1 / 33

POKOK BAHASAN

PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN. POKOK BAHASAN. Pengelolaan Terpadu SDA (Integrated Water Resources Management = IWRM) SDA Dalam OTDA. Pendahuluan.

ona
Télécharger la présentation

POKOK BAHASAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDAOLEHAHYAR ISMAILDEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGANFAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

  2. POKOK BAHASAN • Pengelolaan Terpadu SDA (Integrated Water Resources Management = IWRM) • SDA Dalam OTDA

  3. Pendahuluan Ada 3 fenomena penting yg perlu dicermati dlm kaitan dgn pengelolaan SDA di Indonesia : • Permintaan thdp air dr berbagai sektor kehidupan cenderung meningkat • Penurunan kondisi SDA • Krisis pengelolaan

  4. Permintaan thdp air dr berbagai sektor kehidupan cenderung meningkat • Akibat : perkembangan pemukiman di kota, industri, pertambangan dan energi listrik • Peningkatan permintaan ini telah menimbulkan kelangkaan sehingga timbul kompetisi dan konflik dlm pengalokasian baik di sektor pertanian maupun non-pertanian

  5. Penurunan kondisi SDA Peningkatanpermintaandanterjadinyakelangkaan air diikuti pula olehpenurunankondisi SDA dlmbentukKerusakan Daerah TangkapandanPencemaran Air, sehinggaterjadikekeringandimusimkemaraudankebanjirandimusimhujan

  6. Krisis Pengelolaan Krisis pengelolaan yg ditandai oleh ketidak-mampuan kerangka kebijakan, kerangka hukum, kerangka kelembagaan dan kapasitas SDM dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua diatas

  7. Ketigafenomenatersebutmengindikasikansemakinmeningkatnyakompleksitaspengelolaan SDA shgdiperlukanadanyaketerpaduandalampengelolaandanpembaharuankebijakan • Dalamkaitaninipemerintah RI sdhmelakukanupayapembaharuankebijakan SDA

  8. Pengertian dan Prinsip2 Pengelolaan SDA Terpadu Pengelolaan SDA secaraterpadu (IWRM)adalahsuatuprosesygmengedepankanpembangunanpengelolaansumberdayaterkaitlainnyasecaraterkoordinasidlmrangkamemaksimalkanresultanekonomidankesejahteraansosialsecaraadiltanpamengorbankankeberlanjutanekosistem yang vital

  9. Prinsip2 pengelolaan air secara terpadu ini dikembangkan sebagai respon terhadap pola pengelolaan SDAir yg diterapkan selama ini yg cenderung terpisah-pisah (fragmented) • Hal ini telah menimbulkan persoalan seperti banjir, interusi air laut, pencemaran dsb • Keterpaduan ini mencakup : Keterpaduan pada sistem alam (natural system) dan Keterpaduan pada sistem manusia (human system)

  10. Keterpaduan pengelolaan pada sistem alam (natural system) • Keterpaduan antara hulu-hilir • Keterpaduan kuantitas dan kualitas • Keterpaduan air permukaan dan bawah tanah • Keterpaduan penggunaan lahan dan penggunaan air • Keterpaduan green water dan blue water • Keterpaduan pengelolaan air tawar dan daerah pantai

  11. Keterpaduan pengelolaan pada sistem manusia (human system) • Keterpaduan antar sektor dalam pembuatan kebijakan nasional (cross-sectoral integration in national policy development) • Keterpaduan semua stakeholders dlm perencanaan dan pengambilan keputusan • Keterpaduan diantara pengelolaan air dan air limbah

  12. Dalam mewujudkan IWRM ada 3 kriteria utama • Efisiensi ekonomi • Keadilan • Keberlanjutan

  13. Elemen penting dlm kerangkan dan pendekatan IWRM • Lingkungan yg memungkinkan (enabling environment) dlm bentuk kebijakan nasional, peraturan/UU, dan informasi ttg stakeholders pengelolaan SDAir • Peran kelembagaan (institusional roles) pemerintah dan stakeholders pd berbagai tingkatan • Instrumen2 pengelolaan (management instrument) utk pengaturan yg efektif

  14. Kecenderungan dan Isu IWRM di Indoneisa • Tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan SDA terbagi (fragmented) diantara berbagai instansi pemerintah : Kemen Kimpraswil, Pertanian, Kehutanan, ESDM yg masing-masing memiliki prioritas dlm pengelolaan SDAir. Perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi tersebut

  15. Sebagian besar air (± 85%) digunakan utk irigasi dgn efisiensi pengaliran rendah (± 40%). Secara ekonomi nilai air utk penggunaan ini rendah. Ketika permintaan dari sektor lain meningkat (utk minum, industri dsb) maka cenderung terjadi relokasi air dr kegiatan pertanian ke non-pertanian. Timbul isu persoalan jaminan air bagi petani yg merupakan kelompok yg lemah dlm masyarakat

  16. Pengelolaan SDAir di Indonesia bias sisi penyediaan (supply) yg ditandai oleh : • Perlakuan terhadap air sbg sumberdaya yang ketersediaannya tdk terbatas, • Peran pemerintah yg dominan dlm penyediaan pelayanan air dgn beban biaya yg relatif rendah terhadap pengguna • Pendekatan konstruksi utk menjawab kelangkaan supply dan kecenderungan penilaian efisiensi dari sudut pandang teknis

  17. Isu pentingnya adalah : Bagaimana mengubah orientasi pengelolaan dari sisi penyediaan (supply) ke sisi permintaan (demand). • Prinsip pengelolaan pada strategi sisi permintaan menekankan pada mempengaruhi perilaku pengguna dalam memakai air dengan mengembangkan organisasi pengelolaan yg menangani kedua aspek tersebut secara bersamaam

  18. Organisasi pengelolaan belum berkembang utk menjawab tantangan yg ada dan jika organisasi sdh ada otonomi organisasi ini masih rendah shg sebagian besar keputusan masih dibuat secara tersentralisasi Isupentingdlmhaliniadalah : keterlibatansemuapihakygberkepentingandlmpengambilankeputusanygberkaitandgnberbagaiaspekpengelolaanSDAir

  19. Konservasi daerah tangkapan air dan sisi keadilan dalam hubungan hulu-hilir. • Konservasi adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDA berkelanjutan yg mensyaratkan prinsip pengelolaan terpadu • Aspek keadilan distribusi manfaat dan biaya diantara masyarakat yg tinggal di hulu (melakukan konservasi) dan masyarakat di hilir (menikmati hasil konservasi) » belum banyak mendapat perhatian

  20. Isu peningkatan kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan SDAir yang berkelanjutan • Pengembangan kapasitas yg ada selama ini masih bersifat sektoral • Pengelolaan secara terpadu membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan teknis yg berbeda dengan pengelolaan yg terfragmentasi dan sektoral

  21. Beberapacontohmasalahdi DAS ombilinSumbar: • Berkurangnya jumlah irigasi kincir air dan luas pertanian irigasi sejak dioperasikan PLTA Singkarak • Meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan kincir air • Berkurangnya kontinuitas aliran air irigasi dan tingkat hasil padi • Menurunnya kualitas air sungai • Berkurangnya populasi ikan

  22. TERIMA KASIH INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH

  23. SDA Dalam Era OTDA

  24. Otonomi Daerah di Indonesia berlaku sejak diberlakukannya UU No.22 thn 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan UU No.32 tahun 2004 Artinya terjadi proses pergeseran besar-besaran dlm tata kehidupan masyarakat dari sentralistik ke desentralistik

  25. Prakarsa dan kreativitas daerah dpt lebih berkembang, shg masalah dan tantangan yg muncul di daerah dpt lbh mudah dan cepat teratasi. • Beban persoalan dpt lebih dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Membuka ruang partisipasi yg lbh luas bagi masyarakat di tingkat lokal dan daerah Ada tiga manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan otonomi daerah :

  26. Kerugian yg dpt ditimbulkan • Mengurangi eksternalitas positif dan meningkatkan eksternalitas negatif • Meningkatkan biaya artikulasi • Mengurangi keuntungan internal

  27. Desentralisasi dalam prakteknya mencakup aspek yang luas dari sisi politik, administrasi, pembiayaan fiskal dan padar. Desentralisasi yang mudah terkontrol dan terkait dengan pengelolaan sumberdaya adalah Desentralisasi politik dan administrasi

  28. Desentralisasi sebagai salah satu jalan manajemen sumberdaya alam lebih adil. • Implementasinya membutuhkan pra-syarat yaitu : Desentralisasi Air Bersih Perubahan paradigma menuju pembangunan berkelanjutan dan adanya tata kelola yg baik Partisipasi murni masyarakat

  29. Pengertian ketersediaan air bersih di negara sedang berkembang berbeda dengan ketersediaan air bersih di negara maju • Di negara maju air bersih yg disalurkan ke perumahan dapat langsung diminum. • Dalam UU No.7 thn 2004 disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum RT dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  UU No. 16 thn 2005

  30. Pengembangan SPAM menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan penyelenggara SPAM diserahkan kepada BUMN atau BUMD • Meskipun demikian UU tersebut memperbolehkan koperasi, badan swasta dan masyarakat berperan serta dalam pengembangan SPAM

  31. Pasal 40 UU No.7 thn 2004 • Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum. • Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. • Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

  32. Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. • Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:  a.   terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;b.   tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; danc.   meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

  33. TERIMA KASIH

More Related