1 / 36

(Reguler dan Kawasan)

PELAKSANAAN KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN. (Reguler dan Kawasan). Disampaikan dalam Pertemuan Pokja Desa Mandiri Pangan Jakarta, 19 Februari 2013. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. 1. 1. 1. I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. PERAN PENTING:.

turi
Télécharger la présentation

(Reguler dan Kawasan)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAKSANAAN KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN (Reguler dan Kawasan) Disampaikan dalam Pertemuan Pokja Desa Mandiri Pangan Jakarta, 19 Februari 2013 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1 1 1

  2. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang PERAN PENTING: • PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN ADALAH AWAL MULA PERADABAN • MERUPAKAN INVESTASI SOSIAL DAN EKONOMI. Pemenuhan kecukupan pangan bukan hanya merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial maupun hukum (termasuk pemenuhan HAM), tetapi juga merupakan investasi dalam pembentukan SDM yang lebih baik dimasa datang • MERUPAKAN PEMENUHAN HAK YANG PALING AZASI. Pemenuhan kecukupan pangan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya(pendidikan, pekerjaan, dsb) • Bagamaina dapat mencapai hasil pendidikan yang maksimal apabila anak-anak kesekolah dengan perut lapar? • Bagaimana dapat menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal apabila para pkerja berangkat kerja dengan perut yang lapar? URUSAN WAJIB PEMERINTAH: Dapat dituntut apabila tidak melaksanakan urusan wajib 2 2

  3. IMPLEMENTASI UU No. 7/1996 tentang Pangan: KETAHANAN PANGAN: Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap RUMAH TANGGA, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No. 7/1996) •  harus diartikan dalam arti seluruh wilayah/rumah tangga dan sepanjang waktu. DESA MANDIRI PANGAN untuk: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan (masyarakat/kelompok) dalam memenuhi baik kepentingan kelompok masyarakat maupun kepentingan individual anggota2nya Pemenuhan, penghargaan dan perlindungan budaya lokal pasal 50: Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama MASYARAKAT 3 3 3

  4. Dasar Penentuan Lokasi Sinkronisasi Lintas Sektor 4 4

  5. B. Tujuan Kegiatan Desa Mapan Umum: Memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Khusus: • mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua-Papua Barat; • mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; • mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan 5 5

  6. C. Sasaran Rumah tangga miskin di lokasi rawan pangan berdasarkan hasil DDRT/Indeks Potensi Desa. D. Indikator Keberhasilan Output : Terbentuknyakelompok-kelompokusaha; TerbentuknyaLembagaKeuanganKawasan/ Lembaga Keuangan Desa (LKD); TersalurnyadanaBansosuntukusahaproduktif. Outcome : Terbentuknyakelompokusahaproduktif; Berperannyalembagapermodalan; Meningkatnyausahaproduktif 6 6

  7. IMPACT Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat II. KERANGKA PIKIR Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Potensi Wilayah Penguatan kelembagaan adat, kawasan, dan permodalan dengan: Pemberdayaan masyarakat (community base development) melalui: pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial budaya. OUTPUT Terbentuknya kelompok usaha produktif Terbentuknya LK Tersalurnya Bansos Penguatan Sistem Ketahanan Pangan • INPUT : • SDM • SDA • Dana • Teknologi • Kearifan Lokal • KETERSEDIAAN • Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan • KONSUMSI • kualitas pangan dan diversisifikasi pangan • DISTRIBUSI/AKSES • Peningkatan Cadangan Pangan akses fisik dan daya beli • OUTCOME : • Meningkatnyausahaproduktif. • Meningkatnyaperekonomiankomunitas • Meningkatnyacadanganpangandandiversifikasipangan Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi Kegiatan BKP-Litbang-KKP-PU-Kes-Koperasi-PT-BNPP-KKP • - Benefit Meningkatnyapendapatan, dayabelidanaksespangansertaBerkembangnya modal usaha

  8. A. Pendekatan Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat sebagai : (a) partisipasi; (b) demokratisasi; (c) pengembangan kapasitas; (d) perbaikan ekonomi ; dan (e) pengembangan individu. 2. Penguatan Kelembagaan pangan : didasarkan pada : (a) kebutuhan masyarakat sebagai pelaku; (b) perkembangan sistem pemerintahan desa; (c) upaya merevitalisasi kelembagaan tani; (d) sebagai sarana belajar bagi petani, (e) upaya pengembangan kapasitas kerjasama/kemitraan. 3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut dan didukung oleh sarana, prasarana, kelembagaan yang menangani kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan didukung oleh kebijakan, peraturan, pembinaan,dan pengawasan. 4. Dukungan pengembangansarana dan prasarana perdesaaan diarahkan untuk peningkatan aksessibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. 8

  9. B. Strategi Pencapaian Tujuan: Mengembangkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Memberikan pelatihan kepada kelompok usaha . Mendorong terbentuknya kelembagaan layanan permodalan. Melakukan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi kepada instansi terkait, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan memfokuskan kerjasama dengan: a.BPTP, PU, Kesehatan, Koperasi, PT REGULER b.BPTP, PU, Kesehatan, Koperasi, PT, BNPP PERBATASAN c.BPTP, PU, Kesehatan, PT, KKP KEPULAUAN d.BPTP, PU, Kesehatan, Koperasi, Perguruan Tinggi (UNIPA&UNCEN) PAPUA-PAPUA BARAT 9

  10. FOKUS INTEGRASI LINTAS SEKTOR 2013 5 4 STRATEGI LANJUTAN 4 3 KEMANDIRIAN 3 2 PENGEMBANGAN 2 KESEHATAN PENUMBUHAN PU, Koperasi 1 PERSIAPAN : Reguler BPTP 10 : Kawasan

  11. C. Strategis Keberlanjutan Program (Exit Strategy): • Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap desa yang sudah selesai tahap kemandirian, melalui: • Menerbitkan regulasi melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan usaha. • Penyediaan alokasi dana APBD I/ APBD II. • Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi. • Lembaga Keuangan menjadi Badan Usaha Milik Kawasan/ Desa. • Kelompok usaha diharapkan menjadi badan usaha produktif, maka pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat memfasilitasi proses tersebut. • Pembinaan desa-desa yang sudah mandiri dilanjutkan oleh provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD I dan APBD II 11

  12. Pendamping Tim Pangan Desa III. BAGAN PENGORGANISASIAN DESA MANDIRI PANGAN 2013 PELAKSANA KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOMANDO Menteri Pertanian Kepala BKP Pokja Kepala Badan/Kantor/ Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Gubernur Pokja Kepala Badan/Kantor/ Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota Pokja Camat : BPP ; KCD/POPT ; TPDDesa Mapan + Kades;LKD desa, pengelola Lumbung dan P2KP Koordinator Pendamping Tim Asistensi dan Advokasi Penerima Manfaat Kelompok Afinitas 12

  13. TIM ASISTENSI DAN ADVOKASI Anggota : Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan kementerian Koperasi dan UKM, PT. Tugas umum: (1) memberikan asistensi dan advokasi kepada provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, dan (2) menyepakati lokasi dengan kriteria yang ada. Tim AsistensidanAdvokasi Anggota : Perwakilan-perwakilandari Tim Asistensi . Tugas Umum: memberikan bimbingan teknis terhadap pemberdayaan masyarakat di desa. Tim Koordinator Teknis Perbatasan: + Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kepulauan: + Kementerian Kelautan dan Perikanan 13

  14. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi merumuskan program dan kebijakan yang terkait yang terkait dengan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan; bersama provinsi memberikan asistensi kepada koordinasi teknis kabupaten/kota. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor terkait untuk peningkatan permodalan masyarakat, sarana dan prasarana serta gizi dan kesehatan masyarakat. merencanakan usulan kegiatan dan anggaran pengembangan perdesaan dan kawasan di lingkup kementerian dan kelembagaan lainnya. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan 14

  15. Tim Asistensi dan Advokasi Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Tim Koordinator Teknis Kab/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi Desa Mapan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat/Kepulauan/Perbatasan), maka Anggota Tim mencangkup : BKP, BPTP, PU, Kes, Koperasi, PT, BNPP, KKP. 15

  16. V. PELAKSANAAN KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN A. Desa Reguler Desa Mandiri Pangan Reguler telah dilaksanakan di 3.249 Desa, 410 Kabupaten/Kota, pada 33 Provinsi. Pada tahun 2013, TIDAK ADA penambahan desa baru, sehingga tidak ada desa Tahap Persiapan. Persiapan : 0 desa Penumbuhan : 429 desa, 335 kab/kota Pengembangan : 262 desa, 246 kab/kotaKemandirian : 466 desa, 307 kab/kota ExitStrategy : 359 desa, 276 kab/kota 16

  17. Pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan aksessibilitas masyarakat dan penguatan kelembagaan; • Pengembangan usaha melalui peningkatan teknologi pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. • Pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pembangunan sarana cadangan pangan, dan penguatan dasa wisma. • Koordinasilintassektoruntukdukungansaranadanprasaranaperdesaan. PEBUMBUHAN FOKUS: Pengembangan Usaha Kelompok • Pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan keterampilan dan akses permodalan; • Peningkatan skala usaha dan jejaring pemasaran usaha melalui akses permodalan dan kerjasama. • Pengembangan sistem ketahanan pangan melalui penumbuhan cadangan pangan dan pemanfaatan sumberdaya pangan. • Peningkatanpembangunan sarana dan prasaranaperdesaan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor. PENGEMBANGAN FOKUS: Peningkatan Sarana Prasarana KEMANDIRIAN FOKUS: Peningkatan Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat • Pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan layanan kesehatan dan layanan gizi masyarakat. • Pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi, akses, jaringan pemasaran, dan penganekaragaman konsumsi; • Pemanfaatan, pemeliharaansaranadanprasaranaperdesaan. • Peningkatanlayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor. 17

  18. A. Kawasan Mandiri Pangan 18 18

  19. PELAKSANAAN KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN 19

  20. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan 20

  21. Lanjutan Pelaksanan Kegiatan 21

  22. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan 22

  23. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan 23

  24. V. PEMBIAYAAN 1. Pendanaan Desa Mapan Reguler: Sumber dana berasal dari dana APBN, APBD I/II, dan lintas sektor terkait. Dana yang bersumber dari APBN terdiri dari dana Pembinaan dan dana Bansos (Rp. 100 juta/desa) 429.000 24

  25. Pendanaan lanjutan.... Kawasan Mandiri Pangan: Sumber dana berasal dari dana APBN, APBD I/II, dan lintas sektor terkait. Dana yang bersumber dari APBN terdiri dari dana pembinaan dan dana Bansos. Jumlah dana Bansos untuk kawasan diberikan sebanyak 3 kali selama 3 tahun. *) rencana penganggaran 25

  26. 2. Pemanfaatan Dana Bansos a. PemanfaatandanaBansosuntuk Desa Reguler: Usaha on-farm: budidayapertanian, peternakan kecil, dan perikanan; Usaha off-farm: pengolahan hasil-hasil pertanian; Usaha non-farm: usaha lainnya diluar pertanian: kerajinan, simpan pinjam, dagang, dll. Dana Bansos tersebut dikelola oleh LKD dan dimanfaatkan oleh kelompok afinitas untuk pengembangan usaha produktif. 26

  27. b. Pemanfaatan Dana Bansos untuk Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan • Komposisi pemanfaatan Pemanfaatan dana Bansos yang diperuntukkan kepada kelompok mengacu pada hasil RPWK dan digunakan untuk: pembangunan fisik untuk usaha produkti sebanyak 50% dan untuk penguatan modal usaha produktif 50%. • Fokus pemanfaatan Fokus pemanfaatan dana bansos pada tahun pertama diarahkan pada budidaya, pada tahun kedua diarahkan pada teknologi pengolahan dan penyimpanan, dan pada tahun ketiga diarahkan pada pemasaran dan penguatan titik tumbuh ekonomi kawasan. 27

  28. LAMPIRAN 28

  29. Kementerian/Instansi Terkait Jenis Kegiatan Tahun ke- 1.Kementerian/Dinas:Pertanian, Peternakan, Perkebunan; BKP; dan SDM • Bantuan: benih jagung, sayuran untuk pekarangan, 2 • Bantuan bibit kambing PE dan sapi 2 • Pengambangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2 • Pembuatan kebun bibit perdesaan 2 • Pembangunan lumbung pangan masyarakat 2 • Pengisian lumbung cadangan pangan masyarakat 2 • Pembangunan jaringan irigasi tertier 2 • Pembuatan rumah kompos 2 • Dana stimulan penguatan modal usaha produktif 2 • Klinik Agribisnis 2 • Bantuan benih dan Pakan Ikan 2 • Pengembangan Sutra Alam • Pengembangan Hutan Rakyat 2 DUKUNGAN YANG SUDAH MASUK DALAM SUKSES PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN (2006-2012) 29 29

  30. 30

  31. Kementerian/Instansi Terkait Jenis Kegiatan Tahun ke- 6. Kementerian/Dinkes • Bangunan Pustu dan Polindes 4 7. Kementerian/Dinas Pendidikan Nasional • Perpustakaan sekolah 4 • Ruangan sekolah 4 • Pembangunan gedung TK dan sekolah dasar 4 • Program Paket C setara SLTA 4 • Program Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD) 4 • Taman bacaan 4 • Bantuan usaha produktif bagi Program Pemuda 4 • Dana stimulan 4 • Pendirian koperasi 4 • Program PDPM 4 • Pembangunan Balai Desa 4 • Bantuan kelambu nyamuk, kompor gas, dan tabung gas 4 • Pembangunan jalan lingkungan 4 • Dana stimulan 4 • Pemasangan jaringan listrik 4 • Budidaya tanaman kaporo 4 31

  32. LOKASI KAWASAN MANDIRI PANGAN PAPUA-PAPUA BARAT Kegiatan Kawasan Papua-Papua Barat dilaksanakan di 24 kawasan, 12 kab/kota, 2 Provinsi. • Provinsi Papua, teridiri dari: 16 kawasan, di8kabupaten/kota, meliputi: • 1. Kab. Jayawijaya5. Kab. YapenWaropen • 2.Kab. Biak Numfor 6. Kab. Nabire • 3. Kab. Mimika7. Kab. Jayapura • 4. Kab. Waropen8. Kota Jayapura • SedangkanProvinsi Papua Barat:8kawasan, di4kabupaten), yaitu: • Kab. Fak-Fak, 3. Manokwari, • 2. Kab. Tambrauw , 4. Kab. Maybrat. 32

  33. LOKASI KAWASAN MANDIRI PANGAN KEPULAUAN PengembanganKegiatanDemapandiwilayahKepulauandirencanakandialokasikan24kawasan, 12 kabupaten/kota,di4provinsi, yaituprovinsi: Bangka Belitung (Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Tengah) Kepulauan Riau (NatunadanLingga) Nusa Tenggara Timur (Sumba Barat, Sumba Timur, Sikka, Ende, Lembata) Maluku (Maluku Tenggara, Kota Tual) Lokasitersebutditetapkanberdasarkankajian yang telahdilakukanolehBadanKetahananPanganKementerianPertanian yang bekerjasamadenganPusatStudiPertanianInstitutPertanian Bogor (PSP-IPB) tahun 2012. 33

  34. LOKASI KAWASAN MANDIRI PANGAN PERBATASAN PengembanganKegiatanDemapandiwilayahperbatasandirencanakandialokasikan73kawasan, di 36 kabupaten, pada 12provinsi , yaituprovinsi: 1. Riau . 7. Sumatera Utara . 2. Kalimantan Barat 8. Kepulauan Riau. 3. Nusa Tenggara Timur. 9. Kalimantan Timur. 4. Maluku. 10. Sulawesi Utara. 5. Papua. 11. Papua Barat. 6. Maluku Utara 12. Aceh LokasitersebutmerupakanPusatKegiatanStrategisNasional (PKSN) yang sudahditetapkanolehBadanPerencanaanNasional (Bappenas) dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas oleh Kementerian Pertanian. 34

  35. LampiranLokasiPerbatasan 35

  36. Terima Kasih Atas Kerjasamanya 36

More Related