300 likes | 688 Vues
Demokrasi di Indonesia (lanjutan sesi-2). By: Syahirul Alim. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012. Demokrasi di Indonesia Antara Asa dan Realita. Pendidikan Demokrasi Dan Demokratisasi. Pendidikan demokrasi
E N D
Demokrasi di Indonesia (lanjutan sesi-2) By: Syahirul Alim Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012
Demokrasi di Indonesia Antara Asa dan Realita
PendidikanDemokrasi Dan Demokratisasi Pendidikandemokrasi • Upayasistematis yang dilakukannegaradanmasyarakatsebagaifasilitaswarganyauntukmemahamiperannyadalammasyarakat Misi : • Fasilitasuntukmendapatberbagaiakses • Fasilitasuntukdapatmelakukankajian spiritual • Fasilitasuntukmendapatkankesempatanberpartisipasi
Demokratisasi: • Bertujuanmenghasilkandemokrasi yang mengacupadaciri-ciri: • Proses yang takpernahselesai • Bersifatevolusioner • Perubahanbersifatdamai • Berjalanmelaluicaramusyawarah
DemokratisasimenujuMasyarakatMadani • Masyarakatmadani: warganegaramembangunikatansosial, jaringanproduktifdansolidaritaskemanusiaan yang bersifat non negarauntukmengejarkebijakanbersama. • Masyarakatmadaniadalahrumahpersembahandemokrasi, jadimasyarakatmadanilebihdarisekedargerakan pro demokrasikarenajugamengacukepadamasyarakat yang berkualitas (Majid, 1999:4).
Demokrasi dalam PiagamMadinah • Kebebasanberagama • Persaudaraanseagama • Persatuanpolitikdalammeraihcita-citabersama • Salingmembantu • Persamaanhakdankewajiban warganegara terhadap Negara • Persamaandidepanhukumbagisetiapwarganegara
Demokrasi dalam PiagamMadinah(Lanjutan) • Penegakanhukumdemitegaknyakeadilandankebenarantanpapandangbulu • Pemberlakuanhukumadat yang tetapberpedomanpadakeadilandankebenaran, perdamaiandankedamaian • Pengakuanhakatassetiaporangatauindividu
Awal Demokrasi di Indonesia Era Presiden Pertama RI DR.Ir.H.Soekarno
PelaksanaanDemokrasi • Demokrasi Liberal (1945-1959) • 18 Agutus 1945 disahkan UUD 1945 danPancasilasebagai UUD RI dandasarnegara. • 3 November 1945 maklumatdiperbolehkanmembentuk multi partai. • 14 November 1945 terbentuksusunankabinetberdasarkanparlementer. • PemerintahsecarapolitisharusmenerimaberlakunyakonstitusiRIS (Republik Indonesia Serikat) tahun1949 sebagaihasilKonferensi Meja Bundardi Den Haag. • Sejakberlakunya UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sistemdemokrasi liberal selama 9 tahuntidakmembuahkanhasil.
DemokrasiTerpimpin (1959-1965) Orde Lama ( ORLA) • Keluardekritpresiden 5 juli 1959. • Kekuasaandidominasipresiden. • Banyakterjadipenyelewenganterhadappancasiladan UUD’45. • Jikatidakadasepakatdalamsidangkeputusandiserahkanpadapresiden. • Pemerintahan ORLA jatuhsetelahpemberontakan G30S/PKI ditahun 1965
OrdeBaru (1966-1998) • 1. Sejaktahun11 Maret 1966 Soehartosebagai • pengembanSupersemardanmengendalikan • penerintahan. • 2. Di bidangpolitikterjadipenyederhanaanpartai (PPP, Golkar dan PDI) • 3. Indonesia berhasil swasembada pangan mulai tahun 1980- • 1990 dikenal sebagai Macan Asia yang baru • 4. Stabilitas keamanan dan ketertiban skala prioritas • Investor asing banyak menanamkan modal di Indonesia • 5t. Krisisekonomimelandaindonesiatahun 1997. • Penyalahgunaanwewenangberlangsungsecarameluasdan • sistematis. • 21 Mei 1998 Soehartomundursebagaipresiden.
DemokrasiPancasila • Demokrasi yang berintikansilakeempatPancasila, dandiintegrasikanolehsila-sila yang lain dalampancasila. • DemokrasiPancasilaadalahpahamdemokrasi yang mengemukakanbahwa, DemokrasiPancasilaadalahpaham yang bersumberkepadakepribadiandanfalsafah hidupbangsa Indonesia, yang perwujudannyasepertidalamketentuan-ketentuanpembukaan UUD 1945 (DarjiDarmoharjodalamBudianto, 2004:135)
Ruyadi (2003:59) CiriDemokrasiPancasila: • BerdasarkanPancasila. • Bertolakdaripahamkeluarga. • Adajaminankeselarasanantarakepentinganperorangandankepentinganumum. • Menghargai HAM danhakminoritas. • Ketatanegaraanberdasarkankonstitusional (kelembagaan). • Bersendiatashukum • Menjaminuntukmenyampaikanpendapatdanbedapendapat
Era Reformasi Jilid I Melanjutkan pemerintahan transisi sejak Soeharto mundur Mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis tahun 1999 Membentuk BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional) untuk merestrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Didukung penuh oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Meredam aksi unjuk rasa para mahasiswa dan masyarakat sebagai akibat ketidakpuasan karena dianggap penerus Soeharto Membentuk Kabinet Reformasi Adanya kebebasan pers yang bertanggungjawab Meyakinkan Investor asing bahwa Indonesia aman, kondusif dan menguntungkan untuk Investasi di dunia usaha Berhasil membentuk KPU (Komisi Pemelihan Umum) untuk menyelenggarakan Pemilu yang Demokratis
Era Reformasi Jilid II: Terpilih secara demokratis melalui sidang umum MPR tahun 1999 Membentuk Kabinet Persatuan Nasional Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap tidak demokratis Membentuk Departemen Kelautan & Perikanan pertamakali di Indonesia dengan Dr.Ir. Sarwono Kusuma Atmadja sebagai Menteri Kelautan Mengangkat Panglima TNI dari unsur AL (Angkatan Laut) pertamakali di Indonesia dengan Laksamana TNI Widodo AS, sebagai Panglima TNI Memperbolehkan budaya Tionghoa di Indonesia untuk eksis di Indonesia sebagai khazanah kekayaan bangsa Menaikkan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) 25% pertamakali di Indonesia
Lanjutan Tercatat di Guiness Book of Records sebagai Presiden yang sering berpergian keluar negeri dalam satu periode kunjungan Didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama serta beberapa kaum Nasioanlis, etnis Tionghoa dll. Seringkali terlibat konflik dengan DPR, sehingga Politisi DPR menggulirkan isu Buloggate & Brunaigate yang menuduh Gus Dur terlibat kasus korupsi. Mengeluarkan Dekrit Presiden yang ingin membubakarkan DPR/MPR sehingga keputusan itu menjadi bumerang, kemudian DPR/MPR melakukan Sidang Istimewa dengan melengserkan Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden
Era Reformasi Jilid III: Presiden Wanita Pertamakali di Indonesia Berhasil menyusekseskan era taransisi Gus Dur untuk mengantarkan Pemilu 2004 yang Demokratis Sukses memprivatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kaum nasionalis, etnis Tionghoa, muslim tradiosionalis, dan muslim modern Sukses mereformasi Birokrasi dengan banyaknya daerah-daerah yang menjadi Kabupaten, Kota Madya dan Propinsi sesuai UU Otonomi Daerah Meyakinkan Investor asing untuk lebih banyak menanamkan modalnya di Indonesia Menaikkan gaji PNS 20% dipertengahan awal periode pemerintahannya.
Era Presiden Ke-6 RI Jendral. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, MA
Era Reformasi Jilid IV: Terpilih secara Demokratis sebagai Presiden 2 periode (2004-2009) dan (2009-2014) Didukung oleh Partai Demokrat, kaum Nasionalis, Islam tradisonalis, Islam Modern, Etnis Tionghoa, dll Reformasi birokrasi, ekonomi dan politik secara bertahap untuk perbaikan sistem di Indonesia Menaikan Gaji PNS 10% setiap tahunnya selama masa kepemimpinannya Banyak membentuk Badan dan staf khusus yang bertujuan untuk membantu kelancaran kinerja presiden Membentuk kabinet Indonesia bersatu Jilid I dan Jilid II Stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar terus diupayakan agar sesuai dengan asumsi APBN yang ada Berusaha menyelamatkan keuangan negara dari korupsi dengan mensinergikan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian
PILAR DEMOKRASI • KEDAULATAN RAKYAT • PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH • KEKUASAAN MAYORITAS • HAK-HAK MINORITAS • JAMINAN HAK AZASI MANUSIA • PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR • PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM • PROSES HUKUM YANG WAJAR • PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL • PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK • NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN MUFAKAT
PILAR DEMOKRASI INDONESIA • DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA • DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN • DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT • DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW • DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA • DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA • DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA • DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH • DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN • DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
Sisi PositifDemokrasi • Melindungi kebebasan individual • Menjamin persamaan hak • Mendidik rakyat jelata • Mengembangkan karakter rakyat • Mengembangkan cinta tanah air • Pencegah pergolakan yang heboh • Menghasilkan kemajuan • Menciptakan ketepatgunaan yang baik
Sisi Buruk /Negatif • Prinsip persamaan hak yang tidak sehat • Pemujaan atas ketidak-mampuan • Euforia yang berlebihan • Etika, Susila dan budaya mulia luntur • Pemerintahan para kapitalis • Pemerintahan oleh sekelompok kecil • Sistem partai yang korup dan melemahkan bangsa • Menghalangi perkembangan sosial • Menghalangi perkembangan intelektual • Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal