1 / 42

Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena

Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena. Berdasarkan keputusan RUPS Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir Berdasarkan penetapan pengadilan Semua benar.

trey
Télécharger la présentation

Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena • Berdasarkan keputusan RUPS • Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir • Berdasarkan penetapan pengadilan • Semua benar

  2. 2. Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena • Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan • Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang • Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Semua benar

  3. 3. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan • Selesainya likuidasi dan • Pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS • Atau Pertanggungjawaban likuidator diterima pengadilan • Semua benar

  4. 4. Siapakah yang dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS • Semua benar • Direksi • Dewan komisaris • 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara

  5. 5. Menurut pasal 146 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas • Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan • Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian • Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan • Benar semua

  6. 6. Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan likuidator wajib memberitahukan • Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI • Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi • Jawaban a dan b • Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar

  7. 7. Menurut pasal 149 kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: • Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan • Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagiaan kekayaan hasil likuidasi • Pembayaran kepada kreditor • Semua benar

  8. 8. Menurut pasal 149 kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: • Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan • Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagiaan kekayaan hasil likuidasi • Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham • Semua benar

  9. 9. Menurut pasal 151, dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya • Atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama • Atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama • Atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri wajib mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama • Atas permohonan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama

  10. 10. Menurut pasal 157 Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu……sejak tanggal 16 agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU 40 tahun 2007 • 1 tahun • 2 tahun • 3 tahun • 4 tahun

  11. 11. Menurut pasal 86 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS • ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili • Lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili • Lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili • Lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

  12. 12. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili • 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili • Paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili • 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili

  13. 13. Menurut pasal 87 keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui • ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan • Lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan • Lebih dari 1/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan • Lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

  14. 14. Menurut pasal 88 RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila • Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

  15. 15. Menurut pasal 88 Keputusan untuk mengubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui • Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan • 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan • Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

  16. 16. RUPS kedua untuk mengubah anggaran dasar • Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

  17. 17. Menurut pasal 89 RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dapat dilangsungkan jika • Paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan • Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir • Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

  18. 18. Apakah yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas • Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007 • Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007 • Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham • Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007

  19. 19. Menurut pasal 7 Perseroan memperoleh status badan hukum • Pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan • Pada tanggal diterbitkannya Berita Negara mengenai pengesahan badan hukum Perseroan • Pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan • Pada tanggal didaftarkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

  20. 20. Menurut pasal 21 perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri, meliputi • Nama dan tempat kedudukan • Maksud dan tujuan • Jangka waktu • Semua benar

  21. 21. Menurut pasal 21 perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri, meliputi • Besarnya modal dasar • Pengurangan mdal ditempatkan dan disetor penuh • Status perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan sebaliknya • Semua benar

  22. 22. Menurut pasal 42 keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas mdal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kourum kehadiran • Lebih baik ½ bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. • Lebih baik 2/3 bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. • Lebih baik ½ bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. • Dietntukan dalam anggaran dasar

  23. 23. Menurut pasal 37 Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan • Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dan jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan • Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan • Hanya boleh dikuasai paling lama 3 tahun • Semua benar

  24. 24. Menurut pasal 43 dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali • Pengeluaran saham ditunjukkan kepada karyawan Perseroan • Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS • Dilakukanan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS • Semua benar

  25. 25. Menurut pasal 44 Direksi wajib memberithukan keputusan RUPS untuk pengurangan modal kepada semua kreditor paling lambat • 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS • 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS • 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS • 60 hari sejak tanggal keputusan RUPS

  26. 26. Menurut pasal 48 saham perseroan dikeluarkan atas • Nama pemiliknya • tunjuk • Nama pemiliknya dan tunjuk • Semua benar

  27. 27. Menurut pasal 60 saham termasuk….. Dan dapat diagunkan • Benda bergerak , gadai atau jaminan fidusia • Benda tidak bergerak , gadai atau jaminan fidusia • Benda bergerak , gadai • Benda tidak bergerak , jaminan fidusia

  28. 28. Menurut pasal 62 setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila • Perubahan anggaran dasar • Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan • Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan • Semua benar

  29. 29. Menurut pasal 32 Modal dasar perseroan paling sedikit….. • Rp 20 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh • Rp 25 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh • Rp 50 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh • Rp 50 Jt dan paling sedikit 25% disetor penuh

  30. 30. Menurut pasal 57 dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu • Semua benar • Keharusan menawarkan terlbih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu • Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan • Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang

  31. 31. Menurut pasal 79 penyelenggaran RUPS tahunan dapat dilakukan atas permintaan • Satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlaj yang lebih kecil • Dewan komisaris • Jawaban a dan b • Anggota masyarakat/pemerintah

  32. 32. Menurut pasal 80 dalam hal ketua pengadilan menetapkan menolak pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS dapat dilakukan upaya hukum • Perlawanan • Banding • Kasasi • Tidak ada upaya hukum

  33. 33. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga paling lambat • 7 hari sebelum dilangsungkan • 14 hari sebelum dilangsungkan • 30 hari sebelum dilangsungkan • 21 hari sebelum dilangsungkan

  34. 34. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat…..dan paling cepat……. setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan • 10 hari dan 21 hari • 10 hari dan 14 hari • 14 hari dan 21 hari • 14 hari dan 30 hari

  35. 35. Menurut pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh • Ketua rapat dan pemegang saham • Ketua rapat • Ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham • pemegang saham

  36. 36. Menurut pasal 77 setiap penyelenggaran RUPS melalui bantuan media harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh • Ketua rapat dan pemegang saham • Ketua rapat • Ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham • Semua Peserta RUPS

  37. 37. Menurut pasal 138 pemeriksaan Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa • Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga • Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga • Semua benar • Semua salah

  38. 38. Menurut pasal 74 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan …..wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan • Sumber daya alam • Ekonomi syariah • Sumber daya manusia • Semua benar

  39. 39. Menurut pasal 109 Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai • Ahli Majelis Ulama • Dewan Pengawas Syariah • Ahli syariah • Semua benar

  40. 40. Menurut pasal 121 Dalam melakukan Pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk • Ahli Majelis Ulama • Komite • Dewan Pengawas Syariah • Ahli syariah

  41. Djoko S AssociatesAdvocates and Legal Consultants Komp. MPR Jalan Sakura No. 126 B Cilandak Jakarta Selatan 0812 94 37 321 ilmuhukum@yahoo.com

  42. Jawaban 1.D 11.C 21.D 31.C 2.D 12.C 22.A 32.C 3.D 13.B 23.D 33.A 4.A 14.A 24.D 34.A 5.D 15.A 25.A 35.C 6.C 16.B 26.A 36.D 7.D 17.A 27.A 37.C 8.D 18.B 28.D 38.A 9.A 19.C 29.C 39.B 10.A 20.D 30.A 40.B

More Related