1 / 5

m engesahkan UU [Pasal 20 (4)*]

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan Undang-Undang. 1 8. D alam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**]. mendapat persetujuan bersama. DPR. Presiden.

ollie
Télécharger la présentation

m engesahkan UU [Pasal 20 (4)*]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan Undang-Undang 18 Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] mendapat persetujuan bersama DPR Presiden RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] tidak mendapat persetujuan bersama

  2. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD 19 Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] DPD DPR mendapat persetujuan bersama dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)***] memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] Presiden mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)***] tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] tidak mendapat persetujuan bersama

  3. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Kewenangan DPD 20 KEWENANGAN DPD • RUU yang berkaitan dengan: dapat mengajukan ikut membahas memberi pertimbangan dapat melakukan pengawasan • Otonomi daerah ● ● ● • Hubungan pusat dan daerah ● ● ● • Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah ● ● ● • Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya ● ● ● • Perimbangan keuangan pusat dan daerah ● ● ● • RAPBN ● ● • Pajak ● ● • Pendidikan ● ● • Agama ● ● II. Pemilihan anggota BPK ●

  4. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) 21 menjadi UU setuju Presiden Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR [Pasal 22 (2)] DPR Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Perpu [Pasal 22 (1)] harus dicabut [Pasal 22 (3)] tidak setuju

  5. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu [Pasal 22C (1)***] Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2)***] BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22 Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)***] DPD

More Related