1 / 11

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari : perencanaan dan penganggaran ;

sage
Télécharger la présentation

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013

  2. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara • Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari: • perencanaan dan penganggaran; • pelaksanaan anggaran/perbendaharaan; • akuntansi, • pemeriksaan, dan • pertanggungjawaban.

  3. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara • Integrasi RK dan Anggaran • Unified Budget • Penganggaran Berbasis Kinerja • Penggunaan KPJM • Klasifikasi Anggaran • Tahap Perencanaan: • Bappenas (Pusat) • SKPD Perencanaan (Daerah) • Tahap Penganggaran: • Menteri Keuangan (Pusat) • TAPD (Daerah) PerencanaandanPenganggaran • PemerintahPusat: • Terbit DIPA • Pemerintah Daerah: • DPA • SPD • Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Lap Keu PelaksanaanAnggaran Pertanggungjawaban • Sistem Penerimaan • Sistem Pengeluaran • Pemeriksa Eksternal (BPK) • Opini atas LK • LHP Pemeriksaan Akuntansi • Pengguna Anggaran • Bendahara Umum

  4. Arsitektur Pengelolaan Keuangan DaerahPP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keudaerah Pejabat Pengelola Keudaerah Pejabat Pengguna Anggaran Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pengelolaan BLUD Penyusunan Rancangan APBD Penetapan APBD Pelaksanaan APBD Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Penyelesaian Kerugian Daerah Semesteran Tahunan

  5. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan & Penganggaran Pelaksanaan Pertgjwban Pemeriksaan Penatausahaan Rancangan DPA-SKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan Disusun Sesuai SAP • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja RKPD Verifikasi KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK, dst Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Penatausahaan Pembiayaan Belanja RKA-SKPD • Dilakukan oleh PPKD Pembiayaan Raperda Pertanggung-jawaban APBD RAPBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Laporan Realisasi Semester Pertama Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perubahan APBD Akuntansi Keuangan Daerah APBD

  6. Catatan : RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKPD = Rencana Kerja Perangkat Daerah KUA = Kebijakan Umum APBD PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah RAPERDA = Rancangan Peraturan Daerah DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPD = Surat Penyediaan Dana TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah

  7. Perencanaan dan PenganggaranUU 17/2003 • Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran • Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. • • Penyatuan Anggaran (unified budget) • Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. • • Penganggaran Berbasis Kinerja • Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. • • Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) • Pemerintah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. • • Klasifikasi Anggaran • Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.

  8. Catatan : • Klasifikasi Organisasi : Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) • Klasifikasi menurut Fungsi : Pelayanan Umum; Pertahanan ; Ketertiban dan Keamanan ; Ekonomi ; Lingkungan Hidup ; Perumahan dan Fasilitas Umum ; Kesehatan ; Pariwisata dan Budaya ; Agama ; Pendidikan ; Perlindungan Sosial • Klasifikasi Ekonomi : Belanja Pegawai ; Belanja Barang ; Belanja Modal ; Bunga ; Subsidi ; Bantuan Sosial ; Hibah ; Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

  9. Siklus Anggaran Pemerintah Daerah 12 bulan 6 bulan 12 bulan

  10. Contoh Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

  11. Siklus Anggaran vs Siklus Akuntansi

More Related