ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014

2. PROSES DAN KEDUDUKAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 • RT RPJMN 2015-2019 adalah RPJMN ke III dalam kurun RPJPN 2005-2025. 3 KATA KUNCI: • Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia • SDM berkualitas • Kemampuan IPTEK (slide L-1) • RT-RJMN 2015-2019 disusun berdasar: (i) evaluasi pelaksanaan RJMN 2010-2014; (ii) Background study; (iii) aspirasi masyarakat (slide L-2) • RT-RPJMN + Visi Misi Presiden Terpilih  RPJMN 2015-2019 (slide L-3) 2

3. BONUS DEMOGRAFI (disiapkan dan ditangani dengan TEPAT) ATAU “BOM” DEMOGRAFI • BD: PROPORSI USIA PRODUKTI > USIA NON PRODUKTIF (ANAK2 DAN LANSIA) • KALAU DISIAPKAN DENGAN BENAR  AKAN MENJADI BONUS – KALAU TIDAK AKAN MENJADI “BOM” • BONUS: KALAU BEKERJA, PRODUKTIF DAN BISA MENABUNG Windows of Opportunity • BD tidak otomatis, harus adakebijakan tepat, terutama: • KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif) AKAN PRODUKTIF – BEKERJA DAN MENABUNG • JUMLAH TIDAK MELEDAK - USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PERLU PENGENDALIAN PENDUDUK • STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG (TIDAK BOROS) 3

4. KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 - 2019 JangkaPanjang : Tercapaitahun 2031 apabila Ekonomitumbuh 6-7%/tahun Keluardari Middle Income Trap (MIT) Sangatpentinguntuk meletakkanfondasikeluar MIT Tidakbolehmeleset. RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Bonus Demografi, AEC, Post 2015, PerubahanIklim Ekonomi Kesra Polhukam Lingkungan Daerah • Comprehensivereform • Not BAU • Prinsip berkelanjutan • Sinergitidakterkotak-kotak • Decisive • Pengelolaan • SDA danbiodiversity • Mitigasidan • adaptasiPerubahanIklim • Transformasi • Struktur • Resiliensi • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Tenagakerja • BPJS • Pemerataan • SPM • Urbanisasi • Desentralisasi • RB • Desentralisasi • Anti korupsi • Demokrasi DeliveryMechanism Kerangka Kelembagaan Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan : APBN dan Non APBN 4

5. ROADMAP MIT • 2030 • 2010 BONUS DEMOGRAPHIC Threshold Middle Income Trap USD 12.000 2020 2010 2015 2025 2030

6. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 SOSIAL • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. EKONOMI • Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. POLHUKAM • Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh. DAERAH • Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. • Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. INFRASTRUKTUR SDA DAN LH • Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. • Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

7. SASARAN RPJMN 2015-2019

8. RANCANGAN TEMA RKP 2015 • Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi • Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan • Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2 • Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. • Kata Kunci : (1) Reformasi Pembangunan; • (2) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang • Berkeadilan. 8

9. SASARAN RKP 2015 • Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: • pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,3 persen; • inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen. Arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN 2015-2019

10. PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR • Perekonomian Jawa Barat tahun 2013 tumbuh sebesar 6,06persen. Angka pertumbuhan ini sudah berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013). • Dari sisi suplai, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tersebut sebesar 2,18 persen, pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pengangkutan, komunikasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,52 persen. • Dari sisi permintaan, kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,51 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,20 persen. • Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. • Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,27 persen pada tahun 2010 menjadi 9,61 persen pada September 2013. Angka ini sudah di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional 11,47 persen (September 2013).

11. PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR....(lanjutan) • Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan TPT dari 10,33 persen pada Agustus 2010 menjadi 9,08 persen di Agustus 2013 namunmasih di atasrata-rata nasional sebesar 6,25 persen (Agustus 2013). • Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik. • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,71 (2007) menjadi 73,11 (2012). Pencapaian IPM Provinsi Jawa Baratmasihperlu ditingkatkan karenamasihsedikitdibawah rata-rata nasional sebesar 73,29 (2012). • Angka Rasio Gini Provinsi Jawa Baratmeningkatdari 0,36 (2007) menjadi0,411 (2013)namunsudahberada di bawah rata-rata nasional sebesar0,413 (2013).

12. POTENSI PEMBANGUNAN JABAR • Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Jawa Barat merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusatindustri pengolahan dan lumbung pangan nasional. • Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan pusat industripengolahandanlumbungpangannasional. • Banyaknya kawasan-kawasan industri pengolahan baik skala rumah tangga maupun industri besar yang tersebar di Provinsi Jawa Barat mendorong perekonomian Provinsi Jawa Barat. • Selain potensi industri pengolahan, produktivitas tanaman padi Provinsi Jawa Barat tahun 2012 cukup besar mencapai 58,58 kuintal/Ha, walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 61,11 kuintal/Ha dan D.I Yogyakarta mencapai 60,25 kuintal/Ha. • .

13. POTENSI PEMBANGUNAN JABAR...(lanjutan) • Potensi pengembangan industripengolahandapat ditingkatkan melalui antara lain: • pengembangan kawasan industri terpadu. • peningkatan kualitas SDM tenaga kerja industri. • peningkatan iklim investasi. • Potensi pengembangan lumbungpangannasionaldapat ditingkatkan melalui antara lain: • penyaluran subsidi benih sektor pertanian tanaman pangan. • pengembangan dan penggunaan teknologi sektor pertanian tanaman pangan. • pemantapan penyuluhan pertanian. • pembangunan/peningkatan jaringan irigasi.

14. TANTANGAN PEMBANGUNAN JABAR • Permasalahan dan tantangan lainyang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, antara lain: • Optimalisasi infrastruktur sarana prasarana transportasi dalam menghubungkan wilayah utara dan selatan. • Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi. • Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. • Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap.

15. KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH JAWA 2014 Sumber : Buku III RKP Tahun 2014

16. PROYEK STRATEGIS RPJMN 2015-2019 PROVINSI JAWA BARAT

17. PROYEK STRATEGIS RPJMN 2015-2019 PROVINSI JAWA BARAT

18. Program Strategis di Jawa Barat

20. Program StrategisdiJawa Barat...(lanjutan)

21. RencanaProyek KPS Infrastruktur – PPP Book 2013 (Jawa Barat) 21

22. RencanaProyek KPS Infrastruktur – PPP Book 2013 (Jawa Barat) 22

23. “implementasi perencanaan untuk pemulihan Sungai Citarum Perlu kerjasama kuat pusat dan daerah” I C W R M I P TAHAP 1 dan 2 Integrated Citarum Water Resources Management & Investment Program PERIODE ICWRMIP TAHAP 1 : JUNI 2009 - JUNI 2014 ICWRMIP TAHAP 1 : 9 KEGIATAN CATATAN : DALAM PROSES PERPANJANGAN LOAN AKIBAT KETERLAMBATAN WEST TARUM CANAL • PERENCANAAN UNTUK SUNGAI CITARUM • ROADMAP - POLA DAN RENCANA • PENANGAN TERPADU DAS CITARUM • (BPDAS Citarum-Ciliwung) • Dokumen Aliran Citarum 10K mengakomodasi kebutuhan data dan informasi yang komprehensif serta rinci yang diperlukan dalam penentuan prioritas intervensi program pengelolaan sumber daya air khususnya di hulu Sungai Citarum. PERIODE ICWRMIP TAHAP 2 : TARGET MULAI 2015 - 2020 ICWRMIP TAHAP 2 : 3 KEGIATAN Penyediaan air Baku Bandung Metropolitan Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Citarum Hulu Pengelolaan Air Tanah

24. PEMBANGUNAN WADUKJATIGEDE PENYELESAIANKONSTRUKSI JUNI 2014 Irigasi = 90.000 Ha PERMASALAHAN YANG HARUSDISELESAIKAN MANFAAT Air Baku: 3.500 l/det TARGET LAYANAN Kabupaten Cirebon dan Indramayu PERMASALAHANSOSIAL DAN LINGKUNGAN PLTA 110 MW Pengendalian Banjir 14.000 Ha

25. PENUTUP • Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan: • masukan dalam penyusunan RKPD 2015 Provinsi Jawa Barat • mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal 21-25 April 2014 mendatang. • Kami mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk: • menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini • bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. • Pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

26. TERIMA KASIHSELAMAT MELAKSANAKAN MUSRENBANGPROV