HUKUM INTERNASIONAL 2 SKS Semester IV

1. HUKUM INTERNASIONAL2 SKSSemester IV Oleh: Machmud Al Rasyid Prodi PKn-FKIP UNS Tahun Ajaran 2008/2009

2. LITERATURE • Alma Manuputy,dkk, 2008, HukumInternasional,Depok: Rechta • Wila, Marnixon, R.C. 2006, KonsepsiHukumdalamPengaturandanPengelolaan Wilayah PerbatasanAntar Negara, Bandung: Alumni • Nussbaum, Arthur, dan Sam SuhaediAdmawira, SejarahHukumInternasional I, II, Bandung: BinaCipta • Boer Mauna, 2003, HukumInternasional, Bandung: Alumni • Tasrif, S.1987, HukumInternasionaltentangTeoridanPraktek, Bandung:Abardin. • Van Hoof, 2000, PemikiranKembaliSumber-SumberHukumInternasional, Bandung:Alumni

3. Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Rajawali Press • Brierly, JL., 1963, The Law of Nations, Oxford: Clarendon Press. • E.Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar Kantaatmadja,1988, Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Bandung:Remadja Karya • Chaitul Anwar, 1989 ,Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Jakarta:Djambatan • Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, 2006,Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama • KTSP PKN • Situs internet terkait (www. civiced. org) • blog: machmud.staff.fkip.uns.ac.id

4. KOMPETENSI DASAR 1 : • Mendeskripsikan Sumber, Subyek, dan Sistem Hukum Internasional. • Materi Utama : 1. Pengertian 2. Sumber Hukum 3. Subyek Hukum 4. Sistem Hukum Internasio nal

5. PENGERTIAN (Charles Cheny Hyde) • Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.

6. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang ber kenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities)sepan jang hak-hak dan kewajiban –kewajiban indivi du dan subyek bukan negara ter sebut bersang kut paut dengan masalah internasional.

7. SUMBER-SUMBER HUKUM(Boer Mauna,2001: 7-11) • Perjanjian-Perjanjian Internasional • Hukum Kebiasaan Internasional • Prinsip-prinsip Umum Hukum • Keputusan-keputusan Peradilan

8. Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, Misalnya : 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945; 2. Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplo tik 1961, Konsuler 1963. 3. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dll

9. Hukum Kebiasaan Internasional : Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Hukum Laut tahun 1958, dan Hukum Perjanjian tahun 1969. • Prinsip-prinsip Umum Hukum: Yaitu prinsip-2 umum hukum nasional yang dapat mengisi ke kosongan dalam hukum internasional. Misalnya : Praduga tak Bersalah, dll.

10. Keputusan –Keputusan Peradilan: 1. Memainkan peranan yang cukup penting da lam pembentukan norma-norma baru dlm hukum internasional, misalnya dalam seng keta ganti rugi dan penangkapan ikan. 2. Mahkamah diperbolehkan memutuskan sua tu perkara secara “ex aequo et bono” yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hu kum positif tetapi atas dasar prinsip keadil lan dan kebenaran.

11. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL • NEGARA • ORGANISASI INTERNASIONAL • INDIVIDU

12. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL • Ada 2 Aliran : • 1. Monisme; semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat individu dalam suatu negara ataupun negara dalam suatu masyarakat internasional. Hal ini dibedakan dalam : a. Primat Hukum Internasional b. Primat Hukum Nasional

13. 2. Dualisme; hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 hal yang berbeda; perbeda annya ada pada : a. Sumber Hukum: b. Subyeknya; c. Kekuatan Hukumnya Faktanya hukum internasional ada dan ditaati. Ini terjadi karena pembentukannya atas dasar kehendak bersama yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instrumen yuridik internasional.

14. KOMPETENSI DASAR 2 : • Mendeskripsikan tentang Negara • MATERI POKOK : 1. Kualifikasi dan Status 2. Wilayah Negara 3. Pengakuan 4. Kategori Negara 5. Hak dan Kewajiban Negara 6. Negara dan Individu 7. Suksesi Negara

15. 1. KUALIFIKASI & STATUS • A. KUALIFIKASI : Pembentukansuatunegaraygmerupakansubyekpenuhhukuminternasionaldiperlukanunsur-unsurkonstitutifsbb : • 1. Penduduk yang tetap; • 2. Wilayah tertentu; • 3. Pemerintahan; • 4. Kedaulatan (Boer Mauna, 2001:17). Istilah ke-4 dalamKonvensi Montevideo 27 Desember 1933 adalah capacity to enter into relations with other states (kapasitasuntukmelakukanhubungandengannegara lain). Hal inimerupakankemajuandrpdkonsepsiklasikyghanyamenyebutPenduduk, wilayahdanpemerintah,

16. Boer Mauna (2001:18) mengatakan negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. • Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki sua tu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegi atan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan memiliki 3 aspek utama (Nkambo Mugerwa, 1968), yaitu : • 1. Kedaulatan ekstern: hak bagi setiap negara untuk se cara bebas menentukan hubungannya dengan berba gai negara atau kelompok-2 lain tanpa kekangan, teka nan atau pengawasan dari negara lain.

17. 2.Kedaulatan Intern: hak atau wewenang eksklusif sua tu negara untuk menentukan bentuk lembaga-2 nya, cara kerja lembaga-2 dan hak untuk membuat UU yg diinginkan serta tindakan-2 untuk mematuhi. • 3.Kedaulatan teritorial: kekuasaan penuh dan eksklusif yg dimiliki oleh negara atas individu-2 dan benda-2 yg ada di wilayah tsb. Disamping itu kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif (Jean Charpenter, 1997): • 1. Pengertian Negatif: • a. Kedaulatan dpt berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-2 hukum internasional yg mempunyai status yang lebih tinggi.

18. b.Kedaulatanberartibahwanegaratidaktundukpadakekuasaanapapundandarimanapundatangnyatanpapersetujuannegara yang bersangkutan. • 2. PengertianPositif: • a.Kedaulatanmemberikankepadatitulernya, yaitunegarapimpinantertinggiataswarganegaranya. Iniygdinamakanwewenangpenuhdrsuatunegara; • b.Kedaulatanmemberikanwewenangkepadanegarauntukmengeksploitasi sumber-2 alamwilayahnasionalbagikesejahteraanumummasyarakatbanyak. Ini yang disebutkedaulatanpermanenatassumberkekayaanalam. Menurut Ian Brownlie (1990) kedaulatanjugamempunyaiarti yang samadenganKemerdekaan. Bilasuatunegaradisebutberdaulat, berartimerdeka.

19. B. STATUS : Hukuminternasionalmengelompokkannegaradalamberbagaibentuk : • 1. Negara Kesatuan : ukurannyahubunganluarnegrimenjadikekuasaanpenuhpemerintahpusat. Daerah tdkbolehberhubungansecaralangsung. • 2. Negara Federal: walaupunnegarabagianmempunyaikonstitusi, tetapinegara federal lahygmerupakansubyekhukuminternasionaldanmempunyaiwewenanguntukmelakukanhubunganluarnegri. • 3. Gabungan Negara-2 Merdeka: • a. UniRiil 6. Negara ygterpecah • b. UniPersonil 7. Negara-Negara Kecil • 4. Konfederasi 8. Protektorat • 5. Negara Netral

20. NEGARA NETRAL adalah negara yang membatasi diri nya untuk tidak terlibat dalam berbagai sengketa yg terjadi dalam masyarakat internasional. Netralitas ini bisa dibedakan dalam Netralitas tetap dan netralitas sewaktu-waktu, politik netral atau netralisme positif. • NETRALITAS TETAP adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-2 internasional seperti Swiss dan Austria. • NETRALITAS Sewaktu-waktu adalah sikap netral yg hanya berasal dr kehendak negara itu sendiri (self-imposed) yg sewaktu-waktu dpt ditinggalkan. Misalnya Swedia, walaupun bersama dengan Finlandia sejak 1 Januaru 1995 bergabung dengan Uni Eropa.

21. POLITIK NETRAL atau NETRALISME POSITIF, yaitu negara yg tidak memihak kpd blok-blok kekuatan yg ada, tetapi juga dengan bebas memberikan pandangan dan secara aktif mengajukan saran dan usul penyelesai an masalah-2 yg dihadapi dunia demi tercapainya ke harmonisan dan terpeliharanya perdamaian internasio nal.

22. 2. WILAYAH NEGARA • Bagian wilayah negara meliputi : • a.Wilayah Daratan termasuk tanah di dalamnya; • b.Wilayah Perairan; terdiri dari Laut Teritorial dan • Zona Tambahan, Selat yg digunakan untuk pelaya • ran Internasional, Zona Ekonomi Eksklusif, dan • Landas Kontinen (Wilayah Dasar Laut dan tanah di • bawahnya, yg terletak di bawah wilayah perairan); • c.Wilayah Ruang Udara.

23. 3. PENGAKUAN NEGARA • Hal iniberkaitan dg Lahirnya Negara, dimanamunculpertanyaan: Apakahlahirnyasuatunegaramerupakanperistiwahukumatauperistiwaekstrayuridik. • 1. OpiniPertama: Lahirnyasuatunegarahanyalahperistiwafakta yang terlepasdariketentuanhukum inter nasional. Adaygmenyebutfaktapolitis, historis, sosiologis, meta yuridik (Jelinek, Cavagileri, Strupp). • 2. OpiniKedua: Lahirnyasuatunegaraadalahsuatuproseshukumygdiaturolehketentuanhukuminternasional (KelsendanVerdross). Logikanya, bagaimanamungkinhukuminternasionalmengaturtentangnegara, kalaukeberadaanhukuminternasionalitusendiriadanyakarenadibentuknegara. Hukuminternasionalhanyaberlakudinegaramerdeka.

24. Berarti terhadap lahirnya suatu negara sebagai fakta, muncul akibat penting, yaitu : • 1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum; • 2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentu kan negara. Pertanyaannya: apakah negara yg baru lahir tersebut langsung mempunyai International Personility atau Subyek Hukum Internasional dengan memiliki segala macam hak dan kewajiban yg diatur oleh hukum internasional. Jawabannya adalah dengan teori Pengakuan :

25. 1. Teori Konstitutif: Pengakuan mempunyai kekuatan konstitutif. Sehing ga negara itu secara hukum baru ada, apabila sudah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Tokohnya adalah Lauterpacht. • 2. Teori Deklaratif: Pengakuan tidak menciptakan suatu negara, karena lahirnya suatu negara semata merupakan suatu fak ta murni, dan pengakuan hanyalah berupa penerima an fakta tersebut. Jadi pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu negara.

26. 3. TeoriJalan Tengah: untukbisadisebutsebagainega raadalahfakta (Penduduk, wilayah, & pemerintah), tetapiuntukmengadakanhubungandengannegara lain butuhpengakuan. Para pengamatmengatakanTeorijalantengahtidakadabedanyadenganTeoriKonstitutif. DalamDeklarasi Monte video Pasal 3 tgl 27 Desember 1933 mengenaiHak-hakdanKewajiban Negara menyebutkankeberadaanpolitiksuatunegarabebasdaripengakuannegara-negara lain. DalamPiagam Bogota 1948, danPasal 12 Konferensi Buenos Aires 1967 ditegaskanulang. KomisiArbitraseKonferensiEropauntukPerdamaian Yugoslavia menegaskan: Lahirdanberakhirnyasuatunegaraadalahsoalfakta; pengakuanolehnegara lain hanyamempunyaidampakdeklaratifsemata(Boer Mauna, 2001:63).

27. PENGAKUAN NEGARA • Untuk mengakui suatu negara baru, kriteria yg biasa dipakai adalah : • 1. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut; • 2. Dukungan umum dari penduduk; • 3. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. • Pada beberapa kasus pengakuan AS terhadap RRC maupun Israel menunjukkan