STRATEGI PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. STRATEGI PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOMISI D

2. LATAR BELAKANG : • MasihrendahnyaPerilakuHidupBersihdanSehatdimasyarakat. • Masyarakatmasihmenjadiobyekdalamupayapemberdayaanmasyarakat • Kapasitaspengelolaanpemberdayaanmasyarakat,promosikesehatan, dan komunikasipublik masihkurangmemadai • Penguatancitrapositifisukesehatandimasyarakat • Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Gelombang tuntutan masyarakat atas transparansi dan partisipasi publik semakin meningkat. • Kesadaranmasyarakatuntukhaknyamendapatkaninformasidanberpartisipasidalampembangunanmeningkatdengansangatsignifikan. • Jumlah media semakin banyak & jangkauannya semakin luas

3. STRATEGI PENCAPAIAN • UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Meningkatkankomitmendandukungan stakeholder danpengambilkeputusandalamkebijakanberwawasankesehatan. • Meningkatkankolaborasidankoordinasidenganlintas program danlintassektor. • Menggalangkemitraandenganduniausaha/swastadan media massa. • Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kelompok potensial lainnya. • Memperkuatgerakanmasyarakatmelalui UKBM. • Meningkatkanaksesinformasidanedukasikepadaindividu, keluarga, danmasyarakat. • Meningkatkankapasitaspemberdayaanmasyarakatdanpromosikesehatan

4. STRATEGI PENCAPAIAN • KOMUNIKASI PUBLIK • Memperkuathubungandengan media massabaikcetakdanelektronik • Meningkatkanjenisdanfrekuensipublikasimelaluiberbagaisaranabaikcetakdanelektronik • Meningkatkanpengelolaanopinipublik • MeningkatkanpelayananinformasiPublikdanpengaduanmasyarakat • MeningkatkanjejaringKehumasandan PPID Pusatdan Daerah • Mengembangkankerjasamadanperansertalembagapemerintahdan non pemerintah • Meningkatkan kapasitas sumberdayakomunikasipublik.

5. HASIL SIDANG SUB KOMISI D 1

6. HAMBATAN • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Sulitnya menindaklanjuti regulasi KTR di daerah; • Adanya demo petani tembakau; • Besarnya kekuatan dari perusahaan rokok; • Adanya justifikasi bahwa perusahaan rokok membantu dalam pembangunan; • Tawaran menarik dari Perusahaan susu formula; • Rendahnya komitmen dalam pelaksanaan ASI eksklusif di fasyankes; • Kurangnya kerjasama lintas sektor bidang PHBS

7. Solusi Percepatan • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Terbitnya Perda ttg KTR (tanpa ada unsur mengkriminalisasi penduduknya); • Dialog ttg PP 109 thn 2012; • Usulan untuk tidak ada lagi layanan iklan rokok; • Menerbitkan aturan bahwa PNS baru tidak boleh merokok; • Mengintesifkan pendampingan atau konseling bagi perokok untuk bisa berhenti merokok.

8. Solusi Percepatan • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Adanya larangan promosi susu formula oleh nakes dengan punishment yg tegas dan jelas; • Adanya faslitas untuk Ibu Menyusui yang bekerja.

9. Solusi Percepatan • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Meningkatkan kerjasama dengan LPM yang ada; • Menjadikan anak sekolah sebagai agen perubahan di keluarga dan masyarakat; • Menyusun /mengumpulkan succes story yang bisa menjadi acuan praktek di lapangan; • Adanya Gerakan PHBS mulai di sekolah yang terintigerasi dengan dunia pendidikan.

10. Aksi Konkrit • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Pemasangan baliho KTR; • Talk show; • Sinergisitas dengan BKKBN dalam mobilisasi promkes; • Larangan promosi rokok di lingkungan kampus (Poltekkes); • Tenaga kesehatan harus memberi contoh untuk tidak merokok; • Revitalisasi Surat Edaran menjadi Instruksi Mendagri ttg KTR. • Ada pelatihan konselor berhenti merokok; • Ada klinik berhenti merokok di seluruh Puskesmas dan RS.

11. Aksi Konkrit • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Terbitnya Perbup/Perwali/Perda/SK Kadinkes ttg pelarangan promosi susu formula oleh nakes di fasyankes; • Ada pojok ASI ditempat kerja.

12. Aksi Konkrit • PeningkatanPencapaianCakupanPerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS) RumahTangga : • Ada lomba PHBS mulai dari tingkat desa / kelurahan; • Penyuluhan PHBS secara terus menerus ; • Tersusunnya succes story book. Yang bisa menjadi menu / acuan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kondisi setempat .

13. HAMBATAN • UpayameningkatkankemandirianmasyarakatmelaluipengembanganUpayaKesehatanBersumberMasyarakat (UKBM) sepertiPosyandu, Poskesdes, Posmaldes, Poskestren, dll yang diintegrasikandenganpengembanganDesadanKelurahanSiagaAktif : • Rendahnya kerjasama lintas sektor; • Rendahnya peran UKBM; • Rendahnya komitmen daerah dalam penyediaan biaya operasional UKBM; • Rendahnya pembinaan UKBM;

14. Solusi Percepatan • UpayameningkatkankemandirianmasyarakatmelaluipengembanganUpayaKesehatanBersumberMasyarakat (UKBM) sepertiPosyandu, Poskesdes, Posmaldes, Poskestren, dll yang diintegrasikandenganpengembanganDesadanKelurahanSiagaAktif : • Perencanaan Pemanfaatan dana BOK dalam upaya promprev tingkat Puskesmas dengan pekerjaan yang bisa terukur; • Pemanfaatan mahasiswa Poltekkes dalam operasional UKBM • Stressinguntuk penyediaan ADD bagi operasional UKBM • Puskesmas bekerja sama dengan dunia usaha • Penguatan fungsi BKKBN, Puskesmas dan Aparat Desa • Mendorong peran pokjanal

15. Aksi Konkrit • UpayameningkatkankemandirianmasyarakatmelaluipengembanganUpayaKesehatanBersumberMasyarakat (UKBM) sepertiPosyandu, Poskesdes, Posmaldes, Poskestren, dll yang diintegrasikandenganpengembanganDesadanKelurahanSiagaAktif : • Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan UKBM; • Pendirian Prodi Promkes di Poltekkes; • Penciptaan program inovatif di Posyandu (stimulasi PAUD); • Integrasi dana operasional dengan BKKBN dalam pembinaan Posyandu; • Pemberian Penghargaan bagi Kader

16. HAMBATAN • Upayamengintegrasikanpembangunankesehatandidaerahdenganlintas program danlintassektoral: • Rendahnya pencapaian target Desa Siaga Aktif ; • Mati surinya Tim-tim Lintas Sektor Bidang Kesehatan.

17. Solusi Percepatan • Upayamengintegrasikanpembangunankesehatandidaerahdenganlintas program danlintassektoral: • Peningkatan target kuantitatif Desa Siaga Aktif tiap provinsi (target nasional 70 % tahun 2014) • Revitalisasi Tim-tim Lintas Sektoral Bidang Kesehatan

18. Aksi Konkrit • Upayamengintegrasikanpembangunankesehatandidaerahdenganlintas program danlintassektoral: • Terbitnya MoU Peduli Kesehatan antara Aparat Desa dengan Puskesmas yang disetujui oleh Bupati

19. HAMBATAN • Upayameningkatkankemitraandenganorganisasikemasyarakatandalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Belum optimalnya pemanfaatan data base ormas / LSM yang dapat dirangkul tingkat Prov/Kab

20. HAMBATAN • UpayameningkatkankemitraandenganDunia Usaha melalui CSR dalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Kebanyakan CSR hanya pada kegiatan kuratif; • Belum ada mekanisme yang jelas dalam pengaturan CSR; • Pengalokasian CSR masih rendah untuk bidang kesehatan.

21. Solusi Percepatan • Upayameningkatkankemitraandenganorganisasikemasyarakatandalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Kerja sama dengan Ormas (NU, Muhamadiyah, PKK, PMI, PPTI, Komunitas pekerja informal) dalam melaksanakan kegiatan PHBS;

22. Solusi Percepatan • UpayameningkatkankemitraandenganDunia Usaha melalui CSR dalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Pengaturan CSR yang jelas dari Pemda; • Perimbangan CSR antara kegiatan Promotif - preventif dengan kuratif; • Pengaturan CSR dari Perbankan bagi Jemaah haji terutama yang berisiko tinggi. • Pemanfaatan CSR untuk membuka lapangan kerja (mantan pasien RSJ) • CSR dari Koperasi bisa dimanfaatkan dalam program kesehatan;

23. Aksi Konkrit • Upayameningkatkankemitraandenganorganisasikemasyarakatandalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Membuat data base ormas di daerah masing-masing; • Menyusun MoU dengan Ormas; • Pertemuan kemitraan secara rutin.

24. Aksi Konkrit • UpayameningkatkankemitraandenganDunia Usaha melalui CSR dalampencapaiantujuanpembangunankesehatandidaerah : • Terbitnya SK / Perda ttg CSR; • Penetapan anggaran CSR yang jelas untuk bidang kesehatan; • Proaktif tenaga kesehatan untuk memicu CSR dari dunia usaha menengah; • CSR untuk beasiswa pendidikan kesehatan.

25. HAMBATAN • Upayameningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandanpemberdayaanmasyarakatdiDinasKesehatanProvinsi, Kabupaten/Kota danPuskesmas : • Rendahnya minat untuk menjadi tenaga Promkes; • Belum ada unit khusus Promkes di tingkat Provinsi; • Belum rutinnya Pelatihan Promkes di tk prov/kab; • Tenaga Promkes yang ada masih banyak yang belum sesuai latar belakang pendidikannnya

26. HAMBATAN • Upayameningkatanpeningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandiRumahSakit : • Belum ada unit yang bertanggung jawab Promkes di RS • Perlu kehati-hatian dalam melihat fungsi Promkes di RS; • Kurangnya tenaga Promkes di RS terutama RS type D; • Banyak hal yang perlu disuluh di RS

27. Solusi Percepatan • Upayameningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandanpemberdayaanmasyarakatdiDinasKesehatanProvinsi, Kabupaten/Kota danPuskesmas : • Pelatihan Promkes secara rutin; • Perencanaan formasi CPNS bidang Promkes; • Ada RS Promkes; • Mendorong kesempatan dan peluang untuk menjadi tenaga Promkes • Target 40 % tenaga Promkes tahun 2014 • 50 % tahun 2015 • Komitmen Kepala Dinkes untuk mendorong Tenaga Kesehatan menjadi Tenaga Promkes • Ada UPTD Promkes tingkat provinsi • Mengikuti Perubahan PP 41 • Mempermudah pengumpulan Angka Kredit bagi tenaga Promkes

28. Solusi Percepatan • Upayameningkatanpeningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandiRumahSakit : • Mengkoordinasikan Promkes di RS; • Sinergitas Promkes RS dengan Dinkes; • Ada budgeting khusus untuk PKRS; • Ada pelaporan rutin PKRS; • Membuat mekanisme yang jelas ; • Memanfaatkan potensi yang ada di RS; • Mengangkat kembali perhatian RS terhadap Promkes.

29. Aksi Konkrit • Upayameningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandanpemberdayaanmasyarakatdiDinasKesehatanProvinsi, Kabupaten/Kota danPuskesmas : • Penghargaan bagi tenaga Promkes; • Advokasi formasi CPNS Promkes; • Overhung profesi kesehatan lain yang berminat menjadi tenaga Promkes; • Terbitnya SK Ka Dinkes setiap Puskesmas ada 1 tenaga Promkes; • Ada minimal eselon IV Bidang Promkes di Dinas Kesehatan Provinsi.

30. Aksi Konkrit • Upayameningkatanpeningkatankapasitas (kelembagaan, tenaga) promosikesehatandiRumahSakit : • Ada Klinik Prom-prev di RS (ada di struktur organisasi); • Ada Tim Promkes di RS; • Menetapkan koordinator PKRS; • Mensosialisasikan kembali Pedoman PKRS; • PKRS ini dimasukkan dalam akreditasi RS.

31. Mitra yang Bertanggung Jawab Private Sector (termasuk asosiasi-asosiasi dan LSM) Organisasi Profesi; Legislatif; SKPD terkait; Institusi Pendidikan;

32. TIME SCHEDULE • 1 Oktober 2013 sudah terbitnya SK Kadinkes tentang Tenaga Promkes di Puskesmas (1 Puskesmas 1 Tenaga Promkes) • Target 40 % ketersediaan tenaga PKM tahun 2014 dan 50 % tahun 2015; • 1 Oktober 2013 sudah ada minimal eselon IV Bidang Promkes di Dinkes Provinsi; • Peningkatan target kuantitatif Desa Siaga Aktif tiap provinsi 60 % tahun 2014;

33. REKOMENDASI • Mobilisasi pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pelatihan kader, pengembangan UKBM yang terintegrasi dengan desa/kelurahan siaga aktif  Peningkatan target kuantitatif Desa Siaga Aktif tiap provinsi 60 % tahun 2014 • Advokasi pada Pemda agar kesehatan masuk program prioritas serta adanya regulasi yang mendukung program yang bersifat pemberdayaan dan promosi kesehatan  membuat Pergub/Perwali/Perkota tentang KTR dan ASI eksklusif paling lambat akhir tahun 2014 • Melaksanakan kegiatan promkes yang lebih operasional dengan ormas yang terdaftar di daerah masing-masing melalui penandatangan MoU • Melakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR terutama kegiatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat • Penyuluhan yang berkesinambungan dan berkala melalui berbagai media yang mudah diakses (radio lokal, tv lokal dan jejaring sosial  facebook, twitter, youtube) • PerlustrukturorganisasiPromkes yang kuat dengan meningkatkan kapasitas tenaga promkes mulai di tingkat puskesmas, dinkes kab/kota dan dinkes prov untukmenjagasustainabilitas • 1 Oktober 2013 sudah ada minimal eselon IV Bidang Promkes di Dinkes Provinsi; • 1 Oktober 2013 sudah terbitnya SK Kadinkes tentang Tenaga Promkes di Puskesmas (1 Puskesmas 1 Tenaga Promkes) • Target 40 % ketersediaan tenaga PKM tahun 2014 dan 50 % tahun 2015

34. HASIL SIDANG SUB KOMISI D 2

35. HAMBATAN 1. Tidak ada lembaga/struktur organisasi 2. Tidak ada tenaga khusus humas 3. Belum terbangun hirarki dan sinergi antara pusat - daerah dan masyarakat - petugas kes. 4. Belum ada pedoman utk keterpaduan program/pola pengelolaan informasi 5. Belum ada pengaturan mekanisme komunikasi dlm internal instansi 6. Mispersepsi antara pihak pemerintah dan media

36. HAMBATAN (2) 7. Belum ada anggaran khusus utk kegiatan kehumasan 8. Belum ada pelatihan komunikasi bagi tenaga kesehatan 9. Kebutuhan capacity building jabfunghumasbelumterfasilitasi 10. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih dianggap hanya kuratif saja 11. Perangkat/sarpras komunikasi masih belum memadai

37. SOLUSI PERCEPATAN • Pembentukan unit / penanggungjawab baik secara struktural maupun secara fungsional untuk melaksanakan fungsi komunikasi publik • Penempatan tenaga humas yang sudah terlatih • Membuat SOP, juklajk/juknis ttg kewenangan, tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak di pusat-daerah sampai level pelaksana • Membuka akses informasi bagi media massa dan melakukan pemutakhiran data-informasi secara berkala dan berkesinambungan

38. SOLUSI PERCEPATAN (2) 5. Mengintegrasikan anggaran komunikasi publik pada masing-masing program kesehatan 6. Menyiapkan agenda pelatihan secara berkala yang diinformasikan ke seluruh daerah 7. Melakukan komunikasi yang intens tentang paradigma sehat (upaya promotif-preventif, tdk hanya kuratif) 8. Mengadakan dan mengembangkan metode dan peralatan komunikasi sesuai kebutuhan pada masing-masing level

39. MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB • Pusat • Propinsi, Kab/Kota • Lintas Program/Lintas Sektor • Lembaga non pemerintah antara lain: LSM, swasta, org.profesi/asosiasi 5. Masyarakat

40. REKOMENDASI • Menyiapkan regulasi komunikasi publik yang jelas dan rinci melalui SK Kadinkes utk menetapkan unit / menunjuk petugas yg mengelola fungsi kehumasan & pengaduan masyarakat pada triwulan III 2013 • Menyediakan sumber daya yang memadai (SDM, anggaran, perangkat, data/informasi, dsb) dan memanfaatkan iptek bidang komunikasi melalui: • Menyiapkan agenda pelatihan secara berkala yang diinformasikan ke seluruh daerah mulai tahun 2014 • Membuka akses data & informasi melalui media daring & sosial. (website, twitter, facebook, youtube, dsb.) pada triwulan III 2013 • Membangun komitmen dan konsistensi dalam pengembangan komunikasi publik bidang kesehatan melalui: • Menyiapkan nota kesepahaman dlm hal pengembangan komunikasi publik antara pusat-daerah mulai tahun 2014 • Memperkuat jejaring kehumasan pusat-daerah, antara lain menjadi follower twitter Kemkes (@puskomdepkes) dan penyedia informasi bagi website sehatnegeriku.com mulai triwulan III 2013, • Melakukan update informasi dan respon di website atau akun jejaring sosial media masing-masing daerah mulai triwulan III 2013 • Melakukan monev melalui survei/riset opini publik secara online pada tahun 2014

41. MATUR NUWUN