PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. PROGRAMLEGISLASI DAERAHDAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RUSDIANTO S, S.H., M.H. StafAhliBadanLegislasi Daerah DPRD Prov. Jatim - 2011

2. Pendahuluan Perubahan UUD 1945 • Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan ialah bergesernya kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 2

3. Pendahuluan (2) Kewenangan Pemerintahan Daerah • Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. • Mekanisme penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3

4. Badan Legislasi Daerah (BALEGDA) DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; • Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3); • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4

5. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 UU PPP • Prolegdaadalahinstrumenperencanaan program pembentukanPeraturan Daerah ProvinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusunsecaraterencana, terpadu, dansistematis. • Prolegdamemuat: program pembentukanPerdaProvinsidenganjudulrancanganPerdaProvinsi, materi yang diatur, danketerkaitannyadenganperaturanperundang-undanganlainnya. 5

6. Prolegda (2) Penyusunan Prolegda • KonsepsirancanganPerdaProvinsi, memuat: • Latarbelakangdantujuanpenyusunan; • Sasaran yang ingindiwujudkan; • Pokokpikiran, lingkup, atauobjek yang akandiatur; dan • Jangkauandanarahpengaturan. Materitersebutselanjutnyadituangkandalamnaskahakademik • PenyusunanProlegdaProvinsidilaksanakanoleh DPRD ProvinsidanPemerintah Daerah Provinsiuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukanrancanganPerdaProvinsi 6

7. Prolegda (3) Penyusunan Prolegda • Penyusunan daftar Rancangan Perda Provinsi didasarkan atas: • perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; • rencana pembangunan daerah; • penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan • aspirasi masyarakat daerah. • Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 7

8. Prolegda (4) Penyusunan Prolegda • PenyusunanProlegdaProvinsidilingkungan DPRD Provinsidikoordinasikanolehalatkelengkapan DPRD Provinsi yang khususmenanganibidanglegislasi; • PenyusunanProlegdaProvinsidilingkunganPemerintah Daerah Provinsidikoordinasikanoleh biro hukumdandapatmengikutsertakaninstansivertikalterkait; • Tata carapenyusunanProlegdaProvinsidilingkungan DPRD ProvinsidiaturdenganPeraturan DPRD ProvinsidandilingkunganPemerintah Daerah ProvinsidiaturdenganPeraturanGubernur. 8

9. Prolegda (5) Penyusunan Prolegda • Hasilpenyusunan yang telahdisepakatimenjadiProlegdaProvinsidanditetapkandalamRapatParipurna DPRD Provinsi yang ditetapkandengankeputusan DPRD Provinsi. • ProlegdaProvinsidapatmemuatdaftarkumulatifterbuka yang terdiriatas: • akibatputusanMahkamahAgung; dan • AnggaranPendapatanBelanja Daerah Provinsi. • DPRD ProvinsiatauGubernurdalamkeadaantertentudapatmengajukanrancanganperaturandaerahProvinsidiluarProlegdaProvinsi. 9

10. Prolegda (6) Penyusunan Prolegda • Adapun keadaan tertentu yang dimaksud sebagai berikut: • untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; • akibat kerja sama dengan pihak lain; dan • keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. 10

11. Prolegda (7) Penyusunan Prolegda • Perencanaan penyusunan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota. • Khusus Prolegda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya. 11

12. Peraturan Daerah (Perda) Materi Muatan Perda • Materi Muatan Perda: Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda dapat memuat ketentuan pidana [Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011. 12

13. PenyusunanPeraturan Daerah (Perda) Penyusunan dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah • Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 • Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 13

14. PenyusunanPeraturan Daerah (Perda)(2) Penyusunan Peraturan Daerah • RancanganPerdaProvinsidapatdiajukanolehanggota, komisi, gabungankomisi, ataualatkelengkapan DPRD yang khususmenanganibidanglegislasi. Tata caramempersiapkanrancanganPerdadiaturdalamPeraturan DPRD Provinsi. • Apabiladalamsatumasasidang DPRD ProvinsidanGubernurmenyampaikanRancanganPerdaProvinsimengenaimateri yang sama, yang dibahasadalahrancanganPerdaProvinsi yang disampaikanoleh DPRD ProvinsidanrancanganPerda yang disampaikanolehGubernurdigunakansebagaibahanuntukdipersandingkan. • KetentuanmengenaipenyusunanPerdaProvinsiberlakusecara mutatis mutandis terhadappenyusunanPerdaKabupaten/Kota. 14

15. PembahasandanPenetapanRancanganPerda (1) Pembahasan Rancangan Perda • PembahasanrancanganPerdaProvinsidilakukanoleh DPRD ProvinsibersamaGubernur. • Pembahasanbersamadilakukanmelaluitingkat-tingkatpembicaraan yang dilakukandalamrapatkomisi/panitia/badan/alatkelengkapan DPRD Provinsi yang khususmenanganibidanglegislasidanrapatparipurna. • RancanganPerdaProvinsi yang belumdibahasbersamahanyadapatditarikkembaliberdasarkanpersetujuanbersama DPRD ProvinsidanGubernur. • KetentuanmengenaipembahasanrancanganPerdaProvinsiberlakusecara mutatis mutandis terhadappembahasanPerdaKabupaten/Kota. 15

16. PembahasandanPenetapanRancanganPerda (2) Penetapan Rancangan Perda Provinsi • RancanganPerdaProvinsi yang telahdisetujuibersamaoleh DPRD ProvinsidanGubernurdisampaikanolehpimpinan DPRD ProvinsikepadaGubernurdalamjangkawaktu paling lama 7 (tujuh) harisejaktanggalpersetujuanbersamauntukditetapkanmenjadiPerdaProvinsi. • RancanganPerdaProvinsiditetapkanoleholehGubernurdenganmembubuhkantandatangandalamjangkawaktu paling lama 30 harisejakrancanganPerdaProvinsidisetujuibersama. • DalamhalrancanganPerdaProvinsitersebuttidakditandatanganidalamjangkawaktu 30 harisejakdisetujuibersama, rancanganPerdaProvinsitersebutsahmenjadiPerdaProvinsidanwajibdiundangkan, dengankalimatpengesahan yang berbunyi “Peraturan Daerah inidinyatakansah” yang harusdibubuhkanpadahalamanterakhirsebelumpengundangannaskahPerdaProvinsidalamLembaran Daerah. 16

17. PengundanganPerda, PeraturanGubernur, danPeraturanBupati/Walikota Pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota • Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. • Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah. 17

18. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (1) Penyebarluasan • Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemda sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda hingga pengundangan Perda. 18

19. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota (2) Penyebarluasan • PenyebarluasanProlegdadilakukanbersamaoleh DPRD danPemdaProvinsiatauKabupaten/Kota yang dikoordinasikanolehalatkelengkapan DPRD yang khususmenanganibidanglegislasi. • PenyebarluasanrancanganPerda yang berasaldari DPRD dilaksanakanolehalatkelengkapan DPRD. • PenyebarluasanrancanganPerda yang berasaldariGubernuratauBupati/WalikotadilaksanakanolehSekretaris Daerah. • PenyebarluasanPerdaProvinsiatauPerdaKabupaten/Kota yang telahdiundangkandalamLembaran Daerah dilakukanbersamaoleh DPRD danPemdaProvinsiatauKabupaten/Kota. 19

20. Pengujian Perda Pengujian oleh Mahkamah Agung Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung 20

21. Terima Kasih RUSDIANTO S, S.H., M.H. Staf Ahli Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 & Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya