Hukum pengangkutan Dan Asuransi

1. Hukum pengangkutan Dan Asuransi

2. Hukum Pengangkutan • Keseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan.

3. Definisi Pengangkutan : Soekardono : “ Perpindahan tempat mengenai benda-benda atau orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi ”

4. Abdulkadir Muhammad : • “Proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang/penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan, dan menurunkan barang/penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan “

5. Aspek-aspek pengangkutan : 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. 2.Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan 3.Obyek pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut baik barang atau penumpang.

6. 4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut barang/penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan 5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang 6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai ditempat tujuan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

7. Jenis Pengangkutan dan pengaturannya Pengangkutan darat : • KUHD sudah diatur secara sistemetis. Dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal 90 s/d 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat tetapi khusus pengangkutan barang;

8. Peraturan Khusus : • UU tentang Perkereta Apian, UU No 23/07 b. UU tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No 22/09.

9. Pengangkutan Laut : • KUHD, Buku II bab V tentang Perjanjian charter kapal • KUHD, Buku II bab V A tentang pengangkutan barang-barang • KUHD , Buku II, Bab V-B tentang pengangkutan orang • UU No 17/2008 tentang pelayaran. Pengangkutan Udara • UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

10. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan Buku III KUHPerdata 1. Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

11. 2. Pasal 1338 KUHPerdata Asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam UU maupun belum diatur dalam UU.

12. 3.Asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti ndang-undang

13. 4. Pasal 1320 KUHPerdata a. Adanya Kesepakatan para pihak b. Kecakapan bertindak c. Suatu hal tertentu d. Sebab yang halal

14. Pengertian perjanjian pengangkutan Purwosutjipto : • Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

15. Subekti : • Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat kelain tempat, sedangkan pihak lainnnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

16. Unsur-unsur Perjanjian Pengangkutan 1. Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban sama 2.Para pihak adalah pengangkut, penumpang,pengirim walaupun dimungkinkan adanya pihak ketiga yang berkepentingan.

17. 3.Obyek pengangkutan adalah barang dan atau orang 4.Kewajiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat 5.Kewajiban pengirim, penumpang membayar biaya pengangkutan

18. Pihak-pihak dalam Pengangkutan • Pengangkut • Pengirim * Penerima

19. Pengertian Pengangkut Menurut Purwosutjipto : Orang Yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat.

20. Sri Rejeki Hartono : Pengangkut : • Mereka yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian pengangkutan dan memikul beban resiko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut.

21. Achmad Ichsan : • Pengangkut adalah yang bertugas dan berkewajiban mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan.

22. Pengertian Pengirim ; • Pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, sesuai dengan perjanjian, dan sebagai kontra prestasinya pengirim membayar biaya pengangkutan.

23. Pengertian Penerima : • Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap diterimanya barang kiriman.Sipenerima disini mungkin si pengirim yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, mungkin juga pihak ketiga yang tidak ikut di dalam perjanjian.

24. Kedudukan Penerima : • Bisa sekaligus pengirim, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut atau dapat juga • Orang lain yang ditunjuk oleh pengirim untuk menerima barang-barang yang dikirimnya.

25. Beberapa pendapat tentang Kedudukan penerima : • Penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1317 BW. • Penerima sebagai cessionaris diam-diam. • Penerima sebagai pemegang kuasa atau penyelenggara urusan si pengirim.

26. Dasar Hukum Penerima sebagai pihak ke 3 : • Pasal 1317 (1) BW : • “Lagi pula diperbolehkan untuk minta ditetapkan janji khusus, yang dibuat guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain mengandung suatu janji seperti itu”

27. 1317 (2) BW : • “Orang Yang membuat janji khusus itu tidak boleh mencabut janji nya, kalau pihak ketiga sudah menyatakan akan memanfaatkan janji khusus itu”.

28. Kapan penerima mulai mendapatkan haknya : • Pasal 1317 (2) BW : • Sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang-barang kiriman itu. • Sejak saat ini pengirim tidak berwenang lagi mengubah tujuan pengiriman barang itu.

29. Hak pihak ketiga : • Hak untuk memanfaatkan janji khusus dalam perjanjian pengangkutan, yaitu menerima barang-barang kiriman dari Pengirim.

30. Kewajiban penerima : • Sejak penerima mendapatkan haknya untuk menerima barang angkutan, secara otomatis menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan, akibatnya : • Berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengangkutan yaitu kewajiban untuk membayar uang angkutan kecuali ditentukan lain.

31. Sifat/Asas perjanjian pengangkutan 1. Konsensuil : perbuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. 2. Koordinasi : di dalam perjanjian pengangkutan mensyaratkan kedudukan para pihak sejajar.

32. 3. Campuran : a. Pemberian kuasa, b. penitipan, c. pelayanan berkala melekat pula dalam perjanjian pengangkutan. 4. Pengangkut tidak mempunyai hak retensi.

33. Dalam KUHPerdata dikenal 3 jenis Perjanjian untuk melakukan pekerjaan : 1.Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu : Suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar suatu upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawan itu.

34. 2. Perjanjian Kerja/Perburuhan: Perjanjian antara buruh dengan majikan dengan ciri ciri : a. Adanya suatu upah/gaji tertentu yang diperjanjikan b. Adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu majikan berhak memberikan perintah, perintah mana harus ditaati.

35. 3.Perjanjian Pemborongan/pekerjaan Suatu perjanjian antara seorang /pihak yang memborongkan pekerjaan dengan orang lain/pihak yang memborong, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak lawan, atas pembayaran tertentu sebagai harga borongan.

36. Dasar Hukum Pemberian Kuasa • Pasal 370 KUHD • “Nahkoda boleh menyimpang dari jurusan yang harus ia ikuti, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia”

37. Pasal 371 KUHD: “Nahkoda diwajibkan menjaga kepentingan-kepentingan dari yang berhak atas muatan selama perjalanan, mengambil semua tindakan-tindakan yang perlu untuk itu, dan bilamana perlu bertindak dimuka pengadilan untuk itu”.

38. Dokumen pengangkutan • Surat muatan/Vracht Brief (Pasal 90 KUHD) Surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dengan pengangkut atau nahkoda, dan memuat selain apa yang telah diperjanjikan antara pihak-pihak baik tentang selesainya pengangkutan, penggantian kerugian bilamana terjadi kelambatan maupun lain-lain :

39. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, beserta merk-merk dan jumlahnya • Nama orang kepada siapa barang dikirim • Nama dan tempat kediaman pengangkut • Jumlah biaya angkutan • Tanggal pengangkutan • Tanda tangan pengirim/ekspeditur.

40. Hak Retensi dan perjanjian penitipan • Hak Retensi Pasal 493 KUHD : • Kecuali yang ditentukan dalam ayat kedua dari pasal ini, pengangkut tidak wenang menahan barang padanya untuk jaminan bagi apa yang terhutang kepadanya dari sebab pengangkutan dan sebagai urunan dalam averij umum, suatu janji yang bertentangkan dengan ini adalah batal.

41. Penitipan Pasal 468 KUHD: • Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahan.

42. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut 1.Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault liability; 2.Tanggung jawab berdasarkan praduga/presumption of liability 3.Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability 4.Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability

43. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut 1.Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault liability; Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggung jawab mengganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu, pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pengangkut.

44. 2. Tanggung jawab berdasarkan praduga/presumption of liability Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban memberi ganti rugi

45. 3. Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak mungkin membebaskan diri dari tanggung jawab kecuali disebabkan/turut disebabkan pihak penumpang/barang itu sendiri atau overmach.

46. 4. Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability Pengangkut bertanggung jawab terbatas sejumlah limit tertentu

47. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pengangkut • Pasal 91 KUHD Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atau benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda sendiri, atau karena kesalahan/kelalaian si pengirim/ekspeditur, karena keadaan memaksa.

48. Pasal 468 KUHD Pengangkut wajib mengganti rugi yang disebabkan : Tidak diserahkannya barang baik seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali hal tersebut akibat peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah/dihindari, akibat dari sifat, keadaan/cacat barang, kesalahan pengirim.

49. Dasar Tanggung Jawab Pengangkut Pasal 234 (1) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - Pengemudi,pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

50. Ketentuan di atas tidak berlaku jika: - adanya keadaan memaksa - perilaku korban sendiri - Gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan