Download
adr di jepang hukum adr adr oleh sektor swasta asosiasi advokat adr finansial adr medik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik

ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ADR di JepangHukum ADRADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR FinansialADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran, Univ. Kurume Guru Besar Tamu Prgm. Pascasarjana, Univ. Kumamoto Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka K-inaba@mecl.chukyo-u.ac.jp Kazuto INABA

  2. Populasi Penduduk dan Luas Wilayah serta Jumlah Orang yang Berprofesi Hukum di Jepang (Tahun 2008) • Populasi: 127,69 juta • Luas Wilayah:377.835 km² • Profesi Hukum:Hakim 2.684 orgJaksa1.679 orgAdvokat 26.964 org

  3. Terkontinyunya Penyelesaian Sengketa Continuer (Kontinyuitas) Penghindaran Avoid Negosiasi Ignore Negotiation Mediasi Pengabaian Mediation Arbitrase Gugatan Arbitration Pertolongansendiri Litigation Self-help

  4. Kontradiksi sosial yg membutuhkan ADR • Apakah Anda juga merasa kita mulai tidak mampu berdialog (dibanding sedia kala) ? Bukan hanya anak-anak tetapi juga masyarakat orang dewasa pun demikian halnya. Kita tidak mampu menyampaikan pendapat dirinya dengan cara yang tepat sehingga tidak dapat menghasilkan kesepakatan dengan lawan bicara, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kata-kata dirinya diterima oleh lawan bicara, dll. Di lain sisi, jelas kita menyadari bawa trouble dan sengketa yang terjadi di antara diri kita dan lawannya tidak dapat diselesaikan dengan jalan selain dialog. Sudah lama disadari adanya keterbatasan litigasi di pengadilan. Litigasi yang merupakan dunia jauh dan asing bagi kita tidak dapat kita gunakan dengan mencurahkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Trouble dan sengketa tidak dapat dihindarkan jika timbul perbedaan pendapat, emosi dan kepentingan. Disini kita menyadari adanya kontradiksi yang serius sebagai berikut. Dalam masyarakat yang mengalami berkurangnya dialog, justru dialog menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat yang tidak mampu berdialog-lah yang justru membutuhkan dialog.

  5. Peradilan dan Dialog Sumber gambar di kiri: Situs web Mahkamah Agung Jepang

  6. Unsur Ganti KerugianPembuktian Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Hakin Penggugat Kesalahan Asas keyakinan bebas Probablitas yang tinggi Ganti rugi Kerugian Pembuktian Hubungan sebab-akibat Tergugat

  7. Pembuktian dan Keterbuktian Tidak beralasan utk diragukan (pidana) Probabilitas yg tinggi (perdata) Hukum diterapkan Keyakinan hakim All Pembuktian Keterbuktian Nothing Hukum tidak diterapkan

  8. Wakai dengan Bantuan Hakim

  9. Alur Penanganan Sengketa Hukum di Jepang Peradilan Tingkat Pertama Perdata Umum Pengadilan Sengketa hukum Chotei (Lebih dahulu, Tidak lebih dahulu) Litigas Pelimpahan kpd Chotei Wakai dg bantuan hakim Proses untuk pemutusan ADR Alternative Dispute Resolution

  10. Fleksibilitas Wakai oleh Hakim (Upaya Wakai) Pasal 89 UUPengadilan, pada tahapan litigasi apa pun, dapat mengupayakan Wakai, atau dapat membuat commisioned judge atau entrusted judge mengupayakan Wakai. (Tindakan untuk Wakai・ Pasal 89 UU) Pasal 32 PeraturanPengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge dapat memerintahkan pihak principal atau wali/pengampu datang menghadap. 2. Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge jika dipandang layak dapat melaksanakan upaya Wakai di luar pengadilan.

  11. Statistik YudisialWakai oleh Hakim dll

  12. Mengenai Wakai Memutus (mengadili).itulah tugas hakim Jangan menjadi hakim Wakai Namun ternyata banyak kasus diselesaikan dengan Wakai Merasa bersalah/tidak bangga melakukan Wakai Memakai teknik/cara sendiri-sendiri di ruang yg tertutup Tidak ada peningkatan teknik Tidak pernah ada penelitian yang mendalam

  13. Federal Judicial Center ADR Alternative Dispute Resolution Wakai oleh hakim Reformasi yudisial perdata

  14. Pengalaman di Amerika Serikat Pemohon Administrator Termohon Penyewa ③ ② ① ④ Mediator

  15. Sejarah dan Situasi Aktual Chotei Yudisial

  16. ■Era Edo Penyelesaian intern ・・Diselesaikan secara intern. Satuan tetangga 5 rumah tangga. (Edo) ■Era Meiji (1867~) Kankai (1875~1890) ■Era Taisho(1912~1915) UU Chotei Sengketa Sewa Tanah/Rumah(1922)  Terbatas pd bidang dan kota tertentu, menjadi model UU Chotei selanjutnya. Dimanfaatkan utk pembagunan kembali pasca Gempa Besar Kanto yg terjadi tahun berikutnya (1923). UU Chotei Sengketa Sewa Tanah Pertanian(1924). UU Chotei Sengketa Niaga (1926)-Arbitrase oleh Komisi Chotei ■Era Showa (pra-Perang Dunia II(1915~1945) UU Chotei Luar Biasa utk Sengketa Utang(1932)-Peradilan dg putusan yg dapat menggantikan Chotei. UU Chotei sengketa personal(1939)-Perkara urusan keluarga, Kommissioner Chotei yg terdiri dari laki-laki dan perempuan.UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang (1942)-Menggunakan Chotei utk seluruh sengketa perdata. (Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pra-Perang Dunia II)(Sumber: Mr.Irie) 16

  17. ■Era Showa (pasca-Perang Dunia II)(1945~) Domestic Relation Trial Act(1947). Civil Conciliation Act(1951)。 Komite Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Pembagunan (1956)。※ADR oleh lembaga administrasi. Putusan mengenai peradilan pengganti Chotei yang dinyatakan inkonstitusional(1960). Pusat Nasional Urusan Konsumen Jepang(1968). ※Mediasi untuk perlindungan konsumen. Environmental Dispute Coordination Commission(1970)。 Amandemen Civil Conciliation Act(1974). ※Seleksi dan Kesejahteraan Kommissioner Chotei, dll. Nichibenren Traffic Accident Cousultaion Center(1967). The Japan Center for Settlement of Trafic Accident (1978). ■Era Heisei(1989~) Daini Tokyo Bar Association Arbitration & Mediation Center (1990)。 Pedoman Penanganan Perkara Chotei Perdata (1993)。 ADR Task Force di Kantor Kabinet (Februari 2002~Nopember 2004). UU ADR(dibentuk pada Nopember 2004, diberlakukan sejak April 2007). (Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pasca-Perang Dunia II) 17

  18. Kronologi

  19. Kronologi

  20. Penerimaan Baru Gugatan Perdata Umum di Pengadilan Tingkat Pertama 751398 551875 199523

  21. Chotei Perkara Perdata – Pengadilan Negeri

  22. Chotei Perkara Perdata-Pengadilan Sumir 148242

  23. Chotei di Pengadilan Keluarga Merupakan prosedur di mana Hakim Chotei atau Hakim Chotei non-karir (Kaji Chotei-kan) bersama dg Kommissioner Chotei urusan keluarga yg diangkat dari masyarakat mendengar para pihak, dan sebagai pihak netral membantu para pihak menemukan penyelesaian yg tepat, layak dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Kommissioner Chotei Hakim Chotei (hakim) Kommissioner Chotei Probation officer P.Keluarga Penitera Termohon Pemohon

  24. Perkara Keluarga Perkara perdata umum Pengadilan Negeri `Pengadilan Keluarga Perkara keluarga Komisi Chotei Masalah suami-isteri Masalah anak Masalah pewarisan dan pembagian harta warisan Berhasil Hakim 2 orang Komissioner Chotei Tidak berhasil Judgmen Tahun fiskal 2007 Perkara Chotei 130.061 Tahun fiskal 2007 Perceraian 65.265 kasus Berhasil 31.625 kasus

  25. ADR Yudisial (melekat pada pengadilan)Beragamnya menu penyelesaian melalui pembicaraan • Chotei(Perdata・keluarga, Chotei diupayakan terlebih dahulu) • Wakai sebelum gugatan diajukan (Sokketsu) (KUHAPerdata 275) • Wakai oleh hakim (KUHAPerdata 89) • Kesepakatan Wakai yang diterima secara tertulis (KUHAPerdata 264) • Klausula kesepakatan Wakai yg ditetapkan pengadilan dll (KUHAPerdata 265) • Pelimpahan kepada Chotei (Civil Conciliation Act 20①) • Wakai di tingkat banding

  26. Karakteristik umum litigasi dan Chotei Klasifikasi tersebut diatas bukan sesuatu yang tidak ada pengecualian, contohnya; litigasi nilai gugat kecil yang tidak tentu selalu memerlukan bantuan advokat, dll. 26

  27. Perbandingan antara Chotei Yudisial dan Chotei oleh Sektor Swasta Ada juga Chotei oleh sektor swasta yang gratis biayanya, maka ciri-ciri tsb ditatas mengenai biaya tergantung pada menu Chotei. Jika biaya advokat diperlukan, biaya keseluruhannya, baik CHotei yudisial maupun swasta, tidak murah. 27

  28. Pandangan terhadap para pihak Not-knowing Process Stage Persiapan pendahuluan Skill Pertemuan pertama Paraphrasing Stage utk pertukaran Mendengar pihak Open-end question Structure Mendengar Etika Mengidentifikasikan masalah Ethics Menciptakan pilihan Brainstorming Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Stage utk penyelesaian Kesepakatan dan pembuatan akta

  29. Hukum ADR

  30. Opini Dewan Reformasi Sistem Yudisial – Sistem Yudisial yg Menunjang Jepang pada Abad ke-21 – 12 Juni 2001 ・ Di samping fungsi peradilan yang merupakan inti sistem yudisial harus ditingkatkan dengan mencurahkan perhatian dan tenaga khusus, ADR, agar menjadi salah satu pilihan yg tidak kalah menarik dengan peradilan bagi masyarakat, harus ditingkatkan dan divitalisasikan. ・Agar ADR yang beragam dikembangkan dan ditingkatkan dengan tetap mengembangkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki tiap ADR, perlu ada penguatan kerjasama antar lembaga terkait dan pembangunan infrastruktur bersama. ・Dengan tujuan meningkatkan dan mevitalisasikan ADR, mendorong kerjasama antara pengadilan, organisasi terkait serta kementerian dan badan pemerintah yang terkait, dan untuk itu perlu membuat forum komunikasi antar berbagai organisasi terkait dan pertemuan komunikasi antar kementerian dan badan pemerintah terkait. ・Meningkatkan unit pelayanan konsultasi terpadu mengenai litigasi, ADR serta berbagai penyelesaian sengketa lainnya, di samping itu membangun kerja sama antar organisasi penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan situs portal internet serta teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat mewujudkan penyediaan informasi satu atap. ・Mengenai keterjaminan SDM di bidang ADR, perlu mendorong keterbukaan dan sharing informasi mengenai SDM, penyelesaian sengketa serta hal-hal penting lainnya terlebih dahulu, lalu perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. ・Dengan memperhatikan tren internasional, perlu membangun segera sistem hukum arbitrase (termasuk arbitrase kommersial internasional). Lebih lanjut, dari sudut pandang membangun infrastruktur sistem ADR yang terpadu, dengan memandang pembentukan undang-undang yang mengatur skema dasar pendorongan pemanfaatan ADR dan penguatan kerjasama dengan prosedur litigasi (yang biasa disebut “ UU Pokok ADR”), perlu mempertimbangkan strategi yang diperlukan. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, perlu mempertimbangkan pula secara konkret mengenai pemberian kekuatan pencegahan (atau penghentian) berlakunya daluwarsa, pemberian kekuatan eksekutorial, pengkondisian agar menjadi sasaran bantuan hukum, serta perbaikan prosedur sehingga dapat menggunakan prosedur peradilan mengenai seluruh atau sebagian ADR atau peralihan secara berlawanan dapat berlangsung dengan lancar. ・Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ahli/specialis hukum terkait serta orang ahli non-advokat dalam ADR, sebagai bagian dari serangkaian perbaikan pasal 72 UU Advokat, melakukan pertimbangan secara spesifik dengan memperhatikan realita tiap jenis profesi agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Mengenai pasal tersebut, setidaknya agar terjamin prediktabilitas mengenai lingkup dan bentuk sasaran regulasi, perlu mespesifikasikan substansi regulasi dalam suatu bentuk, termasuk urusan hukum dalam perusahaan dan lainnya dari sudut pandang menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi ahli/specialis hukum terkait dan semakin beragamnya bentuk perusahaan.

  31. Beralihnya Concern terhadap ADR Apa itu ADR ? Apa peranannya dalam sistem yudicial yg ada ? Sikap skeptis dan harapan thd ADR Apa pun juga harus membuat ADR Perhatian thd sistem dan wadah Bagaimana membina/mendapatkan SDM yg melakukan ADR Perhatian terhadap masalah riil

  32. Kronologi Reformasi Sistem Yudisial ・ ADR

  33. Gambaran Keseluruhan ADR dan Sasaran UU ADR ADR yudisial (Chotei perkara perdata・keluarga) ADR administratif ADR yg terakreditasi ADR swasta ADR yg tidak terakreditasi Mediasi dan konsiliasi

  34. ADR(Alternative Dispute Resolution) Chotei yudisial(Wakai・Chotei) Pengadilan Sumir, Pegadilan Negeri Pengadilan Keluarga Chotei swasta Pusat penyelesaian sengketa bentukan asosiasi advokat The Japan Commercial Arbitration Association The Japan center for Settlement of Traffic Accident Disputes etc ADR dalam arti luas UU (pokok) ttg Promosi ADR (2004)

  35. Peraturan Tentang Pencepatan Penggunaan Proses Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan (Garis Besar) Gambar 1 Mempermudah hal memilih prosedur yang sesuai dalam mengusahakan penyelesaian persengketaan, dan dengan bertujuan menyumbang pada perealisasian hak serta keuntungan masyarakat secara tepat, bersamaan dengan menetapkan gagasan pokok tentang Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan, berkaitan dengan pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta (sebagai mediasi dan perantaraan yang dilakukan oleh pengusaha swasta, dibuat sistem pembuktian sekaligus menetapkan pengecualian yang berkaitan dengan penghentian kedaluwarsaannya dan lain sebagainya, dalam rangka mengusahakan peningkatan keuntungannya. Peningkatan pengertian dari masyarakat Kerjasama di antara orang-orang yang berhubungan •  Gagasan pokok (Pasal 3 Bab 1) = Sebagai Prosedur Penyelesaian Persengketaan berdasarkan hukum, •  Penghargaan atas usaha proaktif dari orang yang bersangkutanpelaksanaan secara adil dan layak •  Mencerminkan pengetahuan ahli, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari persengketaan, menyelesaikannya secara cepat •  Berkerjasama dengan orang yang melakukan ADR (Pasal 3 Bab 2) •  Adalah tugas negara, daerah, lembaga umum dalam memberikan informasidan lain sebagainya (pasal 4). Bab 1PeraturanUmum Kondisiterdahulu Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta = Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan oleh pengusaha swasta yang melakukan perantaraan dalam perdamaian (Pasal 2 nomor 1) Kurang diakuidan dipahami Sistem pembuktian  Maksud = berdasarkan pada permohonan dari orang yang melakukan pekerjaan dalam Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta, Menteri Kehakiman memeriksa dan mempertimbangkan apakah pekerjaan yang bersangkutan sesui dengan standar yang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bila diakui telah sesuai, maka akan diakui tentang pekerjaannya tersebut (Pasal 5 Pasal 6). Kurangnya informasi(kekhawatiran dankeragu-raguandalampenggunaannya) • Alenia 1 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta •  Standar Pengakuan (Pasal 6) • (1) Pekerjaannya sesuai dengan standar nomor 1 - nomor 16 • (2) Pada pekerjaan (1) pengetahuan, ketrampilan, dan dasar-dasar akuntansi yang diperlukan •  Alasan tidak memiliki kualifikasi (anggota sindikat penjahat (boryokudanin dll) (Pasal 7) •  Prosedur Permohonan (Pasal 8)  pemeriksaan Menteri kehakiman  pengakuan • * Berkonsultasi kepada menteri terkait dll, pendapat petugas yang mengambil bagian dalam pemeriksaan untuk pengakuan Pemberian informasi dan lain sebagainya  Menunjukkan pengakuan kepada umum (Pasal 11 Ayat 1)  Pengumuman tentang pengakuan dan lain sebagainya (Pasal 11 Ayat 2)  Kewajiban menjelaskan (Pasal 14)  Mengumumkannya melalui internet dan lain sebagainya (Pasal 31) Pemberian pedoman dalam pemilihan ADR • Pembatasan dalam sistem (Kurangnya insentif dalam penggunaannya) •  Pembatasan oleh peraturan kepengacaraan •  Kurang praktis karena tidak ada kedaluwarsaan dan waktu penghentian Alenia 2 Pekerjaan orang yang mengusahakan pekerjaan menyelesaikan persengketaan yang diakui (1) Kewajiban menjelaskan (Pasal 14) (2) Melarang penggunaan anggota sindikat penjahat (boryokudanin) dan lain sebagainya (Pasal 15) (3) Membuat dan menyimpan catatan pelaksanaan prosedur (Pasal 16)  Pelaksanaan prosedur oleh ahli  Penghentian kedaluwarsaan (Pasal 25)  Penghentian prosedur penggugatan (Pasal 26)  Peraturan khusus yang berkaitan dengan di depan mediasi (Pasal 27) Pemanfaatan ahli Memperkaya sitem Bab 2 Pengakuan Pekerjaan Prosedur PenyelesaianPersengketaan Diluar Pengadilan • Alenia 3 Laporan dan lain sebagainya •  Laporan dan lain sebagainya • (1) Menyerahkan surat laporan administrasi dan lain sebagainya (Pasal 20) • (2) Permintaan dan pemeriksaan laporan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 21) • (3) Himbauan dan perintah pengambilan tindakan dari Menteri Kehakiman (Pasal 22)* Pertimbangan pada kekhususan ADR Swasta •  Penghapusan pengakuan (Pasal 23) Membenahi lingkungan agar dapat memusatkan perhatian pada ADR tanpa harus khawatir akan hal yang tidak menguntungkan seperti hilangnya kedaluwarsaan hak dan lain sebagainya Bab 3 Pengecualian yangberkaitan dengan penggunaanprosedur pengakuan

  36. Perbedaan antara ADR Terakreditasi dan ADR yg tidak terakreditasi

  37. ADR (oleh Sektor Swasta) Utama di Jeapng Pengusaha Warga maysarakat Houterasu (Japan Legal Support Center) Unit pelayanan di perusahaan Unit konsultasi di instansi pemerintah (pusat/daerah) Unit pelayanan di asosiasi ahli hukum ADR oleh asosiasu profesi ADR di lapangan ADRoleh perusahaan /asosiasi usaha Asosiasi advokat Asosiasi judcial scrivener Medik Asosiasi land & house investigator Asosiasi administrative scrivener Keuangan Pemulihan bisnis Asuransi Perburuhan ADR oleh komunitas Telekomunikasi Arnitrase olahraga ADR oleh org.nirlaba

  38. Houterasu(Japan Legal Support Center) • Atas filosofi “mewujudkan masyarakat dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan untuk menyelesaikan trouble hukum di manapun di dalam Jepang, dibentuk sebagai organisasi yang memainkan peranan pusat dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. • Houterasu merupakan salah dari 3 tiang utama dalam “Reformasi Sistem Yudisial”, yang bernama resmi “Japan Legal Support Center” • “UU Bantuan Hukum Komprehensif” adalah undang-undang yang diberlakukan sejak 2 Juni 2004 dengan tujuan untuk merealisasikan Konsep Bantuan Hukum Komprehensif yang bermisi mewujudkan masyarakat dimana setiap warga memperoleh informasi maupun layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, secara hukum di seluruh penjuru Jepang. • Houterasu adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU tersebut dan berbentuk badan hukum administrasi independen.

  39. ADRJAPAN • ADR Japan adalah situs portal ADR (alternative dispute resolution) • Bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari lembaga urusan konsumen hingga lembaga arbitrase, • Sebagaimana disebut dalam Laporan Dewan Reformasi Sistem Yudisial yg dikeluarkan Juni 2001, mediasi, arbitrase serta berbagai bentuk ADR lain diharapkan lebih dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ringkas, cepat dan fleksibel, di samping litigasi. Sengketa di bidang perdagangan elektronik, lingkungan serta berbagai trouble lain yang sering dialami konsumen dan UMK pun memerlukan lembaga ADR yang dapat mereka konsultasikan masalahnya. • Situs ini dirancang khusus sehingga pengguna dapat mengetahui dan mengakses melalui pranala luar organisasi konsultasi dan/atau organisasi mediasi/arbitrase mana yang tepat menurut jenis dan bidang sengketa. • Memperkenalkan prosedur mediasi maupuan mediator/arbiter agar pengakses situs ini dapat mengenal ADR. Di samping itu, bertujuan pula untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan pertukaran informasi antar lembaga ADR. Informasi mengenai organisasi ADR internasional, lembaga ADR di luar negeri serta diskusi-diskusi internasional yang terkini pun sedapat mungkin diperkenalkan.

  40. Pelatihan Mediasi

  41. Pembicaraan DenganMemasukkan Orang KetigaPerdamaianMediasi Penggugat Pemohon Tergugat Termohon Hakim (mediator) Komisioner mediasi (dalam pengadilan) Mediator (luar pengadilan)

  42. Pelatihan Tenaga penanggung ADR Jepang di Jepang Tahun 2003 Departemen Ekonomi dan Industri・Pusat penelitian Ekonomi dan Industri Penelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM pelaksana ADR http://www.adr.gr.jp/training2003/index.html Kelas Dasar 2004 Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang Panitia Reduksi Materi Pendidikan Mediator http://www.jcaa.or.jp/training2004/index.html Kelas Menengah 2005 Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang Panitia Penerbitan Materi Pendidikan Mediator http://www.adr.gr.jp/edu_mdl_cls.html

  43. Komposisi Program Bagian dasar Mengetahui keterbatasan yg dipunyai setiap orang Mediasi bentuk bantuan pada negosiasi sendiri yg proaktif Pertemuan yang pertama kali “Mendengar-kan” Situasi sulit Tingkat menengah Persiapan untuk mediasi Menjalankan mediasi Menyebar-luaskan mediasi Penyelesain mediasi Anda adalah mediator

  44. 〈Mediasi yg biasa dibayangkan kita〉 Beragam Metode Penyelesaian Sengekta Negosiasi Fasilitatif Meminta kompromi Evaluatif Arbitrase Litigasi (Penyelesaian melalui pembicaraan) (Penyelesaian oleh pihak ketiga) (Penyelesaian melalui kesepakatan) (Penyelesaian yg memaksa) (Penciptaan solusi) (Ada/tidak hak hukum) (Penyelesaian bersahabat) (Penyelesaian bermusuhan) (Mengerti kepentingan lawan) (Saya yg benar)

  45. ADR Arbitrase Mediasi Evaluatif Yg meminta kompromi Fasilitatif Mendorong Negosiasi antar pihak berperkara

  46. Gambaran Mediasi Fasilitatif Pandangan thd para pihak Not-knowing Process Stage Persiapan pendahuluan Skill Pertemuan pertama paraphrasing Stage pertukaran Mendengar pihak Open-end question Structure Mendengar Etika Identifikasi masalah Ethics Penciptaan pilihan Brainstorming Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Stage penyelesaian Kesepakatan dan pembuatan akta

  47. ADR Finansial

  48. Laporan kebijakan tertanggal 27 Juni 2000 “Mengenai Skema Finansial Baru yg Menyongsong abad ke-21” • ① Peningkatan kerjasama antar organisasi bidang penyelesaian sengketa individual • ② Peningkatan transparansi prosedur penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ③ Peningkatan kesiapan menindak lanjuti kasus penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ④ Publikasi aktif hasil aktualisasi penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ⑤ Perbaikan akses konsumen termasuk kegiatan hubungan masyarakat • ⑥ Pembentukan “Forum Komunikasi dan Koordinasi Sengketa Finansial (nama tentatif)”

  49. “Ttg Tantangan ke Depan terkait dng Pembangunan Sistem Dukungan Penyelesaian Sengketa dan Keluhan di Luar Pengadilan utk Bidang Finansial (ADR Bidang Finansial)”(Catatan ketua Forum) pd Juni 2008oleh “Forum Komunikasi & Koordinasi Sengketa Finansial” • Data aktual pada Juni 2008 • Permohonan sertifikasi berdasarkan UU Promosi ADR diajukan oleh : 1 badan (Asosiasi Industri Sekuritas Jepang) • Sertifikat sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dlm UU Instrumen dan Exchange Finansial didapat oleh: 2 asosiasi (Asosiasi Usaha Asuransi Jiwa, Asosiasi Usaha Asuransi Kerugian Jepang” • Persiapan utk permohonan sertifikasi sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dalam UU Instrumen dan Exchange Finansial dilakukan oleh : 1 asosiasi (Asosiasi Perbankan Nasional)

  50. Laporan “ttg Bentuk Baru Sistem Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Bidang Finansial (ADR Finansial)” pd Desember 2008oleh Komisi Finansial, Dewan Sistem Finansial (1)Konsep dasar pelembagaan ADR bidang finansial Semakin beragamnya produk/layanan finansial serta saluran penjualan ADR bidang finansial yang bersifat lintas batas sektor dan komprehensif (2)Karakteristik organisasi ADR bidang finansial ADR finansial dilakuakn oleh asosiasi usaha, organisasi pengatur diri serta badan-badan swasta lainnya. (3)Lingkup kegiatan organisasi ADR bidang finansial Konsultasi dan penanganan keluhan mengenai trouble finansial juga dimasukkan sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi ADR finansial. (4)Kerja sama antar organisasi ADR bidang finansial Satu pintu masuk untuk memilah-milah (5)Wewenang organisasi ADR bidang finansial Organisasi ADR finansial selayaknya diberi wewenang untuk menentukan peraturan dalam batas tertentu serta wewenang yg diperlukan untuk menjamin efektivitasnya. (6) Prosedur ADR yg ditempuh oleh Organisasi ADR finansial Yang dipercayai dan diterima oleh pengguna jasa Yang diterima oleh lembaga keuangan juga (7)Kewajiban lembaga keuangan mengenai ADR finansial Melakukan pengaturan tertentu mengenai hubungan antara organisasi ADR finansial dan lembaga keuangan Lembaga keuangan diberi kewajiban untuk menempuh prosedur, memberiktan keterangan dan menyediakan data/informasi atas permintaan organisasi ADR finansial, serta menghormati hasil kegiatan ADR tersebut. (8)Keterlibatan badan pemerintah Badan pemerintah diberi wewenang tertentu terhadap lembaga keuangan dan organisasi ADR finansial sehingga badan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan serta keterlibatan lainnya. Pada kategori usaha yang sudah mempunyai organisasi ADR, penggunaan jasa organisasai ADR tersebut dipersyaratkan sebagai persyaratan bagi entran (9)Efek hukum ADR finansial Efek hukum seperti pencegahan berlakunya daluwarsa, penghentian proses litigasi