1 / 12

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL. Disampaikan pada “The CASINDO Meeting”. PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Grand Candi Hotel Semarang, 1 3 Juli 2011. UU No 30/2007 TENTANG ENERGI. Pasal 17

thane-gay
Télécharger la présentation

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Disampaikan pada “The CASINDO Meeting” PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Grand CandiHotel Semarang, 13Juli 2011

  2. UU No 30/2007 TENTANG ENERGI Pasal 17 Pemerintahmenyusunrancanganrencanaumumenerginasionalberdasarkankebijakanenerginasional. Dalammenyusunrencanaumumenerginasionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1), Pemerintahmengikutsertakanpemerintahdaerahsertamemperhatikanpendapatdanmasukandarimasyarakat KetentuanlebihlanjutmengenaipenyusunanrencanaumumenerginasionalditetapkandenganPeraturanPresiden. Pasal 18 PemerintahdaerahmenyusunrencanaumumenergidaerahdenganmengacupadarencanaumumenerginasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1). Rencanaumumenergidaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkandenganperaturandaerah.

  3. PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL RANAH LEGISLATIF RANAH EKSEKUTIF 4 ACUAN: UUD 1945, Pasal 33 UU 30/2007 ttgEnergi UU 10/1997 ttgKetenaganukliran UU 27/2003 ttgPanasBumi DPR PRESIDEN 3 DEWAN ENERGI NASIONAL MENTERI ESDM Penyiapan Policy Directives dariPresiden, denganmemperhatikanhaltersebut, KEN seharusnya “BernuansaHijau” (Green Energy) 5 Penetapan PenyiapandanPenetapanRencanaInduk 6 1 2 8 Rancangan KebijakanEnergiNasional (KEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a) KebijakanEnergiNasional/ (KEN) (UU 30/2007, Pasal 11) 9 Penyiapan 7 Rancangan RencanaUmumEnergiNasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1) RencanaUmumEnergiNasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b) Pemanfaatan Energi PenyediaanEnergi Mengacu RencanaInduk Konservasi EnergiNasional (RIKEN) (PP 70/2009 Pasal 3) Roadmap per Klaster EBT Roadmap per KlasterEnergiKonvensional RoadmapRencanaAksi KonservasiEnergiSektoral *) RencanaIndukEnergiKonvensional/Fosil RencanaInduk DiversifikasiEnergi (RIDEN) Listrik Industri Transportasi Komersial RumahTangga *) KonservasiEnergi per SektorKegiatan : - SektorRumahTangga - SektorKomersial - SektorIndustri - SektorTransportasi - SektorPembangkittenagaListrik • Diaturdengan : • UU 30/2007 ttgEnergi • RPP ttgEnergiBarudanEnergiTerbarukan • Diaturdengan : • UU 30/2007 ttgEnergi • PP 70 /2009 ttgKonservasiEnergi • Diaturdengan : • UU 22/2001 ttgMigas • UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara

  4. RANCANGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RUEN

  5. KURUN WAKTU SIKLUS DAN LANGKAH PENYUSUNAN RUEN Kurun Waktu dan Siklus Penyusunan RUEN Langkah Penyusunan RUEN RUEN dan RUED memilikikurunwaktusesuaidengan RPJP dan KEN sertadapatdilakukanpemutakhiransetiap lima tahunatausewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sedangkantahundasar (base year) ditetapkanduatahunsebelumtahunperencanaan

  6. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB • Pemerintah (Pusat) : menyusun Rancangan RUEN dengan memperhatikan dan melaksanakan • kebijakanpembangunannasional, khususnya RPJP dan RPJM • kebijakanenerginasional (KEN) • keikutsertaan pemerintah daerah • pendapat dan masukan dari masyarakat • koordinasi lintas sektor oleh KESDM. • bimbingankepadadaerahdalampenyusunan RUED secaraberkesinambungan. • kajiansecaraberkesinambungan. • sosialisasiuntukmengidentifikasikanmasalah-masalahdilapangan • Pemerintah Propinsi: menyusun RancanganRUED-TP dengan memperhatikan dan melaksanakan • Kebijakanpembangunandaerah, khususnya RPJPD dan RPJMD • RencanaUmumEnergiNasional • PembentukanForum PerencanaanEnergi Daerah Tingkat Provinsisebagai media mempertemukanparapihak yang terkaitsektorenergi di daerah • Pemerintah Kota/Kabupaten: menyusun RancanganRUED-TK • Kebijakanpembangunandaerah , khususnya RPJPD dan RPJMD • RencanaUmumEnergiNasionaldan RUED-TP. • Pembentukan Forum PerencanaanEnergi Daerah Tingkat Kota/Kabupatensebagai media mempertemukanparapihak yang terkaitsektorenergi di daerah

  7. PERKEMBANGAN FORMAT RUEN • BAB I PENDAHULUAN • Latar Belakang dan Arti Penting RUEN • Landasan Hukum • Kondisi Umum • Pola Pikir danKarakteristikPenyusunan RUEN • Definisi dan Istilah • BAB II KONDISI ENERGI NASIONAL SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG • Isu dan Permasalahan Umum Pengelolaan Energi • Isudan PermasalahanUmumEnergi Global • Isudan PermasalahanUmumEnergiNasional • Kondisi Energi Nasional Saat Ini • Indikator Sosio Ekonomi • Indikator Energi • Indikator Lingkungan • Ekspektasi KondisiEnergi Nasional Di Masa Mendatang • Indikator Sosio Ekonomi • Indikator Energi • Indikator Lingkungan • BAB IIIPERNYATAAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL • Visi • Misi • Tujuan • SasarandanIndikatorKinerja • BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL. • Kebijakan • Strategi • Kelembagaan • InstrumenKebijakan • Upaya • Program PengembanganEnergi • BAB V PENUTUP BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Kebijakan dan Perundangan 1.3 Tujuan dan Sasaran 1.3 IndikatorPemakaianEnergi BAB II FAKTA POTENSI DAN ISU STRATEGIS 2.1 FaktadanPotensi 2.2 Isu-Isu Strategi2 BAB IIIPROYEKSI KEBUTUHAN DAN PASOKAN ENERGI 3.1 ProyeksiKebutuhanEnergi 3.2 ProyeksiPasokanEnergi 3.3 Emisi CO2 BAB IV ARAH KEBIJAKAN 4.1 StrategiArahKebijakan 4.2 Program 4.3 Evaluasi BAB V PENUTUP

  8. Terima Kasih www.esdm.go.id

  9. LAMPIRAN

  10. PEMODELAN RUEN KONDISI RIIL PER PROPINSI Banyakprovinsi: • Ketergantunganterhadap BBM masihsangattinggi • Demand energitransportasi yang sangatdominandantumbuhcepat • Infrastrukturenergi non BBM sangatterbatas • Potensi EBT belum dimanfaatkan secara maksimal • Berbasiswilayah : • Kondisiriil supply – demand energi per propinsi • Kondisiriilinfrastrukturenergi per propinsi • Fokuspadarencanapengembanganinfrastrukturenergiuntukmencapai target KEN • Identifikasikebijakan-kebijakanuntukmencapai target KEN

  11. OUTPUT RUEN DATA YANG DIPERLUKAN • Data historispemakaianenergi per jenisenergi per propinsi • Rencana-rencanapengembanganinfrastrukturenergi yang telahdigariskanpadasaatini dan yang akan datang • Target energy mix per propinsi (dannasional) • Rencanapengembanganinfrastrukturenergi per propinsi (dannasional) • Operasionalisasi Kebijakan Eenergi Nasional

More Related