1 / 7

- DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3). - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25). MERUPAKAN ANGSURAN PAJAKYANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG

miron
Télécharger la présentation

- DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) MERUPAKAN ANGSURAN PAJAKYANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL - DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

  2. PEMOTONG PPh PASAL 23Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3) • BADAN PEMERINTAH • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR • NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI • TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK

  3. PENGHASILAN WP DALAM NEGERI ATAU BUTYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23Pasal 23 ayat (1) PPh PASAL 23 Punya NPWP Tdk Punya NPWP • DIVIDEN (Selain Deviden ke OP / ke PT dgn penyertaan saham diatas 25%) • BUNGA (kecuali bank) • ROYALTI • HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21 TARIF 15% 30% • SEWA (SELAIN SEWA TANAH DAN BANGAUNAN • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : • - JASA TEKNIK • - JASA MANAJEMEN • -JASA KONSULTAN • - JASA LAIN YG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK • SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 TARIF 2% 4% Tarif bagi tidak punya NPWP lebih besar 100%

  4. JASA LAIN YG DIKENAKAN PPh 23

  5. JASA LAIN YG DIKENAKAN PPh 23

  6. JASA LAIN YG DIKENAKAN PPh 23

  7. DIKECUALIKAN DARIPEMOTONGAN PPh PASAL 23Pasal 23 ayat (4) PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK dan lembaga keuangan SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI • DIVIDEN/BAG. LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SEBAGAI WP • DALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN • MODAL PADA BADAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT • KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT : • DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA DI TAHAN; DAN • BAGI PT, BUMN, BUMD SAHAM YANG DIMILIKI MIN. 25% DAN • MEMPY. USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB. BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUS. REKSA DANA SELAMA LIMA TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUS. ATAU PEMBERIAN IZIN USAHA. BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSE- ROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SA- HAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI BATAS YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA

More Related