1 / 67

PERPAJAKAN I

PERPAJAKAN I. Materi 2. Oleh Wisnu Haryo Pramudya , S.E.,M.Si., Ak ., CA. Inti Permasalahan Perpajakan. SIAPA. Subyek. WAJIB PAJAK. INTI PERPAJAKAN. Obyek. BERAPA. Tarif. PAJAK TERUTANG. DPP. Desain Pajak. FISCUS. WAJIB PAJAK. Desain Pajak. FISCUS. WAJIB PAJAK. OP. BADAN.

salim
Télécharger la présentation

PERPAJAKAN I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERPAJAKAN I Materi 2 Oleh WisnuHaryoPramudya, S.E.,M.Si.,Ak., CA

  2. IntiPermasalahanPerpajakan SIAPA Subyek WAJIB PAJAK INTI PERPAJAKAN Obyek BERAPA Tarif PAJAK TERUTANG DPP

  3. DesainPajak FISCUS WAJIB PAJAK

  4. DesainPajak FISCUS WAJIB PAJAK OP BADAN NPWP

  5. DesainPajak FISCUS W. Bayar W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK OP BADAN NPWP

  6. DesainPajak Self Assesment System FISCUS W. Bayar W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK OP BADAN NPWP

  7. DesainPajak Self Assesment System FISCUS W. Bayar Self Assesment System: MENGHITUNG MEMPERHITUNGKAN MEMBAYAR MELAPORKAN W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK

  8. DesainPajak WitholdingAssesment System FISCUS W. Bayar W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK

  9. DesainPajak FISCUS Tahunan Kewajiban SPT Masa WAJIB PAJAK

  10. DesainPajak FISCUS Tahunan Kewajiban SPT Masa • Lebih Bayar • Nihil • Kurang Bayar WAJIB PAJAK

  11. DesainPajak FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan WAJIB PAJAK

  12. DesainPajak FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan WAJIB PAJAK • SKPN • SKPKB • SKPKBT • SKPLB

  13. DesainPajak FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan • Keberatan • Banding WAJIB PAJAK • SKPN • SKPKB • SKPKBT • SKPLB

  14. NomorPokokWajibPajak (NPWP) • AdalahNomor yang diberikankepada WP sebagaisaranadalamadministrasiperpajakan yang dipergunakansebagaitandapengenaldiriatauidentitas WP dalamemlaksanakanhakdanKewajibanperpajakannya. • Fungsinya: • Sebagaitandapengenalatauidentitasdiri WP • Untukmenjagaketertibandalampembayaranpajakdandalampengawasanadministrasiperpajakan

  15. NomorPokokWajibPajak (NPWP) • Syaratmemperoleh NPWP: • SyaratSubyektif • SyaratObyektif

  16. NomorPokokWajibPajak (NPWP) • SyaratSubyekpajaklebihlengkapakandijelaskandalam UU No 36 tahun 2008 tentangPajakPenghasilan, diantaranya: • Bertempattinggaldi Indonesia • SudahBerpenghasilan/bekerja/Usaha • Sehatjasmani • Syaratmemperoleh NPWP: • SyaratSubyektif • SyaratObyektif

  17. NomorPokokWajibPajak (NPWP) • SyaratObyekpajaklebihlengkapakandijelaskandalam UU No 36 tahun 2008 tentangPajakPenghasilan, diantaranya: • Penghasilan > dari PTKP • Syaratmemperoleh NPWP: • SyaratSubyektif • SyaratObyektif

  18. NomorPokokWajibPajak (NPWP) Cara memperoleh NPWP: Setiap WP yang sudahmemenuhiSyaratSubyektifdanSyaratObyektifdiwajibkanmendaftarkandiripadakantorDirjenPajakdi Wilayah Kerjanya (kantorpratama), danakandicatatdandiberikan NPWP. Atauakanditerbitkan NPWP secaraJabatanatas WP yang memenuhiPersyaratantetapitidakmendaftarkadiri.

  19. NomorPokokWajibPajak (NPWP) Penghapusan NPWP: Penghapusan NPWP tidakmenhilangkankewajibanperpajakan yang harusdilakukan. PengertianPenghapusan NPWP adalahtindakanmenghapuskan NPWP dari Tata Usaha Kantor PelayananPajak.

  20. NomorPokokWajibPajak (NPWP) Penghapusandapatdilakukandalamhal: WP OP meninggaldantidakpunyawarisan Wanitakawindantidakadaperjanjianpemisahanpenghasilandanharta Warisan yang belumdibagidalamkedudukansebagaisubyekpajak yang sudahselesaidibagi WP Badan yang telahdibubarkanberdasarketentuanperundang-undanganygberlaku Bentukusahatetap yang sudahkehilanganstatusnyasebagaibentukusahatetap WP yang sudahtidakmemenuhipersyaratan

  21. NomorPokokWajibPajak (NPWP) Penghapusandapatjugadilakukanberdasarkanhasilpemeriksaanpajakdandiketahuibahwa: WP orangpribaditelahmeninggalduniatanpameninggalkanwarisan WP tidakdapatditemukankembali WP tidakmempunyaikekayaanlagi

  22. SuratPemberitahuan (SPT) PENGERTIAN Suratpemberitahuanadalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandan/ataupembayaranpajak, obyekpajakdan/ataubukanobyekpajak, dan/atauhartadankewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan (UU No 28 / 2007)

  23. SuratPemberitahuan (SPT) • FUNGSI • Fungsi SPT dapatdilihatdaritigasisi, yaitu: • Fungsi SPT bagiPemotongatauPemungutPajak • Fungsi SPT bagi PKP • Fungsi SPT bagi WP

  24. Sebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabkanpajak yang dipotongataudipungutdandisetorkannya. SuratPemberitahuan (SPT) • FUNGSI • Fungsi SPT dapatdilihatdaritigasisi, yaitu: • Fungsi SPT bagiPemotongatauPemungutPajak • Fungsi SPT bagi PKP • Fungsi SPT bagi WP

  25. Sebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabkan PPN danPPnBM yang sebenarnyaterutang. UntukmelaporkanpengkreditanPajakMasukanterhadapPajakKeluaran. Untukmelaporkanpembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakanoleh PKP danataumelaluipihak lain dalamsatuMasaPajak, yang telahditentukanolehperaturanperundang-undanganpepajakan yang berlaku. SuratPemberitahuan (SPT) • FUNGSI • Fungsi SPT dapatdilihatdaritigasisi, yaitu: • Fungsi SPT bagiPemotongatauPemungutPajak • Fungsi SPT bagi PKP • Fungsi SPT bagi WP

  26. Sebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabjanperhitunganjumlahpajakygterutang.Sebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabjanperhitunganjumlahpajakygterutang. Untukmelaporkanpembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakansendiriataumelaluopemotonganpajakataupemungutanpajak lain dalamsatuTahunPajakatauBagianTahunPajak. Untukmelaporkanpembayarandaripemotongataupemunguttentangpemotonganataupemungutanpajakorangpribadiataubadan lain dalamsatuMasaPajak, yang ditentukanperaturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku SuratPemberitahuan (SPT) • FUNGSI • Fungsi SPT dapatdilihatdaritigasisi, yaitu: • Fungsi SPT bagiPemotongatauPemungutPajak • Fungsi SPT bagi PKP • Fungsi SPT bagi WP

  27. SuratPemberitahuan (SPT) ProsedurPenyelesaian SPT WP harusmengambilsendiriblangko SPT pada KPP setempat. SPT haruisdiisidenganbenar, jelas,danlengkap, sesuaidenganpetunjuk yang diberikan. SPT diserahkanke KPP dalambataswaktu yang telahditetapkan, danakanmenerimatandaterima.

  28. SuratPemberitahuan (SPT) • ProsedurPenyelesaian SPT (Ps 3) • Bukti yang harusdilampirkan: • Untuk WP yang melakukanpembukuan: Neraca, L/R, sertaketerangan lain yang diperlukanuntukmenghitung PKP • Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnyamemuat DPP, JumlahPajakKeluarandanPajakMasukan, jumlahkekuranganataukelebihanpajak. • WP yang menggunakan Norma Perhitungan: Perhitunganjumlahperedaran yang terjadidalamtahunpajak.

  29. SuratPemberitahuan (SPT) Pembetulan SPT (Ps 8) Apabiladiketahuiadakesalahanpada SPT, WP dapatmelakukanpembetulan SPT ataskemauansediridenganmenyampaikanpernyataantertulisdalamjangkawaktuduatahunsesudahsaatterutangnyapajakatauberakhirnyaMasaPajak, BagianTahunPajak, atauTahunPajak, dengansyarat DJP belummemulaimelakukantindakanpemeriksaan. Dalamhalini WP dikenakansanksiadministrasiberupabungasebesar 2% sebulanatasjumlahpajak yang kurangbayar, dihitungsejaksaatpenyampaian SPT berakhirsampaidengantanggalpembayarankarenapembetulan SPT tersebut

  30. SuratPemberitahuan (SPT) • JENIS SPT • Secaragarisbesar SPT dibedakanmenjadidua, yaitu: • SPT-Masa, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak yang terutangdalamsuatuMasaPajakatausuatusaat. • SPT-Tahunan, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak yang terutangdalamsuatuTahunPajak.

  31. SPT Masa ada beberapa jenis: • SPT Masa PPh Pasal 21/26 ; PPh Ps 22; PPh Ps 23/26; PPh Ps 25 • SPT Masa PPh Pasal 4(2) • SPT Masa PPN • SPT Masa PPN Pemungut • SPT Masa PPnBM SuratPemberitahuan (SPT) • JENIS SPT • Secaragarisbesar SPT dibedakanmenjadidua, yaitu: • SPT-Masa, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak yang terutangdalamsuatuMasaPajakatausuatusaat. • SPT-Tahunan, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak yang terutangdalamsuatuTahunPajak.

  32. Batas WaktuPembayaran SPT-Masa {Ps 3 ay. (3)}: UntukSuratPemberitahuanMasa, paling lama 20 (duapuluh) harisetelahakhirMasaPajak. SuratPemberitahuan (SPT) • JENIS SPT • Secaragarisbesar SPT dibedakanmenjadidua, yaitu: • SPT-Masa, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak yang terutangdalamsuatuMasaPajakatausuatusaat. • SPT-Tahunan, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak yang terutangdalamsuatuTahunPajak.

  33. SPT Tahunan ada beberapa jenis: • SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi • SPT untuk Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai (1770 S) • SPT untuk Wajib pajak OP yang berstatus sebagai usahawan (1770) • SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pegawai dengan jumlah penghasilan bruto setahun kurang dari Rp. 60.000.000,- (1770 SS) • SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771) • SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) SuratPemberitahuan (SPT) • JENIS SPT • Secaragarisbesar SPT dibedakanmenjadidua, yaitu: • SPT-Masa, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak yang terutangdalamsuatuMasaPajakatausuatusaat. • SPT-Tahunan, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak yang terutangdalamsuatuTahunPajak.

  34. Batas WaktuPenyampaian SPT Tahunan: • Untuk SPT TahunanPajakPenghasilan WP OrangPribadi, paling lama 3 (tiga) bulansetelahakhirTahunPajak • Untuk SPT PajakPenghasilan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulansetelahakhirTahunPajak SuratPemberitahuan (SPT) • JENIS SPT • Secaragarisbesar SPT dibedakanmenjadidua, yaitu: • SPT-Masa, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanataupembayaranpajak yang terutangdalamsuatuMasaPajakatausuatusaat. • SPT-Tahunan, adalahsurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak yang terutangdalamsuatuTahunPajak.

  35. PEMBUKUAN Pembukan: “adalahsuatuprosespencatatan yang dilakukansecarateraturuntukmengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilan, danbiaya, sertajumlahhargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa, yang ditutupdenganmenyusunlaporankeuanganberupaneraca, danlaporanlabarugiuntukperiodeTahunPajaktersebut”

  36. PEMBUKUAN WP OrangPribadi yang melakukankegiatanusahapekerjaanbebasdan WP Badandi Indonesia, wajibmenyelenggarakanpembukuan. WP OrangPribadi yang melakukanusahaataupekerjaanbebasmenurutketentuanperaturanperundang-undangandiperbolehkanmenghitungpenghasilannettodenganmenggunakan Norma PenghitunganPenghasilanNetto

  37. PEMBUKUAN WP OrangPribadi yang tidakmelakukanusahaataupekerjaanbebasmenurutketentuanperaturanperundang-undangandikecualikandarikewajibanpenyelenggaraanpembukuantetapiwajibmelakukanpencatatan. Pencatatanterdiridari data peredaranbrutodanataupenerimaanpenghasilansebagaidasaruntukmenghitungjumlahpajak yang terutang

  38. PEMBUKUAN • Pembukuan/pencatatanharus: • Diselenggarakandenganitikatbaikdanmencerminkankeadaanygsebenarnya • Diselenggarakandi Indonesia • Menggunakaknhuruflatindanangkaarab • Menggunakansatuanmatauang rupiah atauuangasing yang diijinkanMenkeu. • Dalambahasa Indonesia ataubahasaasing yang diijinkanMenkeu. • Diselenggarakandengantaatasasdandenganaccrual basisataucash basis.

  39. SuratKetetapanPajak • SuratKetetapanPajakadalahsuratketeranganberupa: • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN)

  40. AdalahSuratKeputusan yang menentukanbesarnyajumlahpajak yang terutang, jumlahkreditpajak, jumlahkekuranganpembayaranpokokpajak, besarnyasanksiadministrasidanjumlah yang masihharusdibayar. SuratKetetapanPajak • SuratKetetapanPajakadalahsuratketeranganberupa: • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN)

  41. AdalahSuratKeputusan yang menentukantambahanatasjumlahpajak yang telahditetapkan. SuratKetetapanPajak • SuratKetetapanPajakadalahsuratketeranganberupa: • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN)

  42. AdalahSuratKeputusan yang menentukanjumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardaripajak yang terutangatau yang tidakseharusnyaterutang. SuratKetetapanPajak • SuratKetetapanPajakadalahsuratketeranganberupa: • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN)

  43. Adalahsuratkeputusan yang menentukanjumlahpokokpajaksamabesarnyadenganjumlahkreditpajakataupajaktidakterutangdantidakadakreditpajak. SuratKetetapanPajak • SuratKetetapanPajakadalahsuratketeranganberupa: • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN)

  44. SuratKetetapanPajak • FungsiSuratKetetapanPajak: • Koreksiatasjumlah yang terutangmenurut SPT-nya • Saranauntukmengenakansanksi • Alatmenagihpajak

  45. SuratTagihanPajak • SuratTagihanPajak (STP) dalam Ps 14 adalahSuratuntukmelakukantagihanpajakdanatausankiadministrasiberupabungadanataudenda. • Fungsi STP: • Koreksiatasjumlah yang terutangmenurut SPT-nya • Saranauntukmengenakansanksi • Alatmenagihpajak

  46. SuratTagihanPajak • Penerbitan STP: • PajakPenghasilandalamtahunberjalantidakataukurangbayar. • Dari hasilpenelitian SPT terdapatkekuranganpembayaranpajaksebagaiakibatsalahtulisatausalahhitung • WP dikenakansanksiadm. Berupadendaataubunga • Pengusaha yang dikenakanpajakberdasarkan UU PPN tetapitidakmelaporkankegiatannyauntukdikukuhkansebagai PKP • Pengusaha yang telahdikukuhkansebagai PKP tetapitidakmembuatfakturpajakataumembuattetapitidakmengisiatautidaklengkappengisiannya.

  47. Langkah-langkahPenagihan SuratTeguran. Utangpajak yang tidakdilunasisetelahlewattujuhharidaritanggaljatuh tempo pembayaran, akanditerbitkanSuratTeguranPajak SuratPaksa. Utangpajaksetelahlewat 21 haridaritanggalSuratTegurantidakdilunasi, diterbitkanSuratPaksa yang diberitahukanolehJurusitaPajakdengandibebanibiayapenagihanpajakdenganSuratPaksasebesarRp 50.000. Utangpajakharusdilunasidalamjangkawaktu 2 x 24 jam setelahSuratPaksadiberitahukanolehJurusitaPajak. 47

  48. Langkah-langkahPenagihan SuratSita. Utangpajakdalamjangkawaktu 2 x 24 jam setelahSuratPaksadiberitahukanolehJurusitaPajaktidakdilunasi, JurusitaPajakdapatmelakukantindakanpenyitaan, dengandibebanibiayapelaksanaanSuratPerintahMelakukanPenyitaansebesarRp 100.000.

  49. Langkah-langkahPenagihan LelangDalamjangkawaktu paling singkatempatbelasharisetelahtindakanpenyitaan, utangpajakbelumjugadilunasiakandilanjutkandenganpengumumanlelangmelalui media massa. PenjualansecaralelangmelaluiKantor PelayananKekayaan Negara danLelang(KPKNL) terhadapbarang yang disita, dilaksanakan paling singkatempatbelasharisetelahpengumumanlelang. Dalamhalbiayapenagihanpaksadanbiayapelaksanaansitabelumdibayarmakaakandibebankanbersama-samadenganbiayaiklanuntukpengumumanlelangdalamsuratkabardanbiayalelangpadasaatpelelangan.Catatan: Barangdengannilai paling banyakRp 20.000.000 tidakharusdiumumkanmelalui media massa.

  50. Hak WP Hal Penagihan/Sita/Lelang MemintaJurusitaPajakmemperlihatkanKartuTandaPengenalJurusitaPajak. MenerimaSalinanSuratPaksadanSalinanBeritaAcaraPenyitaan. Menentukanurutanbarang yang akandilelang. Diberikesempatanterakhirsebelumpelaksanaanlelanguntukmelunasiutangpajaktermasukbiayapenyitaan, iklan, danbiayapembatalanlelang, danmelaporkanpelunasantersebutkepadaKepalaKantor PelayanaPajak (KPP) yang bersangkutan.

More Related