1 / 39

HUKUM PASAR MODAL (syarat dan Kode Etik)

HUKUM PASAR MODAL (syarat dan Kode Etik). Asih Widya Utami (0906497595) Devi Yuliana (0906498105) Fatma h Balfas (0906498143) Fitria Diah Ayu P. (0906582526) M oe hammad Ulil Amri (0906582860). NOTARIS & PASAR MODAL. SYARAT-SYARAT & KODE ETIK PASAR MODAL. PROFESI NOTARIS.

Télécharger la présentation

HUKUM PASAR MODAL (syarat dan Kode Etik)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HUKUM PASAR MODAL (syarat dan Kode Etik) Asih Widya Utami (0906497595) Devi Yuliana (0906498105) Fatmah Balfas(0906498143) Fitria Diah Ayu P. (0906582526) Moehammad Ulil Amri(0906582860)

  2. NOTARIS & PASAR MODAL SYARAT-SYARAT & KODE ETIK PASAR MODAL

  3. PROFESI NOTARIS BerdasarkanUndang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris NOTARIS adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Otentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut Notaris merupakan profesi penunjang Pasar Modal menurut Pasal 64 (1) Undang – Undang

  4. KEWENANGAN LAINNYA NOTARIS MELIPUTI: (PASAL 15 UUJN) SemuaPerbuatan, Perjanjian,danKetetapan yang diharuskanolehPeraturanPerundang-Undangandan/atau yang dikehendakioleh yang berkepentinganuntukdinyatakandalamaktaOtentik, menjaminkepastiantanggalpembuatanakta, menyimpanakta, memberikanGrosee, salinandankutipanakta, semuanyaitusepanjangpembuatanakta-aktaitutidakjugaditugaskanataudikecualikankepadapejabat lain atauorang lain yang ditetapkanoleh UU

  5. SYARAT NOTARIS (Pasal 2 UUJN) • Warga Negara Indonesia • BertaqwaKepadaTuhan yang MahaEsa • Berumur Minimal 27 tahun • SehatJasmanidanRohani • BerijazahSarjanaHukumdan Lulus Jenjang Strata duaKenotariatan • TelahMagangataunyata-nyatabekerjadikantorNotarisdalamwaktu 12 bulanberturut-turut • TidakberstatusPegawainegeri, Pejabat Negara, advokat, danjabatan lain yang dilarang UU

  6. Peraturan-Peraturan • Undang-UndangNomor 8 tahun 1995 tentangPasar Modal • KeputusanKepalaBapepam No.Kep-37/PM/1996 lampiran NOMOR VIII.D.1.- tanggal 17 januari 1996 TENTANG PendaftaranNotaris yang MelakukanKegiatan Di Pasar Modal • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal

  7. Cara Menjadi Notaris Pasar Modal DAFTAR ke BAPEPAM Pasal 56 ayat (2)-Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal & Pasal 1-Bkeputusan Kepala Bapepam No.Kep-37/PM/1996 lampiran nomor VIII.D.1

  8. Tujuan Pendaftaran : • Notaris Pasar Modal → memahami seluk beluk Pasar Modal • Memudahkan Pengawasan Bapepam terhadap Notaris dan kegiatan Pasar Modal; • Kemudahan dalam memberikan Teguran, masukan, saran, dan sosialisasi perkembangan di bidang Pasar Modal

  9. PerananNotarisdalambidangPasar Modal • Perubahan Anggaran Dasar → IPO • Perjanjian dalam pembuatan berbagai jenis perjanjian dalam rangka Emisi saham di Pasar Modal

  10. Syarat-Syarat Notaris Pasar Modal: Berdasarkan Peraturan No VIII.D1 tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal : • Telah Diangkat sebagai Notaris dan diambil Sumpahnya → SK pengangkatan dan Berita Acara Notaris

  11. 2. Tidak Pernah melakukan Perbuatan Tercela dan atau Dihukum karenaTerbukti melakukan Tindak Pidana di bidang Keuangan → Surat Pernyataan 3. Memiliki Akhlak dan Moral yang Baik; 4. Wajib memiliki Keahlian Di Bidang Pasar Modal →Persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui Program Pelatihan yang diakui BAPEPAM→ Sertifikat Program Pelatihan yang diakui Bapepam 

  12. 5. wajib menjalankan jabatan sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris; 6. sanggup secara terus menerus Mengikuti Program Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal → Surat Pernyataan 7. Sanggup melakukan Pemeriksaan sesuai dengan PJN dan Kode Etik Profesi 8. Bersikap Independen, Objektif, & Profesional→ Surat Pernyataan

  13. 9. telah menjadi atau bersedia menjadi Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) → Bukti Keanggotaan (jika ada) 10. Bersedia untuk Diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan PJN dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya → Surat Pernyataan

  14. Prosedur Pendaftaran

  15. +

  16. KEWAJIBAN NOTARIS PASAR MODAL • Melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi lanjutan kepada Bapepam dan LK + bukti pendukung→ secara berkala paling lambat 15 Januari tahun berikutnya; • Melaporkan setiap perubahan data dan informasi dari Notaris → paling lambat 14 hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

  17. CUTI NOTARIS PASAR MODAL →digantikan Notaris Pengganti yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) sementara SYARAT NOTARIS PENGGANTI PASAR MODAL a. Warga Negara Indonesia; b. bergelar sarjana hukum (S1); c. telah bekerja min 2 tahun berturut-turut pada kantor Notaris yang telah terdaftar di Bapepam dan LK;

  18. d. telah diangkat sebagai Notaris Pengganti berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas; e. telah disumpah oleh Pejabat yang berwenang; f. telah mengikuti Pendidikan Profesi Pasar Modal; g. telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) sementara dari Bapepam dan LK.

  19. JenisSanksiAdministratif:PP tentangPenyelenggaraandibidangPasar Modal -Peringatantertulis -denda -pembatasankegiatanusaha; -pembekuankegiatanusaha; -pencabutanizinusaha; -pembatalanpersetujuan; dan -pembatalanpendaftaran.

  20. Pendidikan Profesi Lanjutan Notaris wajib mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan → berlaku tahun berikutnya setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) dari Bapepam dan LK; Tidak ikut Pendidikan Profesi lanjutan →sanksi administratif →peringatan tertulis;

  21. Dalam 2 tahun berturut-turut Notaris tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, atau Dalam waktu 5 (lima) tahun Notaris tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, sebanyak 3 (tiga) kali ↓ sanksi administratif → pembekuan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal. Kecuali: Notaris cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan untuk menjalankan kegiatan di Pasar Modal.

  22. Profesi Penunjang Pasar Modal Denda → Keterlambatan penyampaian laporan ↓ Minimal Rp100.000,00/hari Total Maksimum Rp100.000.000,00

  23. ProfesiPenunjangPasar modal (Perorangan) ↓ Melanggar Peraturan Pasar modal ↓ Maksimum denda Rp100.000.000,00

  24. Kode Etik Notaris Pasar Modal

  25. Kode Etik Pasar Modal Pasal 66UU Pasar Modal :“Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing – masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”. Notaris merupakan profesi penunjang pasar modal berdasar Pasal 64UUPM. ↓ Notaris Pasar Modal → KODE ETIK NOTARIS

  26. Kode etik notaris pasar modal →Peraturan tertulis dan tidak tertulis yang melandasi tingkah laku notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang notaris pasar modal. • Kode etik notaris (Pasal 83 UUJN)→ Kaidah Moral →Ikatan Notaris Indonesia (INI) → Kongres Luar Biasa di Bandung (27 Januari 2005) ↓ ISI: Kewajiban, Larangan, Pengecualian, Sanksi dan Tata cara Penegakkan Kode Etik.

  27. Kewajiban Notaris ( Pasal 3 K E) • Bermoral, akhlak serta kepribadian yang baik; • Menghormati dan Menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris (perilaku mempengaruhi jabatan dan kehormatan bagian tak terpisah dari perkumpulan) • Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab; • Meningkatkan ilmu Pengetahuan;

  28. 5. MengutamakanpengabdiankepadaKepentinganMasyarakatdan Negara; 6. JasaPembuatanAktakepada yang tidakMamputanpamemungut Honorarium; 7. Menetapkan 1 kantor; 8. Memasangpapannamadilingkungankantor; 9. Hadir, mengikuti, danberpartisipasiaktifdalamkegiatanPerkumpulan Serta MenghormatiMematuhiMelaksanakansetiapdanseluruhkeputusanperkumpulan; 10. Tertibmembayaruangiuranperkumpulan;

  29. 11. Membayaruangdukauntukmembantukeluargatemansejawat yang meninggal; 12. Melaksanakandanmematuhisemuaketentuan honorarium yang ditetapkanperkumpulan; 13. MenjalankanJabatanNotaris (pembuatan, pembacaan, penandatangananakta) dikantor, kecualidenganalasan yang sah; 14. Menciptakansuasanakekeluargaandankebersamaandengantemansejawat; 15. Memperlakukansetiapklien yang datangdenganbaik.

  30. Larangan (Pasal 4 K E) • Mempunyailebihdari 1 kantor-Notaris+PPAT (ps 19 UUJN); • MemasangPapannamadiluarwilayahkantor; • MelakukanPublikasidanPromosidiri; • Bekerjasamadengan biro jasa, orang, ataubadanhukum yang bertindaksebagaiperantarauntukmencariataumendapatkanklien;

  31. e. Menandatanganiakta yang prosespembuatanminutanyadisiapkanpihak lain. f. Mengirimkanminutakepadaklienuntukditandatangani; g. BerusahaatauberupayamengambilkliendariNotaris lain; h. Memaksakliendenganmenahandokumenatautekananpsikologis; i. Persaingantidaksehatsesamarekannotaris; j. Menetapkan honorarium lebihrendahdariketentuanperkumpulan

  32. k. SengajaMemperkerjakankaryawanNotaris lain tanpapersetujuanNotaris yang bersangkutan; l. Menjelekkandan/ataumempersalahkanrekanNotarisatauakta yang dibuatolehnya; m. Membentukkelompokeksklusifdiantarakawansejawatdengantujuanmelayaniinstansiataulembaga; n. Menggunakanataumencantumkangelar yang tidaksesuaIdenganperaturanperundang-undangan yang berlaku;

  33. o. Pelanggaran-Pelangaran lain yang secaraumumdisebutsebagaipelanggarankodeetik. PENGECUALIAN: • memberikanucapan-ucapansebagaipribadi, bukandalamjabatan; • PemuatannamadanalamatNotarisdalambukupanduannomortelepondll yang diterbitkansecararesmiolehPT.Telkomataulembaga-lembagaresmi lain; • Memasangtandapenunjukjalansesuaiketentuan.

  34. Sanksi Terhadap Pelanggaran (Ps 6 K E) • Teguran; • Peringatan; • Schorsing (pemecatan sementara); • Onzetting (pemecatan); • Pemberhentian dengan tidak hormat

  35. Pengawasan Pelaksanaan K E Oleh : • Tingkat pertama → Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah • Tingkat banding → Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah • Tingkat terakhir → Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat

  36. Pemeriksaan & Penjatuhan Sanksi ↓ Dewan Kehormatan (Pasal 8, 9, 10 dan 11 K E)

  37. Kasus Pelanggaran Kode Etik Disertasi Fitrizki Utami (Universitas Hasanuddin) ↓ Menemukan beberapa pelanggaran K E Notaris: • Klien tidak bertanda tangan di hadapan Notaris; • Penurunan Tarif; • Tidak membacakan akta;

  38. Salah dalam memberikan memberikan tindakan hukum; • Melaksanakan tugas di wilayah kerja; • Menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan Notaris;

  39. TERIMA KASIH

More Related