1 / 16

PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah

PPT PPNBM - PPN - Pajak Penjualan Barang Mewah

risalfadhil
Télécharger la présentation

PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPnBM-RISAL FADHIL RAHARDIANSYAH-

  2. Definisippn bm PPn BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn BM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

  3. Dasar hukum Dasar hukumpengenaanPajakPenjualanatasBarangMewahadalahUndang-undangNomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor 8 Tahun 1983 tentangPajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas BarangMewah.

  4. Karakteristik PPNBM • PPnBMmerupakanpungutantambahandisamping PPN • PengenaanterhadapPPnBMinihanyasatu kali yaitu pada saatpenyerahan BKP yang tergolongmewah oleh Pengusaha yang menghasilkanatau pada saatimpor. • PPnBMtidakdapatdilakukanpengkreditannyadengan PPN. (Namundemikian, apabilaEksportirmengekspor BKP yang tergolongmewah, makaPPnBM yang telahdibayar pada saatperolehandapatdirestitusi.

  5. . TujuanPengenaanPPnBM di Samping PPN • Untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi; • Untuk mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah; • Melindungi produsen kecil atau tradisional; • Untuk mengemankan penerimaan negara.

  6. Tarif PPnBM • Atas impor atau penyerahan “Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah” oleh Pabrikan BKP yang terrgolong mewah tersebut, dikenakan PPnBM di samping PPN; • Tarif PPnBM yang semula berkisar antara 10% sampai dengan setinggi-tingginya 50% sejak 1 Januari 2001 diubah menjadi paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. • Atas ekspor BKP yang Tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%.

  7. Kriteria BKP yang TergolongMewah • Bahwabarangtersebutbukanmerupakanbarangkebutuhanpokok; atau • Barangtersebutdikonsumsi oleh masyarakattertentu; atau • Pada umumnyabarangtersebutdikonsumsi oleh masyarakatberpenghasilantinggi; atau • Barangtersebutdikonsumsiuntukmenunjukkan status; atau • Apabiladikonsumsidapatmerusakkesehatan dan moral masyarakat, sertamenggangguketertibanmasyarakat, sepertiminumanberalkohol.

  8. Dasar PengenaanPajakUntukMenghitungPPnBM yang Terutang • Untukpenyerahankendaraanbermotor di dalam Daerah Pabean, Dasar pengenaanPajaknyaadalah Harga Jual; • Untukimporkendaraanbermotoradalah Nilai Impor. • DalanhalterdapathubunganistimewaantaraIndustriPerakitanatauPabrikankendaraanbermottordengan Distributor atau Dealer atauAgenatauPenyalur dan Harga Jualdipengaruhi oleh adanyahubunganistimewaantarapihak-pihaktersebutsehingga Harga Jualmenjadilebihrendahdaripadaharga pasar wajar, maka Dasar PengenaanPajaknyaditetapkansebesarharga pasar wajar.

  9. DibebaskandariPengenaanPPnBM Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 dibebaskan dari pengenaan PPnBM: • Imporataupenyerahankendaraanbermotor di dalam Daerah Pabean yang digunakanuntukkendaraanambulans, kendaraanjenazah, kendaraanpemadamkebakaran, kendaraantahanan, kendaraanangkutanumum; • Imporataupenyerahankendaraanbermotor di dalam Daerah Pabean yang digunakanuntuktujuanProtokolerKenegaraan; • Imporataupenyerahan di dalam Daerah Pabeankendaraanbermotoruntukpengangkutan 10 (sepuluh) orang sampaidengan 15 (lima belas) orang termasukkemudi, yang digunakanuntukkendaraandinas TNI atau POLRI; • Imporataupenyerahansemuajeniskendaraanbermotor di dalam Daerah Pabean, yang digunakanuntukkeperluanpatroli TNI atau POLRI.

  10. TidakDikenakanPPnBM BerdasarkanPasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 355/KMK.03/2003 taqnggal 11 Agustus 2003, PPnBMtidakdikenakanatasimporataupenyerahan: • Kendaraandalambentuk CKD; • Kendaraanberupasasis; • Kendaraanpengangkutanbarang; • Kendaraanbermotorberodaduadengankapasitassilindersampaidengan 250cc. • Kendaraanumumuntukpengangkutan 16 (enambelas) orang ataulebihtermasukpengemudi.

  11. Tarif Pajak • Tarif PajakPenjualan Atas BarangMewahadalahserendah-rendahnya 10% (sepuluhpersen) dan paling tinggi 75% (tujuhpuluh lima persen). • Atas eksporBarangKenaPajak yang TergolongMewahdikenakanpajakdengantarif 0% (nolpersen).

  12. PPn BM = Dasar PengenaanPajak x Tarif Pajak CARA MENGHITUNG PPnBM

  13. Contohsoal PKP “ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp. 10.000.000,-. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40 %. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut : • PPN = 10 % x Rp. 10.000.000 = Rp. 1.000.000,- • PPn BM = 40 % x Rp. 10.000.000 = Rp. 4.000.000,-

  14. CONTOH SOAL BpkSarnoseorangimportirmengimpor BKP BarangMewahdengantarif 30% seharga Rp 300.000.000,- Hitung : -PPN dan PPN Bm -Jumlah yang harusdibayar Jawab : JumlahPembayaran Rp 300.000.000,- PPN 10% X Rp300.000.000 Rp 30.000.000,- PPN BM 30% X Rp 300.000.000 Rp 90.000.000,- -----------------------+ Jumlah yang harusdibayar Rp 420.000.000,-

  15. THANKS Let’s start with the first set of slides

More Related