1 / 25

OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. Bab 4 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman , SE, Msi @ 2011. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU). Setelah mempelajari materi ini , mahasiswa dapat memahami operasionalisasi

rosemary-mayo
Télécharger la présentation

OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OPERASIONALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAHDI INDONESIA Bab 4 AkuntansiSektorPublik Abdul Rohman, SE, Msi @ 2011

  2. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelahmempelajarimateriini, mahasiswadapatmemahamioperasionalisasi anggarandipemerintahdaerahdi Indonesia. Pemahamanterhadapsiklus tahapanpenyusunananggarandanteknispenyusunannya.

  3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelahmempelajarimateriini, pesertadidikataumahasiswaakandapat:

  4. Pengertiananggarankinerja Anggarandenganpendekatankinerjayaitu: suatusistemanggaran yang mengutamakanupayapencapaianhasilkerjaatau output dariperencanaanalokasibiayaatau input yang ditetapkan

  5. KarakteristikAnggaranBerbasisKinerja 1. Berorientasipadaaktivitas, bukanpada unit kerja, sehinggamenuntutkoordinasi yang baikantar unit atau satuan kerja yang ada; 2. Lebihmemberikanfokusperhatianpadahasil(outcome) dan bukan pada pengeluaranatauexpenditure atau money follow function; 3. Memberikan fokus perhatian lebih pada kerja atau aktivitas(work) danbukanpadapekerjaatau (worker) serta item barangataujasa yang dibeli; • 4. Memilikialatukur (indikator) kinerjasehinggamemudahkandalamprosesevaluasinya; • 5. Lebihsesuaiditerapkanuntukmemenuhituntutanefisiensi, efektivitasdanakuntabilitasatauvalue for money.

  6. Manfaatpenerapananggaranberbasiskinerja 1. Teridentifikasinyaoutput dan outcome yang dihasilkandarisetiap program (aktivitas) danpelayanan yang dilakukan 2. Diketahuinyadenganjelas target tingkatpencapaianoutput dan outcome 3. Terkaitnyabiayaatauinput yang dikorbankandenganhasil yang diinginkandanprosesperencanaanstrategis yang sebelumnyadilakukan 4. Dapatdiketahuinyaurutanprioritasuntuksetiapjenis pengeluaran yang dilakukan oleh unit kerja (Satuan kerja atau sub Satuan kerja yang lebih rendah) 5. Setiap unit atau satuan kerja dapat diminta pertanggungjawabanatashasil yang dicapainya.

  7. Keunggulananggarankinerja Dapatdenganmudahmengidentifikasi: 1. Tujuan dari masing-masing Satuan kerja 2. Progam dan kegiatan apa saja yang harus dirumuskan 3. Cara mencapai tujuan dari setiap program dan kegiatantersebut 4. Volume pekerjaanatautingkatkapasitasjasa yang diperlukansecara detail sesuaikebutuhan yang telahdituangkandalamanggarannya. 5. Jumlahdana yang diperlukansertadarimanasumberpembiayaannya. 6. TolokukurKinerjasebagaibentukkomitmenantaraeksekutifdanmasyarakatmelaluiwakilrakyatnyaketikapembahasan.

  8. kelemahananggarankinerja 1. Tidaksemuahasil program dankegiatanpemerintahbisadinyatakandenganukurantertentusehinggaadabeberapa program dan kegiatan yang sulit diukur. Sebagicontohpenegeluaranterhadaprekeningbantuandanbelanjatidakterduga, halinisulitditentukan nilai kualitas dari pelaksanaan. Hal ini disebabkanbantuandanbelanjatidakterduagadalahberupaakunbelanjadanbukanberupaakunkegiatan. 2. Akunpadapemerintahdaerahsekarang yang tertuangdalambaganakunstandarmerupakanakun yang disusunberdasarkanelemen per pengeluaranbelanjasehinggabukubesaruntukmencatatpengeluarantiapelementidakbisamengaokomdasikonsepfull costing. Untukmenerapkaninibuthpenyesuaian yang cukuppanjang.

  9. Fungsianggaran

  10. Syaratpenerapananggaranberbasiskinerja

  11. SIKLUS pengelolaankeuangan PADA PEMERINTAH DAERAH

  12. SIKLUS PERENCANAAN • RPJP/M • RENSTRA • RKPD • KUA/PPAS Rencana Pembangunan JangkaPanjang/ Menengah RencanaStrategis RencanaKegiatanPemerintah Daerah KebijakanUmumAnggaran/ PrioritasdanPlafonAnggaranSementara

  13. SIKLUS PENGANGGARAN

  14. SIKLUS PENATAUSAHAAN PersiapanPelaksanaanAnggaran • DPA • AK • SPD

  15. Contoh DPA

  16. Contoh DPA

  17. Contoh DPA

  18. ContohAnggarankas

  19. SIKLUS PENATAUSAHAAN • SPP • SPM • SP2D • SPJ 3 1 2 4

  20. SIKLUS AKUNTANSI • AKUNTANSI DS Jurnal B Besar LK Neraca LRA LAK Calk B BesarPembantu

  21. SIKLUS PEMERIKSAAN PROSES AKUNTANSI • AUDIT DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN BUKU BESAR JURNAL HARIAN NERACA LAJUR PROSES AUDIT DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN JURNAL HARIAN BUKU BESAR NERACA LAJUR

  22. Jenis Pendapat Auditor ISTILAH ASING ISTILAH INDONESIA • Unqualified Opinion • Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph • Qualified Opinion • Disclaimer of Opinion / No Opinion • Adverse Opinion • Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Laporan Audit bentuk Baku) • Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan Bahasa Penjelas • Pendapat Wajar Dengan Pengecualian • Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat • Pendapat Tidak Wajar

  23. Jenis –jenis Audit

  24. Jenis Audit

  25. SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN • RKA • RPJM • DPA • SPP • AKUNTANSI • RAPBD • RENSTRA • AK • SPM • SP2D • SPJ • AUDIT • APBD • RKPD • KUA/PPAS

More Related