasianAnggaran; • Bab V : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; • Bab VI : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L; • Bab VII : Dukungan TI DalamPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L; • Bab VIII : Standardisasi Format; • Bab IX : Penutup. • Batang Tubuh PMK (20 Pasal); • Lampiran PMK (3 Lampiran): • Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L; • Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; • Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

  10. 2.b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L Penelaahan RKA-K/L Penelitian RKA-K/L Suratpengantar yang ditanda-tanganiolehPejabatEselon I/ Penanggungjawabportofolio; SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; RKA-K/L Eselon I; RKA Satker; KertasKerjaSatker; TOR/RAB dandokumenpendukungterkaitlainnya, khususuntukinisiatifbarudan/atau baseline ygberubah pd level komponen. Suratpengantar yang ditandatanganiolehMenteri/ PimpinanLembagaatauPejabat yang ditunjuk; SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; RKA-K/L Eselon I; DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; RKA Satker; ADK RKA-K/L. Kementerian Keuangan dan Bappenas API K/L dan Biro Perencanaan

  11. 2.c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L RuanglingkupPenelitian FokusPenelitian Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianjenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, danpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. • PaguAnggaran K/L : • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru; dan/atau • angkadasar yang mengalamiperubahanpada level tahapan/komponen. • AlokasiAnggaran K/L : • Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasiAnggaran; • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru (darihasilOptimalisasi DPR); dan/atau • angkadasar yang mengalamiperubahanpada level tahapan/ komponen.

  12. 2.d. Penelaahan RKA-K/L Ruanglingkuppenelaahan FokusPenelaahan Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; KesesuaianantaraKegiatan – Keluaran - Anggarannya; Relevansitahapan/komponendenganKeluaran; Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. • PaguAnggaran K/L : • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru; • AlokasiAnggaran K/L : • Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasiAnggaran; • rinciananggaranuntukmendanaiinisiatifbaru (darihasilOptimalisasi DPR); • PersetujuandariKomisi DPR.

  13. 3 Pokok-pokokPengaturandalam PMK : Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga; Hal-hal Yang HarusDiperhatikan; PenanggungJawab RKA-K/L; Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan; Penelaahan RKA-K/L; Himpunan RKA-K/L, RUU APBN dan Nota Keuangan; Penyesuaian RKA-K/L; DHP RKA-K/L danKeppres RABPP; Penutup.

  14. 3.a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga DalamrangkapenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN), Menteri/PimpinanLembagamenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga(RKA-K/L) yang dipimpinnya. Selainmenyusun RKA-K/L atasBagianAnggaranKementerianKeuangan (BA 015), MenteriKeuanganmenyusun RKA-K/L untukBagianAnggaranBendaharaUmum Negara (BA 999) yang selanjutnyadisebutRencana Dana Pengeluaran-BendaharaUmum Negara (RDP-BUN). Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.

  15. 3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(1/2) • RKA-K/L disusunberdasarkanpedomanumum RKA-K/L meliputi: • Pendekatansistempenganggaranterdiriatas: • kerangkapengeluaranjangkamenengah; • penganggaranterpadu; dan • penganggaranberbasiskinerja. • Klasifikasianggaranterdiriatas: • klasifikasiorganisasi; • klasifikasifungsi; dan • klasifikasijenisbelanja. • Instrumen RKA-K/L terdiriatas: • indikatorkinerja; • standarbiaya; dan • evaluasikinerja.

  16. 3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(2/2) • RKA-K/L disusunberdasarkan: • PaguAnggaran K/L yang ditetapkanolehMenteriKeuangan; • RencanaKerjaKementerian Negara/Lembaga(Renja K/L); • RencanaKerjaPemerintah(RKP) hasilkesepakatanPemerintahdan DPR dalampembicaraanpendahuluanRancangan APBN; • Standar Biaya; dan • Kebijakanpemerintahlainnya. PedomanUmumterkaitkaidah-kaidahpenganggaranseperti : penerapanpendekatanpenganggaran, instrumendalampenyusunan RKA-K/L, hal-hal yang dibatasiataudilarangdanpencantumantematik APBN, selengkapnyadimuatdalamLampiran I PMK.

  17. 3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(1/2) • Menteri/PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain ygmemilikialokasianggaran (portofolio) dansbgpenanggungjawab program, menyusunRKA-K/L per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dansistemaplikasi RKA-K/L –DIPA yang memuatrincianalokasiberdasarkan: • angkadasar; dan/atau • inisiatifbaru. • RKA-K/L yang disusunwajibdilengkapidokumenpendukungantara lain berupa TOR/RAB dandokumenterkaitlainnyauntuk: • inisiatifbaru; dan/atau • rincianangkadasarmengalamiperubahanpada level tahapan/komponen. • RKA-K/L disusunsecaraberjenjangterdiriatas : • RencanaKerjadanAnggaranSatuanKerja(RKA Satker), dan • RKA-K/L unit eselon I. • RKA-K/L yang telahdisusunditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain yang memilikialokasianggaran (portofolio) dansebagaipenanggungjawab program. Tata carapenyusunan RKA-K/L dan format yang digunakanselengkapnyatercantumdalamLampiran II PMK.

  18. 3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(2/2) RKA-K/L dan dokumen pendukung yang disusunharus memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, yaitu: mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L sesuaidengan SasaranKinerjadalamRenja K/L dan RKP; menjamintotal pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L; menjaminrinciansumberdanadalam RKA-K/L sesuaidengansumberdana yang ditetapkandalamPaguAnggaran K/L; menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaianjenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, danpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;dan memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.

  19. 3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(1/2) • Dalamrangkamenjamin kebenaran, kelengkapan, dankepatuhan dalampenerapan kaidah-kaidah penganggaran, RKA-K/L yang telahditandatanganidisampaikankepada unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L untuk diteliti. • Ruanglingkuppenelitian RKA-K/L dandokumenpendukungmeliputi: • konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; • kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; • kesesuaiansumberdanadalam RKA-K/L dengansumberdana yang ditetapkandalamPaguAnggaran K/L; • Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamakdanpengalokasiananggaran yang akandiserahkanmenjadiPenyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; • ………….

  20. 3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(2/2) • Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain:RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; • Kepatuhandalampencantumantematik APBN. Catatan :DalamhalKementerian Negara/Lembagamelakukanpembahasan RKA-K/L dengan DPR dalamrangkapembicaraanpendahuluanRancangan APBN, pembahasantersebutdifokuskanpadakonsultasiatasusulaninisiatifbaru.

  21. Penelitian RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L) 1 2 3 4 Kemkeu Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I RKA-K/L Eselon I & dokpndkng PaguAnggaran K/L • Meneliti : • total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecek target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • MenyusunDaftarrincianalokasipagu per satker : • Total pagudansumberdana. • Target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. (inisiatifbaru/baseline ygberubah). RKA-Satker & KK Satker 7 RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng 5 Biro Perencanaan RKA-K/L Eselon I 5 API K/L RKA-K/L Eselon I 8 ProsesPenelitian Sekjen/Ses-men/Ses Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianakun/jenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. 6 CHP (CatatanHasilPenelitian)

  22. 3.e. Penelaahan RKA-K/L….(1/2) • Menteri/PimpinanLembagaataupejabat yang ditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdibahasdenganKomisiterkaitdi DPR atauygtelahditelitikepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggarandanKementerianPerencanaanuntukdilakukanpenelaahandalam forum penelaahanantara K/L, KementerianKeuangandanKementerianPerencanaan. • RKA-K/L yang telahditelitidilengkapidengan : • Suratpengantar yang ditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagaataupejabat yang ditunjuk; • SuratPernyataanPejabatEselon I selakupenanggungjawab RKA-K/L; • DaftarRincianAlokasiAnggaran per Satker/eselon I; • RKA Satker; • Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L. • KementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaranmengunggah ADK RKA-K/L kedalamaplikasiSistemPerbendaharaandanAnggaran Negara (SPAN) untukdilakukanvalidasi.

  23. 3.e. Penelaahan RKA-K/L….(2/2) • Dalamhalprosesvalidasiterdapat data yang tidaksesuaidengankaidah-kaidah SPAN, RKA-K/L dikembalikankepada K/L untukdilakukanperbaikan. • Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntukmeneliti: • Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; • KesesuaianantaraKegiatan-Keluaran-Anggarannya; • Relevansikomponen/tahapandenganKeluaran; dan • Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. • Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntukmenelitirinciananggaran yang digunakanuntukmendanaiinisiatifbaru. • Hasilpenelaahan RKA-K/L dituangkandalamCatatanHasilPenelaahandanditandatanganiolehpejabateselon II dari K/L, KementerianPerencanaan, danKementerianKeuangan. Tata carapenelaahan RKA-K/L selengkapnyatercantumdalamLampiran III PMK.

  24. Penelaahan RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L) 2 Kemkeu c.q. DJA Validasi RKA-K/L slrhEselon I 1 Menteri/PimpinanLembaga 3 Esl. I Esl. I Forum Penelaahan RKA-K/L Eselon I ygsdhdireviu & dokpndkng RKA-K/L Eselon I ygsdhdireviu & dokpndkng • Kesesuaian data dalam RKA-K/L denganPaguAnggaran K/L; • KesesuaianantaraKegiatan-Keluaran-Anggarannya; • Kelengkapan dokumen penelaahan meliputi : • Suratpengantar yang ditanda-tanganiolehMenteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjuk; • SuratPernyataanPejabatEselon I penanggungjawab RKA-K/L; • DaftarRincianPaguAnggaran per Satker/eselon I; • RKA Satker; • ADK RKA-K/L.; dan • Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. 2 Bappenas RKA-K/L slrhEselon I 4 Kemkeuc.q. DJA Himpunan RKA-K/L Nota Keuangan RUU APBN

  25. 3.f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN, dan Nota Keuangan RKA-K/L hasilpenelaahandihimpunolehMenteriKeuanganc.q. DirekturJenderalAnggaranuntukselanjutnyadigunakansebagaidasarpenyusunanRancanganUndang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangan. RUU tentang APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-K/L disampaikanolehPemerintahkepada DPR untukdilakukanpembahasanpaling lambatminggukeduabulanAgustus. Klausulantisipasipenyelesaian : “Dalamhal RKA-K/L hasilpembahasanantara K/L dg DPR belumditerimaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaransampaidenganakhirbulanJuli, RUU tentang APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-K/L disusunberdasarkan RKA-K/L hasilpenelaahanantara K/L, Bappenas, danKementerianKeuangan.”

  26. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(1/3) Kondisi I : RKA-K/L TidakBerubahdanDisetujuiDPR DalamhalpembahasanRancanganUndang-Undangtentang APBN antaraPemerintahdengan DPR tidakmengakibatkanperubahan RKA-K/L dantelahdisetujui DPR, Menteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdisetujui DPR kepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggaran. RKA-K/L sebagaimanadimaksudpadaayat (1) menjadibahanpenyusunanDaftarHasilPenelaahanRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L). DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.

  27. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3) Kondisi II : RKA-K/L BerubahdanDisetujui DPR DalamhalpembahasanRancanganUndang-Undangtentang APBN antaraPemerintahdengan DPR mengakibatkanperubahan RKA-K/L, Menteri/ PimpinanLembagac.q. pejabateselon I ataupejabat lain yang memilikialokasianggaran (portofolio) dansebagaipenanggungjawab program melakukanpenyesuaian RKA-K/L. Dalamhalpenyesuaian RKA-K/L digunakanuntukmendanaiinisiatifbaru, termasuk tambahan yang berasaldarihasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR,K/L wajibmelengkapidengandokumenpendukung. RKA-K/L yang telahdisesuaikandan dokumenpendukungnyadisampaikankepada unit API K/L dan SekretariatJenderalc.q. Biro Perencanaan K/L untukditelitikebenarandankelengkapannya. Penelitian RKA-K/L difokuskanuntuk RKA-K/L yang mengalamiperubahan. RKA-K/L yang telahditelitiselanjutnyadibahasdenganKomisiterkaitdi DPR untukmendapatpersetujuan.

  28. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3) Kondisi II : RKA-K/L BerubahdanDisetujui DPR Menteri/PimpinanLembagaataupejabatygditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telahdisetujui DPR dandokumenlainnyakepadaKementerianKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggarandanKementerianPerencanaanuntukdilakukanpenelaahan. Penelaahan RKA-K/L difokuskanuntuk RKA-K/L yang mengalamiperubahan. Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L bredasarkanAlokasiAnggaran K/L. RKA-K/L yang telahditelaahsebagaibahanpenyusunan DHP RKA-K/L. DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.

  29. 3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(3/3) Kondisi III : RKA-K/L BerubahtetapiTidakDisetujuiDPR • Dalamhalpenyesuaian RKA-K/L yang disampaikankepada DPR, DPR belummenyetujuisampaidenganminggu ketiga bulan Nopember, DHP RKA-K/L disusunmengacupadapenyesuaian RKA-K/L yang telahditelitiolehunit API K/L dan Biro PerencanaanK/L. • DHP RKA-K/L ditetapkanolehDirektur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember dengan ketentuan : • Rincianalokasianggaranuntukbiayaoperasionaltidakdiblokir; • Rincianalokasianggaranuntukbiaya non operasional yang telahditetapkandalampaguanggarandantidakberubah, tidakdiblokir; dan • Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan selain huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.

  30. Penelitian RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L) 3 RKA-K/L berubah? 1 2 Y Satker Kemkeu Unit Eselon I (Portofolio) Penyesuaian RKA-Satker AlokasiAnggaran K/L • Meneliti : • Penyesuaian total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecekpenyesuaian target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • Menyusundaftarrincianpenyesuaianalokasipagu per satker : • Penyesuaianpagudansumberdana. • Penyesuaian target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. T 3 Setjen K/L 4 PenyesuaianRKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng Esl. I PenyesuaianRKA-K/L Eselon I 5 8 Biro Perencanaan Komisiterkait DPR Penyesuaian RKA-K/L Eselon I Penyesuaian RKA-K/L ygtlhditeliti 5 Itjen/ Inspektorat Penyesuaian RKA-K/L Eselon I 6 ProsesPenelitian 7 CHP (CatatanHasilPenelitian) Prosespenelitian RKA-K/L untukPaguAnggaran K/L berlakusecara mutatis mutandis dalampenelitian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L.

  31. Penelaahan RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L) 1 2 Menteri/PimpinanLembaga Kemkeu c.q. DJA Validasi RKA-K/L slrhEselon I Esl. I Esl. I RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti, disetujui DPR & dokpndkng RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti, disetujui DPR & dokpndkng RKA-K/L berubah? T 2 Bappenas Y RKA-K/L slrhEselon I 3 Forum Penelaahan Ketentuanpenelaahan RKA-K/L untukPaguAnggaran K/L berlakusecara mutatis mutandis dalampenelaahan RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L. 4 Kemkeuc.q. DJA CatatanHasilPenelaahan DHP RKA-K/L Keppres RABPP

  32. 3.h. Keppres RABPP dan DIPA DHP RKA-K/L yang telahditetapkanolehDirektur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menjadidasarpenyusunanKeputusanPresidententangRincianAnggaranBelanjaPemerintahPusat. KeputusanPresidententangRincianAnggaranBelanjaPemerintahPusatmenjadidasarpenyusunandanpengesahanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA).

  33. 3.i. Penutup • Dalamhalaplikasi SPAN belumdapatditerapkan, validasidanpenelaahan RKA-K/L, penyusunanHimpunan RKA-K/L, pencetakan DHP RKA-K/L, penyusunanKeppres RABPP, penyusunandanpengesahan DIPA dilakukandenganmenggunakansistemaplikasi RKA-K/L-DIPA. • Escape clause : • Dalamhalterdapatkebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatannegaradan/atauefisiensibelanja yang anggaran kegiatannya telahdialokasikan dalam RKA-K/L danharussegeradilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PeraturanMenteriini, pelaksanaan kegiatan dimaksud dapatdiusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Keuangan untuk mendapatpersetujuan. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk anggaran kegiatan dalam RKA-K/L TA 2013 yang disusun berdasarkan PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L. • Ketentuanmengenaitatacarapenyusunandanpenelaahan RKA-K/L sbgmndiaturdalam PMK iniberlakusecaramutatis mutandisterhadaptatacarapenyusunandanpenelaahanrevisi RKA-K/L. • PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku, PMK No. 112/PMK.02/ 2012tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-K/L danperubahannya, dicabutdandinyatakantidakberlaku. • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  34. 4 Lampiran PMK: Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L; Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

  35. 4.a.Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L…(1/2) Lampiran I PMK memuatinformasiterkaithal-hal yang bersifatumumdankaidah-kaidahpenganggaran yang menjadiacuandalampenyusunan RKA-K/L meliputi : Pendahuluan, mencakup : pendekatandalamsistempenganggarandanklasifikasianggaran. PenerapanSistemPenganggaran, mencakup : penerapanpenganggaranberbasiskinerja (PBK) danKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM). ProsesPenganggaran, mencakup : siklusperencanaandanpenganggaran, prosespenetapanpagubelanja K/L (paguIndikatif, paguAnggaran, danAlokasiAnggaran). Ketentuandalampengalokasiananggaran, mencakup : penghitunganalokasibelanjapegawai, pengalokasiananggaranpembangunanbangunan/gedungnegara, penerapanbaganakunstandar, penyusunan RKA-K/L padaSatkerPerwakilandiLuarNegeri, penyusunan RKA-K/L padaSatkerKementerianPertahanan, pengalokasiananggaran yang bersumberdari PHLN, PHDN, PNBP, penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU, AnggaranResponsif Gender, KegiatanDekonsentrasi, TugasPembantuan, danUrusanBersama, pengalokasiananggaranSwakelola, danalokasianggaranterkaitkontraktahunjamak.

  36. 4.a.Lampiran I : PedomanUmum RKA-K/L…(2/2) Hal-halbarudan/atau yang disempurnakan, mencakup : PenataanArisitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/Ldanpenerapanstandarbiayamasukan (SBM) danstandarbiayakeluaran (SBK). Daftaristilah, mencakup : istilah-istilahatauterminologi yang digunakandalampenyusunandanpenelaahan RKA-K/L.

  37. 4.b.Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L Lampiran II PMK memuatinformasiterkaitmekanismepenyusunan RKA-K/L, unit-unit yang terlibat, danhal-hal yang harusdipersiapkanoleh K/L meliputi : Persiapanpenyusunan RKA-K/L, mencakup : hal-halbarudalampenyusunan RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibatdalampenyusunan RKA-K/L besertatugasperannya, dokumen yang harusdipersiapkandalampenyu-sunan RKA-K/L, danhal-hal yang diperhatikandalampenyusunan RKA-K/L. Mekanismepenyusunan RKA-K/L, mencakup : mekanismepenyusunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L (penyusunanKertasKerjaSatker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L) danmekanismepenyesuaian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L (penyesuaianKertasKerjaSatker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L). Tindaklanjuthasilpenyusunan RKA-K/L, mencakup : tindaklanjutpenyu-sunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L dantindaklanjutpenyesuaian RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Format-format yang digunakan, mencakup : format RKA-K/L, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB. Gender Budget Statement, DaftarPaguAnggaran per Satker, SuratPernyataanHasilPembahasandanPersetujuan DPR, dansuratpengantar RKA-K/L.

  38. 4.c.Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L Lampiran III PMK memuatinformasiterkaitperubahandalammekanismepenelaahan, baikpenelaahanberdasarkanPaguAnggaran K/L maupunberdasarkanAlokasiAnggaran K/L dantindaklanjutdarihasilpenelaahanmeliputi : Persiapanpenelaahan RKA-K/L, mencakup : hal-halbarudalampenelaahan RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibatdalampenelaahan RKA-K/L besertatugas-perannya, dokumen yang harusdipersiapkandalampenelaahan, danhal-hal yang harusdiperhatikandalampenelaahan RKA-K/L. Mekanismepenelaahan RKA-K/L, mencakup : mekanismepenelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L, danberdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Tindaklanjuthasilpenelaahan RKA-K/L, mencakup : perubahanakibatpenelaahan, output cadangan, danblokir, tindaklanjuthasilpenelaahan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L danberdasarkanAlokasiAnggaran K/L. Format-format yang digunakan , mencakup : CatatanHasilPenelaahan, Himpunan RKA-K/L, DaftarHasilPenelaahan RKA-K/L, danRincianAlokasiAnggaran per Unit.

  39. Lampiran 1 Pedoman Umum RKA-K/L

  40. Pokok Bahasan Lampiran I • PendekatanDalamSistemPenganggaran; • PenerapanSistemPenganggaran: • PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK); • PenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM); • ProsesPenganggaran: • SiklusPenganggaran; • TahapanDalamProsesPenetapanPaguBelanja K/L; • KetentuanDalamPengalokasianAnggaran; • Hal-halBarudan/atau yangDisempurnakan.

  41. 1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran • PendekatanPenganggaranTerpadu(PT) : • Mengintegrasikanseluruhprosesperencanaandanpenganggarandilingkungan K/L denganklasifikasianggaran; • Klasifikasianggaranmerupakanpengelompokananggaranberdasarkanorganisasi, fungsi, danjenisbelanja (ekonomi). • PendekatanPenganggaranBerbasisKinerja (PBK) : • Pengalokasiananggaranberorientasipadamenghasilkan/mencapaitingkatkinerjatertentu(output and outcome oriented); • Pengalokasiananggaran Program/Kegiatandidasarkanpadatugas-fungsi unit kerja yang dilekatkanpadastrukturorganisasi(money follow function); • Terdapatnyafleksibilitaspengelolaananggarandengantetapmenjagaprinsipakuntabilitas(let the manager manages). • PendekatanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) : • Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana belanja pemerintah (pendekatan top-down); • Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan (pendekatan Bottom-Up); • Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal diatas, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies).

  42. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(1/3) a. PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja....(1/2) • Tingkatan Penerapan PBK

  43. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(2/3) a. PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja….(2/2) • StrukturAnggaranPenerapan PBK : • InstrumenPenerapan PBK : • IndikatorKinerja; • StandarBiaya; dan • EvaluasiKinerja.

  44. 2. Penerapan Sistem Penganggaran...(3/3) b. PenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah (KPJM) • Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional : • ReviuterhadapKebijakanKegiatanPrioritas; • PenghitunganProyeksiPrakiraanMaju. • Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga : • ReviuterhadapKebijakan Program/Kegiatan; • PenghitunganProyeksiPrakiraanMajuuntukKegiatan/Output LayananPerkantoran, Kegiatan /Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-Multiyears; • PenerapanIndeksasi. • AngkaDasardanRuangFiskal : • ReviudanpemuktahiranAngkaDasar; • PerbaikanAngkaDasar; • PenyesuaianAngkaDasar. • PenyusunandanPenetapanInisiatifBaru.

  45. 3. Proses Penganggaran….(1/4) a. Siklus Penganggaran 9 8 5 Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan , DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN Persetujuan RUU APBN PembicaraanPendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) PenetapanKeppresRincian ABPP & DHP RDP BUN 13 1 ArahKebijakan & Prioritas Pembangunan 6 12 10 Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu, DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN 11 PenyusunanKeppresRincian ABPP Pengesahan UU APBN 4 PenetapanAlokasiAnggaran K/L 3 2 Pelaksanaan Trilateral Meeting Penyusunan resource envelope & usulankebijakan APBN Penyusunan KEM, PPKF danPembi-caraanPendahuluan Penyusunan & Pengesahan DIPA 7 14 5a 11a Penyusunan RKA-K/L & Reviu RKA-K/L oleh API-K/L Penyesuaian RKA-K/L

  46. 3. Proses Penganggaran….(2/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(1/3) • Pagu Indikatif : Proses penyusunan pagu indikatif adalah sbb:

  47. 3. Proses Penganggaran….(3/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(2/3) • PaguAnggaran : Prosespenyusunanpaguanggaranadalahsbb:

  48. 3. Proses Penganggaran….(4/4) b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(3/3) • AlokasiAnggaran K/L : Prosespenetapanalokasianggaran K/L sbb:

  49. 4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran • PenghitunganalokasibelanjapegawaipadaSatker; • PengalokasianAnggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara; • PenerapanBaganAkunStandar (BAS); • Penyusunan RKA-K/L padaSatkerPerwakilan R.I. diLuarNegeri; • Penyusunan RKA-K/L padaKementerianPertahanan; • PengalokasiananggarandenganSumber Dana PHLN; • PengalokasiananggarandenganSumber Dana PDN; • Pengalokasiananggarandengansumberdana HDN; • Pengalokasiananggarandengansumberdana PNBP; • Penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU; • AnggaranResponsif Gender; • KegiatanDekonsentrasi, TugasPembantuan, danUrusanBersama; • Pengalokasiananggaranswakelola; • PengalokasianAnggaranterkaitkontraktahunjamak(multiyears contract).

  50. 5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan

More Related