1 / 50

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. HUKUM SENGKETA BERSENJATA. HUKUM PERANG (THE LAW OF WAR). 1. KONSEPSI HUKUM PERANG. IUS AD BELLUM : A DALAH HUKUM PERANG YANG MENGATUR SEBELUM PERANG ITU TERJADI YAITU MENGATUR TENTANG SAH TIDAKNYA SUATU NEGARA MASUK DALAM PERANG .,. IUS IN BELLO:

stanislaus-duscha
Télécharger la présentation

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL HUKUM SENGKETA BERSENJATA HUKUM PERANG (THE LAW OF WAR) 1

  2. KONSEPSI HUKUM PERANG IUS AD BELLUM : ADALAH HUKUM PERANG YANG MENGATUR SEBELUM PERANG ITU TERJADI YAITU MENGATUR TENTANG SAH TIDAKNYA SUATU NEGARA MASUK DALAM PERANG., IUS IN BELLO: ADALAH HUKUM YANG MENGATUR SAAT PERANG ITU TERJADI, YAITU MENGATUR TENTANG CARA DAN ALAT BERPERANG SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERANG DAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT PERANG TERJADI. 2

  3. KONSEPSI HUKUM PERANG • IUS AD BELLUM : • 1. Intervensi;  • 2. Tindakanpembelaandiri (self-defence);  • 3. TindakanPembalasan;  • 4. IntervensiKemanusiaan.  • 5. TindakanKolektifdibawahnaunganpbB IUS IN BELLO: A. THE HAGUE LAW : MENGATUR TENTANG CARA DAN METODE BERPERANG. B. THE GENEVA LAW : MENGATUR PERLINDUNGAN ORANG YANG MENJADI KORBAN PERANG. 3

  4. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW ) • BAGIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL • ATUR HUBUNGAN NEGARA SELAMA PERANG • TUJUAN : MENGURANGI PENDERITAAN, KEMATIAN • DAN KEHANCURAN AKIBAT PERANG • BUKAN UTK HAMBAT EFISIENSI MILITER 4

  5. KEPATUHAN THD HUKUM HUMANITER • MENANDAI PROFESIONALISME MILITER • MEMPERKUAT MORAL DAN DISIPLIN • JAMIN DUKUNGAN RAKYAT DI MEDAN TEMPUR • PERLAKUAN TIMBAL BALIK YANG SAMA • PERCEPAT PROSPEK PERDAMAIAN • FOKUS TINDAKAN MILITER UTK KALAHKAN • PASUKAN AB MUSUH 5

  6. PEMBERLAKUAN HUKUM HUMANITER SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL INTERNASIONAL PENENTUAN NASIB SENDIRI PENDUDUKAN WILAYAH PEACEKEEPING OPERATIONS 6

  7. PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM HUMANITER MANUSIAWI DAN NON-DISKRIMINASI KEPENTINGAN MILITER PEMBATASAN PEMBEDAAN PROPORSIONALITAS 7

  8. MANUSIAWI DAN NON-DISKRIMINASI SEMUA ORANG • NON-DISKRIMINASI : • SEX • RAS ATAU SUKU • AGAMA • KEBANGSAAN • KEYAKINAN POLITIK PERLAKUAN MANUSIAWI 8

  9. KEPENTINGAN MILITER TINDAKAN DLM PUR BENAR SEC. MILITER - ORG SIPIL - MENYERAH SERANG KEUNTUNGAN MILITER KEPENTINGAN MILITER PENGHANCURAN MUSUH PEMBEDAAN PROPORSIONALITAS 9

  10. PRINSIP PEMBATASAN SENJATA / PAL CARA / METODE ILEGAL LEGAL ILEGAL LEGAL • PROPER USE UNNECESSARY SUFFERINGS TAKTIK RUSE OF WAR PERFIDY • KONVENSI SUPERFLUOUS INJURY • KEBIASAAN • INTERNASIONAL 10

  11. PRINSIP PEMBEDAAN NON-KOMBATAN KOMBATAN • DILINDUNGI • BILA TERLIBAT, MAKA • PERLINDUNGAN HILANG TARGET SERANGAN OBYEK MILITER OBYEK SIPIL • TDK BOLEH DISERANG • HRS DIHORMATI : • - TDK BOLEH DIJARAH • - DISITA DGN GANTI RUGI • UTK KEPENT. MILITER TARGET SERANGAN 11

  12. PROPORSIONALITAS OBYEK SIPIL KERUSAKAN INCIDENTAL LOST COLLATERAL DAMAGE SERANGAN THD SAS MILITER ORANG SIPIL CEDERA / LUKA KEMATIAN KEUNTUNGAN MIL KERUSAKAN INSIDENTIL • LANGSUNG • KONGKRIT 12

  13. KOMANDAN PENENTUAN SAS HUKUM HUMANITER OPERASI MILITER PENGGUNAAN SENJATA PENENTUAN CARA 13

  14. SASARAN ORANG TARGET MILITER BUKAN TARGET MILITER • ORANG SIPIL • SIPIL YG MENYERTAI AB • ORANG YG DILINDUNGI • MUSUH YG MENYERAH • MUSUH YG LUKA, SAKIT • KOMBATAN • ORANG SIPIL YG • LIBATKAN DIRI SEC • LANGSUNG DLM PUR • PARATROOPS 14

  15. SASARAN BENDA TARGET MILITER TIDAK BOLEH DISERANG • BENDA YG DILINDUNGI • FASILITAS KES • BENDA BUDAYA • INST. YG BERBAHAYA • SAS / PAL MILITER • OBYEK YG SIFAT, LETAK, • TUJUAN, GUNANYA BERI • KONTRIBUSI EFEKTIF • THD OPSMIL 15

  16. SASARAN TEMPAT SASARAN MILITER BOLEH DISERANG BUKAN SAS MILITER TIDAK BOLEH DISERANG • KOTA TERBUKA • TEMPAT YG DILINDUNGI • CAMP POW / • ZONA KESELAMATAN • ZONA YG DINETRALISIR • LINGKUNGAN ALAM • MARKAS / INSTALASI MILITER • BANGUNAN /INSTALASI DARI • SIFAT, LOKASI, TUJUAN & GUNANYA • DAPAT BERI KONTRIBUSI PD OPSMIL • KOTA YG DIPERTAHANKAN • TEMPAT YG DISALAHGUNAKAN 16

  17. SENJATA SENJATA LEGAL / SAH TIDAK AKIBATKAN PENDERITAAN YG TIDAK PERLU LUKA YG AMAT LUAR BIASA PENGGUNAAN YANG SAH PROPER USE BILA DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PEMBUATANNYA MENJADI ILEGAL GUN SENJATA 17

  18. SENJATA SENJATA YANG DILARANG • SENJATA YG TIMBULKAN FRAGMEN YANG TIDAK • TERDETEKSIOLEH SINAR X • PROYEKTIL CAL KECIL, BERAT KURANG DARI 400 GR, • MENGANDUNG ZAT YG MUDAH MELEDAK • RACUN • GAS CEKIK, GAS BERACUN DAN GAS LAINNYA • SENJATA KIMIA • SENJATA BIOLOGI • BLINDED LASER • RANJAU DARAT ANTI PERSONIL • NUKLIR 18

  19. SENJATA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA • TIDAK BOLEH DIGUNAKAN : • SERANG PENDUDUK SIPIL • SERANG OBYEK MIL DI TENGAH • PEMUKIMAN SIPIL • MEMBAKAR HUTAN SENJATA PEMBAKAR PELONTAR API RANJAU BOM 19

  20. SENJATA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA LOKASI HARUS DICATAT TIDAK DITANAM PADA PERAIRAN NETRAL RANJAU LAUT TIDAK DIGUNAKAN MEMBABI BUTA LOKASI HARUS DICATAT RANJAU DARAT 20

  21. SENJATA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA • SIMBOL PERLINDUNGAN • MAYAT, KORBAN LUKA/SAKIT • KUBURAN, TEMPAT KREMASI • FASILITAS KESEHATAN • MAINAN ANAK ANAK • BENDA KEAGAMAAN • MAKANAN MINUMAN • KAP/ALAT DAPUR • MONUMEN/ TEMPAT IBADAH • HEWAN/ KULIT BINATANG BOOBY TRAPS 21

  22. PENENTUAN CARA • BEDAKAN SIPIL DGN MIL • PROPORSIONAL • TINDAKAN PENCEGAHAN TINDAKAN PRINSIPIL • STARVATION • PERFIDY • REPRISAL • TAMENG MANUSIA • TEROR THD SIPIL • “TAKE NO POW” • PENJARAHAN CARA YANG DILARANG 22

  23. TAMENG MANUSIA ORANG SIPIL TIRAI OPERASI MILITER MENGUNTUNGKAN MENGHAMBAT • CONTOH HAL YANG DILARANG • GERAKAN MIL DI BAWAH PERLINDUNGAN KONVOI BANTUAN • SEMBUNYIKAN SENJATA DI PERUMAHAN • TEMBAKAN MORTIR DARI PASAR • MENEMPATKAN ORANG SIPIL PADA POSISI “STRATEGIS” 23

  24. REPRISAL (PEMBALASAN) • TIDAK BOLEH DILAKUKAN TERHADAP : • ORANG SIPIL • TAWANAN PERANG (POW) • ORANG LUKA, SAKIT DAN KARAM • PERS MEDIS DAN ROHANIAWAN BESERTA PERALATANNYA • BANGUNAN, PERALATAN DAN KAPAL YANG DILINDUNGI • OBYEK SIPIL • OBYEK BUDAYA • OBYEK YANG VITAL UNTUK KEHIDUPAN PENDUDUK SIPIL • TEMPAT YANG BERBAHAYA • LINGKUNGAN ALAM 24

  25. REPRISAL (PEMBALASAN) • SEBAGAI JALAN TERAKHIR • KEPUTUSAN PADA LEVEL POLITIK TERTINGGI • TUJUAN : MEMAKSA MUSUH UNTUK PATUHI HUKUM PERANG • SYARAT : • - DIMAKSUDKAN AGAR PEPERANGAN SESUAI HUKUM • - ADA PERINGATAN (WARNING) • - PROPORSIONAL DENGAN PELANGGARAN OLEH MUSUH • - SEGERA DIHENTIKAN • - PERINTAH : PADA LEVEL PEMERINTAH • OBYEK REPRISAL : • - KOMBATAN MUSUH • - SASARAN MILITER • - PERLENGKAPAN MILITER 25

  26. PERFIDY • BERPURA-PURA MEYAKINKAN LAWAN DENGAN TUJUAN • UNTUK MEMPERDAYAKANNYA • CONTOH : • - PURA-PURA MAU BERUNDING DAN BAWA BENDERA • GENCATAN SENJATA • - PURA-PURA MENYERAH • - PURA-PURA TERLUKA ATAU MATI • - BERLAKU SEPERTI ORANG SIPIL ATAU PERSONIL PBB • - GUN PALANG MERAH ATAU BULAN SABIT MERAH • - MEMBIARKAN MUSUH KABUR SEHINGGA IA DAPAT • DIBUNUH 26

  27. RUSES OF WAR • TINDAKAN UNTUK MENYESATKAN MUSUH ATAU UNTUK • MENDORONG MUSUH BERBUAT CEROBOH / KESALAHAN. • CONTOH : • - KAMUFLASE • - SASARAN TIRUAN (DECOYS) • - MELAKSANAKAN OPS TIPUAN (MOCK OPERATION) • - PENGACAUAN INFORMASI • RUSES OF WAR YANG TIDAK SAH : • MENGADAKAN PERJANJIAN PENGHENTIAN PUR DENGAN • TUJUAN UNTUK MELAKUKAN SERANGAN PENDADAKAN. 27

  28. PERLAKUAN THD TAWANAN PERANG • PADA SAAT TAWANAN PERANG DITANGKAP : • - PERLAKUAN MANUSIAWI • - BARANG KEPERLUAN PERANG DIAMBIL • - BARANG KEPERLUAN PRIBADI TETAP PADA POW • - IDENTIFIKASI • - PERAWATAN KESEHATAN • - EVAKUASI • PERLAKUAN MANUSIAWI : • - HORMATI MARTABAT DAN PRIBADINYA • - LINDUNGI DARI KEKERASAN, INTIMIDASI, • PELECEHAN DSB. • - HORMATI TAWANAN WANITA • - MUTILASI DAN EKSPERIMEN HINDARKAN. • - REPRISAL TIDAK DIPERBOLEHKAN 28

  29. TAWANAN PERANG • ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA • MILISI DAN KORPS SUKARELAWAN YG PENUHI SYARAT • - ADA KOMANDANNYA YG BERTANGGUNG JAWAB • - MENGGUNAKAN EMBLEM YG JELAS • - MEMBAWA SENJATA SECARA TERBUKA • - MELAKSANAKAN OPS SESUAI HK DAN KEBIASAAN PERANG • AWAK KAPAL DAGANG DAN CREW PESAWAT SIPIL • LEVIE EN MASSE 29

  30. PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL • PERLAKUAN THD PENDUDUK : • PEMBUNUHAN, PENGANIAYAAN, EKSEKUSI, • MUTILASI, PENYANDERAAN, PENJARAHAN, • REPRISAL • PENAHANAN, PENYIDANGAN, PENGHUKUMAN • PERLAKUAN THD WANITA • PERLINDUNGAN THD ANAK-ANAK • MISI BANTUAN KEMANUSIAAN • ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI : • - WN MUSUH + SEKUTU DI WILAYAH KITA • - WN KITA + SEKUTU DI WILAYAH MUSUH • - PENDUDUK DI WIL PENDUDUKAN • - PENGUNGSI DAN STATELESS DILARANG 30

  31. PELANGGARAN HUKUM HUMANITER LAKUKAN PERINTAHKAN BANTU BIARKAN TIDAK LAPOR Angkatan Bersenjata WAR CRIMES PELANGGARAN HK. HUMANITER 31

  32. SEBA-SEBAB TERJADINYA PELANGGARAN •Kepemimpinan yang Buruk •Pelatihan yang Buruk •Misi/Perintah yang TidakJelas •Meremehkanmusuh •KurangTidur •Tingkat Frustasi yang Tinggi •JumlahKorban yang Banyak •PenyalahgunaanWewenang 32

  33. BENTUK GRAVE BREACHES • PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA • PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI, • TERMASUK EKSPERIMEN BIOLOGIS • DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN PENDERITAAN BERAT, • ATAU LUKA BERAT TERHADAP TUBUH ATAU KESEHATAN • PENGHANCURAN YG LUAS & PENGAMBILAN HARTA BENDA, • YG TIDAK DIBENARKAN DARI SEGI KEPENTINGAN MILITER • DAN DILAKUKAN SECARA SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM 33

  34. BENTUK GRAVE BREACHES • MEMAKSA SEORANG TAWANAN PERANG / ORANG LAIN • YG DILINDUNGI UTK BERDINAS PD SUATU PENGUASA • ANGKATAN PERANG MUSUH • DENGAN SENGAJA MENGESAMPINGKAN HAK SEORANG • TAWANAN PERANG ATAU ORANG LAIN YG DILINDUNGI • AKAN HAKNYA ATAS PERADILAN YG JUJUR & TERATUR • DEPORTASI / PEMINDAHAN SECARA MELAWAN HUKUM • ATAU PENGURUNGAN SECARA MELAWAN HUKUM • PENYANDERAAN (TAKING OF HOSTAGES). 34

  35. KEJAHATAN PERANG • PENGGUNAAN RACUN / PENGGUNAAN SENJATA • DAN MUNISI LAINNYA YANG DILARANG; • PERMINTAAN PERLINDUNGAN SECARA LICIK; • PENYALAHGUNAAN MAYAT; • PENEMBAKAN THD TEMPAT-TEMPAT YANG TIDAK • DIPERTAHANKAN DAN TIDAK MEMILIKI ARTI MILITER; • PENYALAHGUNAAN ATAU PENEMBAKAN PD SAAT • DIANGKATNYA BENDERA GENCATAN SENJATA; 35

  36. KEJAHATAN PERANG • PENYALAHGUNAAN TANDA PALANG MERAH • GUN PAKAIAN SIPIL OLEH PASUKAN UTK SEMBUNYIKAN • IDENTITAS MILITER MEREKA SELAMA PERTEMPURAN • PENYALAHGUNAAN BANGUNAN YANG DILINDUNGI • UNTUK TUJUAN-TUJUAN MILITER • MERACUNI SUMUR ATAU AIR YANG MENGALIR • LAKUKAN PENJARAHAN / PENGHANCURAN TANPA SUATU • TUJUAN APAPUN 36

  37. KEJAHATAN PERANG • MEMAKSA TAWANAN PERANG UNTUK MELAKSANAKAN • PEKERJAAN TERLARANG • MEMBUNUH TANPA PERSIDANGAN MATA-MATA ATAU • ORANG LAIN YG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN • PERMUSUHAN • MEMAKSA ORG SIPIL UTK MELAKSANAKAN PEKERJAAN • TERLARANG • MELAKUKAN PELANGGARAN THD SYARAT-SYARAT • UNTUK MENYERAH 37

  38. KEJAHATAN PERANG DALAM C. A. 3 KONVENSI JENEWA 1949 • TINDAKAN KEKERASAN ATAS JIWA DAN RAGA, TERUTAMA • TIAP BENTUK PEMBUNUHAN, PENGUDUNGAN, PERLAKUAN • KEJAM DAN PENGANIAYAAN; • PENYANDERAAN • PERKOSAAN KEHORMATAN PRIBADI, TERUTAMA PERLAKUAN • YANG MENGHINAKAN DAN MERENDAHKAN MARTABAT; • MENJATUHKAN HUKUMAN / MELAKSANAKAN EKSEKUSI • TANPA ADA PUTUSAN PENGADILAN YG FAIR 38

  39. TANGGUNG JAWAB KOMANDO TERDAPAT DUA BENTUK TANGGUNG JAWAB PIDANA : TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO TANGGUNG JAWAB INDIVIDU KOMANDAN YG TERLIBAT TINDAK PIDANA KARENA : # MELAKUKAN (COMMITTING) # MEMERINTAHKAN (ORDERING) # MERENCANAKAN (PLANNING) # MENDORONG (INSTIGATING) # MEMBANTU DAN MENYERTAI (AIDING AND ABETTING) 39

  40. TANGGUNG JAWAB KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) • YAITU TANGGUNG JAWAB PIDANA SEORANG KOMANDAN KARENA • MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS KEJAHATAN SERIUS YG DILAKUKAN • OLEH PRAJURIT BAWAHAN YG BERADA DIBAWAH KOMANDO DAN • KENDALINYA. • UNSUR-UNSUR YG HARUS DIPENUHI: • ADA HUB ATASAN-BAWAHAN YG DIBUKTIKAN DGN KEKUASAAN ATASAN UTK MELAKUKAN KOMANDO DAN KENDALI YG EFEKTIF • ATASAN/DAN MENGETAHUI/SEHARUSNYA TAHU BAWAHANNYA MELAKUKAN ATAU AKAN MELAKUKAN KEJAHATAN • ATASAN/KOMANDAN TIDAK /GAGAL MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN 40

  41. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 • Pasal 86 ayat (2) • Atasan bertanggung jawab secara disiplin dan pidana thd kejahatan perang yg dilakukan bawahannya. • Jika komandan tahu, memiliki informasi yg cukup ketika itu, bhw bawahan melakukan atau akan melakukan kejahatan • Komandan tidak lakukan tindakan sesuai dengan kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran tsb. 41

  42. Tanggung Jawab Komando dalam Statuta Pengadilan Internasioal ad hoc Yugoslavia (ICTY)dan Pengadilan Internasioal ad hoc Rwanda (ICTR) • Pasal 6 (3) Statuta ICTR; Pasal 7 (3) Statuta ICTY • Unsur tanggung jawab komando: 1. Hubungan Atasan – Bawahan. 2. Atasan mengetahui (knew) atau memiliki alasan untuk mengetahui (had reason to know) kejahatan sedang dilakukan atau telah dilakukan oleh bawahannya. 3. Atasan tidak mengambil tindakan yang diperlukan dan tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan / menindak pelakunya. 42

  43. Tanggung Jawab Komando dalam ICC • Pasal 28 huruf (a) Statuta ICC • Dan militer yg miliki komando dan kendali efektif. • Dan militer mengetahui (knew) atau berdasarkan keadaan yg berlangsung saat itu, mestinya telah mengetahui (should have known) pasukannya sedang melakukan / akan melakukan kejahatan. • Dan militer gagal mengambil semua tindakan yg semestinya & diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah atau menindak kejahatan. 43

  44. Tanggung Jawab Komando dalam ICC • Pasal 28 huruf (b) atasan yg memiliki kekuasaan dan kendali efektif atas bawahannya • Atasan mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan • Kejahatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab &pengendalian atasan secara efektif • Atasan gagal mengambil semua upaya yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya utkk cegah, menindak dan mengadili pelaku 44

  45. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia • Menurut pasal 42 ayat (1) (a) dan (b) komandan militer bertanggung jawab apabila : • Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sbg Dan militer tidak melaksanakan kodal yg benar thdp prajurit yg berada di bawah kekuasaannya. • Pelanggaran hak asasi manusia yg berat terjadi sebagai akibat tidak dilaks pengendalian pasukan secara patut. • Dan militer mengetahui / berdasarkan keadaan saat itu, seharusnya tahu pasukan sedang melakukan / baru saja lakukan pelanggaran hak asasi manusia yg berat. • Dan militer tidak lakukan tindakan yg layak & diperlukan utk cegah / hentikan perbuatan tsb dan serahkan pelaku kpd pejabat yg berwenang utk lid, dik, dan penuntutan. 45

  46. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia • Pasal 42 ayat (2) (a) dan (b) tanggung jawab pidana atasan sipil atau Polisi • Atasan tidak melakukan pengendalian thd bawahannya secara patut dan benar • Pelanggaran hak asasi manusia yg berat berada dlm tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif • Atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yg dengan jelas menunjukkan bawahannya sedang melakukan atau baru saja lakukan pelanggaran HAM yg berat • Atasan tdk mengambil tindakan yg layak dan diperlukan sesuai kewenangan utk cegah / hentikan perbuatan tsb dan serahkan pelaku kpd pejabat yg berwenang untuk lid, dik dan penuntutan. 46

  47. PENANGANAN KEJAHATAN PERANG • PENGADILAN NASIONAL • KOMISI MILITER • PENGADILAN KEJAHATAN PERANG AD HOC • PENGADILAN KEJAHATAN INTERNASIONAL • HYBRID COURT 47

  48. PENERAPAN HUKUM HUMANITER • DOKTRIN • PENDIDIKAN • LATIHAN • SANKSI • OPERASI MILITER 48

  49. PENERAPAN DALAM OPERASI MILITER • DITERAPKAN DALAM PROSEDUR STAF & KOMANDO • DLM PERUMUSAN CARA BERTINDAK PD TINGKAT • STRATEGIS, OPERASIONAL DAN TAKTIS. • DIMUAT DALAM ROE PADA LAMPIRAN • RENCANA ATAU PERINTAH OPERASI • DIAWASI DAN DIKENDALIKAN PELAKSANAANNYA • PENGUSUTAN DAN PEMERIKSAAN THDP SETIAP • PELANGGARAN • PELAKU PELANGGARAN DIJATUHI HUKUMAN 49

  50. SELESAI 50

More Related