1 / 16

INVESTIVIGASI MELALUI METODE ILMIAH

INVESTIVIGASI MELALUI METODE ILMIAH. Oleh: Soemali, SH.,M.Hum. Investivigasi ( investigate). To inquaire into (a matter) systematically; to make (a suspect) the subject of a criminal inquiry (the police investigated the suspect’s involvment in the murder)

silas
Télécharger la présentation

INVESTIVIGASI MELALUI METODE ILMIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INVESTIVIGASIMELALUI METODE ILMIAH Oleh: Soemali, SH.,M.Hum.

  2. Investivigasi (investigate) To inquaire into (a matter) systematically; to make (a suspect) the subject of a criminal inquiry (the police investigated the suspect’s involvment in the murder) Black law Dictionary, 7th Edition, 1999 Menyelidiki sesuatu secara sistematis; membuat tersangka sebagai subyek suatu penyelidikan kriminal (polisi menyelidiki keterlibatan tersangka dalam suatu pembunuhan) Metode Ilmiah (scentific method) An analytical technique by which a hypothesis is formulated ang then systematically tested through observation and experimentation Black law Dictionary, 7th Edition, 1999 Suatu teknik analisis dengan merumuskan hipotesis (deduktif) dan kemudian melakukan pengujian (induktif) hipotesis tersebut secara sistematis melalui observasi dan eksperimentasi

  3. Metode Ilmiah (scentific method) 1 HIPOTESIS Deduktif • Cari Peraturan perundang-undangan yang relevan unuk diterapkan pada kasus yang akan diselesaikan. • Lakukan pemeriksaan hkum (legal audit) apakah peraturan perundang-undangan yang telah ditemukan dapat diterapkan untuk penyelesaian kasus yang akan diselesaikan. 2 • Jika ‘YA’ lanjutkan dengan langkah pengujian/ pembuktian 3 • Jika ‘TIDAK’ lakukan penemuan hukum (rechtsvinding) 4 PENGUJIAN Induktif • Lakukan pengujian/ pembuktian berdasarkan pasal 21 sd. 25 Keputusan Memperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. • Alat bukti: barang dan/ atau jasa; keterangan para pihak yang bersengketa; keterangan saksi dan/ atau saksi ahli; surat dan/ atau dokumen; bukti-bukti lain yang mendukung.

  4. Mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 1 Tanggungjawab pelaku Usaha Jasa TANGGUNGJAWAB KONTRAKTUAL Contractual Liability (CL) Pelaku Usaha Konsumen Kontrak

  5. TANGGUNGJAWAB KONTRAKTUALContractual Liability (CL) a Dapat diterapkan ntuk Tanggugjawab Pelaku Usaha Barang/ Pelaku Usaha Jasa, dengan syarat terdapat kontrak/ perjanjian. Sanksi Perdata • Pasal 18 UUPK – Klausula Baku isi, letak, bentuk, sulit dimengerti: batal demi hukum (untuk kontrak baku) • Pasal 1243 KUH. Perdata- wanprestasi (untuk kontrak non-baku) Sanksi Pidana • Pasal 62 Ayat 1 UUPK – 5 th. Denda 2 milyar • Pasal 22 UUPK: pembuktian terbalik

  6. TANGGUNGJAWA PRODUK(product Liability) b Hanya dapat diterapkan untuk Tanggungjawab Pelaku Usaha barang dengan syarat terdapat kontrak/ perjanjian. Sanksi Perdata Pasal 8 s.d 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 28 UUPK; strict liability – pembuktian terbalik. Sanksi Pidana Pasal 62 Ayat 1 dan 2 UUPK – 5 th. Denda 2 milyar atau 2 th. denda 2 500 juta Pasal 22 UUPK: pembuktian terbalik

  7. Melakukan Pemeriksaan Hukum(legal audit) 2 Tanggungjawab Kontraktual (contractual liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian Kasus Tanggungjawab Produk (product liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian

  8. Melakukan pemeriksaan Hukum(legal Audit)contoh Tanggungjawab Kontraktual (contractual liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian Kasus Biscuit Beracun Gugat Ganti Rugi Produsen Tanggungjawab Produk (product liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian - Sanksi Perdata Pasal 8 s.d 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 28 UUPK; strict liability – pembuktian terbalik. - Sanksi Pidana Pasal 62 Ayat 1 dan 2 UUPK – 5 th. Denda 2 milyar atau 2 th. denda 2 500 juta Pasal 22 UUPK: pembuktian terbalik

  9. Melakukan pemeriksaan Hukum(legal Audit)contoh 2 - Sanksi Perdata Pasal 8 s.d 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 28 UUPK; strict liability – pembuktian terbalik. - Sanksi Pidana Pasal 62 Ayat 1 dan 2 UUPK – 5 th. Denda 2 milyar atau 2 th. denda 2 500 juta Pasal 22 UUPK: pembuktian terbalik Tanggungjawab Kontraktual (contractual liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian Kasus Kalaim Pulsa Telecom Gugat Ganti Rugi Pemberi Jasa Tanggungjawab Produk (product liability) Terdapat Kontrak/ Perjanjian

  10. Melakukan Penemuan Hukum(rechstvinding) 3 2 Bila sampai dengan langka kedua tidak berhasil ditemukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kasus harus Diputuskan, maka HARUS dilakukan penemuan hukum sbb: • Autentik • Gramatikal • Historis • Sistematis • Sosiologis • Antisipatoris Penafsiran Penemuan Hukum • Analogi • Argumen A Contrario • Penghalusan Hukum Konstruksi

  11. Melakukan Pengujian/ Pembuktian 4 Berdasarkan pasal 21 sd. 25 Keputusan Memperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. 1. Yang WAJIB membuktikan adalah pelaku usaha bukan konsumen 2. Dapat dihadirkan saksi, saksi ahli, penerjemah, jubir. 3. Dapat menggunakan alat bukti berupa: - Barang dan/ atau jasa - Keterangan para pihak yang bersenketa - Keterangan saksi dan/ atau saksi ahli - Surat dan/ atau dokumen - Bukti-bukti lain yang mendukung

  12. PERANAN BPSK DALAMPENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN DASAR HUKUM 1. UU No. 8 TAHUN 1999 Pasal 45 s/d 58 dan Pasal 60 2. KEPPRES No. 90 TAHUN 2001 Tentang Pembentukan BPSK 3. KEPMEN No. 301/ 2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK 4. KEMPEN No. 350/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

  13. PERANAN BPSK 1. UJUNG TOMBAK Sebagai ujung tombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen melalui penyelesaian senketa, dan pengawasan klausula baku. 2. LEMBAGA ALTERNATIF Sebagai Lembaga Alternatif diluar badan Peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, murah dan sederhana 3. CARA PENYELESAIAN Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara Konsiliasi atau mediasi atau dengan Cara Arbitrase 4. PRINSIP PENYELESAIAN Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan atas dasar musyawarah atau kekeluargaan sehinga putusan BPSK dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (Win-win Solution)

  14. SANKSI ADMISNITRATIF 1. BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal 200 juta rupiah yang harus diayar oleh pelaku usaha kepada konsumen di luar ganti rugi yang nyata dialami oleh konsumen 2. Sanksi Administratif hanya dapat dijatuhkan bilamana pelaku usaha: a. Melanggar Pasal 19 UU No. 8 tahun 1999 b. Melanggar pasal 20 c. Melanggar Pasal 25 d. Melanggar Pasal 26 3. Selanjutnya konsumen yang dirugikan atas pelanggaran Pasal tersebut diatas dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 23 baik kepada BPSK atau ke Badan Peradilan Umum

  15. HUBUNGAN BPSK DENGAN INSTANSI LAIN 1. BADAN PERADILA UMUM a. Terhadap putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan oleh Hakim pengadilan Negeri dalam waktu 21 hari terhitung sejak diterimanya keberatan. b. Terhadap putusan BPSK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Fia Eksekusi ke Pengadilan Negeri 2. KEPOLISIAN a. PEMANGGILAN Para pihak yang bersengketa atau saksi yang dipanggil secara patut oleh PBSK tidak mengindahkan panggilan tersebut dapat meminta bantuan pihak Kepolisian untuk melakukan pemangilan agar hadir di PBSK b. PENYIDIKAN Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK ternyata tidak melaksanakannya maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik Umum Agar dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku usaha tersebut. Lanjut…

  16. Lanjutan.. 3. INTANSI LEMBAGA LAINNYA a. Badan POM/ Balai POM BPSK dapat meminta bantuan saksi ahli dari Badan/ Balai POM setempat untuk membantu proses penyelesaian sengketa konsumen yang menyangkut produk Obat, Makanan, Minuman, dan Kosmetik. b. Laboratorium Untuk memperoleh putusan yang dapat memenuhi aspek kebenaran dan keadilan, BPSK dapat bekerjasama dengan laboratorium yang telah terakreditasi untuk memperoleh hasil penelitian atas produk yang menjadi senketa di BPSK c. Instansi Terkait BPSK memerlukan saksi-saksi ahli dari Dep. Keuangan, Bank Indonesia, Asuransi yang menyagkut kasus-kasus di bidang jasa dan lain-lain.

More Related