1 / 30

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN. UJIAN NASIONAL SD/SDLB/MI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. PURWOKERTO, 25 februari 2013. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS. DASAR HUKUM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

nova
Télécharger la présentation

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SD/SDLB/MI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 PURWOKERTO, 25 februari2013 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

  2. DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional 2. PeraturanPemerintah No 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan • Permendikbud No 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/PendidikanKesetaraan dan Ujian Nasional;

  3. 4. Peraturan Ketua BSNP : • Nomor0019/P/BSNP/XI/2012 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Dikdasmen Tahun Pelajaran2012/2013; • Nomor0021/P/BSNP/I/2013 tentang POS UN SD/MI, dan SDLB Tahun Pelajaran 2012/2013.

  4. PENYELENGGARAN UN

  5. KEPENGAWASAN RUANG UN SATU RUANG ISI MAKSIMAL 20 PESERTA DENGAN DIAWASI 2 ORANG. DISIPLIN, JUJUR, TANGGGUNG JAWAB, DAPAT MENJAGA RAHASIA, TELITI, DAN BUKAN GURU KELAS VI. MENANDATANGI PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENGAWAS RUANG UN. TIDAK BOLEH MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI ELEKTONIK. TIDAK MENIMBULKAN KEPANIKAN, TIDAK MENGGANGGU, TIDAK MEROKOK, MEMBERI ISYARAT/BANTUAN JAWABAN.

  6. lanjutan 9. MEMBAGI SOAL DAN MEMBANTU PENGISIAN IDENTITAS LJUN. 10. MENGISI BERITA ACARA DAN MENGEDARKAN DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK. 11. TAS SISWA DILETAKKAN DI DEPAN KELAS. 12. HADIR 30 MENIT SEBELUM UN DIMULAI. 13. MENGURUTKAN LJUN DARI NOMOR TERKECIL DAN MEMASUKKAN KE DALAM SAMPUL DENGAN DILAMPIRI 1 DAFTAR HADIR. 14. MENGELEM/LAK SAMPUL DI DALAM KELAS. MENYERAHKAN SAMPUL LJUN KE PANITIA DENGAN DILAMPIRI 1 BERITA ACARA. DILARANG MEMBERIKAN ISYARAT, PETUNJUK, DAN BANTUAN DALAAM BENTUK APAPUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JAWABAN SOAL.

  7. BAHAN UN

  8. PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UN • Pesertadidik yang belajar pada tahunterakhir di SD/MI dan SDLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras); 2. Memilikilaporanlengkappenilaianhasilbelajar pada satuan pendidikan di satuanpendidikantertentumulaisemester I tahunpertamasampaidengansemester I tahunterakhir; dan

  9. PERSYARATAN LULUS DARI SATUAN PENDIDIKAN 1. Menyelesaikanseluruh program pembelajaran; 2. Memperolehnilaiminimalbaik pada penilaianakhiruntukseluruh mata pelajaran yang terdiri atas: • kelompokmapel agama dan akhlakmulia; • kelompokmapelkewarganegaraan dan kepribadian; • kelompokmapelestetika;dan • kelompokmatpeljasorkes; 3. LulusUjian S/M/PK untukkelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi; dan 4. LulusUjianNasional.

  10. Penjelasan LULUS UJIAN SEKOLAH DINYATAKAN DENGAN NILAI SEKOLAH/MADRASAH (NS/M/PK) NS/M/PK = (40% NR SEMESTER 7,8,9,10,11) + (60% US/M/PK) KETERANGAN : - NILAI RATA-RATA RAPOR (NR) DAN NS/M/PK DINYATAKAN DALAM BENTUK 2 (DUA) DESIMAL. - DESIMAL KETIGA > 5 DIBULATKAN KE ATAS LULUS UJIAN NASIONAL DINYATAKAN DENGAN NILAI AKHIR (NA) NA = (40% NS/M/PK) + (60% UN) KETERANGAN : NA DINYATAKAN DALAM BENTUK 1 (SATU) DESIMAL. DESIMAL KEDUA > 5 DIBULATKAN KE ATAS

  11. TANGGAL-TANGGAL PENTING UN SD/MI DAN SDLB

  12. KRITERIA KELULUSAN LULUS UJIAN NASIONAL DINYATAKAN DALAM NILAI AKHIR (NA) YANG MENCAKUP : NILAI TERENDAH DARI MAPEL YANG DI-UN-KAN RATA-RATA DARI 3 (TIGA) YANG DI-UN-KAN B. LULUS UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DINYATAKAN DALAM NILAI SEKOLAH/MADARASAH (NS/M). C. KRITERIA LULUS UJIAN NASIONAL DAN LULUS SEKOLAH/MADRASAH DITUANGKAN DALAM PROSEDUR OPERASIONAL SEKOLAH (POS) YANG DIBUAT OLEH TIAP-TIAP SATUAN PENDIDIKAN.

  13. BEBERAPA HAL PERLU DIPERHATIKAN DENAH TEMPAT DUDUK SISWA MENGIKUTI POS PAKTA INTEGRITAS PENGAWAS YANG TIDAK HADIR ISI SALAH SATU BAHAN UJIAN KURANG/LEBIH PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK SEGEL/LAK TULISAN “DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS”

  14. ALUR PELAKSANAAN UN

  15. JADWAL UN SD/SDLB/MI

  16. JADWAL UNPK KEJAR PAKET A

  17. UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PK TP 2012/2013 PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

  18. Pasal 10SetiapsatuanpendidikanmenyelenggarakanUjian S/M/PK untuksemuamatapelajaran. Pasal 11 UjianSekolah/Madrasah/PK dilaksanakanolehsatuanpendmasing-masingsesuaidengan POS UjianSekolah/Madrasah/PK yang ditetapkanolehsatuanpendidikandibawahkoordinasiDinasPendidikanKabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.

  19. Lanjutan Pasal 12 UjianSekolah/Madrasah/PK diselenggarakansebelumpenyelenggaraan UN sesuaidenganjadwal yang ditetapkanolehsatuanpendidikan yang bersangkutan.

  20. Lanjutan Pasal 13 (1) Nilai S/M/PK diserahkanolehsetiapsatuanpendidikankepada BSNP. (2) Nilai S/M/PK sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruanditerimaoleh BSNP paling lambattujuhharisebelumpenyelenggaraan UN.

  21. Lanjutan (3) NilaiSekolah/Madrasah /PK sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untuk SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterimaolehpenyelenggara UN SD/MI dan SDLB tingkatprovinsi paling lambattujuhharisebelumpenyelenggaraan UN. (4) KetentuanmengenaipenyerahandanpenerimaanNilaiSekolah/Madrasah /PK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) diaturlebihlanjutdalam POS UN yang ditetapkanoleh BSNP.

  22. Lanjutan Pasal 14 Ketentuanlebihlanjuttentangpenyelenggaraan Ujian S/M/PK diaturdalam POS Ujian S/M/PK yang ditetapkanolehsatuanpendidikan. Pasal 26 • BiayapenyelenggaraanUjian S/M/PK menjaditanggungjawabPemerintah Daerah dansatuanpendidikan yang bersangkutan. • Biayapenyelenggaraan UN menjaditanggungjawabPemerintahdanPemerintah Daerah.

  23. PERLU DIPERHATIKAN • BACA, PELAJARI, PEDOMANI POS BSNP DAN KRITERIA KELULUSAN DARI KEMENDIKBUD • SETIAP KEPUTUSAN/TAHAPAN UN TUANGKAN DALAM BERITA ACARA. • PERTAHANKAN BANYUMAS SEBAGAI KABUPATEN PUTIH DENGAN JUNJUNG KEJUJURAN. OBJEKTIVITAS, KREDIBELITAS • HINDARI PERBUATAN YANG MENODAI PELAKSANAAN UN. • BIAYA UN DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

  24. BIAYA UJIAN S/M TANGGUNG JAWAB PEMDA DAN SATUAN PENDIDIKAN BILA ADA MASALAH, SELESAIKAN SECARA PROSEDURAL, CERMAT, CEPAT DAN HATI-HATI MULAI DARI PENYELENGGARA UN DULU. UN DILAKSANAKAN 1 KALI, SUSULAN HANYA UNTUK YANG TIDAK BISA MENGIKUTI UN UTAMA DENGAN ALASAN KUAT 8. USULKAN SEGERA PANITIA TK UPK, SEKOLAH PENYELENGGARA, KMK, DAN CALON PENGAWAS RUANG UN YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN.

  25. JUMLAH SEKOLAH DAN CALON PESERTA UN TAHUN 2012/2013 (BERDASARKAN DNS) SDN = 788 JML SISWA = 23.662 SDLB = 2 JML SISWA = 7 SDS = 20 JML SISWA = 704 MIN = 3 JML SISWA = 97 MIS = 166JML SISWA = 3.597 JML = 978 JML SISWA = 28.067

  26. www.pdkjateng.go.id Terima Kasih

More Related