1 / 18

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S. DASAR HUKUM HIV & AIDS. Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Télécharger la présentation

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S

  2. DASAR HUKUM HIV & AIDS • Peraturan Presiden No.75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. • Permendagri No.20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah. • Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV & AIDS. • Keputusan Gubernur No.66 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Keanggotaan KPA Prov. Jateng.

  3. PENDEKATAN PENANGGULANGANHIV & AID’S • Pendekatan Agama; • Pendekatan Budaya / Norma; • Pendekatan Kesehatan; • Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

  4. Pemberdayaan Masyarakat Pengertian Semua upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat • Hakekat • Meningkatkankemampuanmasyarakatmelaluiketerlibatanpadaberbagai program pembangunan • Memberikankewenangankepadamasyarakatsecaraproporsionaldalampengambilankeputusan

  5. KERANGKA KEBIJAKANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Memampukandanmemandirikan masyarakat. Dalammembangundiridan lingkungannya. Meningkatkankemampuan masyarakatmelalui penetapankebijakan pemerintah Menempatkan masyarakat Sbg subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan Memberiwewenangsecara Profesionalkpdmasyarakat dlmmembangundiridan lingkungannya. KEMANDIRIAN MASYARAKAT

  6. STRATEGI : To give Power or Authority • Beri kepercayaan dan kekuatan • Alih Kekuatan • Pendelegasian wewenang kepada masy agar memiliki kemandirian dlm pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri KOMPONEN Pengembangan masing2 kelembagaan Pendampingan Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Sistem Pengelolaan Pembangunan Stimulan (BLM) TAHAP KEBERLANJUTAN EKONOMI SOSIAL POLITIK LINGK PENDEKATAN PROSES EMPOWERMENT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA (memampukan & memandirikan masy dan desa) MASY BERDAYA DAN MADIRI TAHAP PEMBELAJARAN TAHAP KEMANDIRIAN Strategi : to give ability or enable to Upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui kebijakan dan program2 pembangunan agar kondisi kehidupan masy mencapaui tingkat kemampuan yang diharapkan PROGRAM/KEGAIATAN MENGACU RPJMD RENSTRA BAPERMADES & RKPD

  7. UPAYA PENCEGAHANDAN REHABILITASI ODHA UPAYA PEMBERDAYAAN MELALUI Pemberian Modal Kerja Pemberian ketrampilan Pemenuhan Kebutuhan KIE ,Moral Spritual

  8. RumahTangga SASARAN UMUM AnakRemaja TOGA/TOMA

  9. PemakaiNarkoba waria SASARAN KHUSUS Pekerja Tuna Susila TKI/TKW Pelayanan Kesehatan 9

  10. Data KumulatifHIV/AIDS DI JAWA TENGAH ( 1993 s.d 31Des 2009 ) • JUMLAH : 2.488 • HIV : 1.518 • AIDS : 970 • Meninggal : 319

  11. UPAYA PENANGGULANGAN • Upaya penanggulangan HIV&AIDS harus memperhatikan nilai – nilai agama/budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Upaya penanggulangan HIV&AIDS diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan kemitraan. Masyarakat sipil termasuk LSM, Dunia Usaha, sektor swasta, tenaga profesional, organisasi prosesi dan lembaga pendidikan tinggi,lembaga kemasyarakatan, keluarga, masyarakat umum dan ODHA. ( dari sejumlah pelaku yg terlibat ODHA adalah unsur yg paling utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS)

  12. 3. Upaya penanggulangan harus didasari dengan pengertian bahwa masalah HIV & AIDS menjadi masalah sosial dengan demikian harus menjadi satu Gerakan Nasional. 4. Upaya penanggulangan diutamakan pada Sub-Populasi berperilaku resiko tinggi. 5. Upaya penanggulagan harus menghormati harkat dan martabat manusia, keadilan dan kesetaraan jender.

  13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • MASYARAKAT • LEMBAGA KEMASYARAKATAN • BPD • KPM • TOMA • LSM • SWASTA • ODHA • OHIDHA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS PELIBATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • PRINSIP-PRINSIP • TRANSPARANSI • PARTISIPATIF • AKUNTABILITAS • MEMPERHATIKAN NILAI • AGAMA, BUDAYA/NORMA • MASYARAKAT MASYARAKAT TAHU, MAU & MAMPU MENANGGULANGI HIV & AIDS

  14. Strategi Berbasis Masyarakat • Memfungsikanlembagalembaga yang adadimasyarakat ( KPMD, RT,RW, PKK, Posyandu, PosyanduLansia, dasawisma ) melaluilembaga yang ada. • SosialisasiHidupsehat • Memberdayakanindividu, keluargadankomunitasdalampencegahan • Peningkatanpengetahuandanketrampilanbagipetugaskesehatandalammenyusundanmenentukan program penanggulangan.

  15. Lanjutan: • Berperilaku hidup sehat. • Meningkatkan ketahanan Keluarga. • Mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi thd ODHA,OHIDHA & Keluarganya . • Aktif dalam Kegiatan promosi, pencegahan, perawatan,dukungan, pengobatan, dan pendampingan thd ODHA/OHIDHA. • Mendorong setiap org yg beresiko terhadap penularan HIV dan IMS utk memeriksakan kesehatannya ke Klinik VCT. • Mendorong setiap orang yg terinfeksi HIV dan AIDS agar mengikuti rehabilitasi.

  16. BEBERAPA PEMIKIRAN PENCEGAHAN HIV & AIDS KEDEPAN • Calon Pengantin baru harus melakukan test HIV & AIDS sebelum menikah. • Perlu ada Skrining (Pemeriksaan) di Posyandu guna mencegah penyebaran HIV & AIDS dari ibu kepada Bayi/Balita. • Pembuatan panti Rehabilitasi HIV & AIDS. • Menghimbau masy untuk memeriksakan secara sukarela di Klinik VCT (Voluntary Conselling and Test ) • Pemeriksaan yang ketat bagi TKW/TKI dan pekerja asing di Indonesia. • Penerapan mata pelajaran reproduksi sehat dan etika disekolah-sekolah.

  17. PELAPORAN DESA/KELURAHAN GUBERNUR (KETUA KPA PROVINSI) KECAMATAN KAB/KOTA TEMBUSAN KE MENDAGRI Cq DITJEN PMD KETUA KPA NASIONAL KEBIJAKAN & PROGRAM LANJUTAN

  18. TERIMAKASIH

More Related