Download
implementasi dan peningkatan sistem e r eport pbf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - R eport PBF PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - R eport PBF

IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - R eport PBF

413 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - R eport PBF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEMe - Report PBF DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN BATAM, 10 SEPTEMBER 2014

  2. HASIL ANALISA E-REPORT PBF TAHUN 2012-2013 Total Pasar 2012 = 51.75 T Total Pasar 2013 = 65.93 T Sumber : e-report PBF

  3. Perkiraanpasarfarmasinasionaltahun 2012 - 2020 F = forecase

  4. Sepuluh Besar Kelas Terapi Pasar Farmasi Nasional

  5. PENINGKATAN SISTEM E-REPORT PBF

  6. SISTEM PELAPORAN TERINTEGRASI PBF Industri Farmasi e – Report PBF LaporanProduksi IF Unit Layanan Perizinan Pelaporan SIPNAP Bank Data e - Licensing Peredaran NPP Pasar Farmasi

  7. BEBERAPA MENU YANG DITINGKATKAN • Laporan diubah dari bentuk satuan terkecil menjadi kemasan terkecil (sesuai hasil electronic survey) • Verifikasi data oleh PBF sebelum dikirim • Validasi perubahan profil PBF oleh Dinkes Provinsi • Fasilitas Teguran dijalankan secara elektronik dari system • Laporan PBF yang semula hanya obat ditambahkan untuk BBO, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

  8. PERAN DAN MANFAAT BAGI DINAS KESEHATAN PROVINSI • Pemantauan Dinamika Obat, Bahan Baku Obat dan NPP di Provinsi • Menjalankan Pembinaan melalui e-Report PBF • Sebagai salah satu bahan penyusunan perencanaan dan pemantauan ketersediaan obat. • Mengurangi penyalahgunaan NPP • Melaksanakan amanat Permenkes 1148/2011 dari segi pelaporan

  9. Laporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Bagi Pedagang Besar Farmasi

  10. Dasar Hukum UU No. 8 Tahun 1976 PengesahanKonvensiTunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya UU No. 8 Tahun 1996 Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) UU No. 5 Tahun 1997 Psikotropika UUNo. 7 Tahun 1997 PengesahanUnited Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika UU No.36 Tahun 2009 Kesehatan

  11. Dasar Hukum (lanjutan) PP No. 72Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan PP No. 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian Permenkes No. 912 Tahun 1997 Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika PermenkesNo. 1144Tahun2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan PermenkesNo. 1148Tahun2011 Pedagang Besar Farmasi

  12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika • Pasal 14 ayat (2) • Industri farmasi, PBF, Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya.

  13. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 ayat (1) Pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika. Pasal 34 ayat (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

  14. Tujuan Pengaturan Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; Mencegah terjadinya penyalahgunaan; Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

  15. Ruang Lingkup Pengaturan Impor/Ekspor Produksi Penyaluran Penyerahan Industri Farmasi PBF Apotek IF RS IF Klinik Narkotika Importir/Eksportir Khusus Narkotika Industri Farmasi Izin Khusus Produksi Narkotika PBF Izin Khusus Penyalur Narkotika Psikotropika Impor: IT Psikotropika atau Industri Farmasi sebagai IP Psikotropika Eskpor: Industri Farmasi sebagai EP Psikotropika SPSFP Puskesmas IF RS Pemerintah IF Klinik Pemerintah IT : Importir Terdaftar IP : Importir Produsen SPSFP : Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah

  16. Penyaluran Industri Farmasi kepada PBF dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. Penyaluran Narkotika, Psikotropika oleh PBF hanya dapat dilakukan kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. • Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kepada Instalasi Farmasi RumahSakitmilik Pemerintah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah, danPuskesmas.

  17. Penyaluran(lanjutan) Penyaluran Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapatdilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apotekerpenanggung jawab. • PengirimanNarkotika dan/atauPsikotropika yang dilakukan oleh IndustriFarmasi, PBF, atau SaranaPenyimpananSediaanFarmasiPemerintahharus dilengkapi dengan: • surat pesanan, • faktur dan/atau surat pengantar barang. PBF yang menyalurkanNarkotikaatauPsikotropikaharus memiliki tempat penyimpanan Narkotika atauPsikotropikaberupagudang khusus.

  18. Pencatatan dan Pelaporan Industri Farmasi, PBF, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, InstalasiFarmasiRumah Sakit, InstalasiFarmasiKlinik, yang melakukan produksi, Penyaluran, atau Penyerahan Narkotika dan/atauPsikotropika wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika dan/atau Psikotropika. PBF yang melakukan penyaluran Narkotika dan/atau Psikotropika wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemasukandanpenyaluranNarkotika dan/atau Psikotropikasetiapbulankepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Badan/Kepala Balai.

  19. Pelaporan secara Elektronik Narkotika dan Psikotropika IP/IT Laporan Realisasi Impor/Ekspor e-Pharm Terintegrasi Industri Farmasi Laporan Realisasi Penggunaan Bahan Baku (Dalam Proses) Laporan Penyaluran Produk Jadi Penyusunan Kebijakan & Pengambilan Keputusan PBF Laporan Penyaluran Produk Jadi e-report PBF (menu pelaporan narkotika dan psikotropika) Unit Layanan Laporan Penyerahan Produk Jadi SIPNAP

  20. Penutup Dengan sistem elektronik pelaporan Narkotika dan Psikotropika di PBF: • PBF dapat melaporkan penyaluran Narkotika dan Psikotropika secara online, sehingga proses pelaporan lebih mudah, tepat waktu, dan paperless; • Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi memiliki data yangrepresentatif, akurat, realtime, dan valid tentangpenyalurannarkotikadanpsikotropikadi Indonesia serta pemetaan persediaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. • Meminimalkan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dari segi penyalur

  21. Terima Kasih