1 / 30

SURAT PEMBERITAHUAN

PERTEMUAN 10. SURAT PEMBERITAHUAN. SURAT PEMBERITAHUAN (Pasal 1 Angka 11 UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan). PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN ADALAH SURAT YANG OLEH WAJIB PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN : PENGHITUNGAN DAN/ATAU PEMBAYARAN PAJAK,

cate
Télécharger la présentation

SURAT PEMBERITAHUAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN Surat Pemberitahuan

  2. SURAT PEMBERITAHUAN(Pasal 1 Angka 11 UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan) PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN ADALAH SURAT YANG OLEH WAJIB PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN : • PENGHITUNGAN DAN/ATAU PEMBAYARAN PAJAK, • OBYEK PAJAK DAN/ATAU BUKAN OBYEK PAJAK, DAN/ATAU, • HARTA DAN KEWAJIBAN. SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Surat Pemberitahuan

  3. Fungsi SPT Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, Fungsi SPT (SuratPemberitahuanPajak) bagiwajibpajak - PajakPenghasilan : - Saranamelapordanmempertanggungjawabkanperhitunganpajak yang sebenarnyaterutang. - Melaporkanpembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakansendiriataumelaluipemotonganataupemungutanpihak lain dalamsatutahunpajakataubagiantahunpajak. - Melaporkanpembayarandaripemotonganataupemungutantentangpemotonganataupemungutanpajakorangpribadiataubadan lain satumasapajak, sesuaiperaturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan

  4. Fungsi SPT (SuratPemberitahuanPajak) bagiPengusahaKenaPajak: • SaranamelapordanmempertanggungjawabkanperhitunganjumlahPajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewah yang sebenarnyaterutang. • MelaporkanpengkreditanPajakMasukanterhadapPajakKeluaran. • - Melaporkanpembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakandanataumelaluipihak lain dalamsatumasapajak, sesuaidenganketentuanperaturandenganperundang-undanganperpajakan yang berlaku. Fungsi SPT (SuratPemberitahuanPajak) bagiPemotongatauPemungutPajak : Fungsi SPT (SuratPemberitahuanPajak) iniadalahsebagaisaranamelapordanmempertanggungjawabkanpajak yang dipotongataudisetor. Surat Pemberitahuan

  5. SURAT PEMBERITAHUAN MASA(Pasal 1 Angka 12 UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP) SURAT PEMBERITAHUAN ADALAH SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK SUATU MASA PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN(Pasal 1 Angka 13 UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP) SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN ADALAH SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK. Surat Pemberitahuan

  6. KEWAJIBAN MENGISI SURAT PEMBERITAHUANPasal 3 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB : - MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS DALAM BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, SATUAN MATA UANG RUPIAH, DAN - MENANDATANGANI SERTA MENYAMPAIKANNYA KE KANTOR DITJEN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR ATAU DIKUKUHKAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK. Surat Pemberitahuan

  7. Sementaraitu, yang dimaksuddenganbenar, lengkap, danjelasdalammengisiSuratPemberitahuanadalah: • benaradalahbenardalamperhitungan, termasukbenardalampenerapanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, dalampenulisan, dansesuaidengankeadaan yang sebenarnya; • lengkapadalahmemuatsemuaunsur-unsur yang berkaitandenganobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan; dan • jelasadalahmelaporkanasal-usulatausumberdariobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan Surat Pemberitahuan

  8. KEWAJIBAN MENGISI SURAT PEMBERITAHUANPasal 3 ayat (1a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP WAJIB PAJAK YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BAHASA INDONESIA, DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG SELAIN RUPIAH YANG DIIZINKAN YANG PELAKSANAANNYA DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN Surat Pemberitahuan

  9. PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUANPasal 3 ayat (1b) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP PENANDATANGAN SPT DAPAT DILAKUKAN : • SECARA BIASA, • DENGAN TANDA TANGAN STEMPEL, ATAU • TANDA TANGAN ELEKTRONIK, ATAU • DIGITAL, YANG SEMUANYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA. TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 181/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 SPT HARUS DITANDATANGANI OLEH PENGURUS ATAU DIREKSI ATAU KUASANYA. APABILA DITANDATANGANI OLEH KUASANYA, HARUS DIBUAT SURAT KUASA DAN DILAMPIRKAN PADA SPT Surat Pemberitahuan

  10. FORMULIR SPTPasal 3 ayat (2) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP UNTUK MENDAPATKAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN, WAJIB PAJAK : • MENGAMBIL SENDIRI DI TEMPAT YANG DITETAP-AN OLEH DIRJEN PAJAK, ATAU • MENGAMBIL DENGAN CARA LAIN YANG TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007, TANGGAL 28 DESEMBER 2007. Surat Pemberitahuan

  11. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPTPasal 3 ayat (3) uu no. 28 tahun 2007 tentang kup jo. PER-181/PMK.03/2007 • SURAT PEMBERITAHUAN MASA >>> PALING LAMA 20 (DUA PULUH) HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK. • SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI >>> PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK. • SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN >>> PALING LAMA 4(EMPAT) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK. Surat Pemberitahuan

  12. WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTUPasal 3 ayat (3a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP dan Memori Penjelasan jo. PER-182/PMK.03/2007 * WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU*, ANTARA LAIN WAJIB PAJAK USAHA KECIL, DAPAT : 1. MENYAMPAIKAN SPT MASA UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN SELURUH PAJAK YANG WAJIB DILUNASI MENURUT SPT MASA TERSEBUT DILAKUKAN SEKALIGUS, PALING LAMA DALAM MASA PAJAK YANG TERAKHIR, DAN/ATAU 2. MENYAMPAIKAN SPT MASA SELAIN YANG DISEBUT PADA ANGKA 1, UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN UNTUK MASING-MASING MASA PAJAK DILAKUKAN SESUAI BATAS WAKTU UNTUK MASA PAJAK YANG BERSANGKUTAN. • WP Kriteriatertentumeliputi WP Usaha kecildan WP didaerahtertentu. • -WP Usaha Kecil bisa: WP Perorangan yang menjalankankegiatanusahadanpekerjaanbebas • atauWP Badan. • Untuk WP Perorangansyaratnya WP OP DN danomzetpajaktahunsebelumnya < Rp 600 juta. • Untuk WP Badansyaratnya 100 % sahamdimilikioleh WNI danomzetnya < Rp 900 juta. Surat Pemberitahuan

  13. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 ayat (4) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP WAJIB PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN DENGAN SYARAT : • Menyampaikanpemberitahuansecaratertulis, atau • Dengancara lain kepadaDirjenpajak KETENTUANNYA DIATUR DALAM PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 Surat Pemberitahuan

  14. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 ayat (5) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP SELAIN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 3 AYAT (4), SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN ADALAH : 1. PEMBERITAHUAN HARUS DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YANG TERUTANG DALAM 1 (SATU) TAHUN, 2. SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG. Surat Pemberitahuan

  15. SURAT TEGURAN KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPTPasal 3 ayat (5a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP APABILA SURAT PEMBERITAHUAN : • TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN, ATAU • PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TERLAMPAUI, DIRJEN PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TEGURAN Surat Pemberitahuan

  16. SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKANPasal 3 ayat (7) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP SuratPemberitahuandianggaptidakdisampaikanapabila: • SuratPemberitahuantidakditandatanganisebagaimanadimaksudpadaayat (1); • SuratPemberitahuantidaksepenuhnyadilampiriketerangandan/ataudokumensebagaimanadimaksudpadaayat (6); • SuratPemberitahuan yang menyatakanlebihbayardisampaikansetelah 3 (tiga) tahunsesudahberakhirnyaMasaPajak, bagianTahunPajakatauTahunPajak, danWajibPajaktelahditegursecaratertulis; atau • SuratPemberitahuandisampaikansetelahDirekturJenderalPajakmelakukanpemeriksaanataumenerbitkansuratketetapanpajak. SesuaiPasal 3 ayat (7) uu no. 28 tahun 2007 tentangkup, apabilawptidakmenyampaikanspt, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK Surat Pemberitahuan

  17. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT PAJAK PENGHASILANPasal 3 ayat (8) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP – Memori Penjelasan. MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN. Pasal 3 PER-183/PMK.03/2007 MISALNYA : - WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DI BAWAH PTKP, DIKECUALIKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 DAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI - WAJIB PAJAK PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, DIKECUALIKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25. Surat Pemberitahuan

  18. SPT TAHUNAN PPh WP YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUANPasal 4 ayat (4) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, HARUS MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN BERUPA : • NERACA, • LAPORAN LABA RUGI, SERTA • KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK. Surat Pemberitahuan

  19. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN DARI MASING-MASING WAJIB PAJAKPasal 4 ayat (4a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP – Memori Penjelasan LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN DIMAKSUD ADALAH LAPORAN KEUANGAN HASIL KEGIATAN USAHA MASING-MASING WAJIB PAJAK. Contoh : PT. A memiliki saham pada PT. B dan PT. C. Dalam contoh tsb PT. A mempunyai kewajiban melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan Laporan Keuangan atas usaha PT. A (sebelum dikonsolidasi). Sedangkan PT. B dan PT. C wajib melampirkan Laporan Keuangan masing-masing, bukan Laporan Keuangan Konsolidasi. Surat Pemberitahuan

  20. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIKPasal 4 ayat (4b) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP APABILA LAPORAN KEUANGAN SBGMN DIMAKSUD AYAT (4a) DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK TETAPI TIDAK DILAMPIRKAN PADA SPT, MAKA : SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS; SEHINGGA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 3 AYAT (7) HURUF b. Surat Pemberitahuan

  21. BUKTI PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUANPasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP 1. SPT YANG DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH WP KE KANTOR DJP HARUS DIBERI TANGGAL PENERIMAAN OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK DAN KEPADA WAJIB PAJAK DIBERIKAN BUKTI PENERIMAAN; 2. PENYAMPAIAN SPT DAPAT DIKIRIM MELALUI POS DENGAN TANDA BUKTI PENGIRIMAN SURAT ATAU DENGAN CARA LAIN YANG DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN; 3. TANDA BUKTI DAN TANGGAL PENGIRIMAN SPT SBGMN DIMAKSUD AYAT (2) DIANGGAP SEBAGAI TANDA BUKTI DAN TANGGAL PENERIMAAN SEPANJANG SPT TSB TELAH LENGKAP. Surat Pemberitahuan

  22. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDAPasal 7 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP APABILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU ATAU BATAS WAKTU PERPANJANGAN, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA : • 1. SPT MASA PPN BERUPA DENDA SEBESAR Rp 500.000,- • 2. SPT MASA LAINNYA BERUPA DENDA SEBESAR Rp 100.000,- • 3. SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BERUPA DENDA SEBESAR Rp 1.000.000,- • 4. SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI BERUPA DENDA SEBESAR Rp 100.000,- Surat Pemberitahuan

  23. SANKSI DENDA TIDAK DILAKUKAN TERHADAPPasal 7 ayat (2) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP jo. PER-186/PMK.03.2007 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA , TIDAK DILAKUKAN TERHADAP : 1. WP ORANG PRIBADI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA; 2. WP ORANG PRIBADI YANG SUDAH TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS; 3. WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK TINGGAL LAGI DI INDONESIA; 4. BUT YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAGI DI INDONESIA; 5. WP BADAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA LAGI TETAPI BELUM DIBUBARKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU; 6. BENDAHARA YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN LAGI; 7. WP YANG TERKENA BENCANA, YANG KETENTUANNYA DI ATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN; ATAU 8. WAJIB PAJAK LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Surat Pemberitahuan

  24. WAJIB PAJAK LAIN SESUAI KETENTUAN PASAL 2 PER-186/PMK.03/2007 YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN DI ATAS ADALAH : a. KERUSUHAN MASSAL, b. KEBAKARAN, c. LEDAKAN BOM ATAU AKSI TERORISME, d. PERANG ANTAR SUKU, ATAU e. KEGAGALAN SISTEM KOMPUTER ADMINISTRASI PENERIMAAN NEGARA ATAU PERPAJAKAN. Surat Pemberitahuan

  25. PEMBETULAN SPTPasal 8 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP WAJIB PAJAK DENGAN KEMAUAN SENDIRI DAPAT MEMBETULKAN SPT YANG TELAH DISAMPAIKAN, DENGAN MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN TERTULIS DENGAN SYARAT BELUM DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK. PEMBETULAN SPTPasal 8 ayat (1a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP • DALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKAN RUGI ATAU LEBIH BAYAR PEMBETULAN SPT HARUS DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN SEBELUM DALUWARSA PENETAPAN. Surat Pemberitahuan

  26. PEMBETULAN SPT TAHUNANPasal 8 ayat (2) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP DALAM HAL WAJIB PAJAK MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNANYANG MENGAKIBATKAN UTANG PAJAK MENJADI LEBIH BESAR, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR, DIHITUNG SEJAK PENYAMPAIAN SPT BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PEMBAYARAN, BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN. PEMBETULAN SPT MASAPasal 8 ayat (2a) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP DALAM HAL WAJIB PAJAK MEMBETULKAN SENDIRI SPT MASAYANG MENGAKIBATKAN UTANG PAJAK MENJADI LEBIH BESAR, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR, DIHITUNG SEJAK JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PEMBAYARAN, BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN. Surat Pemberitahuan

  27. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (3) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat Pemberitahuan

  28. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (4) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuaikeadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a.pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b.rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c.jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d.jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Surat Pemberitahuan

  29. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Surat Pemberitahuan

  30. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (6) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan

More Related