1 / 30

OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH

B PM ACEH. KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI DAERAH. OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH. Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki. V ISI.

sally
Télécharger la présentation

OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BPM ACEH KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI DAERAH OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH

  2. Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki. VISI Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Keberlanjutan Perdamaian; Dinul Islam, Adat dan Budaya; Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; Penaggulangan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang Terintegrasi; Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan. MISI

  3. KEBIJAKAN APBA TAHUN 2012 Program dan Anggaran Pembangunan Aceh diarahkan untuk 7 (tujuh) Prioritas yaitu : • Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. • Penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan keterbelakangan. • Peningkatan koordinasi, integrasi dan simplikasi pembangunan kemukiman dan gampong. • Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dengan pemanfaatan tehnologi tepat guna. • Pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat kemukiman dan gampong. • Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di kemukiman dan gampong. • Penyiapan rancangan qanun/pergub tentang sistim informasi, data base potensi masyarakat miskin, profil mukim dan gampong, serta koordinasi, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan .

  4. VISI DAN MISI, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV. NAD V I S I : “Terwujudnya kemandirian MasyarakatAceh M I S I : • Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong • Peningkatan keswadayaan masyarakat. • Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga. • Pengembangan usaha ekonomi masyarakat. • Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. • Pendayagunaan tehnologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. • Penanggulangan Kemiskinan.

  5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPM ACEH TUGAS POKOK : • Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat FUNGSI : • Pelaksanaanurusanketatausahaanbadan. • Penyusunan program kerjatahunan, jangkamenengahdanjangkapanjang. • PenyelenggaraantugasdiBidangPemberdayaanMasyarakat, termasukpelayananumumlintasKabupaten/Kota. • Pelaksanaan, PembinaanPengawasandanPengendalianterhadappenyelenggaraantugasdiBidangpemberdayaanmasyarakat. • Perumusankebijakanteknisdalamlingkuppemberdayaanmasyarakat. • Pembinaan unit pelaksanaanteknisBadan

  6. KEWENANGAN QANUN NO 5 TAHUN 2007 • Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong; • Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat; • Merumuskan menyiapkan kebijakan dibidang usaha ekonomi masyarakat; • Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; • Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan dibidang pemberayaan masyarakat; dan • Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

  7. S T R A T E G I Untuk mewujudkan Visi dan Misi diperlukan Strategi sebagai berikut : • Penguatan manajemen pembangunan partisipatif. • Penguatan kelembagaanmukim, gampong, kelurahan dan kelembagaan masyarakat lainnya. • Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna melalui pemanfaatan sumber daya alam. • Pengembangan sarana/prasarana kemukiman, gampong dan kelurahan. • Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kemukiman, gampong dan kelurahan. • Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kemukiman, gampong dan kelurahan.

  8. T U J U A N TUJUAN UMUM “MeningkatkantarafhidupdankesejahteraanmasyarakatKemukiman dan Gampongmelaluipenciptaan, Kesempatan belajar, lapangan kerja, kesempatan berusaha serta pemanfaatan sdm .sda dan teknologi tepat guna”.

  9. KHUSUS Berkurangnyajumlahpendudukmiskin. 2. Berkurangnyakemukiman dan gampongtertinggal. 3. MeningkatnyakualitasSumberDayaaparatur dan masyarakatkemukiman, gampong dan kelurahan. 4. Meningkatnyapenerapandanpengembanganteknologitepatguna melalui pemanfaatan sumber daya alam. 5. Meningkatnyamotivasi,partisipasi,dayaciptadankaryamasyarakatkemukiman, gampong dan kelurahandalamberbagaikegiatanpembangunan. 6. Terciptanyakeserasiandankeberlanjutan pembangunanperkotaandanperdesaan. 7. Tersedianyasaranadanprasaranapemerintahan kemukiman, gampong dan kelurahan serta sarana dan prasarana perdesaan lainnya.

  10. 8. Tersedianyadana alokasi khusus dari APBA dan APBD Kab/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasaranadi gampong. 9. Berfungsinyakelembagaan sosial masyarakat, di kemukiman, gampong dan kelurahan. 10. Tersedianya lembagakeuangankemukiman, gampong dan kelurahanuntukpengembanganusahaekonomiproduktif keluargadanmasyarakat perdesaan. 11. Berkembangnyausahaproduksi yang berorientasipasar. 12. Terciptanyalapangankerjabarudiluarsektorpertanian. 13. Meningkatnyakualitasperencanaandan pelaksanaan pembangunan masyarakatkemukiman gampong dan kelurahan. 14. Meningkatnyaperansertaperempuandalampembinaankeluarga (PKK) dan Posyandu.

  11. LANDASAN HUKUM • PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU; • PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU; • PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.

  12. RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012 Meliputi : PembinaanGizidanKesehatanIbudanAnak; Bina Keluarga Balita (BKB); Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD); Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA);’ PengendalianPenyakitdanPenyehatanLingkungan; PerilakuHidupBersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan; KesehatanLanjutUsia; Bina Keluarga Remaja; Kesehatan Reproduksi Remaja; PercepatanPenganekaragamanKonsumsiPangan; PemberdayaanFakirMiskin, KomunitasAdatTerpencil dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial; Akte Kelahiran Anak; Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

  13. PENGERTIAN POSYANDU : SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU. POSYANDU PLUS : POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011. DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.

  14. 3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN.

  15. POKJANAL POSYANDU(Permendagri No 54 Tahun 2007) PEMBINA POKJANAL POKJANAL – PUSAT MENDAGRI GUBERNUR POKJANAL – Provinsi POKJANAL – Kabupaten/Kota BUPATI/WALIKOTA CAMAT POKJANAL – Kecamatan KEUCHIK POKJA – Gampong 51

  16. Dinas/Badan/Kantor PemberdayaanMasyarakatdanDesa (PMD); berperandalamfungsikoordinasipenyelenggaraanpembinaan, penggerakanperansertamasyarakat, pengembanganjaringankemitraan, pengembanganmetodependampinganmasyarakat, teknisadvokasi, fasilitas, pemantauan. DinasKesehatan:berperandalammembantupemenuhanpelayanansaranadanprasaranakesehatan (pengadaanalat-alatkesehatan) sertadukunganbimbinganteknis. BkkbN/PLKB :berperandalampenyuluhan, penggerakanperansertamasyarakat. BAPPEDA :berperandalamkoordinasiperencanaanumumdanevaluasi. TP.PKK :berperandalampendayagunaankader, motivasimasyarakat, penyuluhandanbimbinganteknis. Dinaspendidikan, LSM, dansebagainya ; berperandalammendukungteknisoperasionalPosyandu.

  17. HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH SELURUH LAPISAN MASY ; SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK MENETAP DI GAMPONG POSYANDU; DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG KURANG; KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN, DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT); PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA AKTIF, MASIH BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA; PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN PENGGIAT PRO-POOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS) RELATIF KURANG; SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI SOSIAL PARA KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF; RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI DAN TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.

  18. PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA Pokjanal yang adahanyasekedar SK; Belum optimalnyatugasdanfungsimasing-masingsektor; Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerjaygjelasdanterintegrasi; KurangnyakoordinasiantarSektor/LembagadanantarProgramPemberdayaanterkait; MasihadapersepsibahwaPokjanaltugasteknisDinasKesehatan; Kurangnyasosialisasi; dan Belum maksimalnya dukungandanapembinaan,termasuk Dana OperasionalPosyandu,dll.

  19. KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN PokjanalPosyanduProvinsi Pokjanal Posyandu Provinsi

  20. 55

  21. 56

  22. KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN PokjanalPosyanduKabupaten/Kota

  23. TUGAS Melakukanperansebagaisatuantugasadministrasipangkal (SATMINKAL) PokjanalPosyandumelaluipengendalianteknisdanadministrasikegiatanpembinaandanpengembanganPosyandu SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Membantusekretarisdalammelakukankoordinasipembinaanoperasionalpengelolaan program/kegiatanpembinaandanpengembanganPosyandu Menampungusulrencanapembinaandanpengembanganposyandusebagaimanamenjaditugasdantanggungjawab unit-unit padaPokjanalPosyandu Menyusunrencanapertemuanrutindanberkalasertamengagendakanpertemuaninsidentilberdasarkankebutuhan MenyusundanmenyampaikanlaporanhasilkegiatankepadaKetuaPokjanalPosyandu

  24. TERIMA KASIH 60

More Related