TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN MORATORIUM HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT DI DAERAH

1. TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN MORATORIUM HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT DI DAERAH Oleh : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU Disampaikan pada ”Serasehan Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI” Hotel Grand Sahid Jaya-Jakarta, 16 Mei 2013

2. PROFIL PROVINSI RIAU 1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN : 10 Kabupaten & 2 Kota 151 Kecamatan 1.643 Desa/Kelurahan RIAU 2. DEMOGRAFI (TAHUN 2010*): JumlahPddk (jiwa) : 5.543.031 KepadatanPddk : 62,51 jiwa/km PertumbuhanPddk : 4,46 % • 4. GEOGRAFIS : • Luas Wilayah : 9.036.835 Ha • Daratan : 80,11 % • Lautan/Perairan : 19,89 % • 3. POSISI STRATEGIS WILAYAH : • Berada pada alur Perdagangan Internasional (Selat Malaka), berhadapan dengan Negara Singapore dan Malaysia • Berada di Alur Lintas Timur Sumatera yang merupakan wilayah cepat tumbuh dan berkembang • MemilikipotensiSumberDayaAlam Daerah. 5. TENAGA KERJA : - Angkatankerja: 2.377.494 jiwa - Kesempatankerja: 2.170.247 jiwa - Pengangguranterbuka :8,72 % - PendudukMiskin: 8,65 % (500,26ribu jiwa)

3. KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU

4. PERKEMBANGAN IZIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI PROV RIAU

5. PERMASALAHAN DAN KENDALA • InpresNo. 10 Tahun 2011 tanggai 20 Mei 2011 (berakhir 19 Mei 2013) tentang PenundaanPemberianIzindanPenyempurnaan Tata KelolaHutanAlam Primer danLahanGambutdenganPetaIndikatifyang diterbitkanMenteriKehutanan (Revisi III) sesuai Keputusan Menhut No. SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2013, masihdijumpaiareal-areal yang telahdiberikanizindanibukotaPemerintahan. • SebelumTGHK Riau ditetapkanTahun 1986, berdasarkan PP No. 21 Tahun 1970 tentang HPH, seluruhwilayahProvinsiRiau telahdibagihabisdalamkonsesiHPH. Sejalandenganberakhirnyamasaizin HPH dapatdiprediksi hampirtidaktersediahutanalam primer (virgin forest),sehinggayang adaadalah Log Over Area (LOA), kecualipadakawasanhutankonservasidanhutanlindung.

6. Lanjutan ……. • Fungsikawasanhutanpada TGHK ProvinsiRiautidakterdapatfungsiKawasanGambut, sedangkanpada RTRWP Riau (Perda 10/1994) telahdialokasikanruangsebagaifungsi KawasanLindungGambut, namun karena RTRWP tidak diakuimakatidakdapatdiimplementasikan. 4. SebelumterbitInstruksiPresiden RI No. 11 Tahun 2011, Provinsi Riau sejaktahun 2007 telahmelakukan moratorium izinpenebanganhutanalampada areal IUPHHK-HTI, serta tidaklagimengeluarkanrekomendasiizinbaruterhadap IUPHHK-HTI kecuali IUPHHK-RestorasiEkosistem, akantetapi PemerintahProvinsi Riau fokuspenataandanpengawasan terhadappelaksanaanizin yang telahditerbitkan.

7. Lanjutan ……. 5. Dampak dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-XI/2011, menimbulkan ketidak kepastian hukum sebagian kawasan hutan, karena banyaknya kawasan hutan yang belum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, BidangKehutanan dijadikanurusanutama, namundalampelaksanaannyamasih sentralistik. Banyakhal yang seharusnyamenjadikewenangan Daerah akantetapimasihditanganiolehPemerintah (PP No. 38 Tahun 2007).

8. Lanjutan ……. 7. Regulasi yang tumpangtindihdansalingbertentangan, baik intern KementerianKehutananmaupundenganKementerian lain, terutamadenganKementerianPertanian, Kementerian ESDM danBadanPertanahanNasional. 8.RTRWP Riau (Perda No. 10 Tahun 1994), tidakbisadijadikan acuandanpedomankarenatidakdiakuidalammengambil kebijakantentangpemanfaatandanpenggunaanruang, akan tetapi yang menjadiacuanadalah TGHK (Kep. MenhutNomor 173/Menhut-II/1986) yang menetapkanseluruhwilayah Provinsi Riau adalahkawasanhutan.

9. Lanjutan ...... 9. UU No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, bahwadalam jangkawaktu 2 tahun RTRWP telahmengacu pad UU tersebut, akantetapiProvinsi Riau sampaisaatinibelumadakeputusan MenteriKehutanantentangPenunjukankembalikawasan hutanhasilpemaduserasian TGHK dan RTRWP, sehingga RTRWP belumbisaditerapkandanmasihmengacu TGHK.

10. KESIMPULAN • Tumpang tindih dan saling bertentangan regulasi, baik intern Kementerian Kehutanan maupun dengan Kementerian lain terkait dengan pemanfaatan ruang. • Belum ada penunjukankembalikawasanhutandanperairanPronvinsi Riau hasilpemeduserasian TGHK dan RTRWP olehMenteriKehutanan. • Banyaknya kawasan hutan yang belum ditetapkan Menteri Kehutanan sebagaimana diamanatkan UU No. 41 Tahun 1999, menimbulkan ketidakpastian hukum status kawasan hutan.

11. Lanjutan …….. 4. PemerintahProvinsi Riau telahmelaksanakan moratorium tebanganhutanalamsejakTahun 2007 sebelumInstruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2011, dantidakmerekomendasi izinbaru IUPHHK-HTI kecuali IUPHHK-RE. 5. Di Provinsi Riau, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 belum diimplementasikan karena sampai saat ini RTRWP hasil paduserasi TGHK dan RTRWP belum ditetapkan Menteri Kehutanan. 6. PP No. 38 Tahun 2007 khusus Bidang Kehutanan belum sejalan dengan semangat otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.

12. SARAN • PercepatanpengesahanPenunjukankembalikawasanhutandanperairanPronvinsi Riau hasilpemeduserasian TGHK dan RTRWP olehMenteriKehutanan, gunamemberikankepastianhukumpemanfaatanruang, baik untukkepentinganpemerintah, duniausahadanmasyarakat, sekaligusmenindaklanjutiPutusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 11 Februari 2011. • MensikronisasikanregulasiantarKementerianterkaitterhadapperaturanperundangan-undangandanturunannya, gunamenghindaritumpang tindihdansalingbertentangandalam implementasinya.

13. Lanjutan …….. 3. Diperlukanpercepatanpenetapankawasanhutandalam rangkapengukuhankawasanhutan yang telahditunjuk sesuaitahapan yang diamanatkan UU No. 41 Tahun 1999, gunamemberikepastianhukumkawasanhutanserta mengurangiterjadinyapermasalahandankonflik pertanahan. 4. Mendukung perpanjangan moratorium dengan catatan Peta Indikadif Penundaan Pemberian Izin Baru itu betul bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan.

14. TERIMA KASIH