1 / 10

Tujuan Program

UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.

rae-sears
Télécharger la présentation

Tujuan Program

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU DesadanArahRancanganPeraturanPemerintahtentangPengaturanDesaTerkaitPemanfaatan Data Base Partisipatif

  2. Program (ACCESS) merupakan program kerjasamaantaraPemerintah Indonesia danPemerintah Australia yang tertuangdalamdokumenSubsidiary Arrangement yang ditandatanganiatasnamaPemerintah Indonesia SekjenKemdagridanPemerintahAustalia (Head of AusAid Indonesia).

  3. Tujuan Program Mengembangkanpendekatan partisipatif dan inklusif denganmenguatkan kapasitas dan rasa percaya diri masyarakatuntuk TatakelolaKepemerintahanLokal yang Demokratis (TKLD).

  4. ACCESS denganmitrabekerjadidi 1.118 desa, 20 kabupaten, 4 provinsi. • Memberikan dana hibah kepada 14 mitranasionaldan125 OMSmitralangsungdidaerahkegiatan di desa, kecamatan, dan kabupaten, serta kegiatan di provinsi.

  5. Salahsatu yang diKembangkan ACCESS adalah Data Base PatisipatifatauPetaSosialyaitupemetaan yang dihasilkanolehMasyarakatdanmasyarakatsendirisebagaipelakunya, Prosespendataanadalahkewenanganpenuhmasyarakat (baiklakimaupunperempuan) danketerlibatanpemerintahdesa.

  6. KATA KUNCI • BagaimanaPenerapanPetaSosialinipasca Program ACCESS • Keterkaitan UU Desa, RPP tentangPengaturanDesadenganpemanfaatanPetaSosial/Data Base Interaktif

  7. POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Kelembagaan: Belumadalembaga yang menanganisecarakhususpemetaansosialinteraktif, kalaupunadabagaimanakelanjutannya, perlumenetapkanpayunghukumpelaksanaannya. 2. Sumber Daya Manusia: Kemampuan SDM yang terbatas, baikjumlahmaupunkualitasnyadalampengelolaanpemetaansosial, pengelolaansetelah ACCESS selesaidanreplikasikedaerah lain. 3. Anggaran: Pengannggaranpasca ACCESS.

  8. PELUANG • UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. • RPP TENTANG PENGATURAN DESA DAN DESA ADAT.

  9. UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN • Penguatan kapasitas kelembagan ; • Menyusunkebijakantentangpenggunaan data base pastisipatif agar dapatjugadigunakansebagaisalahsatuacuandalampembangunandesa ( MenyusunRPJMdes, MusyawarahDesa, Peraturandesadll) dimungkinkanuntukmasukdalam RPP PengaturanDesadanDesaAdat; • Pengkajian, penelitian, pelatihan & pendidikan manajemen bg pelaksana pemetaansosialinteraktif(peningkatan kapasitas SDM dlm perencanaan & penganggaranpembangunandesa); • Anggarandesa yang cukupbesarsetelahpenetapan UU Desadapatdigunakanuntukpengeloladanpemanfaatan data base partisipatif, ; • Sosialisasi lbh intensiflagitentangpetainteraktif.

  10. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related