1 / 21

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT )

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT ). Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP. SPT adl Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban. UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK. UNTUK SUATU

scot
Télécharger la présentation

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT adl Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK SPT MASA SPT TAHUNAN

  2. Masa: PPh Psl 21/26 PPh Psl 22 PPh Psl 23/26 PPh Psl 4 ayat (2) PPh Psl 15 PPN PPnBM Tahunan: PPh WP Badan (1771 & 1771 $) PPh OP (1771 & 1770S) PPh Psl 21 (1721) SPT Pembetulan Jenis SPT

  3. FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

  4. FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

  5. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN SPT KPP/KP4 BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

  6. SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA SPT TAHUNAN DENDA Rp. 50.000,00 DENDA Rp. 100.000,00

  7. PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT • BENAR • LENGKAP • JELAS • DITANDATANGANI : • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

  8. PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000 SPT harus diisi dengan : a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ )

  9. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU ¹ TAHUN TAKWIM HARUS DILUNASI PALING LAMBAT TGL 25 MARET SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

  10. SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

  11. SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL

  12. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN BENTUK ISI

  13. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUTDITERBITKANSURAT TEGURAN

  14. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA)

  15. PENELITIAN Pasal 1 angka 27 SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL

  16. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP jo. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan melaluiKantor Pos secara tercatat Tanda bukti dantanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan langsung ke KPP/ Kapenpa. WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan • Atau cara lain melalui : • jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak

  17. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT

  18. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT • PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) • DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN • APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP

  19. PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP SPT TELAH DISAMPAIKAN TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 TIDAK DISIDIK APABILA WP : • Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri • Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar

  20. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa) WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU • RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU • JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU • JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR • MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %

  21. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima

More Related