STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Disusun Oleh : BAGUS RUDYANTO - 01210043 ROSITA FITRIA ARINI - 01210101 CAGAR ARTA KUSUMA - 01210011 IKA MARLINA - 01210074 DIDIT SANTOSO - 01210109

2. OUTLINE • ARAH KEBIJAKAN NASIONAL : RPJMN 2010-2014 • MASALAH KESENJANGAN ANTARWILAYAH • SINERGI PUSAT – DAERAH • PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN • KESIMPULAN

3. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL :RPJMN 2010-2014

4. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL :TAHAPAN PENCAPAIAN VISI RPJPN VisiRPJPN 2005-2025 Indonesia yang Mandiri, Maju, AdildanMakmur

5. VISIRPJMN 2010-2014“Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, danBerkeadilan” Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Sejahtera Memantapkan konsolidasi demokrasi Demokratis Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan Berkeadilan

6. ALUR KETERKAITAN BUKU I-II-III RPJMN BUKU I • BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL • Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, DemokratisdanBerkeadilan • Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan KerangkaMakro • BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG • Sinergipembangunanantarbidang • Isulintasbidang & mainstreaming, 9 bidangpembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkunganhidup) • BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH • Sinergipembangunanpusat– daerah danantardaerah • Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah) BUKU II BUKU III

7. MASALAH KESENJANGAN ANTARWILAYAH

8. PETA KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2008 Sumber: diolah dari BPS, 2008 8

9. KETERKAITAN ANTARWILAYAH • PerdaganganantardaerahterpusatdiJawadan Sumatera  Blok EkonomiUtama. • Perdaganganantardaerahdi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masihrelatifkecildanbelumberkembang  Wilayah iniperlu percepatanpembangunan. Catatan:Arahpanahmenunjukkanarusperdaganganantarwilayah. Angka yang digarisbawahimenunjukkanproduksibrutodisetiapwilayah. Angkadalamlingkaranmenunjukkan input antaradalamwilayah. Kesenjanganekonomiwilayahmenghambatperwujudanwawasannusantara 9

10. KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU 6,58% 1,82% 83,10% 8,39% 81,54% 73,01% 4,32% 5,26% 14,83% 7,85% 9,49% 19,51% 70,85% 22,2% 84,32% Sumber: IRIO 2005, Diolah Pengganda Output Antarwilayah Perdagangan Intrawilayah Perdaganganantarwilayahke Sumatera Perdagangan antarwilayah ke Jawa Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Transaksiekonomiterbesarterjadidalamwilayahsendiri, keterkaitanantarwilayahbelum optimal. 10

11. ISU UTAMA: KESENJANGAN ANTAR WILAYAH • Pembangunan di Indonesia belummemberikanhasilsecarameratakepadaseluruhwilayahdanpenduduk. • Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. • Pengembanganwilayahdi Indonesia perludiarahkankepadapendekatan yang lebihkomprehensifdandisesuaikandengandinamikadankebutuhansetiapmasa. • Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis. • Optimalisasipemanfaatansumberdayaalammemerlukanintervensikebijakan yang berbasiskewilayahanberdasarkanpemanfaatansumberdayasetempatdanpenguatansinergiantaraPusatdan Daerah sertaAntardaerah.

12. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014 Strategipengembanganwilayah 2010-2014 adalahsebagaiberikut : mendorongpertumbuhanwilayah-wilayahpotensialdiluarJawa-Bali dan Sumatera dengantetapmenjaga momentum pertumbuhandiwilayahJawa-Bali dan Sumatera; meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulauuntukmendukungperekonomiandomestik; meningkatkandayasaingdaerahmelaluipengembangansektor-sektorunggulanditiapwilayah; mendorongpercepatanpembangunandaerahtertinggal, kawasanstrategisdancepattumbuh, kawasanperbatasan, kawasanterdepan, kawasanterluar, dandaerahrawanbencana; serta mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

13. SINERGI PUSAT - DAERAH

14. KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN SEKTOR DI DAERAH • Keterkaitandansinergiantarsektoral • Sinergipusat – daerah • Keserasianpusat – daerah • Dekonsentrasi/tugaspembantuan PEMBANGUNAN SPASIAL/WILAYAH • ArahPengembangan Wilayah • Kerjasamaantardaerah • Kerjasamaprovinsi - kabupaten PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH • Grand desaindesentralisasidanotonomidaerah 14

15. SINERGI PUSAT DAN DAERAH • Mengurangi kesenjanganantarwilayahsecaralebihterarahdansistematikdenganskenario yang disepakatisemuapihak. • Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik. • Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup : • Sinergidalamperencanaankebijakan. • Sinergidalamkerangkaregulasi. • Sinergidalamkerangkaanggaran. • Sinergidalamkerangkakelembagaandanaparatur • Sinergidalamkerangkapengembanganwilayah.

16. SINERGI PERENCANAAN KEBIJAKAN Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan : • mengoptimalkan penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. • Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipastif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

17. SINERGI KERANGKA REGULASI Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk : • mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. • Meningkatkankesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. • Setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional. • Sinergi pusat dan daerah antara dilakukan dengan: • konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; • pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan • fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.

18. SINERGI KERANGKA ANGGARAN SinergiKerangkaAnggarandilaksanakandengan : • Sinergi hubungan pusat daerah dilakukan melalui penerapan sistem penganggaran daerah (dana transfer daerah dan APBD) demi tercapainya harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. • Dalam rangka menjamin efektivitas pemanfaatan dana dekonsentrasi, sinergi untuk: • mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; • sinkronisasi perencanaan program dekonsentrasi antara departemen teknis dan kepala daerah; dan • penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

19. SINERGI KELEMBAGAAN DAN APARATUR Sinergi Pusat-Daerah di bidang pemerintahan akan diarahkan untuk : • memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. • Upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatanguntukmemperbaikitatakelolakelembagaan diarahkanuntuk : • mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar penyelenggaraan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, • meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, • melaksanakan kaidah penyelenggaran pemerintahan yang baik termasuk pelayanan publik; serta • meningkatkan daya saing daerah. • Upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

20. SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (1) Sinergipengembanganwilayahakan dilaksanakanuntuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah: • sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; • memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam; • meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang; • mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga;

21. SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (1) • meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan; • mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi; • mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; • membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

22. SINERGI PENGEMBANGAN WILAYAH (2) Dalam penataan pemekaran wilayah, Pemerintah Pusat-Daerah akan melakukan sinergi untuk : • menyusun grand design yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah, serta proyeksi mengenai jumlah daerah otonom ideal di wilayah NKRI; • melakukan pengendalian dan evaluasi secara terus menerus terhadap kemampuan manajemen pemerintah dengan memperhatikan daya dukung lahan, aglomerasi, dan distribusi pendapatan; serta • revitalisasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD dalam melakukan pengujian kelayakan dan memberikan pertimbangan dalam pemekaran dan/atau penggabungan daerah.

23. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

24. 8 (Delapan) Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 - 2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7.Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

25. Diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-1 (2005–2009)

26. Ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitassumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-2 (2010–2014)

27. Ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. RPJM ke-3 (2015–2019)

28. Ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. RPJM ke-4 (2020–2025)

29. KESIMPULAN • Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses yang mencakup perencanaankebijakan. kerangkaregulasi, kerangkaanggaran, kerangkakelembagaandanaparatur, sertakerangkapengembanganwilayah. • Perencanaanditingkatpusat (kementerian/lembaga) seyogyanyasudahmulaimelakukanbentukperencanaandalamdimensikewilayahan (perencanaan regional) • Dalamsinergiperencanaankebijakan program dankegiatan, maka program dankegiatanbaikpusatdandaerahharusdisusunberdasarkanisustrategis, arahkebijakandanstrategipengembangan yang telahdiperolehmelaluiidentifikasifakta, potensi, masalah yang adaditiapwilayah.

30. SEKIAN DAN TERIMA KASIH.