1 / 20

PENYELARASAN PERENCANAAN PROGRAM KB PUSAT DAN DAERAH

PENYELARASAN PERENCANAAN PROGRAM KB PUSAT DAN DAERAH. IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN. PENDAHULUAN. UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun

lorie
Télécharger la présentation

PENYELARASAN PERENCANAAN PROGRAM KB PUSAT DAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYELARASAN PERENCANAAN PROGRAM KB PUSAT DAN DAERAH IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN

  2. PENDAHULUAN • UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun • RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia (UUD RI 1945) • RPJPN dijabarkan menjadi RPJMN untuk periode 5 tahunan • RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi dan program Presiden

  3. ANTISIPASI RPJMN 2010-2014 Kebijakandesentralisasi & pembagiankewenanganurusanwajibbidangKeluargaBerencana ARAH RPJMN 2010-2014 • Membaiknya pelaksanaan desentralisasi Program KB • Meningkatnya kualitas pelayanan Program KB • Terpenuhinya SPM di semua tingkatan pemerintah • Meningkatnya kualitas pembangunan SDM • Meningkatnya kesertaan ber KB dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera KualitasPelayananPublik yang sesuaidenganPedoman Norma, Standar, Kriteria, ProsedurPelayananDasarBidangKeluargaBerencana Terpenuhinya SPM sesuaiPedomanPenerapan & EvaluasiPencapaian SPM bidangKeluargaBerencana

  4. UU & PP BERKAITAN DENGAN DESENTRALISASI KELUARGA BERENCANA UU NO. 32/ 2004 UU 12 / 2008 PEMERINTAH DAERAH DESENTRALISASI PP NO. 65 / 2005 STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA PP NO. 38 / 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN NSPK PP No. 6 – 2008 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH EKKPPD

  5. PERENCANAAN STRATEJIK PERENCANAAN STRATEJIK ADALAH PROSES YANG SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN DIMANA PARA ANGGOTAPEMANDUORGANISASI MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI MASA DEPAN ORGANISASI, MENGEMBANGKAN PROSEDUR DAN LANGKAH OPERASIONAL YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI MASA DEPAN TERSEBUT DAN MENENTUKAN CARA MENGUKUR KEBERHASILAN TERSEBUT. (Goodstein, 1993).

  6. Pokok-pokokKegiatanPerencanaan Pra Perencanaan data basis Pasca Perencanaan monitoring dan evaluasi Perencanan Proposal program dan anggaran

  7. Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah Sumber : UU No. 25 Tahun 2004

  8. Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

  9. Lanjutan Sumber : UU No. 25 Tahun 2004

  10. Lanjutan Sumber : UU No. 25 Tahun 2004

  11. HUBUNGAN ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU 17/2007 (RPJPN 2005 – 2025) RENSTRA RPJMN (UU 25/2004) PERENCANAAN RKP RENJA APBN RKA PENGANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN PELAKSANAAN PP 8/2006 PELAPORAN LAP. KEUANGAN LAP. KINERJA PENGAWASAN

  12. HUBUNGAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH RPJP NASIONAL RPJP DAERAH 20 Tahun RPJM NASIONAL RPJM DAERAH 5 Tahun RENSTRA-KL RENSTRA-SKPD 5 Tahun RKP NASIONAL RKP DAERAH 1 Tahun RENJA-KL RENJA-SKPD 1 Tahun

  13. SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 17/2007, UU 32/2004, DAN UU 33/2004) RPJPD RPJPN RPJMN RPJMD 5 tahun Renstra SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP Renja SKPD RKPD 1 tahun PPAS KUA Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD dgn KDH RKA-SKPD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD

  14. KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN, SAKIP, DAN PENGANGGARAN SISTEM PERENCANAAN SISTEM AKIP SISTEM PENGANGGARAN UU 17/2003 RPJP UU 17/2007 INPRES 7/1999 KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH/MTEF RENSTRA UU 25/2004 RPJM RENCANA KINERJA RKP PAGU ANGGARAN RKA PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA UU 15/2004 LAPORAN KEUANGAN AUDIT (BPK) LAKIP LKJ EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UU 1/2004 LKKIP

  15. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL DAN DAERAH (Menurut UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003) Anggaran kl Daftar APBN Renja-KL Renstra-KL Pemerintah Pusat RPJP Nas R-APBN APBN RPJM Nas RKP Nas Didiskusikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah R-APBD APBD Pemerintah Daerah RenjaSKPD Renstra-SKPD Anggaran SKPD Daftar APBD Berpedoman pada UU No. 25/2004 Berpedoman pada UU No. 17/2003 Sebagai Referensi Sebagai Pedoman Sebagai Pedoman Dijelaskan

  16. Sasaran yang ingin dicapai RPJMN 2010-2014 • Menurunkan TFR menjadi 2,1 • Laju pertumbuhan penduduk 1,1 • Meningkatkan CPR menjadi 65% • Meningkatkan CPR KPS dan KS I • Menurunkan Unmet Need 5% • Meningkatkan penggarapan daerah tertinggal, terpencil, kumuh, kepulauan dll

  17. Rancangan POKOK-POKOK PROGRAM 2010-2014 • Program penyerasian dan penyelarasan Kebijakan Kependudukan • Program Pengaturan Kehamilan dan Pemenuhan Hak-hak Reproduksi • Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja • Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

  18. PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) MENJADI PESERTA KB AKTIF, INDONESIA, TAHUN 2005-2009

  19. PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) MENJADI PESERTA KB BARU, INDONESIA, TAHUN 2005-2009

  20. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related